Ditemukan 113 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-04-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA (APBI-ICMA), DK VS PRESIDEN RI;
16175 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 31 P/HUM/2017Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI), Asosiasi Jalan TolIndonesia (ATI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia(WALHI), Asosiasi Pengelolaan Hutan Indonesia (APHI),Asosiasi Pengendali Pencemaran Lingkungan Indonesia(APPLI), dan Ikatan Profesional Lingkungan Hidup Indonesia(IPLHI) sampai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor33 Tahun 2014 membuktikan bahwa Pemohon turut terlibatatau ikut serta dalam pembahasan penyempurnaan PP No. 2Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas
    Putusan Nomor 31 P/HUM/2017Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Wahana Lingkungan HidupIndonesia (WALHI), Asosiasi Pengelolaan Hutan Indonesia(APHI), Asosiasi Pengendali Pencemaran Lingkungan Indonesia(APPLI), dan Ikatan Profesional Lingkungan Hidup Indonesia(IPLHI). Adapun hasil konsultasi publik tersebut salah satunyaadalah pada prinsipnya seluruh peserta rapatsepakat untukmenaikkan tarif PNBP sebesar 30% untuk seluruh kategori L1,L2, dan L3..
Putus : 24-10-2007 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/Pid.Sus/2007
Tanggal 24 Oktober 2007 — IMAN PATIRUDDIN, SE dkk
10163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sutrisnodan lain lain ;Bahwa debitur debitur dalam mengajukan permohonan kredittersebut memberikan jaminanjaminan dan oleh Bank BNICabang Tangerang jaminan jaminan tersebut telahdiletakkan dan diikat dengan Akta Pembebanan HakTanggungan (APHT) sehingga Bank BNI Cabang Tangerangdapat melakukan Eksekusi sendiri secara lelang dimukaumum karena Bank BNI selaku Eksekotorial atas jaminanyang di APHI kan sehingga Kerugian Negara yang riilberdasarkan perhitungan dari saksi ahli Sarmono, AK, CFEadalah tidak
Putus : 29-11-2016 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 775 K/PID/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — BUDI SUSANTO
193100 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.775 K/PID/2016tahun 2012 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),PBB tahun 2012 sebesar Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan betas jutarupiah), luran APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) atas produksitahun 2012 sebesar Rp95.725.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratusdua puluh lima ribu rupiah), hutang PPh tahun 2011 sebesarRp5.883.094.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga jutasembilan puluh empat ribu rupiah), hutang denda keterlambatan membayarPPh
Putus : 25-05-2009 — Upload : 02-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 936 K/PID.SUS/2009
Tanggal 25 Mei 2009 — STEPHANUS WIDAGDO bin SURAJI SASTRODIWIRYO ;
583438 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Komariah Emong Sapardjaja pada waktudiminta keterangannya sebagai Ahli dalam perkara korupsi AsosiasiPengusaha Hutan Indonesia (APHI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusatpada tahun 2005 yang lalu ;4.
Register : 11-08-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
Yayasan Pencinta Danau Toba
Tergugat:
1.PT. Aquafarm Nusantara Cq Kantor Cabang
2.PT. Suri Tani Pemuka
3.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
5.Bupati Kabupaten Simalungun
6.Bupati Kabupaten Samosir
7.Bupati Kabupaten Toba Samosir
268108
  • ., antara YLBHI, APHI, ELSAM,KONTRAS, dan PBHI melawan Presiden RI, KepalaKepolisianRepublik Indonesia, KepalaKepolisian Daerah Kalimantan Tengah,Halaman 46 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.PstKepalaKepolisian Resort Kotawaringin Timur, Gubernur KalimantanTengah, Bupati Kotawaringin Timur. Putusan ini mengakui kedudukanhukum organisasi masyarakat diluar kepentingan lingkungan hidup;.
Register : 12-08-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 23 Desember 2013 — 1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI),2.INDONESIA CORRUPTION WATCH;1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,2.Dr. PATRIALIS AKBAR, SH., MH
572867
  • pengadilan, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan TataUsaha Negara, maupun Mahkamah Konstitusi yang menjadi yurisprudensi, antaralain :a Putusan tentang Kapas transgenik, PTUN No. 71/G.TUN/2001/PTUN.JKT;b Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 04/G/2009/PTUN.SMG, Yayasan Walhi melawan Kepala Kantor PerijinanTerpadu Kabupaten Pati dalam kasus Semen Gresik;c Putusan Gugatan Legal Standing di Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdengan perkara nomor: 213/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST diajukan olehYLBHI, APHI
Putus : 07-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2853 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 September 2016 — INDRA RIVAI, S.E
9356 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koperasi Peternak UnggasSaiyo Luak Limo Puluah menebus sertifikat tanah pabrik egg tray yangtergadai di Bank Danamon Simpan Pinjam Payakumbuh kemudianmenyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Bank Nagari CabangPayakumbuh dan pada tanggal 05 Maret 2010 Terdakwa Indra Rivaiselaku Pimpinan Cabang Bank Nagari Payakumbuh menanda tanganisurat Nomor SR/040/PY/NTR/03.2010 perihal penelitian status tanahpembuatan APHT meminta kepada Marlina selaku notaris untukmelekatkan Akta Pemberian Hak Tangungan (APHI
Putus : 22-01-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
28483799 Berkekuatan Hukum Tetap
  • EX 889113 tanggal 5/4/11 Aphi IT Termin SGD 4.300.000.1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Anugerah Nusantara No. EP253.526 S/D No. EP 253.550.1 (satu) bonggol Cheque BNI 0090094 PT. Anugerah Nusantara29/10/2009 Cabang Tebet No. CM 925711 S/D No. CM 925720diantaranya :1. CM 925711 tgl 2/11/09 untuk PT. SA jumlah Rp 1.400.000.000untuk Proyek IPB.2. CM 925714 tgl 2/11/09 jumlah Rp2.395.000.000,00 untuk PanduP2PL Flu.3.
    EX 889113 tanggal 5/4/11 Aphi IT Termin SGD 4.300.000.1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Anugerah Nusantara No. EP253.526 S/D No. EP 253.550.1 (satu) bonggol Cheque BNI 0090094 PT. Anugerah Nusantara29/10/2009 Cabang Tebet No. CM 925711 S/D No. CM 925720diantaranya :.6 CM 925711 tgl 2/11/09 untuk PT.
    EX 889113 tanggal 5/4/11 Aphi IT Termin SGD 4.300.000.1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri Anugerah Nusantara No. EP253.526 S/D No. EP 253.550.1 (satu) bonggol Cheque BNI 0090094 PT. Anugerah Nusantara29/10/2009 Cabang Tebet No. CM 925711 S/D No. CM 925720diantaranya :134.135.136.137.138.1. CM 925711 tgl 2/11/09 untuk PT SA jumlah Rp 1.400.000.000untuk Proyek IPB.2. CM 925714 tgl 2/11/09 jumlah Rp2.395.000.000,00 untuk PanduP2PL Flu.3.
Register : 17-12-2014 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 200/PDT.G/2014/PN DPK
Tanggal 1 Oktober 2015 — NY. RATNA PARAPAT Melawan 1. BETTY SUPARTINI,SH 2. SREVANUS SUNARYO dalam perkara ini digantikan oleh ahli warisnya SRI WAHYUNINGSIN, DORA KUSUMA ASTUTI, CHRISTIANTO CHANDRA KUSAUMA., Dkk
176475
  • Notaris Lutfi Burhan,SH.Halaman 73 dari 120 Putusan Nomor200/Pdt.G/2014/PN Dpk10.Bahwa proses pembuatan SKMHT menjadi APHT tersebut diatas, telah sesuaidengan pasal 15 ayat (4) UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan AtasTanah Beserta BendaBenda Yang Terkait Atas Tanah yang berbunyi :Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yangbelum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian HakTanggungan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.Bahwa setelah proses APHI
Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1696 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — RITA BUSTAM, S.H., NOTARIS/PPAT, DKK. VS. PT GULA PUTIH MATARAM,
289219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalil pengakuan Tergugat dalam jawabannya bahwa pada saatpembuatan APHI kepadanya tidak ditunjukkan AD/ART PTIndolampung Distillery dan surat kuasa dari PT Indolampung Distillerykepada Benny Setiawan Santoso;. Dalil pengakuan Tergugat VI dalam jawabannya bahwa kepadaTergugat VI tidak pernah ditunjukkan asli maupun fotokopi suratpersetujuan PT Indolampung Distillery sebagai pemilik objek jaminanatau hak tanggungan;Berdasarkan bukti TI5 (Surat Pernyataan Rita Bustam, S.H.
    Agunan hak tanggungan yang ditulis dalam APHI NomorI/M.Udik/1999, tanggal 27 Oktober 1999 adalah untuk menjaminhutang dari Penggugat Ill dan Penggugat IV, akan tetapiPemohon Kasasi selaku Notaris/PPAT, tidak pernah ditunjukkanoleh para pihak dan tidak dilampirkan dalam berkas pada APHTtersebut, asli atau foto copy dari perjanjian, baik ILP SecondRefinancing Agreement maupun SIL Second RefinancingAgreement, dan atau perjanjian apapun, dan fakta ini tidakpernah dibantah secara tegas dan tertulis oleh
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1171664
  • EX 889125 diantaranya :1 EX 889103 tgl 16/02/11 untuk Termin 3 PT Global Hoolitech proyek flu burungnominal $ 126.0002 EX 889107 tgl 23/2/11 untuk Amphi IT DP US $ 4. 345.0613 EX 889108 tgl 01/02/11 untuk Lelang Sawit sejumlah Rp 1.150.000.0004 EX 889109 tgl 3/3/11 untuk Getting termin ke 2 Flu burung I sejumlahRp.1.022.608.8005 EX 889112 Tgl 24/3/11 tahap III PT Global Hoolitech proyek Flu burung US $499.5296 EX 889113 tgl 5/4/11 Aphi IT Termin I SGD 4.300.000132 1 (satu) bonggol Cheque Bank Mandiri
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
933425 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengalaman ahli sebagai penilai/ahli lingkungan dankehutanan yaitu:o Tahun 19951997 sebagai penilai (assesor) pada pengelolaanhutan alam di HPH secara lestari kerjasama APHI danFakultas Kehutanan IPB.o Mulai tahun 1998 sebagai Panel Pakar pada LembagaEkolabel Indonesia (LEI) untuk pengelolaan hutan alam(HPH) dan hutan tanaman (HTI) secara lestari.o Tahun 20042005 sebagai Ketua Manajemen Kawasan dalamGerakan Peduli Banjir Jakarta.o Tahun 20042005 sebagai kordinator penilai lapangan(evaluator) untuk
Putus : 18-09-2014 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 125/Pid.Sus/2014/PN.Bgr
Tanggal 18 September 2014 — HJ. SRI DEWI, S.H.
393215
  • Bank SyariahMandiri KCP Bogor JI Baru Bogor sampai dengan proses terakhirdikeluarkan APHI jaminan para pemohonon' pembiayaanyangseharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwasengajadiabaikan, sehingga terhadap jaminan tidak dapat dilakukan penguasaanakhir pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor dan hal tersebutmenimbulkan kerugian pada PT.