Bahwa permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon kabur, tidakjelas dan/atau gelap (onduidelijk), posita atau fundamentum petenditidakmenjelaskan tentang dasar hukum (rechts grond)serta peristiwa apa yangmendasari permohonan Pemohon diajukan, bahkan di dalamnya tidakdijelaskan pula atas dasar fakta (fetelijike grond) apa sehingga permohonanini diajukan di muka sidang;2.

Bahwa dasar hukum (rechts grond) maupun dasar fakta (fetelijke grond)dalamposita Pemohon tidak menyebutkan alasanalasan hendak berceraisebagaimana digariskan menurut hukum Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun1974 tentang Perkawinan Jo.

Bahwa Permohonan Cerai Talak yang tidak jelas dasar hukum (rechtsgrond) maupun dasar fakta (fetelijike grond) sebagaimana tersebut di atasakan merugikan dan membingungkan pihak lawan serta dapat pulamenyebabkan Majelis Hakim keliru dalam mengambil kesimpulan sehinggaberpengaruh terhadap isi amar putusan, karenanya telah nyata bahwapermohonan a quo cacat formil;6.

) dan dasar fakta (fetelijke grond),padahal mestinya permohonan itu harus tegas (duidelijk) dan serius, positagugat Pemohon tidak menyebutkan alasanalasan hendak berceraiHIm. 22 dari 51 him.

) serta peristiwa apa yang mendasari permohonanPemohon diajukan, bahkan di dalamnya tidak dijelaskan pula atas dasarfakta (feteliike grond) apa sehingga permohonan ini diajukan di mukasidang; Dasar hukum (rechts grond) maupun dasar fakta (fetelijkke grond) dalamposita Pemohon tidak menyebutkan alasanalasan hendak berceraisebagaimana digariskan menurut hukum Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun1974 tentang Perkawinan Jo.

diakui mereka.Bahwa terkait dengan aspek formil gugatan, Para Tergugat dan Turut Tergugat Imenolak secara tegas dengan mengajukan tangkisan/eksepsi terkait dengan aspekformil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan hukum sebagai berikut :aEksepsi Atas Dasar Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan / atau GugatanPenggugat Kabur (Expectio Obscuur Liber ).Bahwa ada tiga (3) hal yang menjadi dasar hukum diajukannya eksepsi atas alasangugatan Penggugat Tidak Jelas dan / atau kabur, yaitu :Dasar hukum (rechts grond

) dalil gugatan Penggugat Tidak Jelas.Bahwa dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidakdapat/ tidak mampu mengkonstatir dasar hukum (rechts grond) dengan fakta/kejadian (feitelijke grond) yang mendasari gugatan Penggugat tersebut.Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan sebagai Pemilik SAH atastanah sengketa (vide : posita angka I gugatan Penggugat), akan tetapi Penggugattidak mampu menjelaskan fakta kejadian (feitelijke grond) dan dasar hukum(rechts grond) yang

Bahwa ada tiga (3) hal yang menjadi dasar hukum diajukannya eksepsi atasalasan gugatan Penggugat Tidak Jelas dan/ atau kabur, yaitu :Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor : 25/ Pdt.G/ 2015/ PN Kdl36=> Dasar hukum (rechts grond) dalil gugatan Penggugat Tidak Jelas ;Bahwa dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugattidak dapat/ tidak mampu mengkonstatir dasar hukum (rechts grond) denganfakta/kejadian (feitelijke grond) yang mendasari gugatan Penggugat tersebut ;= Bahwa Obyek Sengketa

Penggugat.c Eksepsi Diskualifikasi (gemis aanh nighei= Bahwa Tergugat II dan II menolak dengan tegas karena yang bertindaksebagai Penggugat adalah orang atau pihak yang tidak memiliki kapasitassebagai Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat danTurut Tergugat I Konvensi seperti dimaksud di atas, dipertimbangkan sebagai berikut :a Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan/ atau Gugatan Penggugat Kabur(Expectio Obscuur Liber ) yang disebabkan oleh :1 Dasar hukum (rechts grond

Tergugat I sebagaimana uraian Posita gugatan37angka 4 sampai dengan angka 10 akan tetapi Penggugat belum memperoleh haknyasebagai pembeli ;Menimbang, bahwa dengan adanya dalil gugatan Penggugat sebagaimanatersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam posita Penggugat telah memuatperistiwa hukum (rechtfeiten) yang menjadi dasar gugatannya tersebut sertauraiansingkat perihal hukumnya yaitu dalam kaitan dengan terjadinya hubungan hukumtersebut, dengan demikian eksepsi tentang Dasar hukum (rechts grond

jelas,maka gugatan tidak dapat diterima. dan berdasarkan YunsprudensiPutusan Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober1976menyatakan bahwa : Gugatan yang tidak sempurna menurutketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, maka harusdinyatakan tidak dapat diterima;Hakim adalah menjadi kabur;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding agargugatan Penggugat tidak Obscuur Libel (kabur) supaya berpedomankepada adanya unsur Fundamentum Petendi yaitu Dasar Hukum(Rechtelijke Grond

) penjelasan mengenai hubungan hukum antaraPenggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan dan antaraPenggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyeksengketa dan Dasar Fakta (Feitelijke Grond ) penjelasan mengenai faktaatau peristiwa yang berkaitan langsung atau disekitar hubungan hukumyang terjadi antara penggugat dengan materi atau obyek perkara maupundengan pihak tergugat atau penjelasan fakta fakta yang langsungberkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum, dengan kata

perbuatan Para Tergugat danjuga Tergugat Il telah melakukan Kolaborasi/Konspirasi melakukanPerbuatan Melawan Hukum yang menjadi dasar gugatan penggugat,Tuntutan dari Gugatan Penggugat pada poin 3, 4 dan 5 secara terang danjelas menuntut Para Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum;Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat gugatanPenggugat tidak jelas, yang tidak memuat penjelasan dan penegasanDasar Hukum (Rectelijke Grond

) yang menjadi dasar hubungan hukumserta Dasar Fakta atau peristiwa ( Feitelijke Grond ) yang terjadi disekitarhubungan hukum dimaksud, sehingga apa yang didalilkan penggugattidak jelas mengakibatkan Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas(Obscuur Libel), oleh karena itu Eksepsi terhadap Eksepsi Obscuur LibelHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor 103/PDT/2020/PT PDG(obyek gugatan Kabur) dapat dikabulkan dan menyatakan gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa bertolak dari seluruh

didukung posita, petitum dan alat buktitentang tuntutannya ;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Pengadilan TinggiAgama tidak sependapat karena tuntutan Termohon tersebut seharusnya dimasukkansebagai gugat Rekonpensi. sehingga dalam perkara ini hakim tingkat pertama telahsalah menerapkan hukum acara perdata ;Menimbang, bahwa ternyata tuntutan atas hakhak tersebut diatas tidakdidasarkan atas dalildalil yang jelas yang sekaligus memuat penjelasan dan penegasandasar hukum tuntutan (rechtelijke grond

) yang menjadi dasar hubungan hukum, sertadasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi disekitar hubungan hukumdimaksud, oleh karena itu, tuntutan yang demikian harus dianggap sebagai tuntutanyang tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasHakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama sepanjangmengenai cerai talak ( dalam konpensi ) namun tidak sependapat terhadappertimbangan

Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskandasar fakta (Fatelijke Grond). Dalil gugatan sepeti itu tidak memenuhisyarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dantidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusie):12. Selain dasar hukum yang disebutkan oleh M. Yahya Harahap, S.H.

,tersebut, disebut juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 250K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1145 K/Pdt/1984 yangmenyatakan bahwa gugatan harus mempunyai dasar (Fatelijke Grond).Dihubungkan dengan dasardasar hukum sebagaimana telah disebutkan,dengan demikian terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugattelah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libe/) karena halhal sebagai berikut:Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1133 K/Pdt/2016a.

Tidak dijelaskan dasar fakta beberapa harganormal nilai sebenarnya (Fatelijke Grond);b. Posita Nomor 19 terkait harga limit yang dibuat oleh Tergugat adalah harga limit yang sangat rendah dan tidak sesuai denganketentuan standar, yang sudah jelas akan merugikan Penggugat sertapatut diduga Para Tergugat mencari kKeuntungan atas lelang tersebut.Tidak dijelaskan dasar fakta kerugian yang dialami Penggugat(Fatelijkke Grond & Rechtsgrona),c.

Tidak menjelaskan dasar fakta kerugian yang bagaimana danberapa yang dialami oleh Penggugat serta dasar hukum dariPerbuatan Melawan Hukum (Fatelijke Grond & Rechtsgrona),Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat kecualiterhadap halhal yang diakui secara tegas kebenarannya;2.

tertanggal 4 November 2013, dengan Nomor 25/PDTG/2013/ PN.Tte;Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidakmenguraikan hubungan hukum antara Para Tergugat dengan gambarBaliho yang menjadi objek sengketa;Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak terungkap dengan jelas siapapelaku, pembuat dan pemasang Baliho sehingga terlihat sangat jelaskuasa Penggugat membuat Gugatan menjadi sangat kabur;Bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan ParaTergugat karena antara dasar hukum (rechts grond

) dan fakta hukum(feiteliike grond) tidak jelas yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formil, sehingga dikategorikan sebagai gugatan kaburkarena tidak memenuhi dasar gugatan (feitelijke grond)Yurisprudensi: Putusan MARI Nomor 1145K/PDT/1984, tanggal 21September 1985, Nomor 250 K/PDT/1984., Tanggal 16 Januari 1986,vide Nomor 663 K/SP/1973 Tanggal 6 Agustus 1973);Bahwa Gugatan Penggugat adalah error in persona alias salah orangyang digugat, Penggugat seharusnya menggugat terhadap

2009 maka perkara ini merupakan kompetensi relatifdan Absolut Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatanPenggugat serta menganalisa buktibukti yang diajukan di persidangan, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan halhal sebagaimana terurai dibawahini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dasar hukum gugatanatau posita atau fundamentum petendi adalah adalah dasar hukum danperistiwa yang mendasari gugatan, sehingga posita harus memiliki rechts grond

(dasar hukum) dan fetelijke grond (dasar peristiwa) yang jelas dan tergambarhubungan hukum (rechts betrekking) antara satu dan lainnya berikut puladengan petitum, semua harus terperinci dan jelas dan saling berkaitan;Menimbang, bahwa dalam posita angka 4 dan 5 surat gugatan,Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukanperjanjian kredit dengan Turut Tergugat sejumlah Rp. 70.000.000,pembaharuan hutang sejumlah Rp. 60.000.000,, Penggugat menyebutkanjangka waktu pinjaman, akan tetapi

Penggugat tidak menyebutkan bagaimanasistem kredit apakah anuitas., fix atau flat, berapa cicilannya, berapa bungakredit dan berapa total bunga dan pokok hutang yang harus dibayar, dandipersidangan tidak dapat dijelaskan atau dikuatkan dengan bukti, baik buktitertulis terutama bukti Akta Kreditnya, maupun bukti saksisaksi, sehinggaMajelis Hakim tidak dapat menemukan dasar peristiwa (fetelijkke grond) dalamposita int ;Menimbang, bahwa dalam posita angka 6, Penggugat menyebutkanPenggugat dan Tergugat

membayar cicilan secara bersamasama dariangsuran ke1 hingga ke12, kemudian dari angsuran ke13 hingga pelunasandibayar oleh Penggugat sendiri, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkanberapa jumlah uang yang dibayarkan oleh Penggugat bersamasama Tergugat,dan berapa jumlah uang yang dibayarkan Penggugat sendiri, sehingga MajelisHakim berpendapat dasar peristiwa (fetelijike grond) dalam posita ini tidak jelas;Menimbang, bahwa terhadap bukti P55 dan P.11 yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim berpendapat

menjaminkan objeksengketa pada tahun 2012 sedangkan sertifikanya sendiri baru terbit padatahun 2016, dan bagaimana mungkin Akta Pemberian Hak Tanggungan dibuatpada tahun 2017 sedangkan akad kreditnya sendiri dibuat pada tahun 2012;Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai adakerancuan terhadap dalildalil yang diajukan Penggugat, dan dipersidangantidak ada bukti terutama Akta Kredit dan atau APHT yang dapat menunjukansecara terang benderang mengenai dasar peristiwa (fetelijke grond

Bahwa, surat gugatan harus memuat penjelasan mengenai dasarhukum (rechtelike grond) yang menjadi dasar hubungan hukum sertadasar fakta atau peristiwa (feitelijike grond) yang terjadi disekitarhubungan hukum tersebut;b. Bahwa, gugatan Penggugat mengenai wanprestasi namun dalamkeseluruhan posita gugatan Penggugat tidak dijelaskan mengenalwanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Prestasi mana yang tidaklakukan oleh Tergugat;c.

;Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi dari Tergugat yang menyatakanbahwa gugatan diajukan tidak jelas (obscuur libell) dijelaskan bahwa menuruttergugat surat gugatan harus memuat penjelasan mengenai dasar hukum(rechtelike grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atauperistiwa (feitelijke grond) yang terjadi disekitar hubungan hukum tersebut,ynag mana pada gugatan Penggugat mengenai wanprestasi namun dalamkeseluruhan posita gugatan Penggugat tidak dijelaskan mengenai wanprestas!

Yahya Harahap, SH, Hukum AcaraPerdata, penerbit Sinar Grafika, hl. 66);Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada point kedua yangmenyatakan bahwa bahwa gugatan diajukan tidak jelas (obscuur libell)dijelaskan bahwa menurut tergugat surat gugatan harus memuat penjelasanmengenai dasar hukum (rechtelike grond) yang menjadi dasar hubunganhukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi disekitarhubungan hukum tersebut, yang mana pada gugatan Penggugat mengenalwanprestasi namun

Tidak memuat alasan yang dipersyaratkan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 112 RvPelawan hanya menyebutkan bahwa Perihal Gugatan ini adalahGugatan Perbuatan Melawan Hukum akan Pelawan, senyatanya tidaksatupun menjelaskan dalil Pelawan yang memuat penjelasan dasarhukum (rechts grond) ataupun dasar peristiwa (fetelijke grond), yangmendasari kualitas dari sebuah gugatan Perbuatan Melawan hukumsama sekali tidak dijelaskan peraturan / hukum mana / apa yangdilanggar oleh para Terlawan kususnya Terlawan lll;Berdasarkan

Nomor 2823 K/Pdt/2017 jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum(rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasarfakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi disekitar hubunganhukum dimaksud.iv Memperhatikan posita posita gugatan Pelawanterbukti Pelawan hanya mendalilkan sangkalan sangkalannya atasproses Eksekusi Hak Tanggungan, namun tidak disertai alasan alasanatau kesimpulan yang jelas dan tertentu, sebagaimana yang dijelaskandan dipersyaratkan dalam doktrin

Surat tersebut Pemohon juga telahmengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagaimana diaturdalam Pasal 145 dan 146 HIR serta kesemuanya telah disumpah menurut agamanyamasingmasing, sehingga berdasarkan Pasal 147 HIR keterangan saksi tersebutsecara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonanPemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah memenuhi 2 (dua) unsuryaitu memiliki dasar hukum (rechtelijkke grond

) dan sesuai fakta (feitelijke grond),sehingga Hakim terlebin dulu menilai apakah permohonan Pemohon adalahberdasarkan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotokopi Kutipan Akta NikahNomor 161/85/III/2001 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikahantara Abtori dengan Koinah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanMundu Kabupaten Cirebon tanggal 25 Maret 2001 dan bukti surat Kutipan AktaKelahiran dengan Nomor 22508/TP/Ist/2013 atas nama Taryudi yang diterbitkan olehKantor

dimana perubahan tahun lahirtersebut telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohonmemiliki kKedudukan hukum yang benar dalam mengajukan permohonan ini danPengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkarapermohonan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon, Hakim akanmempertimbangkan fakta (feitelijike grond

Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara; Penggugat dengan materi dan atau objek yang di sengketakan.Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Perkara Gugatan Nomor 55/Padt.G/2017/PN Srp Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atauobjek sengketa.Penggugat dalam gugatannya pada posita, tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanpenggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat

Dasar Fakta (Feiteliike Grond)Memuat penjelasan pernyataan mengenai : Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitarhubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atauobjek perkara maupun dengan pihak Tergugat. Penjelasan faktafakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukumatau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.(M.

Jika Penggugatmendalilkan tentang terjadinya perbuatan melawan hukum dalam penyitaanobjek tanah a quo, maka prosedural penyelesaian perkaranya lebih kepadakompetensi pidana dari pada perdata, sehingga Penggugat telah salah forumuntuk itu.Posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum(rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasarhukum jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond), dalil gugatan sepertiitu tidak memenuhi syarat formil gugatan

Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara; Penggugat dengan materi dan atau objek yang di sengketakan.

Pengadilan Negeri Kaliandaberwenang untuk mengadili perkara permohonan ini karena domisili hukumPemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkankedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonanini diajukan untuk kepentingan pemohon (naturlijkke persoon) atas dokumencatatan sipil milik Pemohon;Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim akan menilai terlebihdahulu apakah permohonan ini memiliki dasar hukum (rechtelijkke grond

) danselanjutnya mengkaitkan dengan fakta hukum (feitelijke grond);Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini dasar hukumnya(rechtelijke grond) diatur dalam pasal Pasal 4 dan Pasal 15 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen DataPenduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebutPermendagri Nomor 74 Tahun 2015 mengatur bahwa perubahan elemen datadilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sertapasal 93 ayat 1 dan 2 point

dari para pihak dan demi tuntasnya perkara ini sebelumdipertimbangkan mengenai materi pokok perkara yang harus dibuktikankebenarannya oleh para pihak yang mendalihkan secara masingmasing ( Pasal163 HIR), maka oleh Majelis dengan mengacu pada pasal 8 R.V. akanlah terlebihdahulu dipertimbangkan tentang adanya formalitas suatu gugatan dari Penggugatsehingga tidak terdapat kegelapan didalamnya; Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis adanya dasar fakta (FeitelijkeGronad) dan dasar hukum (Rechtelijke Grond

) dari suatu peristiwa padafundamentum petendi tidaklah dapat secara serta merta mengadoptir pada suatu11peristiwa dalam fundamentum petendi dari gugatan selainnya pula karena padaprinsipnya secara fakta setiap gugatan itu adalah berdiri sendiri ;Menimbang, bahwa terungkap fakta menurut Majelis gugatan dariPenggugat tersebut adalah merupakan kumulasi kesimpulannya sendiri yangdiakumulasikan dengan fakta baru, in concreto terdapatlah perbenturan antaradasar fakta (Feiteliike Grond) dengan dasar hukum

(Rechtelijke Grond) didalamnyayang implikasinya menjadi terdapat kekaburan peristiwa karena ada kegelapanfakta dalam fundamentum petendi tersebut sehingga secara formil adaKEC@ACAIEN jessesesseresecesmseneeeeemerane tee cemearasre tone aeRE EERE EES ELEMenimbang bahwa oleh karena telah dinyatakan terdapat cacat formildalam gugatan Penggugat maka secara mutatis mutandis haruslah terhadapgugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvakelijke Verklaard);Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya

Bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidakdijelaskan dasar fakta (fetelijke grond).

DASAR HUKUM (RECHTS GROND)MAUPUN DASAR FAKTA (FEITELIJKE GROND)Majelis Hakim Yang Terhormat,Dalil Penggugat pada angka 4 halaman 2 sampai dengan angka 5 halaman 11Gugatan Penggugat pada intinya menyatakan bahwa atas keseluruhan tagihan(Invoice) yang Penggugat dalilkan, Tergugat telah melakukan pembayaran.Adapun dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat tolak berdasarkan dasaralasan dan faktafakta sebagai berikut:1.

) maupun dasar fakta(Feitelijke Grond), yang oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakimyang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk menolak GugatanPenggugat.ll.

Gugatan Penggugat Bersifat Kabur (Obscuur Libel) Karena Penggugat TidakMemiliki Dasar Hukum (Rechts Grond) Ataupun Legal Standing Yang JelasDalam Mengajukan Gugatan.Perlu Turut Tergugat kKemukakan bahwa gugatan Penggugat yang diajukandalam perkara a quo bersifat kabur (obscuur libel) karena Penggugat tidakmemiliki dasar hukum (rechts grond) ataupun legal standing yang jelasdalam mengajukan gugatan, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:1.

Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil GugatanBahwa yang dimaksud dengan tidak jelasnya Dasar Hukum DalilGugatan adalah Posita atau Fundamentum petendi tidak jelas dasarhukunya (rechts grond) dan Kejadian atau Peristiwa yang mendasariGugatan.

Atau dapat juga Dasar Hukum Jelas akan tetapi tidakdijelaskan Dasar Fakta (fetelijke grond), dalam hal ini GugatanPenggugat tidak menjelaskan Dasar Fakta dari Dalil yangdikemukakan Penggugat dimana Penggugat tidak menjelaskan asalmuasal memperoleh Hak atas harta bersama (gono gini) yangmenjadi objek sengketa, Penggugat hanya menyatakan bahwahartabersama dimaksud diperoleh secara selama masa perkawinan tanpamenjelaskan bagaimana harta bersama tersebut di peroleh, sejakkapan diperolehnya, dan bagaimana

Gugatan yang demikian dikatagorikan sebagaiGugatan Kabur karena dianggap tidak memenuhi Dasar Fakta(feteliike grond) yang artinya juga tidak memenuhi syarat formil,Vide Putusan MA 250 K/Pdt/1984 Jo Putusan MA No. 1145K/Pdt/1984.b.

Gugatan tidak jelas dasar hukumnya (rechts grond) dan kejadian atauPeristiwa yang mendasari gugatan atau dapat juga dasar Hukum jelasakan tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond), Penggugat tidakmenjelaskan asal muasal memperoleh Hak atas harta bersama (gono gini)yang menjadi objek sengketa, Penggugat hanya menyatakan bahwa hartabersama dimaksud diperoleh secara selama masa perkawinan tanpamenjelaskan bagaimana harta bersama tersebut di peroleh, sejak kapandiperolehnya, dan bagaimana

Tergugat mendalilkan, gugatan tidak jelasdasar hukumnya (rechts grond) dan kejadian atau Peristiwa yang mendasarigugatan atau dapat juga dasar Hukum jelas akan tetapi tidak dijelaskan dasarfakta (fetelijke grond), Penggugat tidak menjelaskan asal muasal memperolehHak atas harta bersama (gono gini) yang menjadi objek sengketa, Penggugathanya menyatakan bahwaharta bersama dimaksud diperoleh secara selamamasa perkawinan tanpa menjelaskan bagaimana harta bersama tersebut diperoleh, sejak kapan diperolehnya

Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untukmengadili perkara permohonan ini karena domisili hukum Pemohon beradadalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkankedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonanini diajukan untuk kepentingan pemohon (naturlijke persoon) atas dokumencatatan sipil milik Pemohon;Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim akan menilai terlebihdahulu apakah permohonan ini memiliki dasar hukum (rechtelijkke grond

) danselanjutnya mengkaitkan dengan fakta hukum (feitelijke grond);Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini dasar hukumnya(rechtelijke grond) diatur dalam pasal Pasal 4 dan Pasal 15 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen DataPenduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebutPermendagri Nomor 74 Tahun 2015 mengatur bahwa perubahan elemen datadilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sertapasal 93 ayat 1 dan 2 point

Bahwa tanah sengketa menjadi tanah GG(government grond) pada tahun 1984, sejak Minullem menjadi camat di Kruak;Menimbang, bahwa saksi Lalu Muhammad Nasir juga menerangkanbahwa Masirun dengan Basirun adalah orang yang sama;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pertukaran tanah sengketa antaraAmaq Kalsum dengan Masirun Alias Basirun pada tahun 1986;Menimbang, bahwa oleh karena telah terkjadi pertukaran tanah sengketaantara Masirun

karena bukti T3 dan T4 tersebut bersesuaiandengan keterangan saksi Maleh Alias Amaq Andi yang ikut menandatanganibukti T3 dan bukti T4 tersebut maka bukti T3 dan bukti T4 tersebut memilikikekuatan pembuktian,sehingga secara otomatis fakta yang diperoleh dari buktiT3 dan T4 yaitu. asal mula tanah sengketa adalah hutan patutdipertimbangkan;Menimbang................. 52Menimbang, bahwa di persidangan saksi Lalu Muhammad Nasirmenerangkan bahwa sejak tahun 1984 tanah sengketa adalah tanah GG(government grond

/tanah negara), hal tersebut didukung oleh keterangan saksidari Para Tergugat yang bernama Usman Alias Bapak Sriwulan yang pernahmenempati tanah sengketa bersama istrinya yang bernama Inaq Siah yangmenerangkan bahwa saksi Usman Alias Bapak Sriwulan menempati tanahsengketa bersama istrinya Inaq Siah karena tanah sengketa adalah tanahumum atau tanah GG (government grond/tanah negara);Menimbang, bahwa keterangan Usman Alias Bapak Sriwulanbersesuaian dengan keterangan saksi Amaq Saleh yang menerangkan

bahwatanah sengketa adalah tanah umum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakimtersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah sengketa adalahtanah GG (goverment grond/tanah negara);Menimbang, bahwa apakah Masirun Alias Basirun atau Penggugat telahmemiliki hak terhadap tanah sengketa yang merupakan tanah GG akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 519 KUH Perdata dan Pasal 520KUH Perdata setiap bidang tanah selalu ada yang memiliki.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)4.1.Posita Gugatan (fundamentum petendi), tidak jelas dasarhukumnya dan juga tidak jelas dasar faktanya.Bahwa dalildalil gugatan Penggugat yang menjadi posita ataufundamentum petendi tidak terang isinya atau formulasi gugatantidak jelas dan tegas (duidelijk), karena selain tidak memuatdasar hukum (rechtelijk grond) bahwa ternyata kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan merupakan kesimpulankesimpulan subjektif sepihak yang cenderung bermakna bias tanpamenunjuk

suatu kejadian atau peristiwa yang tegas sehingga dapatdikategorikan tidak mempunyai dasar fakta ( feitelijk grond).Dikatakan tidak memuat dasar hukum (recttelijk grond), yaitu selain tidak jelas objek sengketanya apakah perbuatan melawanhukum ?

Dikatakan tidak memuat dasar fakta (feiteliike grond),mengingat kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanmerupakan kesimpulankesimpulan = subjektif sepihak dariPenggugat tanpa menunjuk suatu kejadian atau peristiwa yangtegas, sehingga dasar fakta dalam gugatan ini tidak jelas (obscuurlibel).

) maupun dalambentuk penguraian dasar fakta (feitelijke grond) maupunhubungan satu dengan lainnya, bahwa petitum ini samasekali tidak tergambar dalam uraian gugatan Penggugat,sehingga sesuatu yang tidak dikemukakan dalam daligugatan, tidaklah dapat diminta dalam petitum.Artinya bahwa antara posita dengan petitum gugatanPenggugat tidak sejalan (tidak sinkron), dimana hanyayang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalampetitum, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalilgugatan tidak dapat diminta

MA berpendapat, oleh karena petitumgugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima.Dari alasanalasan tersebut di atas, dengan dibuktikannya bahwa positagugatan (fundamentum petendi) tidak mempunyai dasar hukum (rechtgrond) dan tidak dibangun atas kategori peristiwa hukum (feiteleijke grond)dan juga adanya petitum yang rinci serta tidak memuat apa yang dimintakanbahkan adanya petitum yang tidak diuraikan dalam posita, maka tidak dapatdisangkal bahwa gugatan dari Penggugat adalah

Oleh karenanya, jelas terlihat bahwa dalil PENGGUGATdalam Poin 3 (vide Halaman 3) Surat Gugatan adalah didasarkan padalandasan fakta (feitelijkke grond) yang mengadaada.

Oleh karenanya, jelas terlihnat bahwa dalil PENGGUGATdalam Poin 13 (vide Halaman 6) Surat Gugatan adalah didasarkan padalandasan fakta (feitelijke grond) yang tidak benar dan sangat mengadaada.

Oleh karenanya, jelas terlihat bahwa dalil PENGGUGAT dalam Poin17 dan Poin 18 (vide Halaman 8) Surat Gugatan adalah didasarkan padalandasan fakta (feitelijke grond) yang tidak benar.

Oleh karenanya,jelas terlinat bahwa dalil PENGGUGAT dalam Poin 23 (vide Halaman 10)Surat Gugatan adalah didasarkan pada landasan fakta (feitelijkke grond)yang sangat mengadaada.

Oleh karenanya, jelas terlihat bahwa dalilPENGGUGAT dalam Poin 24 (vide Halaman 10) Surat Gugatan adalahdidasarkan pada landasan fakta (feitelijkke grond) yang sangat mengadaada.

DALAM EKSEPSI.1.Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel).Bahwa gugatan Penggugat pada posita atau fundamentum petendi tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) dengan jelas dan tegas, yangmendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidakmemenuhi syarat formil.Bahwa Penggugat tidak bisa menjelaskan/menyebutkan dasar hukum(rechts grond) dengan jelas dan tegas mengenai obyek sengketa/gugatandalam gugatannya, karena Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 danangka 5 halaman

Pada dalil huruf a, Penggugat telah menguraikan tugas dan kewajibanTergugat sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusari, tetapiPenggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan tegas dasar hukumnya(rechts grond) yang mendasarinya, misalnya Pasal berapa dan peraturanapa? Apakah benar tugas dan kewajiban Tergugat sebagai SekretarisPanitia Pemilinan Kepala Desa Bulusari adalah sebagaimana diuraikan olehPenggugat sebagaimana tersebut di atas.b.

Pada dalil huruf b, Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telahmenyalahgunakan tugas dan kewajiban sebagai Sekretaris PanitiaPemilihan Kepala Desa Bulusari, tetapi Penggugat tidak menjelaskandengan jelas dan tegas dasar hukumnya (rechts grond) yang mendasarinya,misalnya Pasal berapa dan peraturan apa? Apakah benar Tergugat telahmenyalahgunakan tugas dan kewajiban sebagai Sekretaris PanitiaPemilihan Kepala Desa Bulusari sebagaimana diuraikan oleh Penggugatsebagaimana tersebut di atas.c.

Pada dalil huruf c, Penggugat telah mendalilkan bahwa Perbuatan Tergugatmelarang kendaraan kubu Penggugat memasuki lokasi adalah perbuatansewenangwenang dan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawanhukum, kolusi dan nepotisme, tetapi Penggugat tidak menjelaskan denganjelas dan tegas dasar hukumnya (rechts grond) yang mendasarinya,misalnya Pasal berapa dan peraturan apa?

Apakah benar PerbuatanTergugat adalah perbuatan sewenangwenang dan tanpa hak danmerupakan perbuatan melawan hukum, kolusi dan nepotisme.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya gugatanPenggugat pada posita atau fundamentum petendi dengan jelas dan tegasmenyebutkan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatan, yaitumelanggar Pasal berapa dan peraturan apa?.