fotocopy Perkiraan Kebutuhan dana menyelesaikanpenukaran kawasan hutan 2.754 HA.3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Urusan Kehutanan,kepada Direksi BJA dan BPK Cahyadi Kumala, tanggal 01Halaman 47 dari 137 halaman putusan Nomor 13/Tipikor/2014/PT BDG175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.September 2013, Masalah BATM.3 (tiga) lembar dokumen Berita Acara Pengucapan SumpahJabatan Bupati Bogor tanggal 30 Desember 2013 yangditandatangani oleh AHMAD HERYAWAN selaku yang mengambilsumpah, Gebernur

Bukit Jonggol Asri.2 (dua) lembar fotocopy Perkiraan Kebutuhan dana menyelesaikanpenukaran kawasan hutan 2.754 HA.3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Urusan Kehutanan,kepada Direksi BJA dan BPK Cahyadi Kumala, tanggal 01September 2013, Masalah BATM.3 (tiga) lIembar dokumen Berita Acara Pengucapan SumpahJabatan Bupati Bogor tanggal 30 Desember 2013 yangditandatangani oleh AHMAD HERYAWAN selaku yang mengambilsumpah, Gebernur Jawa Barat beserta Surat PernyataanPelantikan dan Surat Pernyataan Menduduki

Bukit Jonggol Asri.2 (dua) lembar fotocopy Perkiraan Kebutuhan danamenyelesaikan penukaran kawasan hutan 2.754 HA.3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Urusan Kehutanan,kepada Direksi BJA dan BPK Cahyadi Kumala, tanggal 01September 2013, Masalah BATM.3 (tiga) lembar dokumen Berita Acara Pengucapan SumpahJabatan Bupati Bogor tanggal 30 Desember 2013 yangditandatangani oleh AHMAD HERYAWAN selaku yangmengambil sumpah, Gebernur Jawa Barat beserta SuratPernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan MendudukiJabatan

Jangka waktu tidak lebih dari 20 tahun;Lalu mengapa tanah yang hanya seluas 464 m2 harus Dirjen Agraria yangmemutus dan bukan Gebernur/KDH sesuai Permendagri No.6 Tahun 1972?Dan mengapa pula sertifikat hak milik No. 200 yang pada tanggal 16 Mei1973 yang sudah beralih hak a.n. Etty Tjiado yang peralihan haknyadilaksanakan sendiri oleh Pds. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah a.n.Walikotamadya dan diketahui oleh Kepala Sub Dit Agraria a.n.

Gebernur KepalaDaerah Tingkat Jawa Barat Nomor : 593.5/SK47BKOMD/1986 tentangPemberian Hak Guna Bangunan kepada PT.SGANGGAR HURIP, berkedudukandi Bandung, Badan Hukum Indonesia atas tanah seluas 16.415 m2 terletak diDesa Sekejatii Kecamatan Buah batu, Kabupaten DT Il Bandung.

jabatan tersebut sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;e Bahwa lingkup kerja saksi seluruh wilayah Jawa Barat;e Bahwa pengambilan air tanah perlu ada pencegahan dan pengendaliannya karena termasukusaha pertambangan;e Bahwa secara formal tembusannya ada ke propinsi tapi dalam pelaksanaan kadang tidakdisampaikan;e Bahwa pembagian tugas dengan daerah sesui dengan kewenangan pemerintah Kota atauKabupaten iin dikeluarkan oleh Kabupaten atau Kota setempat;e Bahwa Ijin usaha pertambangan yang dikeluarkan Gebernur

Surat Gebernur Kepala Daerah Tingkat Lampung No.710/988/U/WAS/88 Perihal Pemberian Hak Milik AtasTanah kepada Rakyat pada tanah Negara bekasVerponding 25 Perkebunan Kedaton Il, PTP X dan T75membatalkan/mencabut surat penunjukan/persetujuanpemakaian tanah Negara yang dikeluarkan olehKepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung SelatanTanggal 28 Juli 1975 Bahwa Judex Factie salah atau keliru dalam penerapan hukum karenaJudex Factie tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam halmenyatakan Pembanding

Bundel Berita Acara Penilaian FisikKerusakan Rumah Anggota KSMP (Verifikasibersama) dilakukan Tim terdiri dari : BPKPPerwakilan Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum,Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) = danKejaksaan Negeri Klaten ;Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor : 9Tahun 2006 tanggal 4 September 2006, TentangTata Cara, Pemilihan Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan, dan PemberhentianKepala Desa ; Peraturan Gebernur Jawa Tengah Nomor : 61Tahun 2007, tanggal 22 Nopember 2007, TentangPerubahan Atas

PT.Smg.Satu Bundel Berita Acara hasil klarifikasipemeriksaan BPKP Perwakilan JawaSatu Bundel Berita Acara Penilaian FisikKerusakan Rumah Anggota KSMP(Verifikasi bersama) dilakukan Tim terdiridari : BPKP Perwakilan Jawa Tengah, DinasPekerjaan Umum, Konsultan ManajemenWilayah (KMW) dan Kejaksaan NegeriKlaten ; 39)Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor:9 Tahun 2006 tanggal 4 September 2006,Tentang Tata Cara, Pemilihan Pencalonan,Pengangkata, Pelantikan, danPemberhentian Kepala Desa ; 60)Peraturan Gebernur

., kemudian dihubungkan dengan bukti (P.2 dan P.3) berupafotocopy Surat Keputusan Gebernur Sumatera Utara tentang UMR (Upahminimum Regional) tahun 2017 dan fotocopy daftar gaji Tergugat d.r yangHalaman 55 dari 65 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.

Bukit Jonggol Asri.2 (dua) lembar fotocopy Perkiraan Kebutuhan dana menyelesaikanpenukaran kawasan hutan 2.754 HA.3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Urusan Kehutanan,kepada Direksi BJA dan BPK Cahyadi Kumala, tanggal 01September 2013, Masalah BATM.3 (tiga) lIembar dokumen Berita Acara Pengucapan SumpahJabatan Bupati Bogor tanggal 30 Desember 2013 yangditandatangani oleh AHMAD HERYAWAN selaku yang mengambilSumpah, Gebernur Jawa Barat beserta Surat Pernyataan Pelantikandan Surat Pernyataan Menduduki

I Provinsi Malukutertanggal 28 Mei 2007 menjadi sisa luas 36.780M2 , kemudian didalamnyaterdapat 32 bidang didalam sertifikat pemisahan tersebut kemudian 32 bidangtersebut telah terjadi perobahan Hak menjadi HGB atas nama Koperasi PegawaiNegeri Kantor Gebernur Prop. Maluku berkedudukan di Ambon. Kemudianberdasarkan Akte Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT Pattiwael Nikolas, SHpada bulan Desember 2009 telah terjadi peralihan Hak dari Koperasi PegawaiNegeri Kantor Gubernur Maluku kepada PT.

Rumah Tiga memang pernah terjadi perubahanHak menjadi HGB atas nama Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gebernur Prop.Maluku, namun tidak pernah tercatat sebagai Hak Tanggungan, sehinggasertifikatsertifikat sebagaimana yang diajukan dan dijelaskan sebagaimanadiatas sebagian besar tidak pernah dilakukan pengikatan secara APHT ;e Bahwa secara hukum menyangkut sahnya pembebanan hak tanggungan atasjaminan tanah harus diikuti dengan akta APHT, sedangkan menyangkut covernote untuk kami pihak BPN kami tidak

I Provinsi Maluku tertanggal 28 Mei 2007 menjadi sisa luas36.780M2 , kemudian didalamnya itu terdapat 32 bidang didalam sertifikatpemisahan tersebut kemudian 32 bidang tersebut telah terjadi perobahan Hakmenjadi HGB atas nama Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gebernur Prop.Maluku berkedudukan di Ambon. Kemudian berdasarkan Akte Jual Beli yangdibuat dihadapan PPAT Pattiwael Nikolas, SH pada bulan Desember 2009 telahterjadi peralihan Hak dari Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gubernur Malukukepada PT.

Rumah Tiga memang pernah terjadi perubahanHak menjadi HGB atas nama Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gebernur Prop.Maluku, namun tidak pernah tercatat sebagai Hak Tanggungan.

Tanggal 25 Juni 2012;32. 6 (enam) lembar foto copy Sura Keputusan Gebernur Sulawesi Selatan No. 177/1/ Tahun 2012 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penanda Tanganan SPM Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel Tahun Anggaran 2012, Gebernur Sulawesi Selatan Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH. M.Si. MH.

Verifikasi kemudian dikembalikan lagi ke Posko, lalu dilaksanakan sesuai dengan nama nama ,;Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa dilapori oleh sala satu pengungsiyang pernah menjadi saksi ke Bapak Gubernur karena pada saat ituada berita dikoran lalu Terdakwa dipanggil, lalu menyampaikanbahwa ada masyarakat yang melapor bahwa Terdakwa ada mendapatdua rumah di Dusun Kate Kate, lalu Terdakwa katakan benarmengambil dua rumah karena rumah Terdakwa ada dua, satu diAhuru dan satu di Hatiwe Kecil, lalu Bapak Gebernur

Tanggal 25 Juni 2012;32. 6 (enam) lembar foto copy Sura Keputusan Gebernur Sulawesi Selatan No. 177/1/ Tahun 2012 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penanda Tanganan SPM Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Propinsi Sul-Sel Tahun Anggaran 2012, Gebernur Sulawesi Selatan Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH. M.Si. MH.

yaitu Pengurus PPRS dimana Para Pengurus PPRS tersebutterdiri dari Karyawan Depelover (Pengembang) ; Bahwa saksi tidak ada menerima Dokumendokumen dari Pengembang,AD ART saksi minta tidak pernah diberikan ; Bahwa saksi tidak pernah diperlihnatkan Pertelaan Akta Pemisahan ; Bahwa sepengetahuan saksi Pemda tidak pernah memberikanPengumuman atau Pemberitahuan bahwa tanah tersebut milik Pemdadan saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut milik Pemda ; Bahwa saksi mengetahuinya belakangan Keputusan Gebernur

tersebutmenganjurkan secara tegas agar Pengurus KSP INTIDANAmelaksanakan amanah Anggota nya.Selanjutnya terkait surat dariKementrian Koperasi dan UKM RI No. 793/Dep.1/XV/2015 tertanggal24 November 2015 perihal Tertib Organisasi KSP INTIDANA berisitentang anjuran yang ditujukan kepada Pengurus KSP INTIDANAuntuk melaksanakan secara tertib dalam mengelola organisasikoperasi yang sedang dalam permasalahan agar berpegang padaketentuan Undang Undang 25 tahun 1992, AD/ART dan hasil RapatAnggota.Sedangkan Surat dari Gebernur

Rumah Tiga memang pernah terjadi perubahanHak menjadi HGB atas nama Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gebernur Prop.Maluku, namun tidak pernah tercatat sebagai Hak Tanggungan, sehinggasertifikatsertifikat sebagaimana yang diajukan dan dijelaskan sebagaimanadiatas sebagian besar tidak pernah dilakukan pengikatan secara APHT.* Bahwa secara hukum menyangkut sahnya pembebanan hak tanggungan atasjaminan tanah harus diikuti dengan akta APHT, sedangkan menyangkut covernote untuk kami pihak BPN kami tidak mengetahui

I Provinsi Maluku tertanggal 28 Mei 2007 menjadi sisa luas36.780M2 , kemudian didalamnya itu terdapat 32 bidang didalam sertifikatpemisahan tersebut kemudian 32 bidang tersebut telah terjadi perobahan Hakmenjadi HGB atas nama Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gebernur Prop.Maluku berkedudukan di Ambon. Kemudian berdasarkan Akte Jual Beli yangdibuat dihadapan PPAT Pattiwael Nikolas, SH pada bulan Desember 2009 telahterjadi peralihan Hak dari Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gubernur Malukukepada PT.

Rumah Tiga memang pernah terjadi perubahanHak menjadi HGB atas nama Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gebernur Prop.Maluku, namun tidak pernah tercatat sebagai Hak Tanggungan.

Bahwa, Para Penggugat mendalilkan Tergugat V telah melakukan perbuatanmelawan hukum terkait dengan penerbitan Surat Keputusan Gebernur KepalaDaerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Maret 1983 Nomor HUM/GA/13/GB/NOP/83 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Gresik KotaBaru.

demihukum;Bahwa terdakwa menerangkan saat diperiksaoleh penyidik kepolisian terdakwa dijanjikanSP3;Bahwa menurut terdakwa kewenangan untukmemberikan ijin memanfaatkan hasil hutan dikawasan hutan Fatuanas merupakankewenangan dari pusat;Bahwa terdakwa menerangkan ketikaterdakwa mengetahui telah terjadipenebangan pohonpohon jati di kawasanhutan Fatuanas, terdakwa langungmelaporkannya kepada Gubernur NTT, dansaat itu Gubernur sempat bertanya ada siapadi sana, lalu terdakwa menjawab ada Welemda Costa, namun Gebernur

ANSHOR BUDIYONO, S.Ag:Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidiksebagaimana yang termuat di dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik; Bahwa saksi adalah sebagai Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 20042009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor171/52/2004 tanggal 1 Agustus 2004, dan anggota DPRD Kab.Boyolaliperiode 19992004 berdasarkan Surat Keputusan Gebernur Jawa TengahNomor 171/121/1999 tanggal 14 Agustus 1999.

SUMARSONO HADI:Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidiksebagaimana yang termuat di dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kab.Boyolali periode 20042009berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/52/2004tanggal 1 Agustus 2004, dan anggota DPRD Kab.Boyolali periode 19992004berdasarkan Surat Keputusan Gebernur Jawa Tengah Nomor 171/121/1999tanggal 14 Agustus 1999.