Ditemukan 313 data
83 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
kecacatan secaraadministrasi dan ketidakkonsistenan dalam pembuatan tersebut ataupunmemang disengaja dengan itikad tidak baik dalam pembuatan putusanBPSK No. 207/Arbitrase/BPSKBB/XI/2014 oleh pihakpihak terkait;Dengan demikian pemeriksaan sengketa dan bahkan putusan BPSK BatuBara tersebut, telah keliru dan penuh kecatatan hukum oleh karena tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya BPSK menyatakansebagai berikut:Menimbang bahwa setelah Majelis BPSK dengan cemat
26 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjelaskan secara terinci perihal kapan danbagaimana yang dimaksudkannya telah terjadinya lelang atas agunanmiliknya; Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan antara dua atau lebihperistiwa hukum dimana satu dengan yang lainnya tidak serta mertamenjadi satu peristiwa hukum yang terkait satu dengan yang lainsehingga menjadikan gugatan ini kabur.Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sejalan dengan YurisprudensiMARI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang menyatakan"Gugatan Penggugat yang tidak cemat
142 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
pesangon dan/atau uangpenghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat ;d Halhal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama ;Bahwa gugatan Penggugat membingungkan, disisi lain mendalilkan Tergugat tidakberhak atas konpensasi apapun, namun pada saat yang sama menyatakan hak yangditerima Tergugat sebesar 15% berdasarkan Pasal 158 Ayat (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 dengan perhitungan yang salah ;Bahwa dikarenakan surat gugatan kabur dan tidak cemat
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 01/2009 tertanggal 5 Februari2009 merupakan tindakan dalam lingkungan pemerintahan atau tata usaha negara,bukan dalam bidang keperdataan; Bahwa gugatan ini merupakan bagian dari hukumkeperdataan, sehingga tidak tepat jika Para Penggugat mengajukan gugatankeperdataan kepada Para Tergugat;Bahwa oleh karena menyangkut kewenangan Absolud, maka kami mohon agarMajelis Hakim menjatuhkan putusan Sela dan menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima:Eksepsi Tentang Gugatan Tidak Jelas Dan Tidak Cemat
45 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1170 K/Pdt/201713.14.15.16.Bongkew selaku pihak yang berbatasan tanah langsung;Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dan Turut Tergugat IIyang telah mengetahui surat pernyataan pengakuan hak atas Tanah atasnama Tergugat di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya telahbertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB)karena tidak cemat, teliti dan berhatihati yang telah mengetahui suratpernyataan pengakuan hak atas tanah atas nama Tergugat padahal sangatjelas letak
32 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No 384 PK/Pdt/2013Oleh karena gugatan para Penggugat tidak terpenuhinya para pihak, danposita dengan petitum tidak saling mendukung serta dalam positanya tidakdiuraikan secara cemat, maka gugatan para Penggugat menjadi, kabur,untuk itu gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya patditerima;4.
45 — 12
kekal, penuh rahmah dankasih sayang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan penderitaan (mafsadat)yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon danTermohon adalah merupakan salah satu alternatif terbaik daripadamempertahankan rumah tangganya;Menimbang, bahwa mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islamdalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syariah Al IslamiyyahHalam 83, yang berbunyi :Clawh Alarly Cemat
133 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi Obscuur Libel (gugatan Penggugatkabur) ;bahwa posita gugatan Para Penggugat tidakjelas dan kabur tanpa dirinci tentang hubunganhukum, maupun keadaankeadaan materii (Materiilfiten) yang dapat dijadikan dasar gugatan(fundamentum petendi), sehingga menjadi tumpangtindih ;bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan secarajelas dan cemat dimana letak perbuatan melawanhukum yang dilakukan Tergugat .
25 — 12
Maskur, umur 36tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan D.1Panjaitan RT. 38 No. 59 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan SungaiPinang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal16 Agustus 2016 telah memberikan kuasa kepada dirinya untuk mewakilidirinya guna beracara di persidangan sebagai kuasa khusus ;Kemudian Majelis Hakim memeriksa secara cemat dan teliti keduasurat kuasa khusus, masingmasing tertanggal 22 Juni 216 yang telahBAS Lanjutan No. 1083/Pdt.
1.Renhard Harve,SH.MH
2.Rio Bataro Silalahi, SH
Terdakwa:
Luhur Sentosa Ginting Alias Tosa
291 — 89
Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Setelan mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaanPenasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa PenuntutHalaman 2 dari 24 Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2021/PN StbUmum telah menyusun surat tuntutan secara cemat, jelas dan lengkap sesuaidengan ketentuan perundangundangan dan pembelaan tim Penasihat HukumTerdakwa tidak ditopang dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan danSetelahn mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumatas tanggapan
47 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Para Tergugat asal/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PKtidak menerima putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut,karena kurang cemat menilai dan menyimpulkan bukti dan fakta hukumyang telah terungkap dalam persidangan, bahkan terkesan secara latah/apriori mengambil alin pertimbangan hukum Yudex Facti PengadilanAgama Selong dengan tanpa berpedoman pada ketentuan hukum yangberlaku, baik hukum materiil maupun hukum formal serta tidak sesuaidengan tertib hukum acara, sehingga berdampak pada
168 — 77
Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer telah disusun secarajelas dan cemat sesuai Pasal 130 Ayat (2) Undang UndangNomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer3. Bahwa karena seluruh persyaratan dalam Surat DakwaanOditur Militer dianggap lengkap maka perkara dapat diperiksadan di lanjutkan.Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan,bahwa pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa a.n.
76 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
gugatan Termohon Keberatanseluruhnya dengan dasar hukum yang tidak jelas dan bertentangan dengankewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diaturdalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik IndonesiaNomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan WewenangBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Bahwa selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya BPSK menyatakansebagai berikut:Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat
49 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan untuk SHM Nomor 912 tidaklaku terjual;Bahwa selanjutnya, dalam petimbangan hukumnya BPSK menyatakansebagai berikut:Menimbang bahwa setelah Majelis BPSK dengan cemat meneliti sengketaa quo, maka Majelis berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yangberkepentingan dan berhak mendapatkan advokasi perlindungan konsumensecara patut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4huruf e dan begitu pula Pelaku Usaha tidak mematuhi kewajibannyasebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c UU Nomor
67 — 10
ini, tidak terdapat tingkatan kealobaan dalam diri Terdakwa, karenakesadaran terdakwa akan kemungkinan terjadinya. tindak pidana sebagaisuatu ukuranuntuk menentukan tingkatan kealpaan yang disadari tidak terlekatpada diriya, akan tetapi dapat digolongkan sebagai suatu bentuk kealpaanyang tidak disadari, karena Terdakwa sama sekali tidak membayangkan akanterjadi slip mobil hingga 180 derajat dan berhenti di bahu jalan hingga adakorban;Bahwa penerapan suatu delik kealpaan, dituntut tindakan lebih cemat
134 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun dalam pelaksanaannya,objek lelang tidak laku terjual;Bahwa Selanjutnya, dalam petimbangan hukumnya BPSK menyatakansebagai berikut:Menimbang bahwa setelah Majelis BPSK dengan cemat meneliti sengketaa quo, maka majelis berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yangberkepentingan dan berhak mendapatkan advokasi perlindungan konsumensecara patut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4Hal. 4 dari 24 hal. Put.
17 — 11
Bahwa jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi tidak dibuat secara sistematis, cemat dan terang dan tidakmemenuhi syarat formil dan materil;3. Bahwa jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi tidak jelas antara posita dan petitum;4. Mengenai tuntutan nafkah iddah dan mutah yang diajukan olehTermohon tidak masuk akal;Oleh karenanya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar majelishakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.
42 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
(garis bawah oleh Pemohon Kasasi).Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak benar, tampaknyaPengadilan banding tidak membaca berkas perkara secara teliti dancermat, karena jika saja cemat dan teliti seharusnya tidak sampai padapertimbangan hukum yang keliru tersebut, dengan penjelasan sebagaiberikut:a.
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang judex juris tidak cemat. Bahwa pertimbangan judex juris pada halaman 11 angka 1Hal. 20 dari 28 hal.
Sumarni alias Hj. Aliya Yasin binti Amaq Mahnun
Tergugat:
1.TGHMoh. Yasin bin TGH. Mu,as Abdul Halim
2.Hardi Ikromulah
131 — 80
Suhaeningsih karena sudah pulang dari Saudi dan karenadia yang punya, dan untuk obyek 5.4 saksi tahu obyeknya di Gusi namu saksihanya pernah melihatnya dari Jauh, dan saksi tidak mengetahui luas tanahtersebut, dan saksi tahu obyek 5.4 tersebut dibeli oleh Hajjah Suhaeningsih,dan dibelinya di Lalu Cemat, tetapi saksi tidak hadir pada waktu transaksi jualbelinya, dan saksi tahu tanah tersebut dibeli bersamaan waktunya denganPutusan Nomor 372/Pdt.G/2020/PA.Pra hal 47 dari 59pembelian tanah yang di Batubungus
Sumiati kerena sudah pulang dari saudri waktupembayaran yang kedua yaitu sekitar tahun 2017, dan saksi tahu juga denganobyek sengketa pada poin 5.4, hal mana tanah tersebut yang punya adala LaluCemat, dan lalu cemat yang minta bantu kepada saksi untuk menjualkantanahnya tersebut, kemudian saksi pergi ke Sumiati untuk menawarkan tanahtersebut, kemudian Siamiati langsung menelpon ke adiknya Hj.