Ditemukan 131 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : h.a.m h.abd h.f.sh hans haas h.a.t h.o.s h.a.k h.a.r h.m.s h.r.s h.p.s
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Putus : 18-12-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 18/Pdt.G/2009/PN.Pwk.
Tanggal 18 Desember 2012 — M. TOHA SUGIANTO MELAWAN PT. INDONESIA THAI SUMMIT AUTO Ir. MASURAN Drs. NANAN TARYANA CV. PUTRA KEMUNING NYONYA HAJJAH YOHANI SOMAT MUHAMMAD DALBO
124 — 33
  • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 1.319.000, (satu juta tiga ratus sembilan belas ribuno Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Rabu, tanggal 12Desember 2012 oleh Kami : oleh : H.A.S PUDJOHARSOYO, S.H. MHumsebagai Hakim Ketua, NUR SARI BAKTIANA, SH. MH dan HASTUTI, SH.
    MH H.A.S PUDJOHARSOYO, S.H.HASTUTI, SH. MHPANITERA PENGGANTI,SUHERLANPutusan No. 18/Pdt.G/20012/PN. Pwk hal. 89 dari 90Perincian biaya perkara :1. Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,2. Biaya proses :Rp. 50.000,3. Panggilan : Rp. 1.225.000,4. Redaksi : Rp. 5.000,5. Leges : Rp. 3.000,6. Materai :Rp. 6.000, +Rp. 1.319.000, (satu juta tiga ratus sembilanbelas ribu rupiah)Putusan No. 18/Pdt.G/20012/PN. Pwk hal. 90 dari 90
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Pencurian
Register : 08-11-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 12-02-2014
Putusan PN BATAM Nomor 588/Pid.B/2013/PN.Btm
Tanggal 15 Januari 2014 — DEDI DASRI BIN DASMIR ; DKK
28 — 16
  • (lima ribu rupiah)Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis,tanggal 09 Januari 2014 oleh kami H.A.S. PUDJOHARSOYO,SH.,MHum SelakuHakim Ketua, BUDIMAN SITORUS,SH. dan ARIEF H. NUGRAHA,SH., MH masingmasing selaku HakimHakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 oleh Majelis Hakimtersebut, dengan dibantu oleh SAMIEM Panitera Pengganti, dihadiri WAHYUSUSANTO,SH.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-02-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Tjs
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMAD S MAE, S.H
Terdakwa:
MUHAMMAD SAMSUL ANWAR Bin SYAMSUDIN
53 — 19
  • H.A.S.
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 02-12-2008 — Upload : 12-02-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 336/Pid.B/2008/PN Kbm
Tanggal 2 Desember 2008 — Saut Sidabutar, BSc bin F.Sidabutar
65 — 6
  • H.A.S. PUDJOHARSOYO, SH.MHum.LIS SUSILOWATIL, SH. MH.PANITERA PENGGANTITION SUHARTO, SH.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 05-12-2014 — Putus : 02-02-2015 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 579/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 2 Februari 2015 — H. R. AGUNG LAKSONO, dkk >< ABURIZAL BAKRIE, dkk
179 — 71
  • H.A.S. Natabaya (Anggota); dan 5.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3179 — 1268
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • H.A.S Natabaya, S.H.,LL.M, Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, SH., M.Hum, dan Prof. Dr. Syaiful Bakhri,S.HG., M.H, yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 20April 2016, dan telah mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagaiberikut:1. Dr.Chairul Huda, S.H., M.HYang pertama adalah bagian berkenaan dengan kedudukan normapermufakatan jahat dalam sistem perundangundangan pidana. Dan yang keduaadalah berkenaan dengan makna permufakatan jahat itu sendiri.
    H.A.S Natabaya, S.H., LL.MMembicarakan dan menilai Pasal 15 UndangUndang Tipikor adalahmembicarakan dan menilai politik legislasi yang dilakukan di awal reformasi sesuaiingin cepat dilakukan perubahan, termasuk di dalam pemberantasan korupsi tanpamelihat lebih banyak aspek, teoritis, dan tanopa membandingkannya dengan layakdalam praktik di dalam maupun di luar negeri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Juni 2016 — DERIEF RYS GUMILAR, dkk vs. PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
97 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanya untuk menguatkan pendapathukum tentang berwenangnya Peradilan Umum memeriksa perkara a quo,Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat dalam materi kasasi iniperlu melampirkan Pembahasan Perkembangan Pembangunan HukumNasional tentang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara yangdisusun oleh H.A.S.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Perjudian
Putus : 21-05-2014 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN BATAM Nomor 137/Pid.B/2014/PN.BTM
Tanggal 21 Mei 2014 — ARIFIN Bin M. TAIB
32 — 13
  • H.A.S. PUD JOHARSOYO, SH.MHum.,ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH, PANITERA PENGGANTI SAMIEM
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Tanah
Putus : 02-05-2013 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 71/Pdt.G/2012/PN.PTK
Tanggal 2 Mei 2013 — Ir. H. IBRAHIM KASIM DKK MELAWAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL R.I DKK
66 — 21
  • Bansir Laut ,Kec.Pontianak Tenggara,Kota Pontianak,panjang108 m dan lebar 45 m (luas 4.860 m2) dengan batasbatas sebagaiberikut ;Sebelah utara : dengan tanah jalanPerdana ;sebelah selatan ; dengan tanahUntan ; 222 nnonane ene sebelah timur ;dengan tanah H.A.Kadir H.A.S; sebelahbarat ; dengan tanah Sidik ;Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa antaraPenggugat Ill,dengan tergugat I,tergugat Il, dan tergugat Ill adalahsebidang tanah warisan dari orang tua penggugat Ill yang bernamaAbdul Samad bin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-09-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 24-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 K/TUN/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. H.R. AGUNG LAKSONO DAN ZAINUDDIN AMALI;
1256 — 1521 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Point 5, .. bahwa pendapat yang berbeda di antaraAnggota Majelis Mahkamah yaitu Muladi dan H.A.S. Natabaya denganDjasri Marin dan Andi Matalatta yang dituangkan secara tertulis didalam Putusan Mahkamah Partai bukan merupakan isi amar putusan,melainkan pendapat berbeda yang wajib dibuat secara tertulis olehanggota Majelis Mahkamah Partai yang merupakan bagian tidakterpisahkan dalam Putusan Mahkamah Partal;5.
Pengadilan PN PUWAKARTA Pajak Pajak Bumi dan BangunanPBB
Putus : 04-12-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 212/Pid.B/2012/PN.PWK
Tanggal 4 Desember 2012 — BENNY SETIAWAN
732 — 191
  • Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah);Putusan No. 212/Pid.B/2012/PN.Pwk, hal. 115 dari 116Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan Negeri Purwakarta pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012oleh : H.A.S PUDJOHARSOYO, S.H. MHum sebagai Hakim Ketua, NUR SARIBAKTIANA, SH. MH dan HASTUTI, SH.
    MH H.A.S PUDJOHARSOYO, SH.MHumHASTUTI, SH.MHPanitera Pengganti,IYUS YUSUF, SHPutusan No. 212/Pid.B/2012/PN.Pwk, hal. 116 dari 116
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1360 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 9 Maret 2013 — dr. AGUSTRIA ZAINU SALEH, SpOG (K) bin SULAIMAN AMIN, DKK
138 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • H.A.S. Natabaya, SH.,LLM., yang memberikanketerangannya di persidangan, yang pada pokoknya menjelaskan bahwasuatu institusi yang berdasarkan Undangundang yang berkompetensimenghitung kerugian negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPk),BPKP dan Akuntan Public.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-07-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 07-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 P/HUM/2019
Tanggal 10 Oktober 2019 — PT. DIZAMATRA POWERINDO VS 1. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN;
181 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (H.A.S Natabaya,Sistem Peraturan Perundangundangan Indonesia, Jakarta: SekretariatJendral Mahkamah Konstitusi, 2006);Il.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 06 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 11 Juni 2014 — Drs. WAWAN RUKNIAWANDI, SH.
71 — 20
  • H.A.S. HUDAYA, MM) dalam dokumentersebut dipalsukan dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dapatdilakukan pembayaran.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2955 — 1430
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H.,M.CL., Dewa Gede Palguna, S.H. M.H., Maruarar Siahaan,S.H., masingmasingsebagai Anggota, dibantu oleh Makhfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti dandihadiri oleh Kuasa Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, dan Pihak Terkait Langsung maupun Tidak Langsung;79KETUATTD.Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,S.H.ANGGOTAANGGOTAProf.Dr. H.M. Laica Marzuki,S.H. Prof. H. A. Mukhtie Fadjar,S.H., M.S.TTD.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07 /Pid.Sus./TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 11 Juni 2014 — ENDANG ROCHMAN
67 — 14
  • H.A.S. HUDAYA, MM) dalam dokumentersebut dipalsukan.Bahwa dalam Lampiran Berita Acara PerubahanPekerjaan/Tambah Kurang dirinci seolaholah adaperubahan pekerjaan dan dialihkan untuk pondasibangunan/gedung struktur dua lantai sebagai berikutUntuk Pembangunan SMAN 1 Ngamprah RekapitulasiRincian Perubahan Pekerjaan sebagai berikut : No Uraian Pekerjaan KONTRAK PELAKSANAAN PERUBAHAN PEKERJAANSAHARGA JUMLAH VOL SAT JHARGA JUMLAH PEKERJAAN PEKERJAAN KURANGT SATUAN HARGA SATUAN HARGA TAMBAHVOL (Rp.)
    H.A.S.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 01-11-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — Dr. GANI ABDUL GANI
219 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PLN (Persero) Nomor 138.K/1010/DIR/2002yangdijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertamajuncto Judex Facti Tingkat Banding juncto Judex Juris, TIDAKTERMASUK di dalam pengertiandan hirarki suatu peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 12Tahun 2011 sehingga jika ada pelanggaran terhadap Surat KeputusanDireksi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatanmelawan hukum;Bahwa menurut Prof H.A.S Natabaya yang dikutip saat beliaumemberikan
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 05-12-2018 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Bkn
Tanggal 23 September 2019 — Penggugat:
1.AFRIZAL
2.SUARDI
3.DEWI HERLINA
4.GUNASIRI
5.HALIM PEBRI YANTO
6.TONNY OENG A TIONG
7.LIA ANGGRENI
8.VINY FIPRIYANTI MAGDALENA
9.HARDIANTO
10.LION LIAWANDY
11.ASIM
12.IRWAN AHUAT
13.THJING KIAT
14.YENNI EFFENDY T
15.IRWANSAH
16.JOHANI SURYA
17.WIDYA ANGELINA
18.SUSANTO
19.LAI HO
20.PO GUAT
21.PRAJNA PUTRA
22.IRWAN EFFENDY
23.HAM NASMIRATI
24.MERINA
25.SUMIKO AOYAMA
Tergugat:
1.Ny.YUNITA JUITA
2.Tn.ZUBIR
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru
4.ALVIAN LAISMANA
5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
129 — 73
  • KaryaIndah dan saat ini tanah + 10 Hektar tersebut masuk wilayahPemerintahan Desa Karya Indah;Halaman 51 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2018/PN Bkn14.15.16.17.Bahwa karena tanah TERGUGAT IV ini akan diusahai dan dikuasaioleh TERGUGAT IV maka pada tanggal 23 Oktober 2014TERGUGAT IV mmengajukan Permohonan Eksekusi Pengosonganatas tanah tersebut, maka berdasarkan Penetapan No.64/ PdtEksHT/2014/PN.Pbr tanggal 29 Oktober 2014 yang ditandatangani olehKetua Pengadilan Negeri Pekanbaru H.A.S
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Pbr
Tanggal 5 Januari 2016 — Ir. ZAINUL BAHRI, MM
80 — 180
  • ,MH pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Terdakwa sertaPenasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis tersebut,EDI TERIAL, SH, MH H.A.S, PUDJO HARSOYO, SH..M.Hum Halaman 113 dari 104 Halaman Putusan No. 54/Pid.SusTPK/2015/PN. PbrYANUAR ANADI, SH..MH Panitera Pengganti,DENNI SEMBIRING SH114
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2383 — 1535
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.e Bahwa kata dapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 menimbulkan ketidakpastianhukum, padahal dalam tindak pidana korupsi adanya kerugian negara haruspasti yang dalam hal ini ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;e Bahwa terdapat pergeseran pengertian pertanggungjawaban pejabatdengan adanya UU AP.