.: Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum,Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.: M.

, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.: MAHMUD ZEIN FIRMANSYALH, S.H.: Penangan Perkara Tk.III pada Seksi Bantuan Hukum,Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum,Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 April 2014memberikan Kuasa Substitusi kepada JEFFREY LAWRENCE,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bea danCukai;15.

NamaJabatan: Penangan Perkara Tk. pada Seksi Bantuan Hukum,Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum,Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.: HELDA ANGGRAINI OCTAVINA, S.H.: Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan.: RIKSI A.

Objek Sengketa Merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara.Halaman 7 dari 109 halaman Putusan Nomor : 42/G/2014/PTUNJKT.1.Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Direktorat Jenderan Bea danCukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.

Bukti P22Surat dari Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Bea danCukai, kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriok, Nomor Surat : S804/KPU.01/BD.02/2012, tanggal 3 Mei2012, sifat surat : Segera, Perihal : Perekaman PermohonanKeberatan, yang ditujukan kepada Direktur Informasi Kepabeanandan Cukai, (fotokopi dari fotokopi); Surat dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Bea danCukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A TanjungPriok, Nomor surat : S324/KPU.01/2012,

., Pelaksana Pemeriksa pada DirektoratPenerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, DirektoratJenderal Bea dan Cukai.Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea DanCukai, JI. Jenderal A. Yani ByPass, Jakarta Timur 13230, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. SKU36/BC/2014 tanggal 11 Juli 2014.Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT. MEROKE TETAP JAYA, beralamat di Jalan MH Thamrin No. 67,67A, 67B, Kel.

Terbanding Nomor:KEP07/WBC.03/2013 tanggal 22 Januari 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50663/PP/M.IXA/19/2014 Tanggal 25 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP07/WBC.03/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PTMeroke Tetap Jaya Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea danCukai

Kesimpulan yang mengatakan bahwa buah kurma yang kami importersebut bukanlah dalam keadaan segar berdasarkan Surat Kepala BadanPenelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 425/LB.240/I/5/2011tanggal 1 Juni 2011 yang menjawab Surat Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor S563/KPU01/2011 tanggal 27 April 2011, menurut hematkami tidaklah tepat dan tidak berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada;Pendapat ini kami dasarkan pada pernyataan Direktur Jenderal Bea danCukai dalam surat termaksud butir 4, yang dirujuk

Putusan Nomor 1019/B/PK/Pjk/2013Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP911/KPU01/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentangPenetapan atas Keberatan PT Exindokarsa Agung Terhadap Penetapan YangDilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP NomorSPTNPO00066/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 3 Januari 2012, atasnama Pemohon Banding sekarang

YUSUF NASUTION, SE (petugas Bea danCukai) melaporkan kepada saksi JATMIKO WIBOWO (petugas Bea danCukai), kemudian saksi JATMIKO WIBOWO dan saksi ONY IPMAWAN(petugas Bea dan Cukai) mendatangi Posko Bea dan Cukai BandaraSoekarno Hatta dan tidak lama kemudian saksi AHMAD JUNAEDI,saksi NATON MAULANA dan saksi WARIS AHMAD SODIK (ketiganyaPolisi) datang di Posko Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta,para melakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi MEHRDADGHALEDAR Bin MAHDI dan diperoleh keterangan oleh

Dan pada saat BRYAN CLINTSANAKY yang dibantu) = oleh ALEXANDER JACOB SANAKY menerima 1(satu) koper merk Lojel berclaim Tag QR 565871 berisi kristalputih diduga Narkotika dengan berat bruto 2.010 gram tersebut,saksi JATMIKO WIBOWO dan saksi ONY IPMAWAN (petugas Bea danCukai) serta saksi AHMAD JUNAEDI, saksi NATON MAULANA dan saksiWARIS AHMAD SODIK (ketiganya Polisi) langsung melakukanpenangkapan terhadap saksi BRYAN CLINT SANAKY dan saksiALEXANDER JACOB SANAKY, dan disita barang bukti dari saksiBRYAN

YUSUF NASUTION, SE (petugas Bea danCukai) melaporkan kepada saksi JATMIKO WIBOWO (petugas Bea dan1819Cukai), kemudian saksi JATMIKO WIBOWO dan saksi ONY IPMAWAN(petugas Bea dan Cukai) mendatangi Posko Bea dan Cukai BandaraSoekarno Hatta dan tidak lama kemudian saksi AHMAD JUNAEDI,saksi NATON MAULANA dan saksi WARIS AHMAD SODIK (ketiganyaPolisi) datang di Posko Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta,para melakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi MEHRDADGHALEDAR Bin MAHDI dan diperoleh keterangan

bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.56515/PP/M.IXB/19/2014, tanggal 30 Oktober 2014 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:FORMAL BANDING1.Banding diajukan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai

ST1641/WBC.05/2012 tanggal 01 Oktober 2012b) Bahwa hasil Audit dituangkan dalam LHA Nomor:20/WBC.05/BD.05/2012, pada tanggal 06 Nopember 2012.c) Bahwa atas hasil audit tersebut Kepala Kantor Wilayah bea danCukai Sumatera bagian Selatan telah mengeluarkan SuratPenetapan Pabean (SPP) No. SPP646/WBC.05/2013 tanggal 03April 2013 dengan alasan penetapan: Berdasarkan hasilHalaman 7 dari 26 halaman.

yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor KPPBC Marunda yang merupakanKeputusan penolakan Keberatan Pemohon Banding atas SPP yangdikeluarkan oleh Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan, bukanmerupakan wilayah kerja kewenangan Kepala Kantor KPPBC Marunda.Bahwa Berdasarkan kewenangan Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai diatur dalam Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 hurufe Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.01/2012 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea danCukai

Direktorat Jenderal Bea danCukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Kantor Wilayah.(2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang kepala.Pasal 115Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai mempunyai tugasmelaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dancukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangundangan.Pasal 116Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115,Kantor Pengawasan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:Huruf

Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusianDokumen kepabeanan dan cukai.Bahwa berdasarkan Pasal 114, Pasal 115 dan PAsal 116 huruf ePeraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.01/2012 TentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorar Jenderal Bea danCukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tidakmempunyai wewnang untuk melaksanakan penelitian atas keberatanterhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai seperti halnyaHalaman 17 dari 26 halaman.

Yani, Jakarta, 13230;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea danCukai Madya pada Direktorat Keberatan, Banding danPeraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU288/BC.06/2020, tanggal 30 September 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PRAMBANAN KENCANA, beralamat di Jalan TanahAbang Il Nomor 36, Petojo Selatan, Gambir, JakartaPusat, 10160, yang diwakili oleh Rendra Mardyanta,jabatan Direktur

Putusan Nomor 1350/B/PK/Pjk/2021Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP3019/KPU.01/2019, tanggal 16 Mei 2019, tentangPenetapan atas keberatan terhadap SPTNP Nomor SPTNP002412/NOTUL/KPUT/KPU.01/2019, tanggal 6 Februari 2019, atas namaPemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Oktober 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007080.45/2019/PP/M.IXB Tahun 2020, tanggal 11 Juni

Bahari tersebut dibawa oleh Team Kapal Patroli Bea danCukai Bengkalis ke Pelabuhan Pasar Ikan Bengkalis;Bahwa pada saat kejadian kecepatan Kapal Patroli BC 15048 rataratasekitar 4050 Knot;Bahwa Saksi baru mengetahui adanya Korban yang meninggal duniaakibat tertembak peluru tajam setelah mendapat kabar dari pihakkepolisian ;Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak melihat ada ABK KM. Bahariyang tertembak, yang Saksi linat ABK KM.

Bahari yang dikemudikan KorbanDermawan sedang terlibat kejar mengejar dengan Kapal Patroli Bea danCukai Bengkalis;e Bahwa Saksi Jumiono yang saat itu mengemudikan Speed Patroli AngkatanLaut melakukan manuver dengan cara memutari kapal keduanya serayameminta kepada KM.

Bahari yang dikemudikan KorbanDermawan sedang terlibat kejar mengejar dengan Kapal Patroli Bea danCukai Bengkalis;e Bahwa Saksi yang saat itu mengemudikan Speed Patroli Angkatan Lautmelakukan manuver dengan cara memutari kapal keduanya seraya memintaHalaman 15 dari 54 Putusan Nomor 460/Pid.B/2015/PN.BlIskepada KM.

Bahari dan melihat Dermawan duduk dilantai rumahrumahruangan kemudi yang mana Korban Dermawan saat itu telah tertembaknamun Saksi Firdaus belum mengetahuinya, setelah itu personil Bea danCukai dengan posisi Kapal Patrolinya berada di depan kapal KM. Bahariterus melakukan penembakan sebanyak lebih dari 4 (empat) kali, kKemudiandatang Kapal Patroli TN!

Bahari dan melihat Dermawan duduk dilantai rumahrumahruangan kemudi yang mana Korban Dermawan saat itu telah tertembaknamun Saksi Zabur belum mengetahuinya, setelah itu personil Bea danCukai dengan posisi Kapal Patrolinya berada di depan kapal KM. Bahariterus melakukan penembakan sebanyak lebih dari 4 (empat) kali, kKemudiandatang Kapal Patroli TN!

.: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas permohonan banding,diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasiMarsh Printer Type Unicorn 21493, 100/240V W/Plug, negara asal UnitedStates of America, diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)Nomor 200951 tanggal 03 Desember 2012, klasifikasi pos tarif8443.32.20.90 (BM 5%) dan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta ditetapkan masuk klasifikasi postarif 8443.39.40.90 (

Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta yang menetapkan Tarif BeaMasuk atas PIB Nomor 200951 tanggal 03 Desember 2012 berdasarkanPeraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P42/BC/2008 tanggal 31Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang ImporUntuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai

Medang Kampai KotaDumai, saksi melihat Kapal Patroli milik Direktorat Jenderal Bea danCukai dengan nomor lambung BC.10001 sedang melakukan pengejaranterhadap kapal kayu, yang kemudian diketahui kapal kayu tersebut adalahKM. Nazly Baru Alfia; e Bahwa oleh karena perairan tersebut dangkal sehingga KM.

Nazly Baru Alfiaberikut muatan dan awak kapalnya diserahterimakan dari DirektoratKepolisian Perairan Daerah Riau kepada Direktorat Jenderal Bea danCukai, dalam hal ini Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau diTanjung Balai Karimun;e Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 terhadapKM.

Medang Kampai KotaDumai, saksi melihat Kapal Patroli milik Direktorat Jenderal Bea danCukai dengan nomor lambung BC.10001 sedang melakukan pengejaranterhadap kapal kayu, yang kemudian diketahui kapal kayu tersebut adalahKM. Nazly Baru Alfia; Bahwa oleh karena perairan tersebut dangkal sehingga KM.

., Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;RIKSI AMAREIZA SOMPIE, S.H., Pelaksana Pemeriksapada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;JEFFREY LAWRENCE, S.H., Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;ROMINA PURNAMA M, S.H., Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai

, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;ARTIRA PUTRIANA, S.H., Pelaksana Pemeriksa padaDirektorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan danCukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU46/BC/2015,tanggal 22 Juli 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT ANEKA INFOKOM TEKINDO, tempat kedudukan di Jalan AMSangaji Nomor 22B, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKIJakarta 10130;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;

Analisis Hukum:Bahwa segala hal yang telah diuraikan oleh Pemohon PeninjauanKembali dalam persidangan, Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP2817/KPU.01/2014 tanggal 2 Mei 2014 (selanjutnyadisebut KEP2817/2014) dan Surat Penetapan Tarif dan/atau NilaiHalaman 17 dari 25 halaman.

Berarti atas pengambilan keputusan terhadap permohonan keberatanSPKPBM kami sudah melanggar UndangUndang, jadi secara langsungperkara ini menjadi gugur, dan permohonan Pemohon Banding dapatdikabulkan;Seminar yang diselenggarakan oleh Danny Darussalam Tax Centre"Sengketa Kepabeanan dan Solusinya pada Direktorat Jenderal Bea danCukai dan Pengadilan Pajak" di Hotel Borobudur pada tanggal 21 Oktober2009;Keynote Speaker : Dr. RB.

Permana Agung Daradjatun, MA.Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang HubunganEkonomi Keuangan Internasional; Dirjen Bea danCukai tahun 19992001);Pembicara : 1. Ir. Agung Kuswandono, MA.(Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea danCukai);Sekarang menjadi Dirjen Bea dan Cukai mulaitanggal 25 April 2011;Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 585/B/PK/PJK/20132. Amirrudin Saud.(Ketua Gabungan Importir Seluruh Indonesia).3. Kusumasto Subagio, SE, M.Si.

(Panitera Pengganti pada Pengadilan Pajak).Mantan Dirjen Bea dan Cukai Bapak Permana Agung mengatakan mulaitanggal 02 Januari 2009 sampai dengan 23 September 2009 terdapat 3353perkara yang diajukan ke Pengadilan Pajak, hal tersebut dikarenakanoknum Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Bea dan Cukaitidak mempunyai hati nurani.Seharusnya Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) Bea danCukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok antara satudengan yang lain dalam memutuskan dokumen

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49675/PP/M.1X/19/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Bea Cukai: 2012: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SuratKeberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP000073/NOTUL/WBC.03/KP.10/2012tanggal 8 November 2012;: bahwa Pemohon melakukan importasi barang melalui Kantor Pelayanan Bea danCukai Tipe Madya Pabean B Pekan Baru (KPPBC) dengan Nomor PendaftaranPemberitahuan Impor Barang nomor

bahwa Pemohon Banding dalam surat Banding Nomor: 0100/ADMBP/MTP/IV2013tanggal 17 April 2013 tidak menyebutkan secara eksplisit nomor dan tanggalkeputusan Terbanding atas keputusan keberatan yang diajukan banding;bahwa bagian kalimat dalam surat Banding Nomor: 0100/ADMBP/MTP/IV2013tanggal 17 April 2013 yang menyatakan: "Dengan ini mengajukan banding kepadapengadilan pajak atas penolakan surat keberatan Pemohon Banding terhadappenetapan yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea danCukai

sebesar CIF USD 13,259.70 sehingga terdapat kekurangan pungutanyang terutang sebesar Rp.1.795.000,00.Penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe ATanjung Priok yang dikuatkan oleh Terbanding dengan Keputusan TerbandingNomor: KEP5281/KPU.01/2012 tanggal 21 September 2012bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkasbanding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukanoleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai

SS FURNITURE HANDLE NM US 0.27 Vi4 survey harga pasarD12MM XL250MM P D Jakarta, 14 Agustus 2012Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumenbahwa dalam LPPNP Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkanMetode Fallback Deduksi (Harga Pasar). bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean UntukPerhitungan Bea Masuk menyatakan bahwa: Pasal 22Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea danCukai

diatas tidak memuat data nilai pabean yangditetapkan oleh Terbanding, maka LPPNP adalah merupakan dokumenpenetapan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16ayat (2) Undangundang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006.bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwapenetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai

Atas perhatiannya Pemohon Banding ucapkanterima kasih.bahwa berdasarkan keterangan dan bukti tersebut di atas Majelis dapatmenerima bukti nilai transaksi yang diserahkan oleh Pemohon Banding.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 291727 tanggal 17Juli 2012, Pemohon Banding telah melakukan importasi barang 42 Ctn SSFurniture handle DIOMM 1 XL 100MM" dil. (10 jenis barang sesuai lembarlanjutan PIB) dengan memberitahu kepada Kantor Pelayanan Utama Bea danCukai Tipe A Tanjung Priok Nilai

Seksi Pabean tidak mengeluarkanSurat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK);bahwa menurut Majelis, penelitian atau pemeriksaan perhitungan Bea Keluar yang dilakukanoleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sudah benar dan sesuaidengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008;bahwa pada tanggal 13 April 2012 Terbanding dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Bea danCukai

yang tidak ada diatur dalam Peraturan perundangundangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar;bahwa Majelis berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapatdalam menetapkan dasar perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Bandingyang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidakterjadi;Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea danCukai

peraturanperundangundangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang diaturdalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2008 dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan No. 214/PMK.04/2008 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor145/PMK.04/2007 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai

tidakdikemas (bulk) dan dibuktikan dengan setiap pelaksanaan ekspor CPO diharuskanmengajukan permohonan pemuatan barang ekspor curah kepada Kepala Kantor PabeanPemuatan untuk mendapat izin atau persetujuan muat ekspor barang curah, tetapi di dalam pelaksanaannya Terbanding tidak menerapkan prosedur ekspor barang curah yang secarakhusus sudah diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai

Selain itu, terdakwa juga mendorong badan saksiHELMY dan saksi LUTFI yang sedang menjalankan tugas sebagai petugas Bea danCukai, dengan menggunakan kedua tangan, kemudian terdakwa memukul saksiHELMY dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam posisi salingberhadapan dengan jarak sangat dekat sekitar 1 (Satu) meter selanjutnya terdakwamencekek leher saksi HELMY dengan cara memiting dari arah belakang denganmenggunakan tangan kanannya.Bahwa berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum dari Puskemas

Helmi Destanto Kurniawan Alias Helmi, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telahmelakukan penganiayaan terhadap saksi;Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 September2018 sekira jam 11.00 Wib di Pos Pemeriksaaan Keberangkatan Bea danCukai PLBN Entikong Desa Entikong Kecamatan Entikong KabupatenSanggau;Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi Lutfi sedang melakukanpemeriksaan terhadap saksi Syarif

Malaysia dibungkus didalam kantong plastikberwarna hitam dan disimpan didalam tas ransel berwarna hitam;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;Lutfi Aenun Najib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telahmelakukan penganiayaan terhadap saksi Helmi;Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 September2018 sekira jam 11.00 Wib di Pos Pemeriksaaan Keberangkatan Bea danCukai

Entikong;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekirajam 11.00 Wib di Pos Pemeriksaaan Keberangkatan Bea dan Cukai PLBNEntikong Desa Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat anak saksi bernama SyarifHidayatullah membawa 1 (satu) buah buah tas berwarna hitam dan 1 (satu) buahkotak sosis tersimpan didalam kantong berwarna hitam, berjalan kaki keluar dariarah get netral, saat akan dilakukan pemeriksaan di Pos Pemeriksaan Bea danCukai

29 April2013;Standar Nasional Indonesia Nomor: SNI 0228032000 produk Pupuk NPK Padatoleh Badan Standardisasi Nasional ICS 65.080;Akta Notaris Nomor 37 tanggal 11 Februari 1985 yang dibuat oleh KusmulyantoOngko, Notaris di Medan;Surat Kuasa untuk menyetor Bea dan Denda Bea Meterai Nomor: 1110605119tanggal 19 Februari 1985;bahwa dalam persidangan, Terbanding menyampaikan fotokopi bukti/dokumen pendukungsebagai berikut:1.Surat Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta, Direktorat Jendral Bea danCukai

Nomor: S1172/WBC.07/BPIB/2012 tanggal 19 November 2012 perihalHasil Pengujian dan Identifikasi Barang;Surat Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Medan, Direktorat Jendral Bea danCukai Nomor: S939/WBC.02/BPIB/2012 tanggal 13 November 2012 perihal HasilPengujian Laboratorium;3.

barang yang diekspor ke dalam petikemas sebagai dasar pelaporan penyerahan dan nilai ekspor dalam SPT MasaPPN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwa koreksi Pemeriksa adalah koreksi atas PEB yang dilaporkan olehPemohon Banding pada masa pemasukan barang ekspor ke peti kemasmenjadi sesuai masa pendaftaran PEB atau Persetujuan Ekspor dari DirektoratJenderal Bea dan Cukai serta menggunakan kurs KMK sesuai dengan tanggalpendaftaran PE13 atau Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea danCukai

Putusan Nomor 569 /B/PK/PJK/2013Bahwa Terbanding menetapkan tanggal pembuatan PEB sebagai dasarmelaporkan PEB dalam Masa PPN, sedangkan Pemohon Bandingmenggunakan tanggal Persetujuanjslispor dari Direktorat Jenderal Bea danCukai sebagai dasar melaporkan PEB dalam Masa PPN, sehingga Terbandingmelakukan koreksi sebagai berikut:Masa Pajak April 2008 : Koreksi Negatif:PEB yang tertanggal Pendaftaran Maret 2008 yangdilapor oleh Pemohon Bandingberdasarkan tanggal Persetujuan Ekspor difiat Bea danCukai

Ekspor Kolom Nomor dan Tanggal PEBdisebutkan:"Diisi dengan Nomor dan Tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang(PEB) yang telah mendapat Persetujuan ekspor dari Dirjen Bea danCukai"; Kolom DPP (Rupiah) disebutkan:"Diisi dengan DPP sesuai dengan nilai ekspor BKP, baik dengan L/Cmaupun tanpa L/C, yang tercantum dalam PEB yang dilampiri FakturPenjualan (Invoice) sebagai satu kesatuan dokumen yang tidakterpisahkan.

menggunakan tanggalPermohonan / pendaftaran PEB sebagai dasar pelaporan ekspor dalam SPTMasa PPN karena adanya jarak waktu antara tanggal pendafiaran PEBdengan tanggal persetujuan ekspor fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukaisebagaimana yang dikemukakan pada poin a), diatas, dan menurutPemohon Banding, apabila menggunakan tanggal pendaftaran PEB sebagaidasar untuk pelaporan ekspor dalam SPT Masa PPN maka akan terjadiEkspor Fiktif;Bahwa dengan demikian tanggal Persetujuan Ekspor yang difiat Bea danCukai

Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) yangmenggunakan tanggal pemasukan barang yang diekspor ke dalam petikemas sebagai dasar pelaporan penyerahan dan nilai ekspor dalam SPTMasa PPN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas PEB yangdilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)pada masa pemasukan barang ekspor ke peti kemas menjadi sesuai masapendaftaran PEB atau Persetujuan Ekspor dari Direktorat Jenderal Bea danCukai

tanpahak atau. melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, ataumenyalurkan narkotika golongan bukan tanaman jenis sabusabu yangberatnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas ketika saksi AHMAD ZAKIYdan saksi MUHAMMAD EMIL (Keduanya Anggota Bea dan Cukai Duma)sedang melaksanakan tugas dilapangan melihat ada penumpang lakilaki yaituterdakwa dari Kapal Ferry MV.Mutiara Mas yang berdasarkan profiling Bea danCukai

membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkannarkotika golongan bukan tanaman jenis sabusabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas ketika saksi AHMAD ZAKIYdan saksi MUHAMMAD EMIL (Keduanya Anggota Bea dan Cukai Duma)sedang melaksanakan tugas dilapangan melihat ada penumpang lakilaki yaituterdakwa dari Kapal Ferry MV.Mutiara Mas yang berdasarkan profiling Bea danCukai

tanpahak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakannarkotika golongan bukan tanaman jenis sabusabu yang beratnya melebihi 5(lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas ketika saksi AHMAD ZAKIYdan saksi MUHAMMAD EMIL (Keduanya Anggota Bea dan Cukai Duma)sedang melaksanakan tugas dilapangan melihat ada penumpang lakilaki yaituterdakwa dari Kapal Ferry MV.Mutiara Mas yang berdasarkan profiling Bea danCukai

jumlah tertentu.ayat (3) : Pemuatan Barang Ekspor dilakukan di Kawasan Pabean atau dalam hal tertentudapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.ayat (4) : Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggupemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat laindengan izin kepala kantor pabean.ayat (5) : Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud padaayat (1) jika ekspornya dibatalkan, wajib dilaporkan kepada pejabat bea dancukai

yangditetapkan di daerah pabean.bahwa pelaksanaan pelayanan ekspor barang curah CPO yang diberlakukan oleh Terbandingdengan menggunakan prosedur ekspor mekanisme biasa yaitu penyampaian PEB ke KantorPabean Pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Perkiraan Ekspor dan palinglambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean.bahwa dalam persidangkan Terbanding menjelaskan bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai

dan Pasal 4 ayat (2) khusus mengatur ekspor barang curah, kata dapatpada Pasal 4 ayat (2) bukan berarti untuk ekspor barang curah boleh mengajukan PEB denganmenggunakan prosedur ekspor dengan mekanisme ayat (1) PEB mekanisme biasa atau ayat (2)PEB mekanisme barang curah, seharusnya ekspor barang curah dilaksanakan sesuai denganprosedur yang diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor:P40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai

berupaBea Keluar atas barang curah CPO;bahwa menurut Majelis dengan diizinkannya eksportir dalam mengekspor barang curah denganmenggunakan dua pilihan dalam prosedur pelayanan ekspor barang curah oleh Terbandingmenunjukkan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan oleh Terbanding dalammemberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan dalam hal ini PemohonBanding;Penetapan dengan Tanggal Realisasi Eksporbahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea danCukai

yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang diaturdalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 55Tahun 2008 dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:145/PMK.04/2007 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ELANCO ANIMAL HEALTH INDONESIA, beralamat diAlamanda Tower Lantai 19 Unit D, Jalan TB SimatupangKavling 2324, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Leonard Mamahit, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Timur13230;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea danCukai

Putusan Nomor 1870/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa Judex Factie sudah benar, karena Surat BandingNomor: 201SCNOV/2019, tanggal 12 November 2019, tidak ditujukankepada Pengadilan Pajak, melainkan kepada Direktur Jenderal Bea danCukai, sehingga tidak memenuhi ketentuan formal Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak