DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIREBON ELECTRIC POWER

.;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON.;

,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad Pengacaradan Penasehat Hukum, tempat tinggal di Jalan Pisces No. 27Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6Pebruari 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING ; MelawanKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ~ CIREBON,berkedudukan di Jalan Sunan Drajat No. 2 Sumber KabupatenGIPBDOM j~~~ nnn mann nnn nnn nnn nnn enn meine mnDalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.Nama : MUKTI HARTA, S.H y2222222n2rnn nnnHal 1 dari 7 hal. Put.

;Nip : 19650706 198903 1 007 :Jabatan :Kepala Sub Seksi Sengketa dan KonflikPerkara Pertanahan ;Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon,berkedudukan di Jalan Sunan Drajat No. 2 Sumber Cirebon,berdasarkan surat kuasa khusus No. 38/SK32.09/X/2014tanggal 17 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT / TERBANDING; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : 1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CIREBON ELECTRIC POWER

PerdataPenggugat:-PT SENTRA MULTIKARYA INFRASTRUKTURTergugat:-Pemerintah Kota Cirebon Cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kota Cirebon

., Advokat berkantor diJalan Pangeran Drajat Gg.Sinar Pagi 7 No.43 Cirebon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LawanPemerintah Kota Cirebon Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPemerintah Daerah Kota Cirebon, berkedudukan di JalanTerusan Pemuda Nomor 1 Kota Cirebon, yang dalam hal inimemberikan kuasa kepada Drs. Agus Mulyadi, M.Si, ChandraBima Pramana, S.H., M.M., Yeti Sunarti, S.H., M.H., FeryDjunaedi, S.H.

,Erlangga Rozy, S.H., semuanya Tim Bantuan HukumPemerintah Daerah Kota Cirebon dan Ir.

SENTRAMULTIKARYA INFRASTRUKTUR harus membayar denda keterlambatankepada Pemerintah Kota Cirebon dengan total denda sebesarRp.1.049.164.393,18.

jalan, jembatan,trotoarisasi dan drainase tepi jalan dari Pemerintah Kota Cirebon namun diWilayah Harjamukti, baik PT.

diteliti ternyata berupa fotokopi sesuaidengan fotokopinya diberi tanda T1, fotokopiPeraturan Walikota CirebonNomor48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon,bermaterai cukup, setelah diteliti ternyata berupa fotokopi sesuai denganfotokopinya diberi tanda T2, fotokopi Peraturan Walikota Cirebon Nomor 65Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi, serta Tata Kerja BadanKeuangan Daerah Kota Cirebon

Hj.SURIAH, SKM VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON

;Berkedudukan di Komplek PerkantoranPemerintah Kabupaten Cirebon di SumberJalan Sunan Drajat No. 2, Sumber, CirebonProvinsi JawaBahai jam ~~ ~~ = pr eeeDalam hal ini diwakili olehKUSSANYA ines esse ee eR eeeHal 1 dari 43 Hal.

No. 47/G/2010/PTUNBDGonCc==<>S9SH. ; ++ eee eee eee ee.S==>>7>Zz9DywnCaOozZ9SO Bm nn wn wo eenKesemuanya Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorPertanahan Kabupaten Cirebon, berkedudukandi di Komplek Perkantoran PemerintahKabupaten Cirebon di Sumber Jalan SunanDrajat No. 2, Sumber, Cirebon ProvinsiJawa Barat.

Bahwa, sesuai dengan Buku Tanah saat iniSertipikat Hak Milik Nomor 2394/DesaKertawinangun, Kecamatan Kedawung (dahuluKecamatan Cirebon Barat), Kabupaten Cirebon,dengan Surat Ukur Nomor : 87/2001, Luas 276 M2,yang diterbitkan tanggal 3. April 2002, NamaPemegang Haknya HJ.

Hu.YAYAH dkk (atas nama SURIAHNomor Urut 6), 7 bidangseluas1.864 M2 (seluruhnya)terletak di Desa Kertawinangun,Kecamatan Cirebon Barat,Kabupaten Cirebon, Nomor Urut6, luas 276M2 ; Bahwa, penerbitan Sertipikat sebagaimanatersebut diatas dalam point dan II sudah diprosessesuai dengan persyaratan dan prosedur sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan yang berlakuantara lain UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 danPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah ; Permasalahan muncul

Tanda Penduduk atas nama Hu.SURIAH, SKM, beralamat di Jalan Raya TengguliNomor : 24, Tanjung, Brebes (Fotocopy sesuaidenganaslinya) 5 rrr errr rere errr e eee2: Kwitansi Pembelian tanah seluas +320 M2, terletak di Desa Kertawinangun,Kecamatan Cirebon Barat, status tanah negarabekas Hak Pakai Desa, tanggal 5 Oktober 2010(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;3. : Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Cirebon Nomor14.520.1.10.20.2002, tanggal 11032002Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama : 1

SEHNURDIN, DKK VS KUWU KEJIWAN, KECAMATAN SUSUKAN, KABUPATEN CIREBON

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :Surat Keputusan KUWU KEJIWAN No. 141.3/Kep 36 Des /2016 tanggal14 September 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kejiwan,Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr. SEHNURDINdengan Jabatan Staf Pelaksana Kepala Dusun VI ;Surat Keputusan KUWU KEJIWAN No. 141.3/Kep 37 Des /2016 tanggal14 September 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kejiwan,Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr.

ROJADI denganJabatan Staf Pelaksana Kepala Dusun Il ;Surat Keputusan KUWU KEJIWAN No. 141.3/Kep 38 Des /2016 tanggal14 September 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kejiwan,Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr. AGUNGSYARIFUDDIN dengan Jabatan Staf Pelaksana Kepala Dusun IV ;Surat Keputusan KUWU KEJIWAN No. 141.3/Kep 39 Des /2016 tanggal14 September 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Kejiwan,Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr.

dan ParaPenggugat menerima Surat Keputusan Kuwu Kejiwan Kecamatan SusukanKabupaten Cirebon Nomor : 141/Kep. 27Des/2016 tentang Alih TugasPerangkat Desa Kejiwan Kecamatan Susukan tertanggal 16 Mei 2016 (ObjekSengketa a quo) pada tanggal 30 Juni 2016, maka terhitung sejak 30 Juni2016 sampai dengan masuknya gugatan Para Penggugat ke Pengadilan TataUsaha Negara Bandung adalah 118 (seratus delapan belas) hari setelah ParaPenggugat menerima Surat Keputusan Kuwu Kejiwan Kecamatan SusukanKabupaten Cirebon

Cirebon Nomor : 141/Kep. 27Des/2016 tentang Alih TugasPerangkat Desa Kejiwan Kecamatan Susukan tertanggal 16 Mei 2016(Objek Sengketa a quo); +22 222 222 oo eo.

Bahwa perlu diketahuiterhadap Surat Edaran Bupati tersebut adalah bertujuan untukmenyesuaikan dengan Nomenklatur/Nama jabatan Perangkat Desa yangbaru berdasarak Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 tentangFST EUINGGEAE DGG pam mm mmm mm nn nnn nr tnBahwa Tergugat telah menyesuaikan dan mengukuhkan kembali PerangkatDesa Kejiwan sesuai dengan Surat Edaran Bupati tersebut yaitu denganmenerbitkan Surat Keputusan Kuwu Kejiwan Kecamatan SusukanKabupaten Cirebon Nomor : 141.

SUHARTONO, DKK VS KUWU KUBANGDELEG, KECAMATAN KARANGWARENG, KABUPATEN CIREBON

TASRIP, DKK VS KUWU SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON

Tasrip dan Takiman masingmasing sebagaiPerangkat di Dusun Kayen dan Pucuk Sawit Desa SusukanKecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, ketika H.lkhwani dilantiktanggal 14 Juni 2013 sebagai Kuwu Susukan Kecamatan SusukanKabupaten Cirebon yang dalam hal ini sebagai Tergugat telahkedatangan Tokoh Masyarakat yang ditokohkan, para Pemukaagama dari Dusun Kayen dan Pucuk Sawit yang menginginkan agarSdr.

PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli 2013 Tentang PemberhentianPerangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas namaSdr. Tasrip dan Sdr. Takiman?

PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan, Kecamatan Susukan,Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr. Tasrip dan Sdr.

PERDES/Des/2013 tanggal 8 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Susukan,Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CIREBON ELECTRIC POWER

TOYOTA ASTRA FINANSIAL SERVICE Cabang CIREBON

TOYOTA ASTRA FINANSIAL SERVICECabang Cirebon, beralamat di Ruko Tuparev Super Blok Sutan Raja Blok CNo.1, Jalan Tuparev, Cirebon, sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SumberHalaman 1 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan

Tok cq Toyota SalesOperation Cab Cirebon sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan yangdibuat antara Penggugat dengan PT. Toyota Astra Internasional. Tbk, danselanjutnya sisa harga unit kendaraan tersebut Tergugat yangmelunasinya kepada PT. Toyota Astra Internasional. Tbk ;6.

REJA yang mengaku dariTAFS Cirebon datang ke rumah Penggugat untuk membahas masalahkredit, dimana Penggugat nego kepada Sdr.

;Bahwa saksi berangkat ke kantor TAFS Cirebon bersama Penggugatdan saksi TATA;Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.Sbr Bahwa dari pihak TAFS Cirebon meminta uang biaya tarik sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang awalnya mau dibayaroleh Penggugat, akan tetapi ketika akan dibayar, pihak TAFS Cirebonmengatakan harus membayar cicilan dan membayar deposit selama 3(tiga) bulan; Bahwa uang yang diminta tidak dibayar karena terlalu besar, Penggugattidak

ASTRA INTERNASIONAL.TBK cqToyota Sales Operation, Cabang Cirebon, yang tidak ditarik sebagai pihakdalam perkara ini oleh Penggugat menurut Majelis Hakim adalah haksepenuhnya dari Penggugat, hal penempatan seseorang menjadi pihakHalaman 18 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2016/PN.SbrTergugat telah digariskan dalam asas hukum acara perdata yang dikuatkandalam Putusan Mahkamah Agung Reg.

BUPATI CIREBON.;SARJA (KUWU KARANGKENDAL).;K A S T U.;

No. 274 /B/ 2014 / PT.TUN.JKTKesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Tim Bantuan HukumPemerintahan Kabupaten Cirebon, berkedudukan diKantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran PemerintahKabupaten Cirebon Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7Sumber, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:183.141/3200/Huk, tanggal 16 Desember 2018,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /PEMBANDING g osesccee nese nncnenerenne nanan nennaingaeDalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H.

., CN, Jabatan Kepala BagianHukum Setda Kabupaten Cirebon;2. Agung Hariaji, S.H., MPA, Jabatan KasubagBantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Cirebon;3. Isnaeni Jazilah, S.H., Jabatan Kasubag Informasidan Dokumentasi pada Bagian Hukum Setda2. SAPekerjaan Sakti DeCibebon:;Kabupaten Cirebon;4. Deti Sri Aprianti, S.H., Jabatan Pelaksana padaBagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon; 5.

., JabatanPelaksana pada Bagian Hukum Setda KabupatenCirebon;Kesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Tim Bantuan HukumPemerintahan Kabupaten Cirebon, berkedudukan diKantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran PemerintahKabupaten Cirebon Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7Sumber, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal24 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING ; MelawanK A S T U, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal

di RT. 04, RW. 06 Desa Karangkendal,Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, JawaHal 3 dari 22 hal.

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentangPerubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu;Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara PemilihanKuwu Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon yangdilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2013 yang dimulai pada jam 14.00WIB s/d jam 18.00 WIB memperoleh hasil: 1.

Perdata :Pengugat:- PT RATU KARYATergugat:- Pemerintah Kota Cirebon Cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kota Cirebon

Sinar Pagi 7 No. 43 Cirebon, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebontanggal 30 April 2018 dengan Nomor: 83 / W / Pat /2018 / PN Cbn, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;Lawan:PEMERINTAH KOTA CIREBON cq. DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG PEMERINTAH DAERAH KOTACIREBON, berkedudukan di JIn. Terusan Pemuda No.1 Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada1. Drs.

AGUS MULYADI, M.si Tim Bantuan HukumPemerintah Daerah Kota Cirebon, 2. CHANDRA BIMAPRATAMA, S.H., M.H. Tim Bantuan Hukum PemerintahDaerah Kota Cirebon, 3. Ir. YUDI WAHYONO DESSSekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangKota Cirebon, 4. BAMBANG SRINOVITA FARMA, S.H.,M.H. Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah KotaCirebon, 5. MOH RISWANTO, S.H., M.H. Tim BantuanHukum Pemerintah Daerah Kota Cirebon, 6. WAHYUYULIANTO, S.H.

, terlebin dahulu kami menyampaikankronologis singkat Kegiatan Pekerjaan peningkatan jalan, jembatan, trotoarisasidan drainase tepi jalan di Kota Cirebon, sebagai berikut :1.

PT Ratu) Karya untuk pekerjaan Peningkatan Jalan, Jembatan,Trotoarisasi dan Drainage tepi jalan untuk wilayah kecamatan Harjamuktikota Cirebon, kontrak nomor 03.02/SPK/PPKP103/DPUPESDM2016tanggal 30 Agustus 2016;b. PT. Mustika Mirah Makmur untuk pekerjaan Peningkatan Jalan,Jembatan, Trotoarisasi dan Drainage tepi jalan untuk wilayah kecamatanKesambi dan Pekalipan kota Cirebon. kontrak nomor 03.01/SPK/PPKP104/DPUPESDM2016 tanggal 30 Agustus 2016;c.

Untuk pekerjaan jalan beton/jalan rigid kontraktor belum memberikanhasil uji mutu beton seperti yang tercantum dalam kontrak;Pada akhit bulan Desember 2017 ke 3 (tiga) kontraktor mengajukan usulanpencairan pembayaran ke Pemerintah Kota Cirebon, karena syaratsyaratpembayaran tidak lengkap, maka usulan berkas tersebut dikembalikan olehPemerintah Kota Cirebon Cq Badan Keuangan Daerah.

BUPATI CIREBON., II. SARJA (KUWU KARANGKENDAL);

BUPATI CIREBON, tempat kedudukan di PusatPerkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jalan SunanKalijaga, Nomor 7 Sumber, Kabupaten Cirebon;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. H. UUS HERIYADI, S.H., C.N, jabatan Kepala BagianHukum Setda Kabupaten Cirebon;2. AGUNG HARIAuJI, S.H., MPA, jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Cirebon;3. ISNAENI JAZILAH, S.H., jabatan Kepala Sub BagianDokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Cirebon;4.

., C.N, jabatan Kepala BagianHukum Setda Kabupaten Cirebon;2. AGUNG HARIAuJl, S.H., MPA, jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Cirebon;3. ISNAENI JAZILAH, S.H., jabatan Kepala Sub BagianDokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Cirebon;4. DETI SRI APRIANTI, S.H., jabatan Pelaksana padaBagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;5.

, Penggugat adalah peserta pemilihan Kuwu Karang Kendal,Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon yang diadakan padatanggal 28 Agustus 2013;Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat KeputusanBupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.680BPMPD/2013, tertanggal 21Oktober 2013 tentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilihhasil pemilinan Kuwu Karang kendal, Kecamatan Kapetakan,Kabupaten Cirebon, adalah sangat merugikan kepentinganPenggugat sebagai peserta pemilihan Kuwu Karang Kendal yangdiadakan di Desa

bagian ke3 pemberhentian, Pasal 13, 14 dan 15;Bahwa, Surat Keputusan pengangkatan BPD Desa KarangKendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon yangpertama adalah Surat Keputusan Nomor 141.2.Kep.002.Kec/11/2007 tertanggal 19 Februari 2007, yang ditandatangani olehCamat Kapetakan, Kabupaten Cirebon bernama Drs.

gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor141.1/Kep.680BPMPD/2013, tertanggal 21 Oktober 2013, tentangPengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilin hasil pemilihan Kuwu KarangKendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;Halaman 9 dari 19 halaman.

SETIADI WIJAYA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON, DKK

PUTUSANNomor 496 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:SETIADI WIJAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Pengampon, Nomor 16, RT.0O1, RW.02, KelurahanLemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, pekerjaanWiraswasta;Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON,tempat kedudukan di Komplek Perkantoran

THIO KIM SIN (ANASTASIA THIO KIM SIN),kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan MerdekaUtara, Nomor 182, Cileduk Tengah, Kabupaten Cirebon,pekerjaan turut anak;b.

., Advokat,berkantor di Jalan Sasana Budaya, Nomor G4, Kota Cirebon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2014;Halaman 1 dari 8 halaman.

yang terletak di Blok PaingDesa Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon dengan batasbatas:e Sebelah Utara : Gang Desa;e Sebelah Timur : Tjasli; Sebelah Selatan : Liliana;e Sebelah Barat : Jalan;Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, dengan persyaratansesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku tentang PendaftaranTanah, yaitu berupa:a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 4 Januari 2013yang diketahui oleh Kuwu Ciledug Tengah;b Surat Keterangan

420/Ciledug Tengah,Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon Surat Ukur Nomor 1680/1986 tanggal12 Agustus 1986, Luas tanah 265 m?

BUPATI CIREBON, 2. SARJA (KUWU KARANGKENDAL)

BUPATI CIREBON, berkedudukan di Pusat Perkantoran PemerintahKabupaten Cirebon Jalan Sunan Kalijaga, Nomor 7Sumber Kabupaten Cirebon;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:Halaman 1 dari 58 hal Putusan Nomor: 159/G/2013/PTUNBDG1. H. Uus Heriyadi, SH.,CN, Jabatan Kepala BagianHukum Setda Kabupaten Cirebon;2. Agung Hariaji, SH.,MPA,Jabatan Kasubag BantuanHukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten3.

Deti Sri Aprianti, SH, Jabatan Pelaksana pada BagianHukum Setda Kabupaten Cirebon; 5.

Galih Yuana Darmanto Utomo, SH, Jabatan Pelaksanapada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon; Kesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Tim Bantuan HukumPemerintahan Kabupaten Cirebon, berkedudukan diKantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran PemerintahKabupaten Cirebon Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183.141/3200/Huk, tanggal 16 Desember 2013; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2.

Galih Yuana Darmanto Utomo, SH, Jabatan Pelaksanapada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon; Kesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Tim Bantuan HukumPemerintahan Kabupaten Cirebon, berkedudukan diKantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran PemerintahKabupaten Cirebon Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT llINTERVENSI, 2 22 en eeePengadilan Tata Usaha Negara Bandung Telah Membaca; Surat gugatan yang diajukan Penggugat tertanggal 29 Nopember 2013

oleh Camat Kapetakan,Kabupaten Cirebon bernama Drs.

., DKK VS CAMAT GUNUNG JATI, KABUPATEN CIREBON

., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, bertempat tinggat di Blok Satu Rt 003 Rw. 001, Desa Mayung,Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat2. SUPRAYITNO, S.Pd., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru,bertempat tinggal di Blok Satu Rt. 003 Rw. 001, Desa Mayung, KecamatanGunung Jati, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat3.

BAROKAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,bertempat tinggal di Blok Tiga Rt. 001 Rw. 003, Desa Mayung, KecamatanGunung Jati, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat6. HAMID, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,bertempat tinggal di Blok Empat Rt. 002 Rw. 004, Desa Mayung,Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, sebagai Penggugat7.

ANDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Blok Dua Rt. 002 Rw. 002, Desa Mayung, Kecamatan GunungJati, Kabupaten Cirebon, sebagai PenggugatSeianjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;MELAWANCAMAT GUNUNG JATI, KABUPATEN CIREBON, berkedudukan di Jalan SunanGunung Jati No. 203 Klayan, Kecamatan Gunung Jati,Kabupaten Cirebon;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:1. H. UUS HERIYADI, SH., CN.; 2. AGUNG HARIAdgI, SH., MPA.; 3. DETI SRI APRIANTI, SH.; 4.

Menyatakan Batal atau tidak sah :Surat Keputusan Camat Gunung Jati Kabupaten Cirebon Nomor : 141.2/498KEC/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pengesahan PemberhentianDan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa MayungKecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan CamatGunung Jati Kabupaten Cirebon Nomor : 141.2/498KEC/2013 tanggal 27Desember 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Dan PengangkatanAnggota Badan Permusyawaratan Desa Mayung Kecamatan Gunung JatiKabupaten Cirebon;2 22200220222 220=4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan paraPenggugat seperti semula;5.

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIREBON, 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG CIREBON

JABARI VS KUWU BAYALANGU LOR, KECAMATAN GEGESIK, KABUPATEN CIREBON

danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa, dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan DiponegoroNomor : 34 Bandung,telah menjatuhkan penetapan antara para pihak sebagaiPETIIKLL ; sess osensennesencennseerosenomssaneeaeunniagte seo quguamacteponaemenenpssuuenmuaranunnens3Jabari, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Perangkat Desa, bertempatNama JabatanTempat Kedudukantinggal di Dusun 04 RT. 014, RW. 004, Desa BayalanguLor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon

;Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :Irfan Arifian, S.H., berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Advokat, beralamat di Gedung DP KORPRI,Ruang Koperasi FKP3NSI Jawa Barat, Jalan TuranggaNo. 25 Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 28 Juni 2016 ;Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Kuwu Bayalangu Lor, Kecamatan Gegesik, KabupatenCirebon 5 "= == 2222 one nnn nnn nena naeDusun 01, RT. 004/RW. 001, Desa Bayalangu Lor,Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon ;Dalam Hal ini

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungpada tanggal 1 Juli 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Juli 2016 denganRegister perkara Nomor : 75/G/2016/PTUN.BDG, meminta kepada Pengadilanagar menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupaKeputusan Nomor : 141/Kep.02Des/2016 tentang Pemberhentian Saudara JabariSebagai Perangkat Desa Bayalangu Lor, Kecamatan Gegesik, KabupatenCirebon, Tertanggal 10 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kuwu Bayalangu Lor,Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon

Sugandi, Dkk VS Kuwu Luwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon

Gedung yang telah ditentukan untuk itu di JalanDiponegoro No. 34 Bandung telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalamsengketa antara 5n2nne nnn nn nner nner cn nna ncn na nas nsa casas1.Sugandi Warganegara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa,Bertempat Tinggal, Dusun 003, RT.005 RW.003, DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, KabupatenCirebon;"Sakir Warganegara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa,Bertempat Tinggal, Dusun Gebangsari, RT.014.RW.005, DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon

;Salim Warganegara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa,Bertempat Tinggal Dusun Gebangsari, RT.012, RW.005, DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon ;Masduki Warganegara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa,Bertempat Tinggal RIT.007, RW.003,Desa Luwungkencana,Kecamatan Susukan, KabupatenCireDON 5n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnhalaman 1 dari40 halaman Putusan Perkara : 23/G/2016/PTUNBDGSelanjutnya di sebut sebagai Para Pengqqugat ;MELAWANNama Jabatan Kuwu Luwungkencana, Kecamatan Susukan

Alas Konda No. 282, DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon dalamhal ini memberikan kuasa kepada Nurdin, SH. dan Nugraha, SH,Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Desa Sande Blok 3RT.01, RW.03 Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2016;Untuk selanjutnya di sebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/Pen.Dis/2016/PTUNBDG, tanggal

, atas namaSaudara Sugandi dengan jabatan Kadus 2 ; 20 2no nnn 2no =Surat Keputusan Kuwu LuwungkencanaNo. 141.1/12/KptsKuwu/I/2016,tanggal 29 Januari 2016Tentang Pemberhentian Perangkat DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas namaSaudara Sakir dengan Jabatan Kaur Trantib; Surat Keputusan Kuwu Luwungkencana No. 141.1/12/ KptsKuwu/ /2016,tanggal 29 Januari 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas namaSaudara Salim dengan

jabatan Kadus 6 5n2 nce ne ener nn nnnSurat Keputusan Kuwu Luwungkencana No. 141.1/15/ KptsKuwu/II/2016,tanggal 23 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas namaSaudara.

KUWU BOJONGGEBANG, KECAMATAN BABAKAN, KABUPATEN CIREBON VS JUANA, DKK;

PUTUSANNomor 353K/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KUWU BOJONGGEBANG, KECAMATAN BABAKAN,KABUPATEN CIREBON, tempat kedudukan di Jalan RayaPangeran Sutajaya, Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan,Kabupaten Cirebon;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. H. Uus Heriyadi, SH., CN., pekerjaan Kepala Bagian HukumSetda Kabupaten Cirebon;2.

., pekerjaan Kasubag Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;3. Isnaeni Jazilah, SH., pekerjaan Kasubag Dokumentasi danInformasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;4. Wiroreno, SH., pekerjaan Pelaksana pada Bagian HukumSetda Kabupaten Cirebon;5. Galih Yuana Darmanto Utomo, SH., pekerjaan Pelaksanapada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;6.

., pekerjaan Pelaksana pada Bagian HukumSetda Kabupaten Cirebon;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipilpada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon,beralamat di Jalan Raya Pangeran Sutajaya, Desa Bojonggebang,Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, berdasarkan SuratKuasa Khusus Tanggal 3 Mei 2017;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/T ergugat;melawan:1.

Keputusanini dibuat dan diterbitkan oleh Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan,Kabupaten Cirebon ;b.

Putusan Nomor 353K/TUN/2017Babakan, Kabupaten Cirebon tertanggal 11 Mei 2016 ataukah BeritaAcara yang dibuat oleh BPD?