Ditemukan 113 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-04-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 97/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 27 Agustus 2018 — JONNER PANJAITAN dan Dra. Hj. NUNUNG NURYATI.; Melawan; PT. ASURANSI JIWA KRESNA;
10939
  • Bahwa, terhadap persoalan antara Penggugat dengan Tergugat sudahdilakukan proses Bipartit tapi oleh karena bipartit dianggap gagal, maka padatanggal 18 Agustus 2017 Kuasa para Pekerja mengirimkan surat kepadaDirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI diJakarta untuk melakukan pencatatan perselisinan hubungan industrial danpada tanggal 30 November 2017 Kementerian Ketenagakerjaan RI DirektoratJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjamenerbitkan
Putus : 23-09-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 23 September 2015 — CHAIRIL,, DKK VS BPJS KETENAGAKERJAAN (dahulu, PT. Jamsostek (Persero)
148280 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) yang ditujukankepada Dirjen PHI dan Jamsos. Yang isinya antara lain :"Mengingat telah terbentuknya Satgas outsourcing BUMN yang dibentukoleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan KementerianBUMN mohon petunjuk untuk mengefektifkan PenyelesaianPerselisihan tersebut melalui Satgas outsourcing."
Register : 09-10-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 207/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 25 Februari 2019 — DEWAN PENGURUS PUSAT SERIKAT PEKERJA POS INDONESIA (DPP SPPI); Melawan; PT. POS INDONESIA (PERSERO);
316182
  • SPPIWV/ ViII/2018 PerihalKronologis Jasa Produksi dan Uang Transport ;Anjuran dar Diren Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialKementrian Ketenagakeraan RI tanggal 27 Agustus 2018, No.MED.9/PHDSKPPHI/2018 Perihal Anjuran ;Pada tanggal 27 Agustus 2018 DPP SPPI Membuat Surat untuk KetuaDPW dan DPC Se Indonesia Difjen PHI dan No. 224/DPPSPPIVVAVIIV2018 Perihal Anjuran tentang Jasprod 2017 & UangTransport dari Kemenaker RI.Pada tanggal 06 September 2018 DPP SPPI Membuat Surat untukDirjen PHI dan Jamsos
Register : 30-04-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
543298
  • (potokopi dari potokopi).Bukti T24wonnnnnnnee Surat Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan RINomor 4/235/HI.01.01/XII/2019, tanggal O4 Desember 2019,perihal Dialog, tema rapat materi pengupahan untuk Omnimbus LawCipta Lapangan Kerja beserta daftar undangan, untuk kegiatantanggal 09 Desember 2019.wo Notula pertemuan Ditjen PHI dan JAMSOS dengan SerikatPekerja Terkait Materi Pengupahan Untuk Omnimbus Law CiptaLapangan Kerja tanggal 09 Desember 2019.
    (potokopi dari potokopi).Bukti T25 Surat Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor4/676/HI.01.00/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019 perihal DialogArah Pengupahan Ke Depan Dengan Unsur Pengusaha Indonesia,untuk kegiatan tanggal 10 Desember 2019.won Notula pertemuan Ditjen PHI dan JAMSOS dengan AsosiasiPengusaha Indonesia (APINDO), tanggal 10 Desember 2019.no Dokumentasi pertemuan Ditjen PHI dan JAMSOS denganAsosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), tanggal 10 Desember2019.
Putus : 28-05-2014 — Upload : 27-11-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — PT. DAMAI INDAH GOLF, Tbk VS JHONRY EVYRYANTO E GULTOM
8467 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIG, Tbk kepada Mediator diantaranya surat yang dikeluarkan olehDirjen PHI dan Jamsos Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rldengan Nomor B.153/PHUSK/PPHI/VIV/2012, tertanggal 20 Juli 2012 danbukti tulisan spanduk: Kami, 99,99% karyawan PT.
Putus : 14-11-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 619 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 14 Nopember 2012 — YUSEP SUPARDI. dkk ; PT. SlNAR EKA KREASI
3121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dirjen PHI dan Jamsos Direktur Pencegahan dan PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, Moch.
Putus : 07-08-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — PAGUYUBAN SOLIDARITAS CREW MOBIL TANGKI INDONESIA VS 1. PT PERTAMINA TRAINING & CONSULTING, DKK
116892 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang Memegang Peranan Penting Dalam Pendistribusian BahanBakar Minyak (BBM) dan Gas Elpiji dan merujuk kepada Ketentuan Pasal 81dan Pasal 84 tersebut di atas serta hasil dari:a Rapat Rapat Perundingan Perundingan Yang Telah Dilaksanakan baik DIDKI JAKARTA MAUPUN DI DAERAHDAERAH secara BIPARTITmaupun TRIPARTIT yang telah dilakukan oleh PEMOHON KASASI danTERMOHON KASASI I DAN TERMOHON KASASI IT YANG SELALUMENGALAMI KEGAGALAN;b Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dirjen PHIdan Jamsos
Register : 26-02-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/G/2016/PN SBY
Tanggal 6 September 2016 — Penggugat:
1.SHOFI MAGHFIROH
2.WUDHI WASPODO
3.M. NURIL CHOFIT
Tergugat:
PT. INFOMEDIA NUSANTARA Cabang Surabaya
12715
  • Surat Edaran Dirjen HI dan Jamsos Kemenakertrans RINo.B.31/PHI.JSK/I/2012 tentang Pelaksanaan PutusanMahkamah Konstitusi No. 27/PUUIX/2011;9.3.2. Pemenakertrans RI No. 19 Tahun 2012 tentangSyaratsyarat Penyerahan Sebagian PelaksanaanPekerjaan kepada perusahaan lain;9.3.3. SE Menakertrans RI No. SE.04/PERMEN/VIII/203 tentangPedoman Pelaksanaan Permenakertrans R.I. No. 19Tahun 2012;9.3.4.
Putus : 16-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/G/2016/PHI.Sby
Tanggal 16 Agustus 2016 — ROSYIDAH WIJAYANTI, DKK MELAWAN 1. PT. INFOMEDIA NUSANTARA Cabang Surabaya,DKK
10832
  • Surat Edaran Dirjen HI dan Jamsos Kemenakertrans RI No.B.31/PHI.JSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan MahkamahKonstitusi No. 27/PUUIX/2011 ;9.4.Ree9.6.9.3.2. Pemenakertrans RI No. 19 Tahun 2012 tentang SyaratsyaratPenyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepadaperusahaan lain;9.3.3. SE Menakertrans RI No. SE.04/PERMEN/VIII/203 tentangPedoman Pelaksanaan Permenakertrans R.I. No. 19 Tahun 2012;9.3.4.
Register : 04-11-2020 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 69/Pdt.Sus-PLW.PHI/2020/PN Sby
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
1.Rudy Achmad Bachtiar Alamsjah
2.Ary Budhiyanto
Tergugat:
PT. INDOSAT, Tbk
11319
  • Bukti TL23A ;Fotocopy Surat Pengurus DPP Serikat Pekerja Indosat No.019/SPI/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020 kepada Terlawan tentangPemberitahuan Kegiatan Mediasi dari Dirjen PHI dan Jamsos TenagaKerja RI. Bukti TL23B ;Fotocopy Surat No. 3081/KO0/HRD/2020, perihal : Kuasa Karyawan,tanggal 6Maret 2020. Bukti TL24 ;Fotocopy Email dari Direktur & CHRO Bp Irsyad Sahroni kepada DPPSerikat Pekerja Indosat tanggal 11 Maret 2020 jam 15:35 WIB. BuktiTL25 ;Hal. 53 dari 88 hal.
Register : 15-04-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN PALU Nomor 13/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL
Tanggal 25 September 2013 — drg. FATMAWATI A. HALID, M.MR
6833
  • AFIAT Bungku Tengah tahun 2010 dan tahun 2011; ----------------------------------------------------------13. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Bapen Jamsosda Kabupaten Morowali dengan Klinik praktekANANDA Kolonodale tahun 2010 s/d 2012; --------------------------------------------------------------------------14. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0172/RSUD/VII/2008 tentang Pengangkatan PNS Dalam Mengisi Jabatan Bapen Jamsosda dan Dewan Jamsos
Putus : 15-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 15 April 2014 — SIDARTA NUGROHO, SH.MM, Bin H. SUMARNO ; HASTO SUKAMTO Bin WIRO SUHARJO
5018
  • Anwar sebagai bendaharapengeluaran Program PPLTK Ditjen PHI dan Jamsos serta terdakwasendiri (Hasto Sukamto) sebagai bendahara pengeluaran Program PPKKDitjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga kerja (Bina Penta), sehinggakami melaksanakan tugasnya kedua SK tersebut diatas;Bahwa sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2009anggran PPPKK kegiatan Padat Karya Produktif Kab.
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
272145
  • Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Garmen/Pakaian Jadi, Jawa Barat Tahun 2017, tanggal 16Maret 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya tanpalampiran) ; Surat Bupati Purwakarta Nomor : 561/1773/Disnakertrans,tanggal 17 Juli 2017, Perihal penetapan Upah MinimumPadat Karya Khusus' Industri Garmen KabupatenPurwakarta 2017 yang ditujukan kepada Gubernur JawaBarat melalui Disnakertrans (foto copy sesuai denganaslinya); Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Jawa Barat Nomor : 561/4494/HI Jamsos