Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhiketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 128 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.

Halini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa yang dikutipoleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqghus Sunnah Juz Il halaman 208 yangdiambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta yang berbuny!:Halaman 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PTA.JKJS yo D3 sane Vig, bo aw 5,31 WI v9 ol Garinpei, ASL ad, al J Log CLiiwl passe oY aryal Y bo Libel yo ollgic.LLely pall yo lagzsol logins gorll WS r~gicl LISD gblbJl pawJule! cooeriig (Ost!

rupiah) untukbiaya meneruskan kuliah anak pertama yang bernama x. xxxxx Xxxxxxx danmelunasi hutang untuk biaya kuliah Xxxxxx XXXXxXXXX XXXXXXx SebesarRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana telah diuraikandalam petitum gugatan Terbanding, setelah diteliti surat gugatan Terbandingtenyata tidak terdapat alasan yang mendasari gugatan mengenai pembagianharta dan tuntutan penggantian biaya kuliah pada bagian posita gugatantersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PTA.JKMenimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta berkesimpulan bahwa karena salah satu dari gugatan Terbandingtidak dapat diterima dengan demikian terdapat perbedaan dalam memutusperkara ini, karena itu putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor313/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 19 April 2021 Masehi bersamaan dengantanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadilisendiri

1965: lbu Rumah Tangga: Indonesia: Jalan Kayu Besar No.250 RT.005 RW. 011Kelurahan Cengkareng Timur, KecamatanCengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKIJakarta;: RIMA HERMAWATI binti HAMDANI;: Jakarta, 17 Pebruari 1986: Mengurus Rumah Tangga: Indonesia: Jalan Kayu Besar No.250 RT.005 RW. 011Kelurahan Cengkareng Timur, KecamatanCengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKIJakarta: ERI HARYADI bin HAMDANI;: Jakarta, 27 Desember 1989: Karyawan Swasta: Indonesia: Jalan Kayu Besar No.250 RT.005 RW. 011Hal. 2

Nama LengkapTempat tanggal lahirPekerjaanKewarganegaraanAlamatNama LengkapTempat tanggal lahirPekerjaanKewarganegaraanAlamatKelurahan Cengkareng Timur, KecamatanCengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKIJakarta: HENDI SETIADI bin HAMDANI;: Jakarta, 08 September 1991: Mahasiswa: Indonesia: Jalan Kayu Besar No.250 RT.005 RW. 011Kelurahan Cengkareng Timur, KecamatanCengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKIJakarta: MAISAROH binti LIYAS;: Jakarta, 19 Oktober 1966: Mengurus Rumah Tangga: Indonesia: Jalan Kebon

Terletak di Wilayah RT 001 RW 002 KelurahanKamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Propinsi DKIJakarta.(Bukti P4);Bahwa tanah tersebut terletak di Wilayah RT 001 RW 002 Kelurahan KamalMuara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta. Denganbatas batas tanah, sebagai berikut: Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah Sukari. Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah Mainan bin Umar binKembar / Nyai Sipat binti Simin Seranta.

Bahwa terhadap pembebasan tanah dan persil tersebut telah diterbitkanHak Pengelolaan No. 1 atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKIJakarta oleh Badan Pertanahana Nasional (BPN), yang selanjutnyatanah tersebut menjadi modal penyertaan (in breng) Pemprov DKI diTergugat sebagai modal pendirian Tergugat I.;3.

;Bahwa tanah girik dan persil yang menjadi objek gugatan a quo adalahtanah yang telah dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang selanjutnyaatas pembebasan tanah persil dan girik tersebut telah terbit HakPengelolaan (HPL) No.1, tanggal 2 Oktober 1997, atas nama Pemprov DKIJakarta yang dikeluarkan BPN.

maka sertipikat yang dipegangTergugat dibatalkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi DKI Jakarta;Bahwa dengan dibatalkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1589/Kebon Kelapa milik Tergugat, maka timbul kembali gugatan Tergugatmelalui Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 93/G.TUN/2010/PTUN.JKTjo.Nomor 350K/TUN/2011 jo Nomor 39/PK/TUN/2014 mengenai terbitnyaHalaman 2 dari 9 Putusan Nomor 601/Pdt/2021/PT.DKI10.11.12.13.Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKIJakarta

Hayam Wuruk Nomor15, Jakarta Pusat;Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor39/PK/TUN/2014 telah menolak permohonan kasasi Tergugat, berarti SuratKeputusan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKIJakarta. yang membatalkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1589/Kebon Kelapa sudah benar dan sah;Bahwa setelah dibatalkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1589/Kebon Kelapa, kKemudian Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanProvinsi DKI Jakarta menerbitkan sertipikat Hak Milik

,M.H., masingmasing sebagai HakimAnggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor 601/PDT/2021/PT.DKI tanggal 13 Oktober 2021 ditunjukHalaman 8 dari 9 Putusan Nomor 601/Pdt/2021/PT.DKIsebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan TingkatBanding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidangterobuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 dengandihadiri HakimHakim Anggota tersebut dibantu. oleh EFFENDI P.TAMPUBOLON

,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKIJakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor601/PDT/2021/PT.DKI tanggal 13 Oktober 2021, tanpa dihadiri oleh para pihakyang berperkara;HAKIMHAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS HAKIMISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum., SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H.,YONISMAN, S.H.,M.H.,PANITERA PENGGANTIEFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.,Rincian Biaya Banding:1. Biaya Materal : Rp. 10.000,002. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,003.

., Cakung, Kota Jakarta Timur, DkiJakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Retno Purwaningsih,Advokat yang berkantor di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E 1No 9 JI. Letjen Suprapto Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusustanggal , sebagai PenggugatLawanPT. Denny's Boga Indonesia, tempat kedudukan Tower B Lantai 16, 18Parc Place Scbd, Jalan Jenderal Sudirman. Kavling 5253. JakartaSelatan, Kel.

Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DkiJakarta, sebagai TergugatSetelah membaca ;1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:869/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal: 14 Oktober 2020, tentang PenunjukkanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 869/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal : 14Oktober 2020, tentang Penetapan hari sidang ;3.

laporan Mediator tertanggal 24September 2020, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi AgamaDKI Jakarta berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secaralitigasi dapat dilanjutkanMenimbang, bahwa Pembanding yang semula Tergugat keberatan atasPutusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor3500/Pdt.G/2021/PAJT tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatandengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriyah, namun tidak menyampaikanmemori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta

tidak dapat mempertimbangkan alasanalasan permohonanbanding pembanding, akan tetapi karena Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta juga sebagai judex factie, dipandang perlu memeriksa tentang apayang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis HakimPengadilan Agama Jakarta Timur untuk kemudian diperiksa dandipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim PengadilanTingkat banding;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikansecara seksama berita acara sidang dan salinan

Pada saat pembelian ORI tersebut Penggugat denganTergugat berniatkan sepakat untuk persiapan biaya kuliah putraputriPenggugat dan Tergugat.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timurtelah mempertimbangkan syarat formil dan materiil dari alatalat buktiberupa surat dan keterangan saksisaksi yang berkaitan dengan obyekperkara tersebut (putusan halaman 40 sampai 47) sudah benar dantepat, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta sependapat dan diambil alin menjadi

ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa hartabenda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, danapabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menuruthukumnya masingmasing, dan menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasihukum Islam, bahwa janda atau duda cerai hidup masingmasing berhakseperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalamperjanjian perkawinan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta

persidangan tingkat pertama berupafotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya merupakan alat bukti yangtidak sah menurut hukum,sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987,dengan demikian cukupberalasan untuk menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi yangsekarang sebagai Pembanding tidak terbukti dan gugatan harus dinyatakanditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta

lakilaki lahr di Jakarta tanggal 20April 2008 anak ke 1 (pertama) dari suami PEMOHON dan PEMOHON ;Biayabiaya menurut hukum ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untukPemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan selesaidibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupa foto copy :1.Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKIJakarta

belumdidaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ProvinsiDK Jakarta ; Bahwa benar untuk mendaftarkan kelahiran ANAK PEMOHON padaKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sudahmelampaui batas waktu ;Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa seorang anakbernama ANAK PEMOHON, lakilaki lahir di Jakarta tanggal 20 April 2008dari pernikahan Pemohon dengan Bagus Prasetia sampai sekarang belumdidaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKIJakarta

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbuldalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Memperhatikan 32 ayat 2 Undangundang Nomor : 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturanperaturan lain yangbersangkutan :MENETAPKAN: Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas ; Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan kelahiran anak Pemohonyang terlambat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKIJakarta

memiliki kartu tanda penunduk (KTP)provinsi DKI Jakarta dan hanya mempunyai KTP yang beralamatkan diPapua sehingga oleh Bank Mandiri Jakarta Kota ditolak dengan alasanuntuk membuka rekening Bank Mandiri Jakarta harus memiliki KTPJakarta; Selanjutnya terdakwa yang membutuhkanKTP Jakarta kemudian meminta bantuan melalui adiknya yang bernama (almarhum)ELIAKIM RUMANIOWI yang bertempat tinggal di Rusun Dakota 14 A/501 Rt 014/ 014 KelKebon Kosong Kec Kemayoran Jakarta Pusat untuk mengurus pembuatan KTP DKIJakarta

Selanjutnya terdakwa yang membutuhkanKTP Jakarta kemudian meminta bantuan melalui adiknya yang bernama (almarhum)ELIAKIM RUMANIOWI yang bertempat tinggal di Rusun Dakota 14 A/501 Rt 014/ 014 KelKebon Kosong Kec Kemayoran Jakarta Pusat untuk mengurus pembuatan KTP DKIJakarta atas nama RUBEN PS.

DkiJakarta Pusat, yang telah dipergunakan untuk membuka rekening BankMandiri Cabang Jakarta Kota dan dikhawatirkan akan dipergunakanuntuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang buktitersebut dimusnahkan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP NIK 9171051004660001 atas namaRUBEN PS MAREY, S.Sos, M.Si, Alamat Jl.

Jalan Gelanggang Remaja Expo Waena Rt 001/ 002 Kelurahan Waena Kecamatan Heram, KotaJayapura, Provinsi Papua yang dikeluarkan oleh Kota JayapuraProv.Papua, dikembalikan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa telah membuat rancu data basekependudukan pada kantor catatan sipil dan kependudukan DKIJakarta;Keadaan yang meringankan

FRIEDOLINY OEISUMA, SKM, Kewarganeraaan Indonesia, Pekerjaan,Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Taman BuaranIndah 3, B 1/3 Rt. 003/Rw. 013, terletak di Propinsi DKIJakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara,Kelurahan Klender ;2.ELBERT MAIS MISSY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan,DR.

mengosongkan rumahmengingat situasi dan kondisi Tergugat Il, namun Penggugat tidakmengabulkan permintaan dari Tergugat , dikarenakan sudah 1 (satu) tahundari pelunasan Jual Beli rumah belum juga dikosongkan oleh Para Tergugat,tentu saja Penggugat keberatan atas keluhan secara langsung atas kegagalanTergugat memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebidang tanah danbangunan rumah seluas 126 M2 (seratus duapuluh enam meter persegi) diTaman Buaran Indah 3, B 1/3 Rt. 003/Rw. 012, terletak di Propinsi DKIJakarta

484/Pdt/2018/PT.DKI14.15.Jakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan KlenderTergugat belum juga menyerahkannya dalam keadaan kosong kepadaPenggugat, dan tentu saja Penggugat mengalami kerugian hingga gugatan inidiajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, gagal memenuhi danmelaksanakan kewajibannya untuk melakukan serah terima sebidang tanahdan bangunan rumah seluas 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi)di Taman Buaran Indah 3, B 1/3 Rt. 003/Rw. 012, terletak di Propinsi DKIJakarta

, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Klenderkepada Penggugat, padahal Penggugat sudah melunasi semua kewajibanPenggugat kepada Tergugat ;Bahwa gagalnya Tergugat memenuhi atau belum menyerahkan atau tidakdapat melaksanakan kewajibannya menyerahkan sebidang tanah danbangunan rumah seluas 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) diTaman Buaran Indah 3, B 1/3 Rt. 003/Rw. 012, terletak di Propinsi DKIJakarta, Kota Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Klenderkepada Penggugat

keadaan baik objek sebidang tanah dan bangunanrumah seluas 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi) di TamanBuaran Indah 3, B 1/3 Rt. 003/Rw. 012, terletak di Propinsi DKI Jakarta,Kota Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Klender, besertakuncikunci yang melekat pada bangunan rumah aquo ; Denda atas keterlambatan pengembalian objek sebidang tanah danbangunan rumah seluas 126 M2 (seratus dua puluh enam meter persegi)di Taman Buaran Indah 3, B 1/3 Rt. 003/Rw. 012, terletak di Propinsi DKIJakarta

Jakarta;SUPARJO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggaldi Desa Wonoyoso, RI 004, RW 001, KelurahanWonoyoso, Kecamatan Kuwarasan, KabupatenKebumen, Jawa Tengah;KASRUN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal diKawu, RT 007, RW 002, Kelurahan Kawu, KecamatanKedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur;SUHAERIN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggaldi Kapuk Pasar Darurat, RT 004, RW 012, KelurahanKapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKIJakarta;SUWITARTI, Warga Negara Indonesia, bertempat

Kapuk,Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;SUBANDI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal diJalan Mawar, RT 007, RW 009, Kelurahan Kapuk,Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;JUNEIDI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal diJalan Batu Bulan, RT 008, RW 008, Kelurahan Kapuk,Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;SOLIHIN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal diPedongkelan, RT 002, RW 014, Kelurahan CengkarengTimur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKIJakarta

;SUMARNO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggaldi Purworejo, RT 008, RW 002, Kelurahan Kadireso,Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;EKO SUDARSONO, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Tenis Raya, RT 001, RW 008, KelurahanKapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKIJakarta;SUPRIYONO, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Kayu Besar, RT 013, RW 011, KelurahanCengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, JakartaBarat, DKI Jakarta;ENDRI SRI WALUYO, Warga Negara Indonesia

Nomor 146 PK/Pdt.SusPHI/201892.93.94.95.96.OF.98.99.005, Kelurahan Cengkareng Timur, KecamatanCengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta;MUHAMAD UKI, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Tenis IV, RT 012, RW 014, KelurahanKapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKIJakarta;RISMANTORO, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Kalinusu, RT 002, RW 006, Kelurahan Kalinusu,Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah;EKO SAPUTRO, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Pengkol,

RI 004, RW 001, KelurahanGemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi,Jawa Timur;INDRI GUNAWAN, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Rawa Buaya, RT 004, RW 002, KelurahanRawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKIJakarta;SUTOPO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal diGemarang Barat, RT 001, RW 008, KelurahanWatualang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, JawaTimur;TURNOTO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggaldi Jalan Kapuk Kencana, RT 002, RW 003, KelurahanKapuk

Namun atas kritik membangun yangdiucapkan oleh Penggugat maka Tergugat merasa telah dihina dandicemarkan nama baiknya hingga melaporkan perbuatan Penggugat kePolda Metro Jaya.Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jelas menunjukkan adanyaperselisinan hukum dan keretakan hubungan secara pribadi antaraPenggugat dengan Tergugat jaunh sebelum ditunjuknya Tergugat selaku Ketua Majelis Dewan Kehormatan Daerah Peradi terdaftardengan Nomor Register 090/PERADI/DKD/DKIJAKARTA/2012.Dengan demikian kedudukan

Kemudian atas pengaduan Turut Tergugat Il tersebut, Para Tergugatselaku Majelis Kehormatan PERADI DKD DKI Jakarta pada tanggal 5Oktober 2012 telah omemutus dengan Putusan Nomor090/Peradi/DKD/DKIJAKARTA/Putusan/X/2012 dengan irahirah DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang amarputusannya adalah sebagai berikut:Memutuskan:Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;2.

Eksepsi tentang kompetensi absolut dalam kaitannya dengan PutusanNomor 090/PERADI/DKD/DKIJAKARTA/Putusan/X/2012, sehinggaPengadilan Negeri Jakarta barat tidak berwenang mengadili perkara a quo.1. Bahwa perkara a quo tidaklah kewenangan/kompetensi PengadilanNegeri Jakarta Barat, tetapi kewenangan Dewan Kehormatan OrganisasiAdvokat, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).Halaman 8 dari 24 hal.Put. Nomor 1764 K/Pdt/20172.

Bahwa merujuk dan membaca surat gugatan Penggugat (halaman 28),inti gugatan Penggugat adalah tentang Putusan Dewan KehormatanPeradi menyangkut Kode Etik Dewan Kehoematan Advokat yaituPutusan Nomor 090/PERADI/DKD/DKIJAKARTA/Putusan/X/201 2.3. Bahwa dalam perkara a quo Dr. Hj. Elza Syarief, SH, M.H. selakuPengadu mengadukan Prof. Dr. OC.

Bahwa Putusan Nomor 090/PERADI/DKD/DKIJAKARTA/Putusan/X/2012 tersebut dibuat Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan AdvokatIndonesia (PERADI), merupakan Dewan Kehormatan dimaksud dalamPasal 26 ayat (5) Undang Undang Nomor 18/2003 yang berhakmemeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat.6.

anak ; Bahwa benar Anton Daryono bekerja di Bank Indonesia sedangkan EmmyliaSoesanti bekerja di Bank Mega 5Bahwa Para Pemohon sebelumnya telah beberapa kali ke Dokter untuk programbayi tabung dan berupaya berobat baik medis maupun non medis untukmendapatkan keturunan namun sampai saat ini belum berhasil ;Bahwa benar dirumah mereka juga ada keponakan ;Bahwa karena sampai saat ini belum berhasil mendapatkan keturunan maka ParaPemohon telah mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Sosial Propinsi DKIJakarta

untuk mendapatkan hak asuh atas anak yang berada di bawah asuhan PantiSosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa yang berada dibawah pembinaan danpengawasan Dinas Sosial Propinsi DKIJakarta ;Bahwa setelah melalui proses sesuai aturan yang telah ditentukan maka oleh DinasSosial DKI Jakarta Para Pemohon diijinkan untuk mengasuh seorang anak yang adadibawah asuhan Dinas Sosial Propinsi DKIJakarta ; == 3 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnnBahwa Para Pemohon juga tahu tentang akibat hukum dari pengetahuan

September 2003 dan sampaisaat ini belum mendapatkan keturunan padahal Para Pemohon sudah berusaha baik medismaupun non medis namun tetap belum berhasil sehingga Para Pemohon berkeinginanuntuk mengasuh dan mengangkat anak ; Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan kepadaKepala Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan hak asuh anak yang beradadi bawah asuhan Panti Sosial Panti Asuhan Balita Tunas Bangsa yang berada dibawahpembinaan dan pengawasan Dinas Sosial Provinsi DKIJakarta

Surat Keterangan Nomor: 738/1.755.2/18, tanggal 23 Agustus 2018yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKIJakarta. Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tandaP.3;Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 orangSaksi yang masingmasing sebagai berikut :1.

Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkaradalam hubungan sebagai Adik Kandung Penggugat; Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikahpada tanggal 15 April 2005 di wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKIJakarta; Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tinggal diPondok Pinang RT.005 RW.003 Kelurahan Pondok Pinang,Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKIJakarta; Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan

PekerjaanKaryawan, bertempat tinggal di Kebun Nanas, Rt. 01 Rw. 01, KelurahanCibogol Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten dantelah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkaradalam hubungan sebagai saudara sepupu Penggugat; Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikahpada tanggal 15 April 2005 di wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKIJakarta

; Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tinggal diPondok Pinang RT.005 RW.003 Kelurahan Pondok Pinang,Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKIJakarta; Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat 2orang naka masingmasing bernama Kesyha AzZahra, (P), umur 12tahun dan Habibie Alkhalifi, (L), umur 8 tahun; Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukundan harmonis namun sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi

, yang terletak di Duri Kosambi, Kecamatan BatuCeperJawa Barat (yang sekarang telah menjadi bagiandari Kecamatan Cengkareng) a.n Pemerintah DKIJakarta, tanpa persetujuan Penggugat.

Bahwa pada tanggal 07 September 2007, Pemprov DKIJakarta mengirim undangan pertemuan yang diadakantanggal 21 September 2007 kepada Tergugat II, TergugatIll, Tergugat IV, BPKD dan Kuasa Hukum Penggugatuntuk membahas status tanah Sertifikat Hak Pakai No. 3dan No. 4 Tahun 1984.

Dalam hal ini Keputusan Gubernur DKIJakarta yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Sertifikatbelum ada, tetapi Tergugat Ill dan Tergugat IV telahmenerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 3 dan No. 4 Tahun1984/Duri Kosambi, tanpa didasari adanya pembebasantanah dari SK Gubernur sebagai dasar penerbitanSertifikat hak pakainya ;12.Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai a.n Pemerintah DKIJakarta tidak sesuai dengan ketentuan hukum danperundangundangan yang berlaku, karena diketahui jelasbahwa tidak ada pelepasan

;Bahwa dalam positanya Penggugat menyebutkan bahwabidang tanah yang menjadi objek sengketa aquo pernah26dilakukan pengukuran oleh Tergugat III, dimana bidang tanahtersebut akan digunakan oleh Dinas Kebakaran Pemda DKIJakarta.

Bahwa dikarenakan Dinas Kebakaran Pemda DKIJakarta termasuk pihak yang memanfaatkan bidang tanahtersebut, maka sejogjanya Dinas Kebakaran Pemda DKIJakarta juga harus diikut sertakan sebagai pihak dalamperkara aquo ;Bahwa dikarenakan Dinas Kebakaran Pemda DKI Jakartatidak diikut sertakan sebagai pihak, maka gugatan aquomenjadi kurang pihak dan oleh karenannya kurang pihakmaka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmenolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak

Put Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA JK13 Januari 2022 dan menyatakan telah disampaikan kepada kuasaPembanding;Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta kepada Pelawan/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksaberkas (inzage) pada tanggal 16 Desember 2021, akan tetapi Kuasa Pembandingtidak hadir sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama JakartaSelatan Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 4 Januari 2022, sementaraTerbanding hadir memeriksa berkas (inzage) sebagaimana

Nomor 2153/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 17 Januari 2022, sedangkanTerbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, sebagaimana SuratKeterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor2153/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 19 Januari 2022;Bahwa untuk berkas banding dari Pembanding Il, masingmasingPembanding Il, Terbanding dan Terbanding II sudah diberitahukan untukmemeriksa berkas (inzage), akan tetapi masingmasing tidak hadir untukmemeriksa berkas (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta

Put Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA JKdan tanah kosong yang terletak di Kelurahan Cilandak Timur,Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKIJakarta;2.4. Furniture yang berada di rumah tinggal di Rumah Tinggal di JalanKenanga Terusan Nomor 12A, berupa Meja, Kabinet, Cermin,Kasur, Meja TV, Kursi, Piano, Sofa, Lemari Buku, Lemari Bar, MejaBiliar, Patung Ball;2.5. Villa yang terdiri dari tanah seluas 6.277 m?

Put Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA JKfaktafakta dengan pembuktian yang benar dan tepat (putusan halaman 49sampai dengan 59);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanAgama Jakarta Selatan tersebut, dan diambil alih menjadi pendapat danpertimbangan hukum dalam memutus perkara aguo, dengan tambahanpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta perlu mengemukakan pendapat Sayyid

,M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2022/PTA JK, tanggal 19 Januari2022 Masehi, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbukauntuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dandibantu oleh H. Moch. Amirullah Sholeh., S.H.

Nomor 3036 K/Pdt/2018putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki olen Pengadilan Tinggi DKIJakarta dengan Putusan Nomor 25/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 6 Maret 2018dengan amar sebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Pembanding juga Terbanding semulaTergugat dan Pembanding juga Terbanding semula Penggugat;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor103/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST tanggal 11 September 2017 yang dimohonkanBanding tersebut sekedar penetapan pengasuhan dan biaya pemeliharaan

Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada kantorDinas kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat atau DKIJakarta dan Kota Tangerang tentang perceraian ini paling lambat 60(enampuluh) hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;6. Menghukum Pembanding juga Terbanding semula Tergugat untukmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalamtingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah);Halaman 3 dari 6 hal. Put.

Pembanding/DahuluPenggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.AtauApabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukankontra memori kasasi tanggal 5 Juni 2018 yang pada pokoknya menolakpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 27 April 2018dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKIJakarta

usaha Unit Pelayanan Ambulans Gawat DaruratDinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Pada tanggal 15 Oktober 2020,Perihal Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans GawatDarurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Nomor 71 tahun 2020Tentang, Pemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat SebagaiNon Pegawai Negeri Sipil.Bahwa atas terbitnya Keputusan Tergugat, Penggugat mengajukanUpaya Administratif Keberatan dengan menemui kepala SDM UnitPelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta

Bahwa Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas KesehatanProvinsi DKI Jakarta adalah Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 144Tahun 2010 Tentang Pembentukan organisasi dan tatakerja UnitPelayanan Ambulans Gawar Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta.2.

.02/2006tentang persyaratan adminitrasi dalam rangka pengusulan danpenetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan polapengelolaan keuangan badan layanan umum, Peraturan GubernurJakarta No. 40 tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi dantatakerja unit pelayanan ambulans gawat darurat dinas Kesehatanprovinsi DKI Jakarta, Keputusan Gubernur No. 684 Tahun 2007 tentangpenerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerahpada unit pelayanan ambulans gawat darurat dinas kesehatan DKIJakarta

Pelantikan Penggugat oleh Tergugatmengikuti norma Pasal 1 ayat (11) Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja PerangkatDaerah/Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta.Bahwa sejak menjabat sebagai Pegawai Tetap Non PNS di UnitPelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta Terhitung 27 Juni 2008 Penggugat sudah melaksanakan tugas,wewenang dan kewajiban sebagai Pegawai secara

(fotokopidari fotokopi); Bukti P2 : Surat tanggal 19 Oktober 2020, hal Penolakan SuratPemutusan Hubungan Kerja Berakhir Dengan Hormat(fotokopi sesuai dengan aslinya); Bukti P3 : Keputusan Direktur Unit Pelayanan Ambulans GawatDarurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yangmenerapkan PPKBLUD Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 27Juni 2008 tentang Pengangkatan Eks Karyawan AGD118 menjadi Pegawai Non PNS pada Unit PelayananAmbulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta yang menerapkan PPKBLUD (

Wahyu Abadi menerima surat dari Dipenda DKIJakarta Nomor : 108/Pem/P3U/DP/XII/1999 perihal Penunjukkan LangsungHal. 3 dari 58 hal. Put. No. 979 K/Pid.Sus/2010kepada PT. Wahyu Abadi untuk pengadaan sebanyak 680.000 set blangkoSKPD di Dipenda DKI Jakarta. Setelan mendapat undangan untuk mengikutipenjelasan Penunjukkan Langsung tersebut, selanjutnya Terdakwa PUDJOTJAHJONO selaku Direktur PT.

Wahyu Abadi menerima surat dari Dipenda DKIJakarta Nomor : 108/Pem/P3U/DP/XII/1999 perihal Penunjukkan Langsungkepada PT. Wahyu Abadi untuk pengadaan sebanyak 680.000 set blangkoSKPD di Dipenda DKI Jakarta. Setelan mendapat undangan untuk mengikutipenjelasan Penunjukkan Langsung tersebut, selanjutnya Terdakwa PUDJOTJAHJONO selaku Direktur PT.

Wahyu Abadi Nomor : K03001177/01 tanggal 18 Desember2003 senilai Rp.1.843.050.000, untuk pembayaran pengadaan cetakanSKPD DKI Jakarta sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Nomor158/1.712.35 ;49.SPM Giro dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi DKIJakarta Nomor : 0028982203 kepada PT.

No. 979 K/Pid.Sus/2010SKPD DKI Jakarta sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Nomor158/1.712.35 ;49.SPM Giro dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi DKIJakarta Nomor : 0028982203 kepada PT. Wahyu Abadi ;Tetap terlampir dalam berkas ;5.

WahyuAbadi yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakantugasnya dalam arti Terdakwa mempunyai kewenangan untukmemutuskan dan menanda tangani segala perjanjianperjanjiandengan pihak ketiga in casu Deden Supriadi untuk kepentingan DKIJakarta dengan demikian peranan Terdakwa dalam PenunjukanLangsung dan pemilihan langsung untuk proyek pengadaan blangkoSurat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun Anggaran Pemda DKIJakarta 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 oleh Deden Supriadiyang bertindak untuk kepentingan

MUHIDIN (meninggal dunia), diwakili oleh ahli warisnyaAchmad Seftian, bertempat tinggal di Jalan Kuningan Barat,RT.010 RW.001 Nomor 6, Kelurahan Kuningan Barat,Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKIJakarta;3. JUNAIDI, bertempat tinggal di Jalan Kuningan Barat,RT.006 RW.003, Kelurahan Kuningan Barat, KecamatanMampang Prapatan, Jakarta Selatan, DK! Jakarta;4.

Nomor 893 PK/Pdt/201810.11.12.13.KOSASIH, bertempat tinggal di Jalan Kuningan Barat,RT.010 RW.001 Nomor 6, Kelurahan Kuningan Barat,Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKIJakarta;RAMLI SYARKONI, bertempat tinggal di Komplek SaptaMarga RT.002 RW.05 Nomor 34, Kelurahan Unyur,Kecamatan Serang, Banten;M. NUR, bertempat tinggal di Jalan Kuningan Barat,RT.003 RW.001, Kelurahan Kuningan Barat, KecamatanMampang Prapatan, Jakarta Selatan, DK!

Jakarta;MASDUKI, bertempat tinggal di Jalan Kuningan Barat,RT.010 RW.001, Nomor 6, Kelurahan Kuningan Barat,Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKIJakarta;SULAIMAN, bertempat tinggal di Kebalen RT.007 RW.004,Kelurahan Kuningan' Barat, Kecamatan MampangPrapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;FATIMAH, bertempat tinggal di Pondok Ranggon RT.001RW.002 Kelurahan Pondok Ranggon, KecamatanCipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta;Hj.

Jakarta;ABDUL SYAKUR, bertempat tinggal di Jalan KuninganBarat RT.010 RW.001 Nomor 6, Kelurahan Kuningan Barat,Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKIJakarta;MOH. YASIN, bertempat tinggal di Jalan Kuningan BaratRT.010 RW.001 Nomor 6, Kelurahan Kuningan Barat,Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKIJakarta;Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 893 PK/Pdt/2018Termohon Peninjauan Kembali Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, LX, X,dan XIl dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj.

keseluruhan adalah Rp246.400.000,00 +Rp110.000.000,00 + Rp44.000.000,00 + Rp132.000.000,00 =Rp532.400.000,00 (lima ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara sebesar Rp5.016.000,00 (lima juta enam belasribu rupiah);Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKIJakarta

PUTUSANNomor 252 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:WINDY SARI ARTHA OKTORA BANJARNAHOR, tempattinggal di Jalan Kesehatan Nomor 1/29, RT 004 RW 001,Jakarta Selatan;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;1.melawanGEREJA ADVENT HARI KETUJUH KONFERENS DKIJAKARTA DAN SEKITARNYA, tempat kedudukan diJalan Dr.

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat bekerja di Klinik Advent Jakarta dari tanggal 23 April2013 sebagai Tenaga Administrasi sesuai Surat Sekretaris Gereja AdventHari Ketujuh Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya yang didasarkan atasSurat Keputusan Komite Administratif Gereja Advent Hari KetujuhKonferens DKI Jakarta dan Sekitarnya (AdCoro) Nomor 13177 tanggal 18Juni 2013;Bahwa dari Surat Sekretaris Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKIJakarta

(ExCom)Klinik Advent Jakarta, juga menjadi Anggota AdministrationCommunity Klinik Advent Jakarta dengan ditambah dua orang lagiyaitu salah atunya adalah Direktur Kesehatan dan Pendidikan DaerahGereja Masehi Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta danSekitarnya, kKemudian yang kedua adalah Direktur Klinik AdventJakarta, namun secara administrasi perekutan dan pengangkatankaryawan admintrasi untuk Klinik Advent Jakarta dilakukan olehSekretaris Daerah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Konferens DKIJakarta

dan Sekitarnya (Tergugat ) adalah lembaga yang membawahiKlinik Advent Jakarta;Bahwa pada tanggal 17 September 2014, tibatiba diminta oleh baikTergugat maupun Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk hadirdalam pertemuan yang diadakan secara dadakan yang mana ketika ituyang dihadiri oleh Penggugat, Direktur Klinik Advent Jakarta, ControllerKlinik Advent Jakarta dan Sekretaris Daerah Gereja Advent Konferens DKIJakarta dan Sekitarnya serta Bendahara Daerah Gereja Masehi AdventHari Ketujuh Konferens

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Windy Sari Artha OktoraBanjarnahor dengan Tergugat Gereja Advent Hari Ketujun Konferens DKIJakarta putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 252 K/Pdt.SusPHI/20165. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat sebesar Rp 33.853.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratuslima puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari:a. Uang Pesangon: 2 x 2 x Rp 2.700.000,00 = Rp 10.800.000,00;b.

Mangga Besar IV S No. 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007,Kelurahan Taman sari, Kecamatan Taman sari, Jakarta Barat, Provinsi DKIJakarta;Bahwa selama Pemohon melangsungkan perkawinan dengan mendiangSuami Pemohon, perkawinan tersebut belum pernah dilaporkan atau tidakpernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yangHalaman 1 dari 6 Penetapan Nomor896/Pdt.P/2019/PN.

diwilayahhukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri JakartaBarat berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonanPemohon tersebut;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sesuai Petitumnya adalahbermaksud minta pengesahan Perkawinan secara agama antara Pemohonbernama FIENY WIDJAJA dengan almarhum HERMANTO yang dilangsungkandi Jakarta pada tanggal 5 November 2006 dan mencatatkan perkawinan secaraagama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKIJakarta

Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinannya kepadapegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKIJAKARTA, untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon dalam buku daftaryang disediakan untuk keperluan tersebut bahwa di Cisauk, Tangerang padatanggal 5 November 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara FIENYWIDJAJA dengan HERMANTO;4.