• Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Partai Hanura),, DK

  Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPPPartai Hanura), beralamat di Jalan Tanjung KarangNomor 7, Jakarta Pusat;2.

  Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (DPDPartai Hanura) Provinsi Sulawesi Selatan, beralamat diJalan Jipang Raya Blok A1 Nomor 56, Kota Makassar,Provinsi Sulawesi Selatan;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:A.

  Takdir Hasyim, S.E., adalah AnggotaPartai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) yang sah;Menyatakan bahwa Penggugat Andi M. Takdir Hasyim, S.E., adalahAnggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2014 s/d2019 yang sah;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau .....Halaman 2 dari 8 hal. Put.

  Partai HANURA dengan namasebutan Dewan Kehormatan sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;3.

  Bahwa pokok gugatan dalam perkara a quo adalah mengenaiperselisihan partai politik in casu tindakan Para Termohon Kasasimemberhentikan Pemohon Kasasi sebagai Anggota Partai Hanura sertapengenaan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk Pemohon Kasasisebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 20142019,Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 371 K/Pdt.SusParpol/2018perbuatan mana menurut Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawanhukum sehingga tidak sah;2.

• ISLAN HANURA VSKOMISI PEMILIHAN UMUM MUSI BANYUASIN; H. PAHRI AZHARI; BENI HERNEDI

• DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA ) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.

• PARTAI HANURA KOTA PALU
  Tergugat:
  1.KPU KOTA PALU
  2.BAWASLU KOTA PALU

  DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut, dalam sengketaantara:DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KOTA PALU,Berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No. 17 Kota Palu, dalam hal inidiwakili oleh ERFANDY, dalam kedudukannya selaku Ketua DPCPartai Hanura Kota Palu dan JENTO A.L, ST., dalam kedudukannyaselaku Sekretaris

  DPC Partai Hanura Kota Palu, KeduanyaKewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien,No. 17 Kota Palu;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019 telahmemberikan kuasa kepada:1.

• KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR Dahulu KANTOR BADAN PERTANAHAN OGAN KOMERING ILIR
  6.MARIA MAWAHDDAH BINTI MUBAROK HANURA
  7.MUADDAB MIROST BIN MUBAROK HANURA
  8.NAIL FATAHILLAH BIN MUBAROK HANURA
  9.M. FAZAL BIN MUBAROK HANURA

• Menyatakan Surat Keputusan Tergugat I Nomor :SKEP/140/DPP-HANURA/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pemberhentian sdr.NIKOLAUS TANGAYO dari anggota partai HANURA tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 22/DK-DPP HANURA/VII/2016, tidak mempunyai kekuatan hukum ;5.

  Menyatakan Surat Keputusan Tergugat IV Nomor : SKEP/02/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 6 september 2016 tentang pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai HANURA tidak mempunyai kekuatan hukum ;6. Menyatakan surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut Tergugat I tentang Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dari Partai HANURA Nomor : 22/B/DPC-HANURA/HB/IX/2016 tanggal 13 september 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ; 7.

  Menyatakan sah Surat Pernyataan tentang tidak di PAW yang di tanda tangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera barat tertanggal 3 Oktober 2014;8. Menyatakan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Barat periode 2010-2015 yang melakukan Pengusulan Pemecatan dan Pengusulan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum ;9.

  Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA);10. Menghukum kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;12.

  Penggugat:NIKOLAUS TANGAYOTergugat:1.Dewan pimpinan Pusat Parati Hati Nurani Rakyat2.Dewan Kehormatan Paratai Hanura3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Propinsi Maluku Utara4.Dewan Pimpinan Cabang Parati Hanura Kab. Halmahera Barat5.DENY PALAR, SETurut Tergugat:1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat2.kamisi pemilihan umum KPU Kabupaten Halmahera Barat3.Bupati Kabupaten Halmahera Barat4.Gubernur Provinsi Maluku Utara

  telah melanggar Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga(ART) dan Kode Etik Partai HANURA serta pembangkangan terhadap putusan DPPPartai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab.

  Anggaran Dasar Partai HANURA;iil. Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA;iv. Kode Etik Partai HANURA; danPutusan Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Tte Halaman 20 dari 79 Halamanv. Merugikan nama baik Partai HANURA,sehingga mengganggu pelaksanaan Program dan Kebijakan Partaiuntuk pencapaian Visi, Misi Partai HANURA.(3) Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggarAD, ART dan Kode Etik Parat HANURA serta pembangkangan terhadap putusanDPP Partai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab.

  adalahberdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Partai HANURA, yangditindak lanjuti oleh DPP Partai HANURA, DPD dan DPC Partai HANURA;3.

  (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) danKode Etik Partai HANURA serta pembangkangan terhadap putusan DPPPartai Hanura dan DPC Partai Hanura Kab.

  rapat FraksiPartai HANURA Kab.

• ANDI ABDUL KADIR Lawan DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)

• KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP-PARTAI HANURA), DKK

• Fakfak Nomor: A/006/DPC-HANURA/FF/I/2019 tanggal 11 Januari 2019;

dikembalikan kepada Saksi ABDUL ZAINUDIN TANGGI IRIRWANAS;

• 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Nomor: SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
• 1 (satu) lembar asli Lampiran 1 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus

  Dewan Penasehat Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

• 1 (satu) lembar asli Lampiran 2 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Pakar Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
• 1 (satu) lembar asli Lampiran 3 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi

  Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

• 1 (satu) lembar asli Lampiran 4 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

dikembalikan kepada Terdakwa BAGUNA PALISOA;

5.

LA ODE RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Terdakwa adalah Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Fakfak;Bahwa Saksi datang pada saat kampanye hari Minggu, tanggal 13 Januari2019;Bahwa yang orasi pertama kali adalah Saksi Drs. La Abdul Rahim, danTerdakwa juga melakukan orasi, menyampaikan tentang keberhasilan PartaiHANURA di Kabupaten Fakfak;Bahwa pada saat itu, ada ajakan dari Terdakwa untuk memilih salah satucaleg dari Partai HANURA, yaitu Saksi Drs.

Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemiluanggota DPRD Kabupaten/Kota;Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa BAGUNA PALISOAselaku Ketua DPC Partai HANURA Kab. Fakfak yang juga Ketua TimKampanye Partai HANURA Kab.

La Abdul Rahim, selaku salah satu caleg dari Partai HANURA, DPCpartal, partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPC Partai HANURA;Bahwa Terdakwa adalah Ketua DPC Partai HANURA, sekaligus Ketua TimKampanye Partai HANURA, juga masih aktif sebagai Anggota DPRDKabupaten Fakfak;Bahwa Terdakwa juga adalah calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilutahun 2019, dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga);Bahwa pada saat itu, kegiatannya adalah orasi, serta penyampaian visi danmisi partal;Bahwa yang pertama

La Abdul Rahim, selaku salah satu caleg dariPartai HANURA, DPC partai, partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPCPartai HANURA;Menimbang, bahwa pada saat itu, kegiatannya adalah orasi, sertapenyampaian visi dan misi partai;Menimbang, bahwa yang pertama berorasi adalah Saksi Drs. La AbdulRahim.

• Penggugat:
  RAHMAN ABDI
  Tergugat:
  1.NOOR CAHYATI
  2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
  3.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT HANURA KALIMANTAN SELATAN
  4.SITI JAMILAH
  5.JARNIAH
  6.H. TANDERAN BAKERAN

  Sebagai ikatan dan tanggung jawabkepada DPC Partai Hanura Kabupaten Hulu Sungai Selatan.Bahwa surat pernyataan (poin nomor 5) tersebut berlaku, apabilaSaudari Noor Cahyati sudah dilantik menjadi Anggota DPRDKabupaten Hulu Sungai Selatan dari Fraksi Partai HANURA dansudah menerima gaji. Hal tersebut sudah sesuai dengan AD/ARTPartai Hanura pada Bab II (kewajiban dan hak anggota) pada 2kewajiban anggota yang berbunyi :(1).

  Oleh karena itu. kepada PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah memberikankontribusinya kepada DPC Partai Hanura Kab.

  Dengan Nomor SuratKeputusan (SK) No : 024.A/DPDHANURA/KS/VIII/2018 danSurat DPP Partai Hanura No : A/166/DPPHANURA/VIII/2018tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangditerbitkan di Jakarta, 18 Agustus 2018 telah sah dan sesuaiprosedur AD/ART Partai HANURA.(2).

  Sebagai ikatan dan tanggung jawabkepada DPC Partai Hanura Kabupaten Hulu Sungai Selatan.Bahwa Surat pernyataan (poin nomor 5) tersebut berlaku, apabilaSaudari Noor Cahyati sudah dilantik menjadi Anggota DPRDKabupaten Hulu Sungai Selatan dari Fraksi Partai HANURA dansudah menerima gaji. Hal tersebut sudah sesuai dengan AD/ARTPartai Hanura pada Bab II (kewajiban dan hak anggota) pada 2kewajiban anggota yang berbunyi :(1).

  Partai Hanura(PAW anggota DPRD Kab.

• ISLAN HANURA VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN ; H. PAHRI AZHARI ; BENI HERNEDI

  ISLAN HANURA : Warga Negara Indonesia, Pekerjaan WakilBupati Kabupaten Musi Banyuasin Periode2006 2011, Alamat Jalan Merdeka No.50,Kel. Balai Agung Kec. Sekayu, KabupatenMusi Banyuasin,Palembang; Dalam halini keduanya memberi kuasa kepadaRUDY ALFONSO, S.H., MISBAHUDDIN GASMA,S.H., SAMSUL HUDA, S.H., DANIEL TONAPAMASIKU, S.H., BONIFASIUS = GUNUNG,S.H.

  Bahwa PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia yangdicalonkan oleh Partai Golkar, Partai PersatuanPembangunan, Partai Hanura, Partai Gerindra, PartaiBarnas, PKPB, PPRN, PNI Marhaenisme, PPNUI, PartaiPelopor, PSI, PPI, PBB, Partai Merdeka, PMB, PartaiPatriot, Partai Buruh, Partai PDS, PPPJ, PKPI, dan PPDserta telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati danCalon Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun2011 dengan nomor urut Ol berdasarkan

• M ENGADILI:

  1. Menyatakan TerdakwaHANURA HANGGA REKSA Als ANGGA Bin SUHENDARtersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

  
  Terdakwa:
  HANURA HANGGA REKSA als ANGGA bin SUHENDAR

• Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah PartaiHANURA Provinsi Jawa Timur Nomor:SKEP/046/DPD.JTM/HANURA/IV2011 Tentang Perubahan SusunanKepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani RakyatKabupaten Jember Masa Bhakti 20102015, maka masa jabatanPENGGUGAT sebagai ketua DPC Partai HANURA telah berakhir padatahun 2015 dan digantikan oleh TERGUGAT Il berdasarkan SuratKeputusan Musyawarah Cabang Partai HANURA Kabupaten JemberNomor 04/ICEP.MUSCAB IVDPC.JBR/HANURA/VIV2016 = TentangPenetapan

  Berdasarkan hal tersebut maka PENGGUGATtidak mempunyai hak lagi terhadap Sebagian Gedung GNI (GedungNasional Indonesia) yang dipergunakan sebagai Kantor sekertariat DPCPartai HANURA Kabupaten Jember, karena PENGGUGAT bukan lagiKetua DPC Partai HANURA Kabupaten Jember maupun Pengurus DPCPartai HANURA Kabupaten Jember; .

  1 dan PENGGUGAT yang pada saat itu= masihberkedudukan sebagai Ketua Partai Hanura Kabupaten Jember masaperiode 20102015; Bahwa perjanjian ijin meminjamkan tersebut ditandatangani diatasmaterai 6000 dan dibubuhkan stempel berlogo Hanura dan bertuliskanKetua DPC Partai Hanura Cabang Jember oleh PENGGUGAT, dalamperjanjian tersebut PENGGUGAT menyatakan dirinya sebagai KetuaDPC Partai HANURA selaku pihak Pertama yang mewakili PartaiHANURA di Kabupaten Jember sebagai peminjam sebagian Gedung GNIdan TERGUGAT

  Photocopy sesuai aslinya Surat Keputusan DPD Partai Hanura JawaTimur No.SKEP/02/C/DPD.JTM/HANURA/IV2016 Tentang PerpanjanganWaktu Pengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten se Jawa Timur masabhakti 20102015, diberi tanda P3; . Photocopy Gugatan Pembatalan S.K Dewan Pimpinan Daerah PartaiHanura Propinsi Jawa TimurNo.SKEP/0016/C/DPD.JTM/HANURA/VIV/2016 dan PenyelenggaraanUlang Musyawarah Cabang Il (MUSCAB Il) Partai HANURA KabupatenJember Tahun 20152020, diberi tanda P4; .

  Pemberitahuan Serah Terima Kantor Sekretariat DPCPartai Hanura Kabupaten Jember tanggal 3 Agustus 2016, No.011/DPCJBR/HANURA/V1I/2016/2016 kepada Bapak Zainal Laili, SH, MH yangisinya minta untuk dilakukan serah terima jabatan selaku Ketua DPCterpilin kepada Isa Mahdi, ST, MSiperiode 20152020, tembusan kepadaKetua DPD Partai Hanura Jawa Timur dan Kapolsek Kaliwates, diberitanda TI, I6; Photocopy Surat Permohonan Pengamanan Serah Terima KantorSekretariat DPC Hanura Kabupaten Jember tanggal 4 Agustus

• Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) rangkap laporan bantuan keuangan DPC.Partai Hanura Kab.Tanah Datar 2012 tanggal 21 Desember 2012 yang didalamnya ada 2 lembar kwitansi pengeluaran bulan Desember 2012 masing-masing kwitansi no.5 dan no.6 yang ditandatangani oleh An.Hj.NIZRA HELNI, NZ, dimana tandatangan tersebut diduga dipalsukan.- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk no.130404478640002 An.Hj.NIZRA HELNI, NZ- 1 (satu) lembar slip setoran badan amil zakat Kab.Tanah Datar An.Hj.NIZRA HELNI

  Hj.NIZRA HELNI, NZ- 1 (satu) lembar slip setoran PT.Bank Mandiri An Hj.NIZRA HELNI, NZ- 1 (satu) lembar laporan pertanggung jawaban Bantuan keuangan DPC.Partai Hanura Kab.tanah Datar tahun 2011 An.

  Sungayang, Kab.Tanah Datar;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Sekretariat DPC Partai Hanura, Kab.

  Kabupaten TanahDatar memberitahukan permintaan tersebut kepada saksi Ir.Ferry Eriandisebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Tanah Datar dan saksiAdrison,S,Sos sebagai Sekretaris DPC.Partai Hanura Kabupaten Tanah Datar,selanjutnya atas perintah saksi Ir.Ferry Eriandi sebagai Ketua DPC.PartaiHanura Kabupaten Tanah Datar dan saksi Adrison,S,Sos sebagai SekretarisDPC Partai Hanura Kabupaten Tanah Datar, terdakwa membuat laporanpertanggungjawaban bantuan keuangan partai DPC Partai Hanura KabupatenTanah

  Partai Hanura) menelpon saksi dan memberitahukanbahwa Hj. Nizra Helni, NZ (Bendahara Partai Hanura) sedangberada di Kantor DPC Partai Hanura memprotes danmenanyakan kepada Terdakwa tentang pemalsuan tandatangannya yang ada pada kwitansi laporan pertanggung jawabankeuangan Partai Hanura Cabang Tanah Datar;Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengirimkan SMS kepadasaksi dan memberitahukan Hj.

  Partai Hanura Tanah Datar bernama Ir.

  Partai Hanura Kab.

• Hanura dengan mengundang semua Ketua DewanPimpinan Cabang Partai Hanura se Kalimantan Timur di Kantor DPDPartai Hanura Prov.

  Kalimantan Timur telah melahirkan Keputusan yaitu telahdisepakati olen para Ketua DPC Partai Hanura se Prov. Kalimantan Timurbahwa DPD Partai Hanura Prop. Kalimantan Timur dan Para Ketua DPCPartai Hanura se Prop.

  ., denganmengatasnamakan DPP PARTAI HANURA yang mendasarkan padaAkta No. 10 B tanggal 18 Januari 2018 tentang Susunan PengurusDPP Partau HANURA Hasil Munaslub II yang dibuat oleh ZainulAhmadi, SH., MJn, Notaris di Jakarta dan Keputusan Munaslub DPPHalaman 15 dari 54 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN SmrPartai HANURA masingmasing, yaitu:a) Surat Keputusan Nomor: Kep/007/Munaslub/I/Hanura/I/2018 danNomor; Kep/008/Munaslubll/Hanura/I/2018 tanggal 18 Januari2018 tentang Penetapan Sdr.

  Tindakan Tergugat dan Tergugat Il yang mengangkat TergugatIll dan Tergugat IV sebagai Ketua DPD Partai HANURA danSEKJEN DPD Partai HANURA sesuai dengan Surat KeputusanNo : SKEP/431/DPPHANURA/I/2018 tanggal 27 Januari 2018adalah sah, mengingat Tergugat dan Tergugat Il saatmenerbitkan Surat Keputusan tersebut masih menjabat sebagaiKetua Umum DPP Partai HANURA dan Sekretaris JenderalDPP Partai HANURA;3.3.

  Gugatan Penggugat premature karena permasalahan ini merupakan konflikinternal dalam tubuh partai Hanura sehingga harus terlebin dahuludiselesaikan melalui Mahkamah Partai Hanura;1.

• Sekertaris DPC Hanura, Kab.Lampung Selatan, bersamasama dengan Tergugat II, Gunawan dan EkaSri Rahayu, dalam hal ini masingmasing bertindak sebagai Ketua danSekretaris PAC Partai Hanura Palas, Kab. Lampung Selatan, AlamatDusun Tanjung Rejo, Desa Bangunan, Kec. Palas, Kab. LampungSelatan, dan Tergugat Ill Tego dan Ikrom, dalam hal ini masingmasingbertindak sebagai Ketua dan Sekretaris PAC Partai Hanura Ketapang,Kab. Lampung Selatan, Alamat Desa Sri Pendowo, RT.05/RW.02,Ketapang, Lampung Selatan.

  Sekretaris, DewanPimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Lampung, Alamat Jalan Kh. A.Dahlan No. 38, Pahoman, Bandar Lampung.

  Lampung Selatan;10.Bahwa Tergugat V Wiranto dan Dossy Iskandar Prasetyo, dalam hal inibertindak masingmasing sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan PimpinanPusat Partai Hanura, Alamat Jalan Tanjungkarang No. 7, Jakarta Pusat,sesuai dengan Surat No.SKEP/289/DPPHANURA/XII/2012 tanggal 26Desember 2012, didalam pertimbangannya diantaranya menyatakan:1. Bahwa Saepudin, S.E. sebagai anggota Partai Hanura telahmelakukan pelanggaran AD/ART Partai Hanura;2. Bahwa saudara Saepudin sebagai Anggota DPRD Kab.

  PENGGUGAT.Surat No.SMON/A/13/DPC.HANURA/08.02/XII/2012 Perihal: UsulanPemberhentian Anggota DPR dari Partai Hanura Kab.

  Palas tanggal 25 November 2012Surat No.11/A/DPC.HANURA/LAMSEL/XII/2012 perihal : Pemberitahuanhasil rapat pleno diperluas DPC Partai Hanura Kab.

• Penyidik Atas Kuasa PU:
  ADE HANURA, SH
  Terdakwa:
  1.BANI bin BAKRI panggilan ABAN
  2.SUKIRNO bin SUNARTO panggilan SUKIR

• strong>dengan sengaja merusak barang hingga tidak dapat dipakai lagi;

• Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MURITIUS ARYA TANJUNG PURA Anak KRISTINA AGATHA INTY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
• Menyatakan barang bukti berupa:
• 1 (satu) buah bongkahan semen yang mengeras;
• Pecahan kaca yang telah di rusak dari pintu Kantor DPD;

Dikembalikan kepada Kantor DPD Partai Hanura

yang bersangkutan untuk dicalonkan di Dapil 5(propinsi) untuk di daaeran Kabupaten Landak di dalam rapatsehingga saat itu Terdakwa tidak terima dan menyatakan mundur darikeanggotaan partai sampai sekarang sehingga setelah kejadiantersebut Terdakwa sering membuat ulah dan pernah mengancam akanmerusak Kantor sehingga terjadilan pengerusakan Kantor DPD PartaiHanura;Bahwa setahu saksi Terdakwa di Partai Hanura tersebut sebagaisebagai Anggota DPD Hanura di Jalan Sidas Nomor 7 J KecamatanPontianak Kota

Pontianak Kota;bahwa pada saat kejadian saksi melihat sendiri pada saat kejadiansaksi ada di Kantor DPD Partai Hanura di Jalan Sidas Nomor 7 JKecamatan Pontianak Kota;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dalamkepengurusan dari DPD Partai Hanura sekitar awal tahun 2018:Bahwa setahu saksi sebagai akibat perbuatan terdakwa menjadikanpintu Kantor DPD Partai Hanura yang terbuat dari kaca pecah dan tidakdapat dipakai lagi;Bahwa setahu saksi permasalahan Terdakwa tersebut melakukanpengerusakan

awalnya Terdakwa meminta surat pemecatan daripengurus PDP Partai Hanura dan pengurus tidak ada memberikansurat pemecatan sehingga Terdakwa emosi dan kemudianmemecahkan kaca pintu Kantor DPD Partai Hanura tersebut:Bahwa saksi tahu Terdakwa di Partai Hanura tersebut sebagai apaAnggota DPD Hanura;Bahwa seingat saksi kronologisnya atas kejadian perkara ini awalnyapada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksisedang di Kantor DPD Partai Hanura dan kemudian saksi melihatsaudara Amirudin

sebagai Anggota DPDPartai Hanura meminta surat pemecatan dari pengurus DPD PartaiHanura dan pengurus tidak ada memberikan surat pemecatansehingga Terdakwa emosi dan kemudian memecahkan kaca pintuKantor DPD Partai Hanura tersebut, yang mana kronologisnyakejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekirapukul 10.00 Wib saksi sedang di Kantor Partai DPD Hanura dankemudian saksi melihat saudara Amirudin dan Nurul Choir dan tidaklama kemudian datang Terdakwa bersama dengan temannya yanglain

pengurus;Terdakwa menjadi pengurus di Partai Hanura terseut sejak awal tahun2018, akan tetapi sampai sekarang terdakwa belum menerima SK untukmenggantikan terdakwa, hanya terdakwa mendengar keputusan tersebutsecara lisan dari saksi Suyanto Tanjung;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan terhadappintu Kantor DPD Partai Hanura untuk memastikan apakah terdakwabenar dikeluarkan dari Penguris Partai Hanura karena selama ini untukbertemu dengan pengurus Partai susah;Pintu kaca akibat pengerusakan

• atas nama Penggugat dari DPD/Dewan Pimpinan DaerahPartai Hanura Provinsi Sulawesi Utara, Surat Pengantar dimaksud bernomor63/DPDHANURA/SULUT/VI/2012 ;= Surat Persetujuan Penggantian Antar Waktu bernomor A/108/DPPHANURA/ V/2012 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura yangditujukan kepada DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Hanura ProvinsiSulawesi Utara ;= Surat Keputusan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Hanura bernomorSkep/269/DPPHANURA/V/2012 Tentang Pemberhentian dari keanggotaanPartai Hati Nurani

  ;= Terlibat dalam tindak pidana yang dapat merugikan nama baik Partai ;Hal inilah yang dimaksud dengan Pelanggaran terhadap Organisasi Partai dalam Hal iniPartai Hanura sebagaimana diatur dalam ART (Anggaran Rumah Tangga) Partai HanuraPada Bab III Pasal 4, namun selama ini secara fakta hukum Penggugat selaku anggotaPartai Hanura tidak pernah melakukan perbuatan/pelanggaran terhadap organisasiPartainya sebagaimana diatur dalam ART (Anggaran Rumah Tangga) Partai Hanura BabIII Pasal 4 tersebut ;Bahwa

  No. 186 K/Pdt.SusParpol/2013Hanura yang merupakan ketentuan dasar tertinggi pada organisasi kepengurusan PartaiHanura (Bab XVIII Tata Urutan Peraturan Partai Hanura), oleh karena itu demikepentingan Hukum serta kepastian Hukum maka, Surat Keputusan Tergugat I/DPP(Dewan Pimpinan Pusat) Partai Hanura Nomor Skep/269/DPPHANURA/V/2012Tentang Pemberhentian terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura haruslahdibatalkan (Anggaran Dasar Partai Hanura Pasal 3 Ayat (32) Huruf u ;Bahwa oleh karena organisasi

  DPP Partai Hanura untuk dapat memproses permohonan pencabutanKTA atas nama Ibu Yetty Karamoy adalah tidak sah dan tidak berdasar karenabertentangan dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga)Partai Hanura ;Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keputusan Tergugat I/DPP (DewanPimpinan Pusat) Partai Hanura Nomor SKEP/269/DPPHANURA/ V/2012,tentang pemberhentian terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura yangditerbitkan sebagai akibat dari Surat Rekomendasi Tergugat III/DPC PartaiHanura

  terhadap Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura,karena bertentangan dengan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga) Partai Hanura ;Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Yetty Karamoy tetap sebagaiAnggota Partai Hanura/Kepengurusan Partai Hanura Tingkat DPC (DewanPimpinan Cabang), dalam kapasitasnya sebagai Wakil Sekretaris DPC (DewanPimpinan Cabang) Kabupaten Minahasa Utara ;Memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukannya sebagai anggota PartaiHanura tingkat kepengurusan DPC (Dewan Pimpinan

• Dukungan Partai Hanura; Terdapat dukungan Ganda pimpinan pusat Partai Hanura yang diberikankepada Basmin Mattayang dan Sukur Bijak dan juga diberikan kepadaPenggugat pada tanggal 9 Januari 2018; Dukungan Pimpinan Pusat Partai Hanura berupa Formulir B.1 KWKPartai Hanura telah digunakan terlebin dahulu pada saat pendaftaranoleh bakal pasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak Tergugat tidak pernah menerima surat Pencabutan Formulir B.1 KWKParpol Hanura kepada pasangan calon Basmin Mattayang dan

  Dukungan Partai Hanura; Terdapat dukungan Ganda pimpinan pusat Partai Hanura yangdiberikan kepada Basmin Mattayang dan Sukur Bijak dan jugadiberikan kepada Penggugat pada tanggal 9 Januari 2018; Dukungan Pimpinan pusat Partai Hanura berupa Formulir B.1 KWKtelah digunakan terlebih dahulu pada saat pendaftaran oleh bakalpasangan Calon Basmin Mattayang dan Sukur Bijak; Tergugat tidak pernah menerima surat Pencabutan Formulir B.1 KWKParpol Hanura kepada pasangan calon Basmin Mattayang dan SukurBijak

  Bahkan meskipun partai Hanura mencabutHalaman 31 dari 72 halaman.

  In Casu;Formulir B.1 KWK Parpol HANURA Penggugat ditanda tangani olehKetua Umum Hanura Oesman Sapta Oddang Dan Wakil SekretarisJenderal Berny Tamara.

  Bahwa dukungan Partai Hanura Terdapat dukungan Ganda pimpinan pusatPartai Hanura kepada Basmin Mattayang dan Sukur Bijak dan jugadiberikan kepada Penggugat. Tergugat tidak pernah menerima suratPencabutan Formulir B.1 KWK Parpol Hanura sebelum dan pada saat yangbersangkutan mendaftar.