Tarigan, SHdan Siska Farisna, SH, Badan Pekerja Pusat dari FederasiSerikat Pekerja Multi Sektor dengan Nomor BuktiPencatatan Federasi Nomor 1174/SPSB/DSTK/2016 yangditerbitkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaMedan tanggal 29 Januari 2016, bertindak berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2019 yang telahdidaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus pada tanggal28 Februari 2019 dengan nomor registrasiNo.172/Penk.PHI/2017/PN.Mdn, selanjutnya

keluarga;Bahwa atas terjadinya perselisihan akibat pemutusan hubungan kerja tersebutpara Penggugat telah membuat pengaduan kepada Dinas Sosial Tenaga KerjaKota Pematang Siantar;Bahwa atas pengaduan para Penggugat tersebut Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Pematang Siantar telah memanggil para pihak untuk melakukansidang Mediasi sebanyak 3 (tiga) kali dan karena tidak ada kesepakatan dariproses mediasi tersebut, Mediator telah mengeluarkan Anjuran pada tanggal22 Agustus 2011 dengan Nomor 560.3/518/DSTK

kesepakatan penyelesaian secara musyawarahmufakat ;Bahwa kemudian telah ditempuh upaya Mediasi melalui DinasSosial dan Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar, juga tidak tercapaikesepakatan penyelesaian, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat(2) UU RI No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, pihak Mediator telah mengeluarkanANJURAN kepada Penggugat & Tergugat sebagaimana suratMediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Pematangsiantar Nomor : 560/651/DSTK

. 41/UPS/1978 tanggal 25 Januari 1978 tentang Pengangkatan ManiharSitanggang menjadi CPNS;13.Bukti P13 Foto copy Keputusan Kepala Kantor Regional V BadanKepegawaian Negara No. 03253/KEP/FT/23100/12 tanggal 26 Juli 2012tentang Keputusan Pensiun a/n Manihar Sitanggang;14.Bukti P14 Foto copy Surat Keterangan Pensiun No. 027/1.851.201.13tertanggal 22 Oktober 2013 a/n Manihar Sitanggang;4015.BuktiP15 Foto copy Surat Anjuran dari Mediator Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Pematang Siantar No. 560/651/DSTK

Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan GKPI No. 412/P.1/IV/2011tertanggal 30 April 2011 Penggugat dinyatakan tidak termasuk lagi sebagai54pekerja penuh waktu di GKPI dan tidak berhak lagi atas penggajian dariGKPI (vide bukti P11 identik T20);10.Bahwa perselisihan ini telah pernah diupayakan penyelesaiannya melaluiMediasi di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pematang Siantar danselanjutnya Mediator mengeluarkan anjuran No. 560/651/DSTK/2013,tertanggal 11 Juni 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan

Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai,dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelistelah diparaf dan diberi kode (P.13).14.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmat Shodigin, Nomor:04/DSTK/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Kependudukan Kota Singkawang, tanggal 15 Mei 2002.

Di mana bukti P6 berupa Surat dari Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Pematangsiantar Nomor 560/545/DSTK/2015 tentanganjuran tertanggal 21 April 2015.

Fotocopy Surat Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaMedan, Nomor : 567/2128/2126/DSTK/2015, tanggal 28 April2015, selanjutnya disebut P4 ;Halaman 9Putusan PHI Nomor : 225/Pdt.SusPHI/2015/PN.MdnBahwa, foto copy surat bukti tersebut telah diberi materai Ssecukupnya, danaslinya telah diperlinatkan di persidangan, kecuali bukti P2 dan P3, asli tidakdapat diperlinatkan di persidangan ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya Tergugat berdasarkansurat pengantar bukti tertanggal 15 Februari 2015

No.406 K/Pdt.Sus/2010Dinas cq Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pangkep mengeluarkan suratanjuran dengan Nomor: 06.2/140/DSTK/2009 tertanggal 24 Februari 2009(terlampir), adapun isi dari pada anjuran tersebut adalah sebagai berikut :MENGANJURKAN :1. Agar Pengusaha PT. Prima Karya Manunggal (PKM) mempekerjakan kembaliSdr (i) Dra. Hj. Anggraini Amir dan Hamsir sebagai Pekerja;2. Agar Pengusaha PT.

danPencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 25 April 2016, telahbermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkan denganaslinya, diberi tanda P.2;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon denganNIK. 6112016704030003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 27 Agustus 2020,telah bermeterai cukup (nazegelen), dicap pos dan telah dicocokkandengan aslinya, diberi tanda P.3;Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dengan nomor21/DSTK

seperti sediakala, akan tetapi perundingan/musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan penyelesaian, dantelah pula ditempuh upaya melalui Mediasi pada Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Pematangsiantar juga tidak mencapai kesepakatanpenyelesaian, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UndangUndangRI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, pihak Mediator telah mengeluarkan anjuran sebagaimanabunyi Surat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota PematangsiantarNomor 560/2072/DSTK

DSTKHI/2014 tanggal 12 September 2014, diberi tanda bukti P 13 ;Foto copy panggilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak Nomor : 567/1045/DSTKHI/2014 tanggal 17 September 2014, diberi tanda bukti P 14 ;Foto copy panggilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak Nomor : 567/1160/DSTKHI/2014 tanggal 20 Oktober 2014, diberi tanda bukti P 15 ;Foto copy penetapan perhitungan kekurangan upah an.Jamilah R dan Syarifah Ramlah A.dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak Nomor : 560/91/DSTK

dibolehkan olehTergugatTergugat untuk masuk bekerja, tanoa ada alasan maupunperingatan terlebih dahulu baik tertulis maupun lisan ;Bahwa Penggugat dituduh oleh TergugatTergugat halhal yang tidak pernahdan tidak ada dilakukan oleh Penggugat ;Bahwa selanjutnya pada Mei 2010 TergugatTergugat mengajukan izin PHKke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, dan selanjutnyaDinsosnaker Kota Medan memanggil Penggugat untuk berundingberdasarkan Surat Panggilan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota MedanNo. 567/865/DSTK

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pematang Siantar,Nomor 466.3/607.A/DSTK/2009, tanggal 16 November 2009;c.

YayasanRehabilitasi Mercusuar Doa, ditujukan kepada SaudariPurnama Silalahi, diberi tanda bukti: T2;Foto copy surat dari Pembina Yayasan Rehabilitasi MercusuarDoa, tertanggal 18 Nopember 2013, Nomor 09/DP/2013,Perihnal Pemberhentian Saudara Sebagai Bendahara diYayasan Rehabilitasi Mercusuar Doa (YRMD PematangSiantar, ditujukan kepada Saudara Rocky Amaran Siregar,diberi tanda bukti: T3;Foto copy surat dari Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja PematangSiantar, tertanggal 1 April 2014, Nomor 560/HOPPTK/405/DSTK

SPSI sebagai kuasahukum Saudara Rokky Simanjuntak, Dkk., diberi tanda bukti:T5;Foto copy surat dari Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja PematangSiantar, tertanggal 16 April 2014, Nomor 560/HOPPTK/461/DSTK/2014, Perihal Panggilan Ill (terakhir), ditujukan kepadaPimpinan Yayasan Mercusuar Doa dan DPC.K.

., diberi tandabukti: T6;Foto copy surat dari Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja PematangSiantar, tertanggal 28 April 2014, Nomor 560/507/DSTK/2014,Perihal Anjuran Mediasi Penyelesaian Perselisihan PHK antaraYayasan Rehabilitasi Mercusuar Doa dengan DPC.K.

Fotokopi Kutiapan Akta Kelahiran atas nama Hamzah, Nomor511/DSTK/2013 tanggal 12 November 2003, yang dikeluarkan olehPegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang, bernazegelen dancocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal danditandai (P.2);3.

Ketapang Kalimantan Barat tepatnya di belakanglapangan futsal Stanley atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang melanggarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C yaitu Menempatkan,membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukankekerasan terhadap anak yaitu anak korban BUN KIM FA alias APHEN yanglahir pada tanggal 28 September 2003 sesuai dengan Kutipan Akta KelahiranNomor : 36/DSTK/IV/2003 tanggal 02 Oktober

pertamatema majelishakim akan mempertimbangkan saksi BUN KIM FA alias APHEN yang menjadikorban dalam perkara ini apakah masuk dalam pengertian anak sebagaimanayang dimaksud dalam unsur ketiga ini;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangandidasarkan pada keterangan saksisaksi dan terdakwa serta berdasarkanberkas lampiran perkara aquo yaitu :e berdasarkan surat Kartu Keluarga Nomor 6172041706060406, denganKepala Keluarga Liu Ket Jiu;e Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor 36/DSTK

fee bulan April 2013;Foto copy Rekapitulasi fee bulan Mei 2013;Foto copy Rekapitulasi fee bulan Juni 2013;Foto copy Laporan pengantaran invoice bulan April BC 06, 11, 16,Foto copy Laporan pengantaran invoice bulan Mei BC 01, 06, 11, 20;Foto copy Laporan pengantaran invoice bulan Juni BC 01, 06, 11, 16,Foto copy serah terima invoice tanggal 7 Juni 2013;Foto copy serah terima invoice tanggal 11 Juni 2013;1422 Bukti T16 Foto copy surat anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota MedanNo. 567/303 1/DSTK

Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh EmpatRupiah) dengan rincian sebagai uang penggantian hak yang seharusnya diterimapara Penggugat, (sebagaimana dafam surat jawaban anjuran Penggugat Nomor :017/DPC SBSI 1992/LBS/M2011 tanggal 13 April 2011 pada point (3) jawabananjuran;19 Bahwa pada tanggal 18 April 2011 Tergugat telah menyampaikan jawaban atasanjuran mediator dengan surat Nomor : 063/HRDIR/DF/TV/2011 yang menyatakanmenolak atau tidak dapat menerima anjuran mediator Nomor: 560/092/DSTK

Akantetapi, pada perundingan tersebut tidak ada kata sepakat antara Penggugatdan Tergugat untuk menyelesaikan keluh kesah Penggugat;Bahwa tanggal 26 September 2013 terbitlah Anjuran dari Mediator denganNomor Surat 560/1162/DSTK/2013 tanggal 26 September 2013 tertandaHal 7 dari 42 hal. Put.

Horas Insani Abadi);Menyatakan sebagian anjuran tertulis sebagai kesimpulan Mediator padaDinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar Nomor 560/1162/DSTK/2013 tanggal 26 September 2013 tertanda Kepala Dinas Sosial DanTenaga Kerja Kota Pematangsiantar dan Mediator yang tidak dapat diterimaoleh Penggugattidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;Menyatakan Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaandan uang penggantian hakhak lainnya sesuai UndangUndang Nomor 13Tahun

Pengusaha dapat melakukanpenyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupatindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusanhubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hakhak lainnya yangbiasa diterima pekerja/buruh.Bahwa Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja KotaPematangsiantar, telah memerintahkan untuk bayar upah buruh selama proses,dengan nomor penetapan bernomor: 560/87/DSTK/2012, tertanggal 07 Februari2012.Bahwa oleh karena

Nomor 560/90/DSTK/3/2015 ditujukan kepada:1. Pimpinan perusahaan PKS. PT. Linggatiga Sawit Sigambal di Sigambal;2. PC.FSP.PP.SPSI Kabupaten Labuhanbatu;3. Sdr. Suyono untuk dilakukan mediasi di Kantor Dinas Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi di Rantauprapat dengan mendengarkanketerangan pihakpihak yang pada pokoknya menerangkan:A. Pihak Suyono.