Ditemukan 582 data
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
AB/07Esebesar Rp20.055.000,00 dan diperinci sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB20.055.000 20.055.000 PKB20.055.000 20.055.000 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Bandingtelah mengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10053 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannyaSKPD tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 073/3486/02/Dipenda
Putusan Nomor 960/B/PK/PJK/2013 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 42337/PP/M.XV/04/2012 tanggal 19 Desember 2012, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor 073/3486/02/Dipenda tanggal21 Oktober 2011, tentang Surat Jawaban Terbanding Atas PermohonanKeberatan PT. NNT atas SKPD PKB, BBNKB Jenis Alat Berat Dan BesarNomor 08/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama: PT.
Putusan Nomor 960/B/PK/PJK/2013perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan UndangUndang PenagihanPajak dengan surat paksa;Bahwa selanjutnya UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa yang dimaksud denganKeputusan adalah Penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, final,dan mempunyai akibat hukum bagi Wajib Pajak sebagai badan hukumperdata;Bahwa keputusan Terbanding Nomor 073/3486/02/Dipenda
tanggal 21Oktober 2011 telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas,yaitu diterbitkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai pejabat yangberwenang menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding,bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagiPemohon Banding, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa SuratTerbanding Nomor 073/3486/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011merupakan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal104 ayat (1) UndangUndang
Putusan Nomor 960/B/PK/PJK/2013Dari penjelasan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak di atas dapat disimpulkan:e Banding hanya dapat diajukan atas suatu KeputusanKeberatan;e Pengadilan Pajak tidak hanya memeriksa sengketaBanding namun juga Gugatan;Maka dengan demikian surat jawaban Gubernur Nusa Tenggara BaratNomor 073/3832/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 seharusnya tidakdiajukan sebagai Permohonan Banding melainkan PermohonanGugatan;Bahwa dalam pertimbangannya
1271 — 715
Surat Kepala Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin Nomor : 973/020/Dipenda 2 tanggal 18 Agustus 2006 perihal Tunggakan Kontribusi Pembangunan Pasar Sentra Antasari.-125.Surat Walikota Banjarmasin nomor : 973/051/Dipenda 2 tanggal 15 februari 2006 perihal Surat Susulan I.-----------------126.Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/108/2/Dipenda tanggal 10 Maret 2006 perihal Tunggakan Kontribusi Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin.----------------------127.
Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/234/2/Dipenda tanggal 30 Mei 2006 tentang Kontribusi Pembayaran Sentra Antasari.----------------------------------------------------------------------128.Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/406/2/Dipenda tanggal 15 Agustus 2006 tentang Peringatan Terakhir.----------129.Surat Walikota Banjarmasin Nomor : 973/575/Dipenda tanggal 20 November 2006 Tentang Tunggakan Kontribusi.---130.
Surat Wakil Walikota Banjarmasin Nomor : 973/27/Dipenda tanggal 24 Januari 2007.--------------------------------------------------133.Telaahan Staf Nomor : 180/148/KUM tanggal 26 April 2007 perihal Permasalahan Penambahan Toko, Kios. Los di Pasar Induk Sentra Antasari Banjarmasin.------------------------------------134.Surat PT.
31 Desember2004.Surat Walikota Banjarmasin Nomor114/Ditakot 3/2005 tanggal 11 April 2005tentang Mohon Dukungan Perubahan RelayOut Proyek Sentra Antasari Banjarmasin.Catatan Rapat Panitia Khusus SentraAntasari Tim Kecil Bidang PembangunanNomor : 02/CRPIMP/DPRD/2005 tanggal 25April 2005.Surat Walikota Banjarmasin Nomor500/306/Ekobang/2005 tanggal 5 desember2005 perihal Mohon Dukungan PerubahanRelay Out Proyek Sentra AntasariBanjarmasin.Surat Kepala Dinas Pendapatan KotaBanjarmasin Nomor : 973/020/Dipenda
2tanggal 18 Agustus 2006 perihalTunggakan Kontribusi Pembangunan PasarSentra Antasari.Surat Walikota Banjarmasin nomor973/051/Dipenda 2 tanggal 15 februariHal 20 dari 467 halaman, No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm.1261271281291301311321331342006 perihal Surat Susulan .Surat Walikota Banjarmasin Nomor973/108/2/Dipenda tanggal 10 Maret 2006perihal Tunggakan Kontribusi PembangunanSentra Antasari Banjarmasin.Surat Walikota Banjarmasin Nomor973/234/2/Dipenda tanggal 30 Mei 2006tentang Kontribusi Pembayaran
SentraAntasari.Surat Walikota Banjarmasin Nomor973/406/2/Dipenda tanggal 15 Agustus2006 tentang Peringatan Terakhir.Surat Walikota Banjarmasin Nomor973/575/Dipenda tanggal 20 November 2006Tentang Tunggakan Kontribusi.Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor24 tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006tentang Persetujuan Penetapan TentangPasar Sentra Antasari (P3SA)Banjarmasin.Surat Pimpinan DPRD Kota BanjarmasinNomor : 08/DPRDPIMP/2007 tanggal 8Januari 2007 perihal Penyelesaian PasarSentra Antasari Banjarmasin.Surat
Wakil Walikota Banjarmasin Nomor :973/27/Dipenda tanggal 24 Januari 2007.Telaahan Staf Nomor : 180/148/KUMtanggal 26 Apri 2007 perihalPermasalahan Penambahan Toko, Kios.
156 — 30
Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Volvo Type Truck Dump Volvo WG64 Cement AgitatorTahun Perakitan 1997sebesar Rp.458.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. bahwa dari penjelasan diatas Terbanding mengusulkan agar permohonan banding Pemohon Banding atas SuratTerbanding Nomor: 973/1878/02/Dipenda
tanggal 3 Desember 2012 tidak dapat diterimaatau ditolak dan mohon tetap mempertahankan Surat Terbanding Nomor: 973/1878/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012;bahwa sengketa atas kasus yang sama pernah disidangkan dan diputus oleh Majelis HakimXII dengan amar putusan menolak permohonan banding Pemohon Banding, atas putusantersebut, Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepadaMahkamah Agung, berdasarkan pengumuman yang ditampilkan di dalam website resmiMahkamah Agung.
Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1889/02/Dipenda
108 — 30
Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Caterpilar Type Water Truck Caterpilar 785B Tahun Perakitan 1999 sebesarRp.2.358.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. bahwa dari penjelasan diatas Terbanding mengusulkan agar permohonan banding Pemohon Banding atas SuratTerbanding Nomor: 973/1820/02/Dipenda
tanggal 3 Desember 2012 tidak dapat diterimaatau ditolak dan mohon tetap mempertahankan Surat Terbanding Nomor: 973/1820/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012;bahwa di dalam tahapan studi kelayakan, Pemohon Banding telah membuat suatu 'businessmodel dan financial model yang tidak memasukkan adanya unsur Pajak KendaraanBermotor karena berdasarkan Kontrak Karya dan peraturan yang berlaku pada saat KontrakKarya ditandatangani, tidak ada peraturan terkait yang mengatur mengenai pengenaan PajakKendaraan
hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,MenimbangMenimbangMenimbangMenim :bangbahwaolehkarenaberdasarkanhasilpemeriksaandalapersidanganterbuktiPemohoBandingtidadapamembuktikansehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1820/02/Dipenda
202 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25622/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Terbandingnomor : 973/1025/02/Dipenda
PK/Pdt/... 639.000,00 0,00 639.000 Pajak Kendaraan Bemotor 4.473.000,00 0,00 4.473.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telahmengajukan Surat Keberatan dengan surat Nomor: 102/KPDPJH/NNT/I/2008kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerahtersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25 Agustus 2008 yangmenyatakan bahwa permohonan
Put.25622/PP/M.IV/04/2010, yang amar putusannya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : 973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan BermotorJenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2007 Nomor : 406/XII/AB/07E tanggal 20November 2007, atas nama PT.
Surat Keberatan Tanggal Surat keberatan Total Nilai yang diajukakeberatan1 102/KPDPJH/NNT/1/2008 21 Januari 2008 4.473.000 Bahwa atas surat keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, PihakTermohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan surat keputusan keberatanyaitu dengan surat No. 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25 Agustus 2008 yangisinya menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon PeninjauanKembali ditolak;2 Atas Surat Keputusan Keberatan No. 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25Agustus 2008 tersebut
NEWMONT NUSA TENGGARA, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25622/PP/M.IV/04/2010 tanggal30 Agustus 2010 ;MENGADILI KEMBALI, Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding; Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor : 973/1025/02/Dipenda tanggal 25Agustus 2008 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2007 Nomor 406/XII/AB/07E tanggal 20 November 2007, atas nama PT.
101 — 21
Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat/BesarMerk Volvo Type Truck Dump Volvo WG64 Cement AgitatorTahun Perakitan 1998sebesar Rp.484.000,00;bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor atas alatalat berat dan besar ini adalah sudah benar karenasudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. bahwa dari penjelasan diatas Terbanding mengusulkan agar permohonan banding Pemohon Banding atas SuratTerbanding Nomor: 973/1878/02/Dipenda
tanggal 3 Desember 2012 tidak dapat diterimaatau ditolak dan mohon tetap mempertahankan Surat Terbanding Nomor: 973/1878/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012;bahwa sengketa atas kasus yang sama pernah disidangkan dan diputus oleh Majelis HakimXII dengan amar putusan menolak permohonan banding Pemohon Banding, atas putusantersebut, Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepadaMahkamah Agung, berdasarkan pengumuman yang ditampilkan di dalam website resmiMahkamah Agung.
Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Terbanding,namun yang dipermasalahkan adalah dasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,sehingga Majelis tidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil yangdisampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulis maupun dalampersidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yang kuat, sehingga KeputusanTerbanding Nomor : 973/1891/02/Dipenda
121 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengenai sengketa tanah antara warga Turi Jaya dengan pemegangSertifikat Hak Milik atas nama SOEHARJO GONDO asal pemisahanSertifikat Hak Milik 35 asal SUMARTI MULYONO seperti surat BapakSekda Kabupaten Bekasi tertanggal 7 Juni 2003, Nomor 973/1099/Dipenda, yang ditujukan ke Bapak Camat Taruma Jaya dan KepalaDesa Segara Makmur perihal Penyelesaian Kasus Tanah SertifikatHak Milik 924 atas nama SOEHARJO GONDO (terlampir) dan suratBapak Sekda Bekasi tertanggal 7 Juli 2003, Nomor 973/1098/Dipenda, perihal
Mengenai sengketa tanah antara warga Turi Jaya dengan pemegangSertifikat Hak Milik atas nama SOEHARJO GONDO asal pemisahanSertifikat Hak Milik 35 asal SUMARTI MULYONO seperti surat BapakSekda Kabupaten Bekasi tertanggal 7 Juni 2003, Nomor 973/1099/Dipenda, yang ditujukan ke Bapak Camat Taruma Jaya dan Kepala DesaSegara Makmur perihal Penyelesaian Kasus Tanah Sertifikat Hak Milik924 atas nama SOEHARJO GONDO (terlampir) dan surat Bapak SekdaHal. 32 dari 56 hal. Put.
No. 100 PK/Pid/2015Bekasi tertanggal 7 Juli 2003, Nomor 973/1098/Dipenda, perihal KasusSertifikat Nomor 924 atas nama SOEHARJO GONDO tembusannyadisampaikan kepada Kepala Desa Segara Makmur (terlampir), dapatkami jelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik 924 atas nama SOEHARJOGONDO, Persil 57, luas 45.730 m*, Alas Hak C. 561, asal daripemisahan Sertifikat Hak Milik 34 atas nama SUMARTI MULYONO, AlasHak 774, Persil 57, luas 55.000 m?
Mengenai sengketa tanah antara warga Turi Jaya dengan pemegangSertifikat Hak Milik atas nama SOEHARJO GONDO asal pemisahanSertifikat Hak Milik 35 asal SUMARTI MULYONO seperti surat BapakSekda Kabupaten Bekasi tertanggal 7 Juni 2003, Nomor 973/1099/Dipenda, yang ditujukan ke Bapak Camat Taruma Jaya dan KepalaDesa Segara Makmur perihal Penyelesaian Kasus Tanah SertifikatHal. 38 dari 56 hal. Put.
208 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan PermohonanPeninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25608/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Terbandingnomor : 973/1025/02/Dipenda
Sanksi Administrasi Jumlah3.294.000,00 0,00 3.294.000,00 Bea Balik Nama549.000,00 0,00 549.000,00 Pajak Kendaraan Bemotor3.843.000,00 0,00 3.843.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telahmengajukan Surat Keberatan dengan surat Nomor: 008/KPDPJH/NNT/I/2008kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerahtersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda
Putusan Nomor 40/B/PK/PJK/2012kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan PajakDaerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus dibayar (Rupiah) Sanksi Administrasi JumlahBBNKBPKB JumlahMenimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25608/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagaiberikut :Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : 973/1025/02/Dipenda tanggal
Put.25608/PP/M.IV/04/2010, yang amar putusannya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : 973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan BermotorJenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2007 Nomor : 392/XII/AB/07E tanggal 20November 2007, atas nama PT.
Surat Keberatan Tanggal Surat keberatan Total Nilai yang diajukakeberatan1 088/KPDPJH/NNT/1/2008 = 21 Januari 2008 3.843.000 Bahwa atas surat keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, PihakTermohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan surat keputusan keberatanyaitu dengan surat No. 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25 Agustus 2008 yangisinya menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon PeninjauanKembali ditolak;2 Atas Surat Keputusan Keberatan No. 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25Agustus 2008 tersebut
64 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
AB/07E sebesar Rp 24.066.000,00 dan diperinci sebagai berikut: Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB24.066.000 24.066.000 PKB24.066.000 24.066.000 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, PemohonBanding telah mengajukan Surat Keberatan dengan Surat NomorMHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10460 kepada Terbanding sehubungandengan diterbitkannya SKPD tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor 073/3893/02/Dipenda
Putusan Nomor 995/B/PK/Pjk/2013Pemohon Banding dan seharusnya Pemerintah Daerah Nusa TenggaraBarat menerbitkan SKPD Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut42382/PP/M.XV/04/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor 073/3511/02/Dipenda tanggal21 Oktober 2011, tentang Surat
dalam pertimbangan hukum hal. 15 alinea ke sembilan(9) dan ke sepuluh (10):Bahwa oleh karenanya, Majelis berkeyakinan bahwa KeputusanTerbanding Nomor 073/3893/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 yangmenyatakan tidak dapat mempertimbangkan surat keberatan PemohonBanding Nomeor. ..... dst..... berdasarkan pertimbangan formal mengenaialasan yang tidak jJjelas, adalah tidak benar dan harusdibatalkan:Bahwa oleh karena sampai tahap ini kKeputusan Terbanding telah terbuktisalah, maka pemeriksaan ketentuan
Putusan Nomor 995/B/PK/Pjk/2013 Pengadilan Pajak tidak hanya memeriksa sengketa banding namunjuga gugatan;Maka dengan demikian Surat Jawaban Gubernur Nusa Tenggara BaratNomor 073/3832/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 seharusnya tidakdiajukan sebagai permohonan banding melainkan permohonan gugatan;Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Pengadilan Pajak berpendapatbahwa jawaban Gubernur Nusa Tenggara Barat atas surat keberatan yangdiajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)adalah
Vide antara lain: Nomor Put.25581/PP/M.IV/04/2010dan Nomor Put.25589/PP/M.IV/2010 yang keduanya diucapkan tanggal 30Agustus 2010, serta Nomor Put.35473/PP/M.XI1I/04/2011 dan Put.35522/PP/M.XII/04/2011 yang keduanya diucapkan tanggal 28 Desember 2011;Bahwa Putusan Majelis Pengadilan Pajak yang membatalkan KeputusanGubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 073/3893/02/Dipenda tanggal 21Oktober 2011 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat
16 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 7 Mei 2013 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmembatalkan Keputusan Terbanding Nomor 073/3871/02/Dipenda
Putusan Nomor 862 B/PK/Pjk/2018(BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2010 Nomor450/XI/AB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.061.573.0091.000, adalah sudah tepat dan benar, denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkan a quo yaitu dibatalkannya Keputusan Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor 073/387 1/02/Dipenda tanggal 21Oktober 2011 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PajakKendaraan Bermotor
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 25600/PP/M.IV/04/2010, tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor: 973/1025/02/Dipenda
Administrasi Jumlah15.192.000,00 0,00 15.192.000,00 Bea Balik Nama2.532.000,00 0,00 2.532.000,00 Pajak KendaraanBermotor17.724.000,00 0,00 17.724.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telahmengajukan Surat Keberatan dengan surat Nomor: 060/KPDPJH/NNT/I/2008 kepadaTerbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diatas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda
Bermotor tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB : PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 25600/PP/M.IV/04/2010, tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :e Menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 973/1025/02/Dipenda
Surat Keberatan Tanggal Surat Total Nilaikeberatan yangdiajukankeberatan1 060/KPDPJH/NNT/I/2008 21 Januari 2008 17.724.000 Bahwa atas surat keberatan dan Pemohon Peninjauan Kembali, Pihak TermohonPeninjauan Kembali telah mengeluarkan surat keputusan keberatan yaitu dengansurat Nomor : 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25 Agustus 2008 yang isinyamenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembaliditolak.7.2 Atas Surat Keputusan Keberatan Nomor : 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25Agustus 2008
Putusan Nomor 32/B/PK/PJK/2012.34MENGADILI KEMBALI1 Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya ;2 Membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Beratdan Besar Tahun Pajak 2007 Nomor : 364/XII/AB/07E tanggal 20 November2007 ;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan peninjauan
45 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
AB/07Esebesar Rp. 24.066.000,00 dan diperinci sebagai berikut :Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) PokokSanksi AdmJumlah BBNKB 24.066.00024.066.000PKB 24.066.000 24.066.000 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon BandingtelahMHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10461dengan diterbitkannya SKPD tersebut di atas;mengajukan surat keberatan dengan Surat Nomorkepada Terbanding sehubunganBahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor : 073/3894/02/Dipenda
Putusan Nomor 996/B/PK/PJK/2013Bahwa keputusan Terbanding nomor: 073/3894/02/Dipenda tanggal 21Oktober 2011 telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan diatas,yaitu diterbitkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai pejabat yangberwenang menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding,bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagiPemohon Banding, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa SuratTerbanding Nomor: 073/3894/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011merupakan
keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal104 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah dan bisa diajukan banding;Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum hal. 15 alinea ke sembilan(9) dan ke sepuluh (10):Bahwa oleh karenanya, Majelis berkeyakinan bahwa Keputusan TerbandingNomor: 073/3894/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 yang menyatakantidak dapat mempertimbangkan Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: dst..... berdasarkan pertimbangan formal
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2000 dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Dari penjelasan pasalpasal dalam UndangUndang No. 14 tahun 2002tentang Pengadilan pajak di atas dapat disimpulkan: Banding hanya dapat diajukan atas suatu KeputusanKeberatan ; Pengadilan Pajak tidak hanya memeriksa sengketa Banding namun jugaGugatan ;Maka dengan demikian surat jawaban Gubernur Nusa Tenggara BaratNomor 073/3832/Dipenda
Vide antara lain: Nomor Put.25581/PP/M.IV/04/2010dan Nomor Put.25589/PP/M.IV/2010 yang keduanya diucapkan tanggal 30Agustus 2010, serta Nomor Put. 35473/PP/M.XII/04/2011 dan Put.35522/PP/M.XII/04/2011 yang keduanya diucapkan tanggal 28 Desember2011.Bahwa Putusan Majelis Pengadilan Pajak yang membatalkan KeputusanGubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 073/3894/02/Dipenda tanggal 21Oktober 2011 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat
252 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Agustus 2014 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1884/02/Dipenda
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya banding Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Keputusan Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor 973/1884/02/Dipenda tanggal 3Desember 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PajakKendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor 266/XI/AB/07E tanggal 16 Nopember 2011 oleh Majelis Hakim PengadilanPajak
20 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25584/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding,dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan TerbandingNomor 973/709.A/02/Dipenda
Sanksi Administrasi Jumlah1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 Bea Balik Nama210.000,00 0,00 210.000,00 Pajak Kendaraan Bermotor1.470.000,00 0,00 1.470.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telahmengajukan Surat Keberatan dengan surat Nomor 044/KPDPJH/NNT/ 1/2008kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor 973/709.A/02/Dipenda
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) ilSanksi Adm Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25584/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:e Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/709.A/02/Dipenda
044/KPDPJH/NNT/1/2008 5 Februari 2008 1.470.000 Bahwa atas surat keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, PihakTermohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan Surat KeputusanKeberatan yaitu dengan surat Nomor 973/709.A/02/Dipenda tertanggal 10Juni 2008 yang isinya menyatakan bahwa permohonan keberatan PemohonPeninjauan Kembali ditolak;2 Atas Surat Keputusan Keberatan Nomor 973/709.A/02/Dipenda tertanggal 10Juni 2008 tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu PemohonBanding), telah mengajukan
NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 25584/PP/M.IV/04/2010tanggal 30 Agustus 2010;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Termohon Paninjauan Kembali/ TerbandingNomor 973/709.A/02/Dipenda tanggal 10 Juni 2008 dan Surat Ketetapan Pajak DaerahPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Beratdan Besar Tahun Pajak 2007 Nomor 348/XII/AB/07E tanggal 20
M. AULIA PERDANA, SH
Terdakwa:
MOHAMMAD FAJAR FITRA, ST Bin H. MADJID DARMADJI
86 — 41
dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 03/SPK/DED/DIPENDA
Sriwijaya No. 23, Tanjung Pandan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 04.a/POKJA K.077/ ULP/APBD/2015, tanggal 14 April 2015 dari Pokja ULP mengenai pemberitahuan lelang gagal dengan dilampiri Summary Report Pemilihan penyedia barang/jasa dalam pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor: 03/PPK/GK/DIPENDA/2015, tanggal 20 April 2015 dari PPK mengenai permohonan pelaksanaan Seleksi Ulang;
- 1
Nomor: 01/PPK/GK/DIPENDA/2015;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Rencana Umum Pengadaan ;
- 4 (empat) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA2015 Nomor DPASKPD:1.2008020352;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Kantor Dipenda Kab.
Delima Agung Utama;
- 5 (lima) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 900/004/I/ DIPENDA tentang penetapan PPK;
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/013/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Teknis dan staf administrasi;
- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/021/KEP/IV/DIPENDA tentang penetapan Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
- 4 (empat) lembar
fotocopy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 027/014/I/DIPENDA, tentang penetapan Tim Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Dokumen hasil pekerjaan sampai dengan dinyatakan kontrak kritis;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian No. 06/PPK/GK/ DIPENDA/2015 tanggal 24 Juni 2015 mengenai Pekerjaan Jasa Konsultasi, Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung antara PPK dan CV.
53 — 37
keterangan pengganti arsip dengan nomor polisi BM 9124CA dari Polres Pelelawan;1 (satu) lembar berita acara pencarian arsip STNK dengan nomor polisi BM 9124CA dari Polres Pelelawan;1 (satu) lembar berita acara pencarian arsip BPKB dengan nomor polisi BM 9124CA dari Polres Pelelawan;1 (satu) lembar kartu induk BPKB dengan nomor polisi BM 9124 CA;1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJdengan nomor polisi BM 9124 CA;e 1(satu) lembar surat keterangan fiskal antar daerah Darin Dipenda
keterangan pengganti arsip dengan nomor polisi BM 9124CA dari Polres Pelelawan, 1 (satu) lembar berita acara pencarian arsip STNKdengan nomor polisi BM 9124 CA dari Polres Pelelawan, 1 (satu) lembar beritaacara pencarian arsip BPKB dengan nomor polisi BM 9124 CA dari PolresPelelawan, 1 (satu) lembar kartu induk BPKB dengan nomor polisi BM 9124 CA,1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJdengan nomor polisi BM 9124 CA, 1 (satu) lembar surat keterangan fiskal antardaerah Darin Dipenda
keterangan pengganti arsip dengan nomor polisi BM 9124 CAdari Polres Pelelawan;1 (satu) lembar berita acara pencarian arsip STNK dengan nomor polisi BM 9124CA dari Polres Pelelawan;1 (satu) lembar berita acara pencarian arsip BPKB dengan nomor polisi BM 9124CA dari Polres Pelelawan;1 (satu) lembar kartu induk BPKB dengan nomor polisi BM 9124 CA;e 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dengannomor polisi BM 9124 CA;e 1 (satu) lembar surat keterangan fiskal antar daerah Darin Dipenda
keterangan pengganti arsip dengan nomor polisi BM 9124CA dari Polres Pelelawan;1 (satu) lembar berita acara pencarian arsip STNK dengan nomor polisi BM 9124CA dari Polres Pelelawan;1 (satu) lembar berita acara pencarian arsip BPKB dengan nomor polisi BM 9124CA dari Polres Pelelawan;1 (satu) lembar kartu induk BPKB dengan nomor polisi BM 9124 CA;1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJdengan nomor polisi BM 9124 CA;1 (satu) lembar surat keterangan fiskal antar daerah Darin Dipenda
pengganti arsip dengan nomor polisi BM 9124 CAdari Polres Pelelawan;e 1 (satu) lembar berita acara pencarian arsip STNK dengan nomor polisi BM 9124CA dari Polres Pelelawan;e 1 (satu) lembar berita acara pencarian arsip BPKB dengan nomor polisi BM 9124CA dari Polres Pelelawan;e 1 (satu) lembar kartu induk BPKB dengan nomor polisi BM 9124 CA;e 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBNKB dan SWDKLLJ dengannomor polisi BM 9124 CA;e 1(satu) lembar surat keterangan fiskal antar daerah Darin Dipenda
24 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put25581/PP/M.IV/04/2010 tanggal30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkarasebagai berikut:Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor 973/709.A/02/Dipenda
Sanksi Administrasi Jumlah7.182.000,00 0,00 7.182.000,00 Bea Balik N ama1.197.000,00 0,00 1.197.000,00 Pajak Kendaraan Bermotor8.379.000,00 0,00 8.379.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telahmengajukan Surat Keberatan dengan Surat Nomor 041/KPDPJH/NNT/I/2008kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/709.A/02/Dipenda
Kendaraan Bermotor tidakdapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put25581/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:e Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/709.A/02/Dipenda
Put. 25581/PP/M.IV/04/2010, yang amar putusannya berbunyisebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/709.A/02/Dipenda tanggal 10 Juni 2008 mengenai Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan BermotorJenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2007 Nomor 345/XII/AB/07E tanggal 20November 2007, atas nama PT. Newmont Nusa Tenggara, NPWP01.061.573.0091.000, alamat : JI.
Surat Keberatan Tanggal Surat Total NilaiKeberatanNo.yangdiajukankeberatan1 041/KPDPJH/NNT/1/2008 5 Februari 2008 8.379.000 Bahwa atas surat keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, pihakTermohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan Surat KeputusanKeberatan yaitu dengan Surat Nomor 973/709.A/ 02/Dipenda tertanggal 10Juni 2008 yang isinya menyatakan bahwa permohonan keberatan PemohonPeninjauan Kembali ditolak;Atas Surat Keputusan Keberatan Nomor 973/709.A/02/Dipenda tertanggal10 Juni 2008 tersebut
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25591/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan TerbandingNomor 973/1025/02/Dipenda
Administrasi Jumlah15.192.000,00 0,00 15.192.000,00 Bea Balik Nama2.532.000,00 0,00 2.532.000,00 Pajak Kendaraan Bermotor17.724.000,00 0,00 17.724.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telahmengajukan Surat Keberatan dengan surat Nomor 051/KPDPJH/NNT/ 1/2008kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor 973/1025/02/Dipenda
Kendaraan Bermotor tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut:11 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKBPKBJumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 25591/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:e Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1025/02/Dipenda
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,maka permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanpeninjauan kembali pada pokoknya sebagai berikut:121 Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010, Pengadilan Pajak telah menjatuhkanputusan dengan Nomor Put. 25591/PP/M.IV/04/2010, yang amar putusannyaberbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1025/02/Dipenda
Surat Keberatan Tanggal Surat Total Nilai yangKeberatan diajukan keberatan1 051/KPDPJH/NNT/1/2008 21 Januari 2008 17.724.000 Bahwa atas surat keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, PihakTermohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan Surat KeputusanKeberatan yaitu dengan surat Nomor 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25Agustus 2008 yang isinya menyatakan bahwa permohonan keberatan PemohonPeninjauan Kembali ditolak:Atas Surat Keputusan Keberatan Nomor 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25Agustus 2008 tersebut
21 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 25595/PP/M.IV/04/2010tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan positaperkara sebagai berikut:bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor: 973/1025/02/Dipenda
Administrasi Jumlah15.192.000,00 0,00 15.192.000,00 Bea Balik Nama2.532.000,00 0,00 2.532.000,00 Pajak KendaraanBermotor17.724.000,00 0,00 17.724.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telahmengajukan Surat Keberatan dengan surat Nomor: 055/KPDPJH/NNT/I/2008kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda
NamaKendaraan Bermotor tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding danseharusnya Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yangmemuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 25595/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1025/02/Dipenda
Surat Keberatan Tanggal Surat Total Nilaikeberatan yangdiajukankeberatan1 055/KPDPJHINNTIV2008 . 21 Januari 2008 17.724.000 Bahwa atas surat keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, PihakTermohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan surat keputusankeberatan yaitu dengan surat No. 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25Agustus 2008 yang isinya menyatakan bahwa permohonan keberatanPemohon Peninjauan Kembali ditolak;7.2 Atas Surat Keputusan Keberatan No. 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25Agustus 2008 tersebut
Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;2. membatalkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara barat Nomor : 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25 Agustus 2008 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat berat danbesar Tahun pajak 2007 Nomor : 359/XII/AB/07E tanggal 20 November 2007;Menghukum Termohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkaradalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanPeninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 30 Agustus 2010 Nomor :25602/PP/M.IV/04/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikutBahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan TerbandingNomor: 973/1025/02/Dipenda
Sanksi Administrasi Jumlah3.294.000,00 0,00 3.294.000,00 Bea Balik Nama549.000,00 0,00 549.000,00 Pajak KendaraanBermotor3.843.000,00 0,00 3.843.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telahmengajukan Surat Keberatan dengan surat Nomor: 082/KPDPJH/NNT/I/2008 kepadaTerbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebutdi atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda
Put. 25602/PP/M.IV/04/2010, yang amar putusannyaberbunyi sebagai berikut :"MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 mengenai Surat Ketetapan PajakDaerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor JenisAlat Berat dan Besar Tahun Pajak 2007 Nomor 386/XII/AB/07 E tanggal 20November 2007, atas nama PT. Newmont Nusa Tenggara, NPWP:01.061.573.0091.000, alamat: Jl.
Surat Keberatan Tanggal Surat Total Nilaikeberatan yang diajukankeberatan 1 082/KPDPJH/NNT/I/2008 21 Januari 2008 3.843.000 Bahwa atas surat keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, Pihak TermohonPeninjauan Kembali telah mengeluarkan surat keputusan keberatan yaitu dengansurat No. 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25 Agustus 2008 yang isinyamenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembaliditolak.7.2.
Atas Surat Keputusan Keberatan No. 973/1025/02/Dipenda tertanggal 25Agustus 2008 tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu PemohonBanding, telah mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak dengan surat No.JAOem/NNT/08053 tertanggal 10 November 2008 yang mana kemudianPengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan No. Put. 25602/PP/M.IV/04/2010tertanggal 30 Agustus 2010.DALAM POKOK SENGKETAHal 13 dari 31 hal. Put. No. 34/B/PK/Pjk/20128.