dapat timbul dari perbuatan terdakwaadalah dapat berpotensi merusak sistem hidrologi atau sistem tata airkarena area atau lokasi yang tadinya tertutup pohon menjadi terbukadan dalam jangka panjang dapat mengurangi dan mengeringkansumber mata air di sekitar kawasan hutan sedangkan jangka pendeknyadapat menyebabkan banjir, tanah longsor dan erosi ketika hujan.Adapun dalam melakukan tindakannya tersebut terdakwa tidak memilikiizi dari pejabat yang berwenang baik dari Menteri Kehutanan, KepalaDaerah (Gbernur

Adapun dalam melakukan tindakannyatersebut terdakwa tidak memiliki izi dari pejabat yang berwenang baik dari Menteri Kehutanan, KepalaDaerah (Gbernur,Bupati atau Walikota), Dinas Kehutanan ataupun Pejabat lain yang berwenang untukPOVEYNGS WA ELNT TAG eee een etcetera ene ee etter een teretePerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat(3) Huruf e Undangundang R.

Perusahaan dapat mengajukan penagguhan pelaksanaankepada Gbernur paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggalberlakunya upah minimum dan berdasarkan permohonan tersebut gubernurakan menetapkan penolakanBahwa benar terhadap pengusaha yang tidak mampu membayar tetapitidak mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan UMPnya dapatdimintakan pertanggungjawaban secara pidana.Bahwa benar berdasarkan penghitungan yang saksi lakukan selakupengawas bahwa PT.

Perusahaan dapat mengajukan penagguhan pelaksanaankepada Gbernur paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggalberlakunya upah minimum dan berdasarkan permohonan tersebut gubernurakan menetapkan penolakanBahwa terhadap pengusaha yang tidak mampu membayar tetapi tidakmengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan UMPnya dapatdimintakan pertanggungjawaban secara pidana.Bahwa berdasarkan penghitungan yang saksi lakukan selaku pengawasbahwa PT.

Perusahaan dapatmengajukan penagguhan pelaksanaan kepada Gbernur paling lambat 10 (sepuluh)hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum dan berdasarkan permohonantersebut gubernur akan menetapkan penolakanBahwa benar terhadap pengusaha yang tidak mampu membayar tetapi tidakmengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan UMPnya dapat dimintakanpertanggungjawaban secara pidana.Bahwa benar berdasarkan penghitungan yang saksi lakukan selaku pengawas bahwaPT.

Perusahaan dapatmengajukan penagguhan pelaksanaan kepada Gbernur paling lambat 10 (sepuluh)hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum dan berdasarkan permohonantersebut gubernur akan menetapkan penolakanBahwa terhadap pengusaha yang tidak mampu membayar tetapi tidak mengajukanpermohonan penangguhan pelaksanaan UMPnya~ dapat dimintakanpertanggungjawaban secara pidana.Bahwa berdasarkan penghitungan yang saksi lakukan selaku pengawas bahwa PT.Balticindo Jaya Food belum membayar kekurangan upah kepada

Kepri dalam Penyelenggaran Pemilu Gbernur dan Wakil Gubernur Th. 2010. Daftar Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Prov. Kepri yang melakukan Lembur Bulan Agustus 2010. Surat Tugas No : 454/ST/VIII/2010 Tanggal Agustus 2011 an. MAG SAY SAY INDRA, SP. Surat Tugas No : 462/ST/IX/2010 Tanggal September 2010 an. ZICKO MAURTISTHA, S.Sos dan HANIS HENDRIYANI, S.Sos. Surat Tugas No : 464/ST/IX/2010 Tanggal September 2010 an.

Fotocopy Legalisir Rincian Anggaran Belanja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 796/KPU-PKR/XII/2009 Tanggal 29 Desember 2009 Perihal Mohon Bantuan Uang Muka Kerja Pemilu Gbernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010.

Kepri Tanggal 2527 Agustus 2010 di Hotel PermataBeach Resort Tpi.147 Daftar Pembayaran Honor Sekretariat KPU Prov.Kepri dalam Penyelenggaran Pemilu Gbernur dan WakilGubernur Th. 2010.148 Daftar Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetapdi Lingkungan Sekretariat Prov. Kepri yang melakukanLembur Bulan Agustus 2010.149 Surat Tugas No : 454/ST/VIII/2010 TanggalAgustus 2011 an. MAG SAY SAY INDRA, SP.150 Surat Tugas No : 462/ST/IX/2010 TanggalSeptember 2010 an.

Riau dengan KomisiPemilihan Umum Provinsi Kepuluan Riau tentang PemberianHibah Dana Bantuan Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010Nomor : 02/MoU/II/2010, Nomor : 45/KPUProv031/1/2010 Tanggal 04 Februari 2010.188 Fotocopy Legalisir Rincian Anggaran BelanjaPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi KepulauanRiau Tahun 2010189 Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 796/KPUPKR/XII/2009 Tanggal 29 Desember 2009 Perihal MohonBantuan Uang Muka Kerja Pemilu Gbernur

Asli Surat panggilan Dinas Tenaga Kerja tanggal 29 Januari 2016,ditandai P9;10.Asli Surat panggilan keII tanggal 04 Februari 2016;Hal 11 dari 28 Hal Putusan Nomor : 12/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mnd11.Foto coppy Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor:45 TAHUN 2013TANGGAL 1 November 2013, tanpa asli ditandai P11;12.Foto coppy Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 34 Tahun2014,tanpa asli ditandai P12;13.Foto coppy surat Peraturan Gbernur Sulawesi Utara Nomor: 37 Tahun2015, tanpa asli ditandai P13;Menimbang

Kepri dalam Penyelenggaran Pemilu Gbernur dan Wakil Gubernur Th. 2010. Daftar Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Prov. Kepri yang melakukan Lembur Bulan Agustus 2010. Surat Tugas No : 454/ST/VIII/2010 Tanggal Agustus 2011 an. MAG SAY SAY INDRA, SP. Surat Tugas No : 462/ST/IX/2010 Tanggal September 2010 an. ZICKO MAURTISTHA, S.Sos dan HANIS HENDRIYANI, S.Sos. Surat Tugas No : 464/ST/IX/2010 Tanggal September 2010 an.

Fotocopy Legalisir Rincian Anggaran Belanja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 796/KPU-PKR/XII/2009 Tanggal 29 Desember 2009 Perihal Mohon Bantuan Uang Muka Kerja Pemilu Gbernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2010.

Kepri dalamPenyelenggaran Pemilu Gbernur dan Wakil Gubernur Th. 2010.Daftar Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap diLingkungan Sekretariat Prov. Kepri yang melakukan Lembur BulanAgustus 2010.Hal 12 dari 126 Pts. No. 10/Pid.Sus TPK/2015/PN.

Kepulauan Riau dengan Komisi PemilihanUmum Provinsi Kepuluan Riau tentang Pemberian Hibah DanaBantuan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor : 02/MoU/IV/2010,Nomor : 45/KPUProv031/Il/2010 Tanggal 04 Februari 2010.Fotocopy Legalisir Rincian Anggaran Belanja Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 796/KPUPKR/XI/2009 Tanggal29 Desember 2009 Perihal Mohon Bantuan Uang Muka KerjaPemilu Gbernur

Kepri dalam PenyelenggaranPemilu Gbernur dan Wakil Gubernur Th. 2010.Daftar Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan SekretariatProv. Kepri yang melakukan Lembur Bulan Agustus 2010.Surat Tugas No : 454/ST/VIIV2010 Tanggal Agustus 2011 an. MAG SAY SAYINDRA, SP.Surat Tugas No : 462/ST/IX/2010 Tanggal September 2010 an. ZICKOMAURTISTHA, S.Sos dan HANIS HENDRIYANI, S.Sos.Surat Tugas No : 464/ST/IX/2010 Tanggal September 2010 an.

Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 796/KPUPKR/XI/2009 Tanggal 29 Desember2009 Perihal Mohon Bantuan Uang Muka Kerja Pemilu Gbernur dan WakilGubernur Kepulauan Riau Tahun 2010.189. Fotocopy Legalisir Nota Dinas Nomor : 14/BKKDND/I/2010 Hal PermohonanPenandatanganan Keputusan Gubernur dan Naskah Perjanjian Hibah Daerahtentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihnan Umum Provinsi KepulauanRiau dalam Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur ProvinsiKepulauan Riau.190.

Kepri dalamPenyelenggaran Pemilu Gbernur dan Wakil Gubernur Th. 2010.Daftar Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di LingkunganSekretariat Prov. Kepri yang melakukan Lembur Bulan Agustus 2010.Surat Tugas No : 454/ST/VIIV2010 Tanggal Agustus 2011 an. MAG SAYSAY INDRA, SP.Surat Tugas No : 462/ST/IX/2010 Tanggal September 2010 an.

KabupatenBrebes Nomor 9Tahun 2006Tentang Tata CaraPencalonan,Pemilinan,Pelantikan,PemberhentianKepala Desa danPengangkatanPerangkat Desa,(foto copy dari foto 10.Peraturan BupatiNomor 088 tahun2013 tentangPelimpahanKewenanganSebagian UrusanPemerintahan DariBupati kepadaCamat tertanggal 2Desember 2013(foto copy sesuaiaslinya); 11.T11Surat dariDepartemenDalam Negeri No.141/4192/PMD,tertanggal 23Oktober 2009perihal SekretarisDesa PNS yangmencalonkan diriMenjadi KepalaDesa, surat yangditujukan kepadaseluruh Gbernur

I WAYANKAWIADA menyuruh wakil kelian Desa Pekraman Segah yaitu Terdakwa 2. 1 WAYANSUSANA untuk mencari tandatangan terhadap namanama yang tertera dalam laporanpertanggungjawaban dana Bantuan Gbernur propinsi Bali tahun 2008 ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari I WAYAN SUSANAbahwa tandatangan milik I MADE NYENENG selaku bendahara Desa Pekraman Segahbelum ditandatangani karena yang bersangkutan tidak mau menandatangani ketigakwitansi laporan pertanggungjawaban tersebut.

Meminta izin 4membuka rahasia bank atas nama Terdakwa ALEXANDER PATRA dan istrinya (NARIANA) kepada Gbernur Bank Indoresia. Permintaan t>rsebut kL . , 2 I Lael J(CladalTpermintaan tersebut semua bank telah memberikan jawabannya. Permintaan izinmembuka rahasia bank atas rekening yang dimiliki olehALEXANDER PATRA tersebut diperlukan karena dalam mengelola usahaTerdakwa dibantu oleh istrinya sehingga diduga hasil penjualan dari tokosebagian dimasukkan dalam rekening MARIANA.

Bukti T.II4 : Sertifikat Hak Milik No.113/Cideng atas nama dr.Halaman 23 of 45Putusan No 212/Pdt/G1201a/PN.JKTPST10.11.12.13.14.15.16.Bukti T.115aBukti T.IIl5bBukti T.Il6aBukti T.116bBukti T.117aBukti T.Il7bBukti T.118aBukti T.II8b*Bukti T.119aBukti T.II9bBukti T.Il10a :Bukti T.11101D :Eddy Widodo: Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus ibukotaJakarta No.7678/IMB/1990 Lampiran IIl Keputusan Gbernur KDKIJakarta No.7678, tanggal 19 September 1990 ;: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiDan

Fotocopy Surat Keputusan Gbernur NTT Nomor15/HMP/PRPTE/KAKAN/AGR/BEL/1987 selanjutnya pada fotokopy buktisurat tersebut diberi tanda TIll1;2.

Mitra Bersama tanggal28 September 2015;Objek Sengketa II; Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:540/366/IUPPR/BPMP2TPSD/2016 tentang Perubahan kesatu atasKeputusan Gbernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/585/DISESDMG.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 Desember2016;Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017, an.

PLatas Keputusan Gbernur Sulawesi Tengah Nomor:540/585/DISESDMG.ST/2015 tentang Revisi Keputusan BupatiMorowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.Mitra Bersama tanggal 28 Desember 2016;Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017, an. Gubernur Sulawesi TengahKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu.

Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Tjbwajid dibayar Tergugat kepada TergugatXXVI secara tunai melaluipengadilan yang mengadili perkara ini.27 .eeeeeeeees Bahwa Penggugat XXVII bernama NUR HAMDAN memiliki tanahkosong sejak tahun 1950 luas 13 hektar terletak di Desa Aek KorsikAsahan dmanfaatkan tanamantanaman palawija Saja menunggu surat hakmilik dari Gubernur Propinsi Smatera Utara, kemudian tahun 1960ditanami kelapa sawit dan berhasil panen tahun 1968 sampai dengantahun 1970 saja, kemudian keluar SK Gbernur

klaimkepemilikan tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat XXVI beralasanhukum untuk ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat XXVII Nurhamdanmendalilkan bahwa Penggugat XXVII bernama NUR HAMDAN memiliki tanahkosong sejak tahun 1950 luas 13 hektar terletak di Desa Aek Korsik Asahandmanfaatkan tanamantanaman palawija saja menunggu surat hak milik dariGubernur Propinsi Smatera Utara, kKemudian tahun 1960 ditanami kelapa sawitdan berhasil panen tahun 1968 sampai dengan tahun 1970 saja, kemudiankeluar SK Gbernur

Zainal Ibrahim).Bahwa proposal pencairan dana tersebut diajukan olehpimpinan kegiatan (Zainal brahim) selaku Kepala BiroSospora kepada Asisten III, kemudian diteruskan kepadaSaksi Selaku Sekda Propinsi Sumatera Barat.Bahwa menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 49Ayat (5) menerangkan Setiap pengeluaran kas harusdidukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hakyang diperoleh pihak yang menagih.Bahwa berdasarkan SK Gbernur Sumatera Barat Nomor954/55/TU/Q 04 tanggal 24 Maret 2004 menyebutkan

Dana operasioal tersebut oleh tm pengelola dipergunaanuntuk monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dan honor tim pengelola ;Bahwa kegiatan tersebut dilaporkan kepada Bupati yang tembusannyadisampakan kepada Gbernur sedangkan Saksi hanya menerima laoranlisan dari tim pengelola;Bahwa yang melaporkan kegiatan tersebut kepada Bupati adalah KealaBidang SDA TTG, bisa Lalu Hermawan atau Drs H Budiman;Bahwa yang dilaporkan kepada Bupati bukan penggunaan anggaran yangRp.2.000.000.000, dari APBD Tk.!

Dana operasioal tersebutoleh tm pengelola dipergunaan untuk monitoring, evaluasi dan laporankegiatan dan honor tim pengelola ;Bahwa kegiatan tersebut dilaporkan kepada Bupati yang tembusannyadisampakan kepada Gbernur sedangkan Saksi hanya menerima laoranlisan dari tim pengelola;Bahwa yang melaporkan kegiatan tersebut kepada Bupati adalah KealaBidang SDA TTG, bisa Abdurahmanatau Drs H Budiman;Bahwa yang dilaporkan kepada Bupati bukan penggunaan anggaranyang Rp.2.000.000.000, dari APBD Tk.I melainkan

Gbernur Bengkulu;Bahwa setahu saksi dasar saksi menjadi ikut Tim PembinaManajemen RSUD M. Yunus Bengkulu adalah berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Bengkulu Nomor : F. 148. XXXVIII tahun2009, tanggal O02Juni 2009 dan Keptusan Gubernur BengkuluNomor: Z. 17. XXXVIII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011;Bahwa SK F. 148. XXXVIII tahun 2009 tersebut di tanda tanganiGubernur Bengkulu H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN, sedangkanSK. Gubernur Bengkulu Nomor: Z.17.