Buapti OganKomering Ulu) dalam rangka pembangunan pusat perbelanjaan Raja Plaza MallRamayana sudah memenuhi prosedur dan sah menurut hukum karena bangunanyang didirikan oleh Tergugat V tersebut bukan tanah milik Para Penggugat ;Bahwa oleh karena tanah eks Kantor MAKODIM 0403/OKU yang dibangunRaja Plaza oleh Tergugat V (PT.

Arta Prigel .ditindaskan kepada Buapti KDH. Tk.II lahat di lahat. tentangpermohonan izi pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawitseluas 5000 Ha. An.

Bahwa perlu. diketahui pula bahwa Penjabat BupatiKabupaten Paniai dan Ketua DPRD Kabupaten Paniai tidakmelakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengusulanpengangkatan dan pelantikan Turut Tergugat sebagaiBupati/Wakil Bupati Kabupaten Paniai, namun Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paniai secara melawan hukum tanpakewenangan dan tanpa ijin dari Ketua DPRD KabupatenPaniai telah berani mengeluarkan surat atau dokumendalam rangka memperlancar proses pelantikan Buapti/WakilBupati yang terpilih secara melawan

Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang, karena sewaktuwaktu Terdakwa bisasaja tidak berada di tempat guna mengcaver kegitan disana, lalu sampai tahun 2010Terdakwa selesaikan kemudian Terdakwa tidak lagi masuk kerja dan tahun 2010 ituTerdakwa membuat Surat Pengunduran diri.Bahwa terdakwa tidak mengetahui sama sekali tentang pencairan dana tersebutTahun 2010 itu Terdakwa mundur dari Jabatan Sekda dan otomatis juga mendurselaku Pengguna Anggaran (PA);Bahwa secara resminya surat Pengunduruan diri Terdakwa kepada Buapti

Terdakwa mencalonkan diri menjadi Bupati,Terdakwa menunjuk asisten Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang, karena sewaktuwaktuTerdakwa bisa saja tidak berada di tempat guna mengcaver kegitan disana, lalu sampaitahun 2010 Terdakwa selesaikan kemudian Terdakwa tidak lagi masuk kerja dan tahun2010 itu Terdakwa membuat Surat Pengunduran diri dan Tahun 2010 itu Terdakwamundur dari Jabatan Sekda dan otomatis juga mendur selaku Pengguna Anggaran(PA) dimana secara resminya surat Pengunduran diri Terdakwa kepada Buapti

Garut.2 (dua) lembar surat keputusan Bupati Garut No:841/Kep.20BKD/2004 tentangpengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.1 (satu) bundel Surat Keputusan Buapti Garut No:821/Kep.05BKD/2004 tentangpengangkatan/pemindahan dalam jabatan struktural Eselon IV.A di lingkunganPemerintah Kab. Garut.1 (satu) bundel Bon.1 (satu) bundel Faktur Penjualan.1 (satu) bundel Akta Pendirian CV.

Garut.e 2 (dua) lembar surat keputusan Bupati Garut No:841/Kep.20BKD/2004 tentangpengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.e 1 (satu) bundel Surat Keputusan Buapti Garut No:821/Kep.05BKD/2004 tentangpengangkatan/pemindahan dalam jabatan struktural Eselon IV.A di lingkunganPemerintah Kab. Garut.e 1 (satu) bundel Bon.e 1 (satu) bundel Faktur Penjualan.e 1 (satu) bundel Akta Pendirian CV.

Garut.2 (dua) lembar surat keputusan Bupati Garut No:841/Kep.20BKD/2004 tentangpengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.1 (satu) bundel Surat Keputusan Buapti Garut No:821/Kep.05BKD/2004 tentangpengangkatan/pemindahan dalam jabatan struktural Eselon IV.A di lingkunganPemerintah Kab. Garut.1 (satu) bundel Bon.1 (satu) bundel Faktur Penjualan.1 (satu) bundel Akta Pendirian CV. Merlin.Dipergunakan dalam perkara lain.9.

Bahwa, Penggugat sejak tanggal 3 April 1995 diangkat sebagai tenagahonorer di Pemerintahan Kabupaten Nias, sekarang telah terjadipemekaran daerah otonomi baru Kota Gunung Sitoli. berdasarkan suratkeputusan Buapti Nias, nomor : 024/634/BU dengan beberapa kalidiperbaharui sk pengangkatannya sebagai tenaga honorer kemudianpada tanggal 28 Februari 2007. Penggugat diangkat menjadi Calon PNSberdasarkan Surat Keputusan Bupati Nias Nomor : 813.3/029/K/2007(vide bukti P2 s/d P12 dan P13) ;2.

Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim pengelola kegiatanpembebasan tanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Buapti KutaiKartanegara nomor 100/13.A/PEM/III/2005 tanggal 03 Maret 2005, perihalpembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005, yaitu :1.M.Indra, SE,MM............1. M. Indra, SE, MM / NIP.010186100: Pengendali Kegiatan2. Surya Admaja, SE / NIP. 010251289 :Pelaksana Kegiatan3. Lamri / NIP. 550013727 : Staf Pelaksana Kgaiatan4.

Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim pengelola kegiatanpembebasan tanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Buapti KutaiKartanegara nomor 100/13.A/PEM/III/2005 tanggal 03 Maret 2005, perihalpembebasan tanah dan tanam tumbuh tahun 2005, yaitu :1. M. Indra, SE, MM / NIP.010186100: Pengendali Kegiatan2. Surya Admaja, SE / NIP. 010251289 :Pelaksana Kegiatan3. Lamri / NIP. 550013727 : Staf Pelaksana Kgaiatan4.

Maka proses penyampaian surat hasil pemilihan kepala desa Rengel palinglama 3 (tiga) hari kepada Buapti Tuban sudah berkesesuaian dengan ketentuan pasal26 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 yang2D,bernyunyi : Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupatimelalui Camat untuk di sahkan sebagai Kepala Desa terpilih paling lama 3 (tiga) harisetelah pelaksanaan pemilihan dari Panitia PemilihanS Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 08 Tahun 2013 tanggal 30Juli

(fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Buapti Demak Nomor : 140/0081, tanggal 9Maret 2018, perihal Tanggapan dan PensikapanTerhadap Rekomendasi DPRD dan SuratUniversitas Indonesia (fotocopy sesuai denganfotocopyn ya) ; === 222222 sen one oneSurat Bupati Demak Nomor : 140/0082, tanggal 9Maret 2018 Perihal Tindak Lanjut Surat DPRDKabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9Maret 2018, (fotocopy sesuai denganHalaman 65 dari 159 hal Putusan No.54/G/2018/PTUN.Smg.24.25.26.27.28.29.Bukti T 24Bukti T 25Bukti

2014;51) Hasil Kualitas Pekerjaan Konstruksi Bandar Udara MOA APBD TahunAnggaran 2012 oleh Dinas Pekerjaan Umum UPTD Peralatan danPerbekalan Provinsi Maluku;52) Foto copy dokumen Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan BandarUdara Baru di Pulau Moa Maluku Barat Daya;53) Foto copy dokumen Rencana Anggaran Biaya Lanjutan PembangunanBanda Udara Baru Moa 1 Paket Tahun Anggaran 2012;54) Foto copy dokumen Harga Perkiraan Sendiri Rekapitulasi RencanaAnggaran Biaya, Mei 2012;55) Foto copy dokumen Keputusan Buapti

553.215012014 tanggal 28 Februari 2014;Hasil Kualitas Pekerjaan Konstruksi Bandar Udara MOA APBDTahun Anggaran 2012 oleh Dinas Pekerjaan Umum UPTD Peralatandan Perbekalan Provinsi Maluku;Foto copy dokumen Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan BandarUdara Baru di Pulau Moa Maluku Barat Daya;Foto copy dokumen Rencana Anggaran Biaya LanjutanPembanguna Banda Udara Baru Moa 1 Paket Tahun Anggaran2012;Foto copy dokumen Harga Perkiraan Sendiri Rekapitulasi RencanaAnggaran Biaya, Mei 2012;Foto copy dokumen Keputusan Buapti

Aceh Tamiang.Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No : 670 tahun 2009, tanggal 09Desember 2009, tentang perubahan ke dua atas keputusan Buapti AcehTamiang No : 163 tahun 2009, tentang pembentukan PanitiaPembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baru Kab. Aceh Tamiang.rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baru Kab. AcehTamiang, No. Rekening : 041.01.99.5901770, Bank BPD Aceh Cab.Kuala Simpang.KTP an. H. Awaluddin, SH SpN. MH selaku ketua Panitia pembangunanMesjid Agung Kec.

Bupati Aceh Tamiang No : 187 tahun 2009, tanggal 06 April 2009, tentangperubahan atas keputusan Buapti Aceh Tamiang No : 163 tahun 2009,tentang pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karangbaru Kab. Aceh Tamiang.Photo dokumentasi lokasi pembangunan mesjid Agung.Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No : 602/SPPB/307/TBJK/PPTKIH/2009, tanggal 16 Oktober 2009, tentang pekerjaan pembangunan mesjidagung kab.

Aceh Tamiang.Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang No : 670 tahun 2009, tanggal 09 Desember 2009, tentang perubahan ke dua ataskeputusan Buapti Aceh Tamiang No : 163 tahun 2009, tentang pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid AgungKec. Karang baru Kab. Aceh Tamiang.rekening Panitia Pembangunan Mesjid Agung Kec. Karang baru Kab. Aceh Tamiang, No. Rekening : 041.01.99.5901770,Bank BPD Aceh Cab. Kuala Simpang.KTP an. H. Awaluddin, SH SpN. MH selaku ketua Panitia pembangunan Mesjid Agung Kec.

SH.MH.Bahwasaksi adalah pegawainegeri sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasidan rnenjabatsebagai Kepala Bagian Hukum ;Bahwa penjualan tanah kas Desa rnengacu pada Keputusan Buapti Bekasi no.143/Kep.377.BBina Pemdes/2002 tentang Pedoman Tata cara peruntukanpenggunaandana peralihan tanah kas Desa yang rinciannya adalah:1. 60% sebesarRp.2.060.343.900,untuk lahan pengganti tanah kas Desa di DesaSukakerta kecamatanSukawangi minimal 20 Ha:;2.20 % sebesarRp.686.781 300, untuk pembangunanfisik kepentingan

pemeriksa, dimuat atau dilampirkan10.11.12.pada laporan hasil pemeriksaan Undangundang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undangundang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negaraterhadap hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan atas laporankeuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaandengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPRD dan Buapti

ketentuan Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi : Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat ;3 Bahwa Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena dengan9adanya Keputusan Tergugat , tertutup sudah kesempatan Penggugat untukmenjadi Wakil Buapti

Gubernur Riaumenetapkan upah minimun Provinsi Riau setelah upah minimun ProvinsiRiau ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan ProvinsiRiau, dan selanjutnya Dewan pengupahan Kabupaten/Kota mengadakanrapat dan merekomendasikan kepada Bupati/Walikota upah minimunKabupaten/Kota dengan catatan nilainya harus diatas dari upah minimunHalaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor : 38/G/2018/PTUNPBRProvinsi, kemudian Buapti/walikota merekomendasikan kepada GubernurRiau nilai upah minimum masingmasing

Muchtar :Bahwa saksi merupakan Sekretaris Desa Suak Trieng sejak Juni 2018;Bahwa saksi diangkat oleh Buapti Aceh Barat;Bahwa temuan Inspektorat belum diselesaikan oleh Penggugat ;Bahwa Penggugat diberhentikan karena ada temuan dari Inspektorat ;5.

keperluan lokasi GORKuda seluas + 50 Ha).Dari nilai uang diterima oleh Pemegang Kas BagianPemerintahan Setkab Kutai Kartanegara sebesar Rp.3.664.825.554, yang telah direalisasikan untukpembayaran tahap I sebesar Rp. 3.664.675.000,sehingga per 31 Desember 2005 terdapat sisa kassebesar Rp. 150.554, yang telah disetorkan kembalike Kas Daerah Pemkab Kukar tanggal 13 Februari2006.Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Timpengelola kegiatan pembebasan tanah, tanam tumbuhtahun 2005 sesuai Keputusan Buapti

lokasiGOR Kuda seluas + 50 Ha).e Dari nilai uang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab KutaiKartanegara sebesar Rp. 3.664.825.554, yang telah direalisasikan untukpembayaran tahap I sebesar Rp. 3.664.675.000, sehingga per 31 Desember 2005terdapat sisa kas sebesar Rp. 150.554, yang telah disetorkan kembali ke KasDaerah Pemkab Kukar tanggal 13 Februari 2006.f Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim pengelola kegiatan pembebasantanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Buapti

lokasiGOR Kuda seluas + 50 Ha).e Dari nilai uang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab KutaiKartanegara sebesar Rp. 3.664.825.554, yang telah direalisasikan untukpembayaran tahap I sebesar Rp. 3.664.675.000, sehingga per 31 Desember 2005terdapat sisa kas sebesar Rp. 150.554, yang telah disetorkan kembali ke KasDaerah Pemkab Kukar tanggal 13 Februari 2006.73f Pembayaran tahap I tersebut dilakukan oleh Tim pengelola kegiatan pembebasantanah, tanam tumbuh tahun 2005 sesuai Keputusan Buapti

ataupun Peraturan Perundangundangan lainnya.Bahwa patut diduga adanya tindakan maladministrasi yang dilakukan olehTergugat dengan menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 156.aTahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Baitul Mal Kabupaten AcehSingkil, tanggal 26 Juli 2017/2 Dzulgadah 1438 dan Keputusan Bupati AcehSingkil Nomor 160 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat PelaksanaHarian Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 1 Agustus 2017/8Dzulgaidah 1438 H. yang ditandatangani oleh Buapti

seorang KepalaDaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf bUndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah dilarang membuat kebijakan yang merugikankepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat ataumendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakatlain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penerbitan danpengundangan Peraturan Buapti

Hj.Faida, MMR) dari jabatan Buapti Jember karena dinilaitelah melanggar sumpah/janji jabatan, tidakmelaksanakan kewajiban kepala daerah sebagaimanadimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf a, huruf b, hurufd, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h UndangUndangNomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerahdan/atau melakukan perbuatan tercela;Saran penyelesaian sebagaimana dictum KESATU yaknimenyarankan kepada aparat penegak hukum untukmelakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidanakorupsi oleh

Faida, MMR) darijabatan Buapti Jember karena dinilai telah melanggarsumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepaladaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1)huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf hUndangUndang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan daerah dan/atau melakukan perbuatantercela;Saran penyelesaian sebagaimana diktum KESATU yaknimenyarankan kepada aparat penegak hukum untukmelakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidanakorupsi oleh Sdri

honoroperasional yang seharusnya saksi menerima Rp.2.000.000, namun di beri Rp. 1.000.000, ,demikian pula yang seharusnya saksi menerimahonor Rp. 1.000. 000, cuma dikasih Rp.300.000, sedangkan yang lainnya adalah tandatangan saksi dipalsukan ; Bahwa untuk redistribusi pensertifikatan tanah di Desa Balerejo, saksi jugamengetahui, yang awal mulanya adalah pada saat ada rapat lomba desa, diforum tersebut Kepala Desa menawarkan tentang program pensertifikat antanah dengan mengusulkan program tersebut keatas / ke Buapti