Ditemukan 113 data
109 — 39
Bahwa, terhadap persoalan antara Penggugat dengan Tergugat sudahdilakukan proses Bipartit tapi oleh karena bipartit dianggap gagal, maka padatanggal 18 Agustus 2017 Kuasa para Pekerja mengirimkan surat kepadaDirjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI diJakarta untuk melakukan pencatatan perselisinan hubungan industrial danpada tanggal 30 November 2017 Kementerian Ketenagakerjaan RI DirektoratJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjamenerbitkan
148 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) yang ditujukankepada Dirjen PHI dan Jamsos. Yang isinya antara lain :"Mengingat telah terbentuknya Satgas outsourcing BUMN yang dibentukoleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan KementerianBUMN mohon petunjuk untuk mengefektifkan PenyelesaianPerselisihan tersebut melalui Satgas outsourcing."
316 — 182
SPPIWV/ ViII/2018 PerihalKronologis Jasa Produksi dan Uang Transport ;Anjuran dar Diren Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialKementrian Ketenagakeraan RI tanggal 27 Agustus 2018, No.MED.9/PHDSKPPHI/2018 Perihal Anjuran ;Pada tanggal 27 Agustus 2018 DPP SPPI Membuat Surat untuk KetuaDPW dan DPC Se Indonesia Difjen PHI dan No. 224/DPPSPPIVVAVIIV2018 Perihal Anjuran tentang Jasprod 2017 & UangTransport dari Kemenaker RI.Pada tanggal 06 September 2018 DPP SPPI Membuat Surat untukDirjen PHI dan Jamsos
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
543 — 298
(potokopi dari potokopi).Bukti T24wonnnnnnnee Surat Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan RINomor 4/235/HI.01.01/XII/2019, tanggal O4 Desember 2019,perihal Dialog, tema rapat materi pengupahan untuk Omnimbus LawCipta Lapangan Kerja beserta daftar undangan, untuk kegiatantanggal 09 Desember 2019.wo Notula pertemuan Ditjen PHI dan JAMSOS dengan SerikatPekerja Terkait Materi Pengupahan Untuk Omnimbus Law CiptaLapangan Kerja tanggal 09 Desember 2019.
(potokopi dari potokopi).Bukti T25 Surat Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor4/676/HI.01.00/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019 perihal DialogArah Pengupahan Ke Depan Dengan Unsur Pengusaha Indonesia,untuk kegiatan tanggal 10 Desember 2019.won Notula pertemuan Ditjen PHI dan JAMSOS dengan AsosiasiPengusaha Indonesia (APINDO), tanggal 10 Desember 2019.no Dokumentasi pertemuan Ditjen PHI dan JAMSOS denganAsosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), tanggal 10 Desember2019.
84 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIG, Tbk kepada Mediator diantaranya surat yang dikeluarkan olehDirjen PHI dan Jamsos Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rldengan Nomor B.153/PHUSK/PPHI/VIV/2012, tertanggal 20 Juli 2012 danbukti tulisan spanduk: Kami, 99,99% karyawan PT.
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dirjen PHI dan Jamsos Direktur Pencegahan dan PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, Moch.
116 — 892 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang Memegang Peranan Penting Dalam Pendistribusian BahanBakar Minyak (BBM) dan Gas Elpiji dan merujuk kepada Ketentuan Pasal 81dan Pasal 84 tersebut di atas serta hasil dari:a Rapat Rapat Perundingan Perundingan Yang Telah Dilaksanakan baik DIDKI JAKARTA MAUPUN DI DAERAHDAERAH secara BIPARTITmaupun TRIPARTIT yang telah dilakukan oleh PEMOHON KASASI danTERMOHON KASASI I DAN TERMOHON KASASI IT YANG SELALUMENGALAMI KEGAGALAN;b Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dirjen PHIdan Jamsos
1.SHOFI MAGHFIROH
2.WUDHI WASPODO
3.M. NURIL CHOFIT
Tergugat:
PT. INFOMEDIA NUSANTARA Cabang Surabaya
127 — 15
Surat Edaran Dirjen HI dan Jamsos Kemenakertrans RINo.B.31/PHI.JSK/I/2012 tentang Pelaksanaan PutusanMahkamah Konstitusi No. 27/PUUIX/2011;9.3.2. Pemenakertrans RI No. 19 Tahun 2012 tentangSyaratsyarat Penyerahan Sebagian PelaksanaanPekerjaan kepada perusahaan lain;9.3.3. SE Menakertrans RI No. SE.04/PERMEN/VIII/203 tentangPedoman Pelaksanaan Permenakertrans R.I. No. 19Tahun 2012;9.3.4.
108 — 32
Surat Edaran Dirjen HI dan Jamsos Kemenakertrans RI No.B.31/PHI.JSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan MahkamahKonstitusi No. 27/PUUIX/2011 ;9.4.Ree9.6.9.3.2. Pemenakertrans RI No. 19 Tahun 2012 tentang SyaratsyaratPenyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepadaperusahaan lain;9.3.3. SE Menakertrans RI No. SE.04/PERMEN/VIII/203 tentangPedoman Pelaksanaan Permenakertrans R.I. No. 19 Tahun 2012;9.3.4.
1.Rudy Achmad Bachtiar Alamsjah
2.Ary Budhiyanto
Tergugat:
PT. INDOSAT, Tbk
113 — 19
Bukti TL23A ;Fotocopy Surat Pengurus DPP Serikat Pekerja Indosat No.019/SPI/II/2020 tertanggal 28 Februari 2020 kepada Terlawan tentangPemberitahuan Kegiatan Mediasi dari Dirjen PHI dan Jamsos TenagaKerja RI. Bukti TL23B ;Fotocopy Surat No. 3081/KO0/HRD/2020, perihal : Kuasa Karyawan,tanggal 6Maret 2020. Bukti TL24 ;Fotocopy Email dari Direktur & CHRO Bp Irsyad Sahroni kepada DPPSerikat Pekerja Indosat tanggal 11 Maret 2020 jam 15:35 WIB. BuktiTL25 ;Hal. 53 dari 88 hal.
68 — 33
AFIAT Bungku Tengah tahun 2010 dan tahun 2011; ----------------------------------------------------------13. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Bapen Jamsosda Kabupaten Morowali dengan Klinik praktekANANDA Kolonodale tahun 2010 s/d 2012; --------------------------------------------------------------------------14. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.45/SK.0172/RSUD/VII/2008 tentang Pengangkatan PNS Dalam Mengisi Jabatan Bapen Jamsosda dan Dewan Jamsos
50 — 18
Anwar sebagai bendaharapengeluaran Program PPLTK Ditjen PHI dan Jamsos serta terdakwasendiri (Hasto Sukamto) sebagai bendahara pengeluaran Program PPKKDitjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga kerja (Bina Penta), sehinggakami melaksanakan tugasnya kedua SK tersebut diatas;Bahwa sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2009anggran PPPKK kegiatan Padat Karya Produktif Kab.
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
272 — 145
Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Garmen/Pakaian Jadi, Jawa Barat Tahun 2017, tanggal 16Maret 2017 (foto copy sesuai dengan aslinya tanpalampiran) ; Surat Bupati Purwakarta Nomor : 561/1773/Disnakertrans,tanggal 17 Juli 2017, Perihal penetapan Upah MinimumPadat Karya Khusus' Industri Garmen KabupatenPurwakarta 2017 yang ditujukan kepada Gubernur JawaBarat melalui Disnakertrans (foto copy sesuai denganaslinya); Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Jawa Barat Nomor : 561/4494/HI Jamsos