Ditemukan 177 data
82 — 17
CMM ada di lokasi sidang daan memoto sidang lapangan terdakwaM.AMIN menyerukan kepada massa anggota koperasi Sepakat usirorang perusahaan disini, tidak perlu orang perusahaan disini, pergi,pergi,ngapo motomoto.Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 761/Pid.B/2017/PN.JmbBahwa katakata saksi M.AMIN Als AMIN LOK ketika mengucapakan"usir orang perusahaan disini, tidak perlu orang perusahaan disini,pergi,pergi, ngapo motomoto tersebut ditujuhkan kepada saksi ALIAKBAR selaku karyawan PT.CMM.Bahwa katakata saksi
Kata kata hasutan diucapkan ditempat Umum dan ditujuhkan kepada orang lainyang ada disitu2. Keberadaan orang lain yang ada disitu tidak mempuyai niat yang sama denganisi hasutan3. Isi hasutan harus benar benar dilakukan oleh orang yang terhasut.4.
DWI YULISTIA SH
Terdakwa:
RENDI PRATAMA MULYADI Als RENDI Bin AAN KUSNADI
73 — 14
Jambi Timur KotaJambi, karena masalah adanya pengriman paket narkoba jenis ganjamelalui JNE; Bahwa pada saat penangkapoan tidak ada ditemukan paket Narkobajenis ganja tersebut, namun paket narkoba milik saksi tersebut ditemukanyang dikirim melalui JNE dan ditemukan di Kargo Bandara Sultan tahaJambi sebanyak 2 (dua) paket masingmasing paket sebanyak 2 kg; Bahwa pengiriman tersebut ditujuhkan kepada sdr. Simon yangberlamat di Taman sari Jakarta, sebanyak 2 kg dan kepada sdr.
PT. AULIA PRIMA PERKASA
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
402 — 181
AULIA PRIMA PERKASA Pemerintah Kabupaten Morowali Utarakepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang ditujuhkan kepadaBupati Morowali Utara selaku Termohon untuk selanjutnya diserahkan kepadaPemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk diproses lebih lanjut sesuaikewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) UndangUndangNo. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;B.
DANY AGUSTA M. SALMUN, S.H
Terdakwa:
Siplisiung Lorang, S.Pd alias SIMPLI
71 — 41
Belu Belu) NomorPPO/420/738/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011, Perihal Membuka kembaliRekening dana BOS Tahun 2005s/d 2010 yang ditujuhkan Kepada Kepala BRICabang Atambua/Unit BRI, Kepala Bank NTT Cabang Atambua dan Betun,Kepala Cabang Pembantu Atapupu dan Welull ;2(dua) lembar Surat Kepala Dinas PPO Kab.
Belu) NomorPPO/420/318/III/2011, tanggal 21 Maret 2011, Perihal Blokir Dana BOS PadaRekening Sekolah yang ditujuhkan Kepada Kepala BRI Cabang Atambua/Unit BRI,Kepala Bank NTT Cabang Atambua dan Betun, Kepala Cabang Pembantu Atapupudan Weluli ;14.1(satu) lembar surat kepala Dinas PPO Kab.
Belu) Belu NomorPPO/420/738/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011, Perihal Membuka kembali Rekeningdana BOS Tahun 2005s/d 2010 yang ditujuhkan Kepada Kepala BRI CabangAtambua/Unit BRI, Kepala Bank NTT Cabang Atambua dan Betun, Kepala CabangPembantu Atapupu dan Weluli ;15.2(dua) lembar Surat Kepala Dinas PPO Kab.
Yang ditujuhkan kepada Bupati Belu di NTT ;18.1(satu) lembar Surat Kadis PPO Nomor : PPO/420/1392/VII/2012, tanggal 18 Juli2012 Hal : Teguran di tujukan kepada Para Kepala SD/SMP Negeri /Swastaberserta 2 (dua ) lembar lampirannya ;19.2(dua) lembar Format BOS T.A.2012/ 2013, (SMP/SMPT/SATAP Negeri) ;20.1(satu) lembar surat kepala Dinas PPO nomor : PPO/420/2534/XI/2012, tanggal 27Nopember 2012, perihal Penegasan ditujukan kepada Kepala SD dan SMPPenerima Dana BOS ;21.1(satu) lembar pengumuman dari
109 — 30
Foto copy Surat Permohonan ljin Cerai yang dibuat dan ditandatangani olehPenggugat, yang ditujuhkan kepada Bapak Gubernur Maluku di Ambon, dantembusannya disampaikan kepada : 1. Bupati Maluku Tenggara Barat diSaumlaki, 2. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki di Saumlaki, 3. Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
92 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 34 alinea keempatdan halaman 35 dalam pokok perkara yang menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas danbukti surat Penggugat yang diberi tanda P10 yakni Surat pekerja a.nRachmat kepada Handoko Santoso tertanggal 5 Mei 2014 perihal :Permohonan Pensiun maka Majelis Hakim berpendapat identitasTergugat adalah sesuai dengan surat permohonan pensiun Penggugatyang ditujuhkan kepada Bapak Handoko Santoso selaku pimpinan CV.Wijaya
136 — 81
Rimbawa;Bahwapencairan BG tanpa persetujuan Pengurus dalam masaketika Penggugat dalam PKPU akan ditolak oleh Perbankan,dikarenakan pihak Perbankan telah mendapat surat dari Pengurus,yaitu :Bahwa bukti P 6, berupa : Permohonan dokumen terkait ProsesPKPU No : 02.12/PKPU.ASW.SK/ 2019.II, ditujuhkan kepada PT.Bank Permata untuk menghold semua BG atas nama PT. MEIHalaman 45 dari 92 halaman Putusan Nomor 708/PDT/2020/PT SBY.
PKPU,dan saksi Sri Wahyuni dan Yoyok Budi Prasetyo, samasama sebagaiKreditor Konkuren, maka berdasarkan alat bukti tersebut terbukti adahubungan antara laporan Polisi dengan Putusan perdamaian PengadilanNiaga, maka terbukti ada hubungan antara obyek Laporan Kepolisiandengan Putusan Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Surabaya.Bahwa jika dihubungkan dengan Surat Gugatan yang diajukan olehPenggugat sekarang Pembanding sudah jelas dan terang gugatanPerbuatan Melawan Hukum ditujuhkan
98 — 53
diberhentikan darijabatannya ; Bahwa selanjutnya Penggugat bersamasama dengan Perangkat Desa lainnya yangtermasuk dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo yang diangkat berdasarkan PerdaNomor : 4 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 tahun, melalui Forum KomunikasiPerangkat Desa (FKPD) kabupaten Sidoarjo menyampaikan pengaduan ke DPRDKabupaten Sidoarjo terkait dengan impelementasi pasal 44 ayat (2) Perda Nomor :7 tahun 2002.Kemudian DPRD Kabupaten Sidoarjo memberikan tanggapan positif denganmengirim surat yang ditujuhkan
CV. Cahaya Timur
Termohon:
Bupati Morowali Utara
153 — 111
Cahaya Timur dari PemerintahKabupaten Morowali Utara kepada pemerintah Provinsi SulawesiTengah, yang ditujuhkan kepada Bupati Morowali Utara selakuTermohon untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah ProvinsiSulawesi Tengah untuk diproses lebih lanjut Ssesuai kKewenangannyasebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) UndangUndang No. 23 Tahun2014 Tentang Pemerintahan Daerah;B.
69 — 26
Hakim tidak menemukan alasanalasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa, baiksebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa haruslahdinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan mempertanggungjawabkanperbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akanditentukan dalam amar Putusan ini ;Menimbang, bahwa tujuan pemindanaan terhadap terdakwa tidaklahdimaksudkan untuk pembalasan terhadap terdakwa, akan tetapi lebih ditujuhkan
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEMBATA
Terbanding/Tergugat II : LAMBERTUS KOTAN
Terbanding/Tergugat III : YOHANES LEWAN LENI
Terbanding/Tergugat I : GABRIEL NAMU KOTAN
53 — 38
Menyatakan bahwa sertifikat tanah yang sudah dimiliki tergugat 1 danIl mengikat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Jawaban Terbanding III semula Tergugat IIIBahwa terhadap gugatan yang ditujuhkan kepada tergugat Ill atas nama :Yohanes Lewan Leni, kami menyatakan salah alamat karena kami sebagaitergugat III dalam hal perkara ini bertindak sebagai Pemerintah Desa yangmenindaklanjuti hasil penyelesaian ditingkat Kecamatan yang dituangkandalam Berita Acara pada tanggal 10 Juli 2017, dengan keputusan
Hj.NURIDA
Tergugat:
LUSI WIJAYA
89 — 34
Gugatan penggugat yang ditujuhkan kepada tergugat Sangat tidak berdasarhukum karena penggugat tidak cakap hukum. Sesuai dengan pasal 1330KUHPerdata dinyatakan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjianadalah pertama, orang yang belum dewasa. Kedua, orang yang di bawahpengampunan. Ketiga, perempuan yang telah kawin. Penggugat termasukkategori sebagai perempuan yang telah kawin sehingga tidak cakap secarahukum untuk membuat perikatan. Dan hal ini juga dipertegas pada pasal1331 KUHPerdata.
Ir. ADOLFIEN SUPIT
Tergugat:
WALIKOTA TOMOHON
249 — 111
Bahwa terhadap obyek sengketa in casu Penggugat telah melakukankeberatan yang ditujuhkan kepada Tergugat melalui surat tertanggal 29Halaman 8 dari 52 Halaman Putusan Nomor : 21/G/2019/PTUN.MdoAgustus 2019 perihal Keberatan Terhadap Surat Keputusan WalikotaTomohon Nomor 230 Tahun 2019 Tanggal 10 Juni 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atasnama Ir.
DWI YULISTIA SH
Terdakwa:
M. BIMA ARDHANA Als BIMA Bin KODIRUN
102 — 31
Jambi Timur KotaJambi, karena masalah adanya pengriman paket narkoba jenis ganjamelalui JNE; Bahwa pada saat penangkapoan tidak ada ditemukan paket Narkobajenis ganja tersebut, namun paket narkoba milik saksi tersebut ditemukanyang dikirim melalui JNE dan ditemukan di Kargo Bandara Sultan tahaJambi sebanyak 2 (dua) paket masingmasing paket sebanyak 2 kg; Bahwa pengiriman tersebut ditujuhkan kepada sdr. Simon yangberlamat di Taman sari Jakarta, sebanyak 2 kg dan kepada sdr.
Pembanding/Tergugat II : Tn. TITO ROESBANDI,
Terbanding/Penggugat : DRS. H. BUDHYHARDJO
59 — 43
sebagaimanatertuangSertipikat Hak Milik No. 321/1984) termaksud, sehingga gugatan Penggugatyang diajukan secara demikian harus ditolak, atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima, karena tidak beralasan hokum;Hal tersebut diatas, juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 151 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975, yang padapokoknya menyatakan, "hubungan hutang piutang gang terjadi antaraPenggugat dengan Tergugat dan menjamin surat tanah (letter C) orang lain,maka gugatan juga ditujuhkan
304 — 122
Foto copy Surat Pemberitahuan Sita eksekusi perkara perdatano.12/PDT.G/2010/PN.PTK tertanggal 6 Juni 2104 dari PengadilanNegeri Pontianak yang ditujuhkan kepada sdr. Lusiana Alias Lusi(Termohon Eksekusi) di Pontianak ,4 aeweeeene 2 suo enearae bukti P.2;3. Foto copy Penetapan nomor 12/Pdt.G/2010/PN.PTK jo nomor 65/PDT/2010/PT.PTK jo Nomor 1708K/Pdt/2011,............:.... DUktiP.3;4.
132 — 63
Seluma nomor :800/95/DPU/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditujuhkan kepada Bupati Selumaperihal Proses Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Seluma Menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70tahun 2012 ;39. 1(satu) lembar asli surat Kepala Dinas PU kab.
Seluma nomor : 800/47/DPU/IIV/2013tanggal 27 Maret 2013 yang ditujuhkan kepada Koordinato LPSE cq Kabag Sunramperihal Permohonan Permintaan ID dan Pasword ;40.1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenSeluma Nomor : 02 tahun 2013 tentang Revisi Pembentukan Panitia PengadaanBarang / Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab.Seluma TA. 2013 ;41.1 (satu) buah buku tamu Kadis PU Kab.
Seluma nomor :800/95/DP U/V/201 3 tanggal 14 Mei 2013 yang ditujuhkan kepada Bupati Seluma perihalProses Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum KabupatenSeluma Menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 ;1(satu) lembar asli surat Kepala Dinas PU kab.
Seluma nomor : 800/47/DPU/III/2013tanggal 27 Maret 2013 yang ditujuhkan kepada Koordinato LPSE cq Kabag Sunramperihal Permohonan Permintaan ID dan Pasword ;1(satu) bundel asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten SelumaNomor : 02 tahun 2013 tentang Revisi Pembentukan Panitia Pengadaan Barang /Jasa Konstruksi dan Konsultasi Pemerintah dilingkungan Dinas PU Kab. Seluma TA.2013 ;1 (Satu) buah buku tamu Kadis PU Kab.
Seluma nomor :800/95/DPU/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang ditujuhkan kepada Bupati Selumaperihal Proses Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Seluma Menurut Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor70 tahun 2012 ;1(satu) lembar asli surat Kepala Dinas PU kab.
INKOPPABRI ( Induk Koperasi Purnawirawan Dan Warakawuri TNI-POLRI. Diwakili oleh JONATHAN TARIGAN,SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Intervensi:
Pontjo Sutowo
371 — 592
KebonSirih 61 Jakarta Pusat dengan nomor surat 804/DPP/1984 yang ditujuhkan kepada : Pimpinan INKOPPABRI Pimpinan PUSKOPPABRI DKI PP PERIP Notaris DPP PP FKPPI= URDAL DPP PEBABRI.2. Bahwa ternyata diluar sepengetahuan Penggugat dan tanpaKonfirmasi terlebih dahulu kepada Para Penghuni yang berkantor diJl. Kebon Sirih No. 61 Jakarta Pusat, pada tanggal 17 Desember2013 tanah dan bangunan tersebut sudah atas nama Yayasan SwaDharma Eka Kerta ( FKPPI).
86 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan MARI Nomor 415.K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979: gugatanyang ditujuhkan lebih dari seorang Tergugat, yang antara TergugatTergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalamsatu gugatan, tetapi masingmasing Tergugat harus digugat sendirisendiri.b. Putusan MARI Nomor 343 K/Sip/1975, tanggal 17 Februari 1977:Karena antara TergugatTergugat s.d.
383 — 105
Foto copy Surat Bupati Maluku Tenggara Barat, yang ditujuhkan kepada Kepala Desa Olilit, Nomor : 590/689, Perihal PenghentianTransaksi Jual Beli Tanah dan Pengkaplingan Tanah disekitar Jl. Porosdan Tanah yang diserahkan kepada Pemda, tertanggal 15 Agustus2003, yang diberi tanda (TI/TInt.1.4/TInt.Il.27);8.
Foto copy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang ditujuhkan kepada Kepala Badan Pertanahan NasionalKab. MTB, Nomor : 050/02/2005, Perihal Pemberitahuan, tertanggal25 Januari 2005, yang diberi tanda (TI/TInt.!.4/TInt.II.215); 16. Foto copy Lembar Disposisi surat dari Bupati kepada Sekda,berkaitan dengan surat Nomor : 593/24/DS.OL/11/2005, Perihal SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tertanggal 01 Februari 2005,yang diberi tanda (TI/Tint.1.4/TInt.II.216);17.
Foto copy Surat Permohonan dari saudara LEO SARMPUMWAINyang ditujuhkan kepada Bapak Bupati Maluku Tenggara Barat,tertanggal 07 April 2005, yang diberi tanda (TI/TInt..4/TInt.II.219); 20. Foto copy Surat Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat yangditujuhkan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Maluku TenggaraBarat, Nomor : 591/1090/2007, Perihal Pemberitahuan, tertanggal10 Oktober 2007, yang diberi tanda (TI/TInt.1.4/TInt.IIl.220); 21.