INDO ALAM MAKMUR VS BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BERAU;

JONIE MARHANSYAH, jabatan Sekretaris DaerahKabupaten Berau;2. Drs. H. ANWAR, jabatan Asisten Pemerintahan Setda Kab.Berau;3. H. ZULKIFLI AZHARI, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukumdan Perundangundangan Setda Kab. Berau;Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 170 PK/TUN/20164. MUHAMMAD SAID, S.H., M.H., jabatan KasubbagKerjasama dan Bantuan Hukum Setda Kab. Berau;5.

., jabatan PelaksanaanBagian Hukum dan Perundangundangan Setda Kab.Berau;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat padaKantor Bupati Berau, Jalan APT.

Berau kepada Penggugat,sesuai dengan Keputusan Bupati Berau Nomor 468 Tahun 2009 tentangPemberian Ijin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Seluas KurangLebih 2.900 Ha di Kampung Sukan Tengah Kec. Sambaliung Kab. Beraukepada PT.

Bahwa akibat dari Penggugat untuk melakukan penanaman kelapa sawit diperkebunan kelapa sawit Kampung Sukan Tengah Kecamatan Sambaliung,Kabupaten Berau tersebut, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2014,Penggugat menerima Surat Nomor: 525/638/BUPVIII/2014 tanggal 20Agustus 2014 dari Tergugat yang dilampirkan keputusan Tergugat, berupa: Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 549 Tahun 2014 tanggal 18Agustus 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Berau Nomor 468Tahun 2009 tentang Pemberian Ijin Usaha

Budidaya Perkebunan KelapaSawit Seluas kurang lebih 2.900 Ha di Kampung Sukan TengahKecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kepada PT.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum padaKEJAKSAAN NEGERI BERAU tersebut; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau; PUTRA DWI HERMAWAN bin ERLANDHARDYAN/Terdakwa

RENO, vs HUSIN DJUFRIE, SE, dan BUPATI KABUPATEN BERAU Cq. KEPALA BADANPELAYANAN PERIJINAN TERPADU, KABUPATEN BERAU,

melalui Badan PelayananPerijinan Terpadu Kabupaten Berau (Tergugat IV) (Bukti P.1);.

Maulana (Toko Renhan) Kelurahan Tanjung RedebKabupaten Berau alamat Jalan Jalan S.A.

Nomor 1596 K/Pdt/201412.13.di Kabupaten Berau.

Berau, sesuai aslinya;.

Foto copi Keputusan Bupati Berau tanggal 23 April 2007 Nomor10/SBW/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati berau tanggal26 Juni 2006 Nomor 20/SBW/2006 Pemberian izin pengelolaan danpengusahaan sarang burung Walet Goa Kilayak kepada Sdr DianRuspandi sebagai ahli waris Penemu di Kampung Birang, KecamatanGunung Tabur, Kabupaten Berau, sesuai aslinya;.

SMART MULTI FINANCE BERAU
Tergugat:
HJ HASNAWATI

SMART MULTI FINANCE BERAU
Tergugat:
MUHAMMAD FADHOL

CHRISTINEMELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BERAU

. & REKAN, berkantor di JalanThoyeb Hadiwijaya, Gang Damai, RT. 54, Nomor 1, KelurahanSempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Pebruari 2012(terlampir), selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;MELAWAN: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BERAU, berkedudukan di JalanDr. Murdjani, Nomor 1, Tanjung Redeb Berau;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:H. Imbawan Sanusi, S.H., Jabatan:a.

Bahwa ternyata, tanahtanah kaplingan Para Penggugat yang terletak di JalanAKB Sanipah I, RT.16, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb,Kabupaten Berau tersebut, telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat atas namaHaji Bahri B.

Christinekepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI (BPN) Kabupaten Berau, tanggal19 Maret 2012;P15P16P17P18P19P20P21P22P23P23aP23bP23cP23dFoto copy sesuai aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau No.347/164.03/1/2012 yang ditujukan Kepada Sdr. Haryadi perihal PermohonanSertipikat Hak Milik, tertanggal 19 Januari 2012;Foto copy sesuai aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau No.64/164.03/III/2012 yang ditujukan Kepada Sdr. Ny.

B kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau,tertanggal 7 Agustus 1997;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Badan Pertanahan Nasional, KantorPertanahan Kabupaten Berau Nomor: 10/HMHGBHP/9/1999, perihalPemeriksaan atas tanah yang dimohon oleh saudara/i Haji.

Berau (vide Bukti P13 dan P14);e Kepala Kantor Pertanahan Kab.

DIRIE
Tergugat:
BUPATI BERAU

;Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara padaPemerintah Kabupaten Berau, beralamat di JalanAPT.

Bahwa penggugat, selanjutnya langsung ke tanjung redeb/berau untukberkoordinasi dan berkonsultasi dan menemui beberapapihakpemerintahan kabupaten berau, seperti bupati berau bapak Drs. H.Makmur KHAP,MM, bagian Hukum PEMKAB, bagian keuanganPEMKAM berau dan BKD berau, terkait status pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan gai yang tidak pernah diterimanya semenijak bulan meiHalaman 7 Putusan No. 41/G/2017/PTUNSMD2014.

Berau kembalu ;> Gubernur Kalimantan Timur/wakil gubernur Kalimantan Timurbapak H.M Mukmin Faisyal, HP menyurati bupati berau, surattertanggal 07 november 2016, penggugat menghadap bapakHalaman 10 Putusan No. 41/G/2017/PTUNSMDbupati berau (bapak H. Muharram, S.Pd. MM), beliaumerekomendasikan; Sdr.

MUHARRAM, S.Pd, MMbaru menjadi Bupati Berau, berdasarkan PILKADA Berau tahun 2015.Bapak MUHARRAM, S.Pd, MM dan bapak AGUS TANTOMO, resmidilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Berau periode 20162021, padatanggal 17 Februari 2016 di Plenary Hall Sempaja Samarinda.Pelantikan dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Timur bapak Drs.

H. lbnu SinaAsyari, Pembina Utama Muda, NIP. 010 103 606 ;: foto kopi sesuai asli Petikan Keputusan Bupati Berau Nomor :821.29/819SK/BKDI/2007, Ditetapbkan Di Tanjung Redeb, tanggal10 September 2007, Bupati Berau, ttd, Drs. H.

SMART MULTI FINANCE CABANG BERAU
Tergugat:
DEDY ARMAN

BERAU COAL tersebut;

BERAU COAL vs KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) CABANG DKI JAKARTA

Berau Coal dari Tergugat pada tanggal 1Agustus 2007 (Bukti P3), sedangkan Surat Keputusan Tergugat No.SP1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang SalinanSurat Paksa diperoleh Penggugat pada tanggal 10 September 2007(Bukti P1).

Berau Coal;b. Surat Keputusan Tergugat No. SP1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut kedua SuratKeputusannya masingmasing :a. Surat Keputusan Tergugat No. PJPN433/PUPNC.11.05/2007 tanggal20 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas NamaPT. Berau Coal;b. Surat Keputusan Tergugat No. SP1176/PUPC.10/2007 tanggal 28Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa;4.

Berau Coal(in casu Penggugat). Dalam ketentuan (Kontrak Karya) telah diaturbahwa lembaga yang berwenang menangani persoalan antara parapihak (dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia c.q. DepartemenESDM dan PT. Berau Coal (in casu Penggugat) adalah ArbitraseInternasional (Vide article 23, Contract No. JU/ji.DU/52/82 agreementbetween Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT. BerauCoal).

Berau Coal;b. Surat No. SP1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentangSalinan Surat Paksa; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa :a. Surat No. PIPN433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentangPenetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Berau Coal;b. Surat No.

BERAU COAL tersebut;40Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 94 K/TUN/2009 tanggal22 Maret 2010;MENGADILI KEMBALI :Dalam Eksepsi; Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa:a. Surat No. PIPN433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentangPenetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Berau Coal;b. Surat No.

PT BERAU USAHA MANDIRI, dk

Penggugat:
BIRAWATI BERAU EKA SARI, Dk
Tergugat:
PT. PABINDO SEJAHTERA

Berau Coal

Berau

Berau, berlamat di Jalan Kandang Muntik RT. 14 Kec.Teluk Bayur, dalam hal ini diwakili oleh kKuasa hukumnya NasonNadeak, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada LawOffice Nason Nadeakm SH., MH. & Associates, yang beralamatdi Jl. Cempaka No.22, Kel. Bugis, Kec.

Samarinda Kota, KotaSamarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni2020 selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah mendengar keterangan Tergugat;:Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 6Maret 2020 yang dilampiri Risalah dan Anjuran dari Mediator pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Berau dan telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

BERAU USAHAMANDIRI ( BUM ) atas hasil jasa kami dan terburuknya dibulan Januari2019 sampai dengan bulan Juli 2019 kami ( PT. KARYA BUKIT MANDIRISite Sukan ) tidak menerima Pembayaran atas hasil jasa Kami dariPT.BUM Selaku owner kami sehingga sangat berdampak pada kondisiFinancial Perusahaan kamiHalaman 3 dari 6 Putusan Nomor 36/Padt.SusPHI/2020/PN Smr5. Bahwa pada tanggal 20 November 2019 kami menerima Surat dari ownerPT.

BERAU USAHA MANDIRI, nomor Surat 008/PKPUBUM/XI/2019dengan Perihal sebagai berikut :A.B.C.Pemberitahuan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang( PKPU ) sementara PT. BERAU USAHA MANDIRI ( Dalam PKPU )Pemberitahuan Tentang Perubahan Kewenangan Pengurusan PT.Berau Usaha Mandiri ( Dalam PKPU )Panggilan sekaligus Undangan untuk Menghadiri Persidangandalam Rangka Permusyaratan Hakim PT.

Berau Usaha MandiriPemberitahuan Mengenai Jadwal Waktu Berkaitan dengan agendaDalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU )PT. BERAU USAHA MANDIRIPanggilan Sekaligus Undangan Untuk Menghadiri Rapat KreditorPertama, Rapat pencocokan Tagihan, dan Rapat PembahasanSerta Pemungutan Suara atas rencana perdamaian PT. BERAUUSAHA MANDIRI ( Dalam PKPU )6. Pada tanggal 24 Maret 2020 kami menerima surat dari direktur utama PT.BERAU USAHA MANDIRI Perihal Proposal Rencana Perdamaian.7.

Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BERAU VS SYAHBIR alias ABI bin BAHAR

Penggugat:
1.M.Udin
2.Misrawati
3.lilis
4.Rudi Hartono
5.Toni Harianto
Tergugat:
1.Kepala Sekolah Menengah Pertama negeri I Biduk Biduk
2.Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Berau
3.Pemerintah Kabupaten Berau Cq bupati Berau

Pembanding/Penggugat : RAIS
Terbanding/Tergugat : BUPATI BERAU
Terbanding/Tergugat : DINAS PENDIDIKAN

BUPATI BERAU, Berkedudukan hukum di Jalan APTPranoto Nomor 1. Tanjung Redeb,Kabupaten Berau, dahulu Tergugat sekarang disebut sebagai Terbanding ;Il. DINAS PENDIDIKAN Berkedudukan hukum di Jalan Dr. Murjani KABUPATEN BERAU, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dahuluTergugat Il sekarang disebut sebagaiTerbanding II ;Dalam perkara ini :Tergugat memberikan kuasa kepada :1. Drs. H. JONIE MARHANSYAH;2. Drs. H. ANWAR;3. HJ. SRI EKA TAKARIYATI, SH,MM;4. SULAIMAN, SH;5. MUHAMMAD SAID, SH.MH;6.

Dinas Pendidikan Kabupaten Berau (Tergugat II) danpendanaan dan pembayaran pengadaan tanahnya tersebutbersumber dari APBD Kabupaten Berau yang merupakankewenangan dan tanggung jawab Bupati Berau (Tergugat I) sehinggaberalasan menurut hukum gugatan ini diajukan kepada para Tergugat;8.

Bahwa Tergugat menolak dasar gugatan Penggugat angka7, yang menyatakan bahwa pendanaan dan pembayaran pengadaantanah yang bersumber dari APBD Kabupaten Berau yang merupakankewenangan dan tanggung jawab Bupati Berau (Tergugat ) adalahpendapat yang keliru oleh karena dengan telah disahkannya APBDKabupaten Berau maka kepada masingmasing Satuan KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Berau melaksanakan program dankegiatan masingmasing sesuai dengan tugas pokok, fungsi dantanggung jawabnya termasuk penyelesaian

Berau/TimPembebasan Tanah/Lahan; Kontraktor/Penyedia Jasa/Pelaksana Pembangunan SMK 6Kab.

Dinas Pendidikan Kabupaten Berau (Tergugat Il) danpendanaan dan pembayaran pengadaan tanahnyatersebutbersumber dari APBD Kabupaten Berau) yang merupakankewenangan dan tanggung jawab Bupati Berau (Tergugat 1)sehingga beralasan menurut hukum gugatan ini diajukan kepadapara Tergugat;8.

HASIM KAMSYAH; DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALTIM, ( DPC PKB ), DKK.

., Advokat/Konsultan Hukum pada KantorRAMLAN ASRI, S.H & Rekan, yang beralamat diJalan Teuku Umar Komplek Pengayoman, TanjungRedeb, Kabupaten Berau, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2011 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawan:1. DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITANBANGSA (DPC PKB) KABUPATEN BERAU,berkedudukan hukum di Jalan Raya SambaliungBangun (Samping Tower Telkomsel),Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung,Kabupaten Berau ;2.

Amin Suhadi selaku Ketua DPC PKB saat itupergi meninggalkan Kabupaten Berau bersamaan dengantidak adanya Stempel/Cap DPC PKB Kabupaten Berau,dengan maksud agar Penggugat tidak dapat mengajukansyarat administratif sebagai Calon Anggota DPRDKabupaten Berau in casu Surat Laporan Pribadi DanaKampanye Penggugat, yang merupakan tanggungjawab DPCPKB Berau selaku pihak yang mengajukan Caleg pada KPUDBerau ;5.

tidakmemenuhi quorumdan tidak dihadiri oleh unsur Sekretaris Dewan SyuroDPC PKB Kabupaten Berau ;18.

Surat Keputusan DPP PKB Nomor 4099/DPP03/V/A.1/IX/2008 tertanggal O02 Juli 2005 tentangPenetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang PKBKabupaten Berau periode 20082009 tertanggal 16September 2008 dimana Penggugat menjadi WakilSekretaris DPC PKB Kabupaten Berau telah dicabutkarena telah diselenggarakan Musyawarah Cabang DPCPKB Kabupaten Berau pada tanggal 0910 Januari 2010dan dengan telah diselenggarakannya MusyawarahCabang maka secara otomatis kepengurusan DPC PKBKabupaten Berau periode 20082009 demisioner

rapat DPC PKB Berau tersebut di atas,Pengurus DPC PKB Berau dan Penggugat telah dicapaikesepakatan yang isinya meminta kepada Penggugat agarmeminta maaf kepada Pengurus DPC PKB Berau dalam rapattersebut dan memerintahkan kepada Penggugat membuatSurat Pernyataan Permintaan Maaf, maka permasalahanSurat Laporan Dana Kampanye Penggugat telah selesai" ;ltu. artinya, bahwa antara Penggugat dan Tergugat in casuDPC PKB Kabupaten Berau, telah melakukan nusyawarahmufakat sebagaimana yang diamanahkan dalam

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC PKB) KABUPATEN BERAU, dkk.

Amin Suhadi selaku Ketua DPC PKB saat itu pergimeninggalkan Kabupaten Berau bersamaan dengan tidak adanya Stempel/Cap DPCPKB Kabupaten Berau, dengan maksud agar Penggugat tidak dapat mengajukansyarat administratif sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Berau in casu SuratLaporan Pribadi Dana Kampanye Penggugat, yang merupakan tanggungjawab DPCPKB Berau selaku pihak yang mengajukan Caleg pada KPUD Berau;Bahwa mengingat saat itu Penggugat sebagai Calon Anggota Legislatif terpilih,belum mengajukan Laporan

Amin Suhadi selaku Ketua danSyachranie, S.Sos. selaku Sekretaris DPC PKB Berau, dimana saat itu saudaraSyachranie, S.Sos., telah diberhentikan sebagai Sekretaris DPC PKB Berau terhitungsejak bulan Oktober 2008, berdasarkan hasil rapat pleno DPC PKB Berau Nomor:17/DPC03/A.1/X/ 2008;Bahwa tidak berdasar menurut hukum, Penggugat diusulkan untuk diberhentikandari keanggotaan dan kepengurusan DPC PKB Kabupaten Berau, karena denganalasan Penggugat membuat Laporan Pribadi Dana Kampanye sebagai syarat wajibbagi

surat kepada Ketua DPRDKabupaten Berau Nomor: 037/DPC03/A.II/IX/2010 tanggal 17 September 2010Perihal: Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Berau, atasnama Penggugat dan mengusulkan digantikan oleh H.

Kepengurusan DPC PKB Berau (vide SK Nomor: 110/ DPW03/A.I/X1/2009,tanggal 6 November 2009), dan perbuatan Tergugat I mengusulkan Pergantian AntarWaktu Anggota DPRD Berau atas nama Penggugat kepada H.

);26 Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dengan memberhentikan Penggugat dariKeanggotaan dan Kepengurusan DPC PKB Berau (vide SK Nomor: 110/ DPW03/A.I/X1/2009, tanggal 6 November 2009), Tergugat I mengusulkan Pergantian AntarWaktu Anggota DPRD Berau atas nama Penggugat kepada H.

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BERAU tersebut tidak dapat diterima

KEPALA KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BERAU VS PT. BINTANG BORNEO PERMAI, DKK

Berau