Bank QNB KESAWAN Tbk Nomor 35 tanggal 23072014 yangdibuat oleh FATIHIAH HELMI, SH Notaris di Jakarta dan Keputsan DewanKomisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/KDK.03/2014 tentangPenetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT. Bank QNB KESAWANTBK menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. BANK QNB INDONESIA TBK yangditetapkan di Jakarta tanggal 31102014 pada PT. BANK QNB KESAWAN,Tbk menjadi PT.

BuktiT.lll 5 : Fotocopy Keputsan Kantor Pertanahan Kota TangerangSelatan nselaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah bRuas jalan TolSerpongBalaraja Nomor 60/KEP36.07/VII/2018 tentang PenetapanJasa Penilai ganti Kerugian Kegiatan Pelaksakan Pengadaan TanahRuas jalan Tol SerpongBalaraja di Kelurahan Cilenggang KecamatanSerpong Kota Tangerang Selatan, sesuai copy dari copy..6.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktumengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semuakepentingan yang tersangkut dengan keputsan ituseharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilankeputusan tersebut.4. Bahwa dengan terbitnya keputusan a guo di atas tanah tersebut, maka telahhilang hak Penggugat atas tanah milik Penggugat dan tanah milik Penggugattersebut sudah menjadi milik RAJA EDWARD SEBAYANG;5.

Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 274 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengakatan Kepala Desa Terpilih Lingkup Kecamatan Kabawo Kabuaten Muna Yang dibuat Pada Tanggal 11 Maret 2013

Nomor 274 Tahun2013 Tentang Pengesahan Pengakatan Kepala Desa Terpilin LingkupKecamatan Kabawo Kabuaten Muna Yang dibuat Pada Tanggal 11 Maret20131 (Satu) Rangkap Foto Copy Daftar Namanama Desa10) 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Desa Lamanu Nomor 09Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa LamanuKecamatan Kabawo yang buat pada tanggal 02 Januari 2017Halaman ke 3 dari 106 halaman, Putusan Perkara Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN. kKdi11) 1 (Satu) Rangkap Asli Lampiran Surat Keputsan

tanggal 04 juni 20188) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 274 Tahun2013 Tentang Pengesahan Pengakatan Kepala Desa Terpilin Lingkup KecamatanKabawo Kabuaten Muna Yang dibuat Pada Tanggal 11 Maret 20139) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Daftar Namanama Desa10)1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Desa Lamanu Nomor 09 TentangPengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Lamanu Kecamatan Kabawoyang buat pada tanggal 02 Januari 201711)1 (satu) Rangkap Asli Lampiran Surat Keputsan

pada tanggal 04 juni 20188) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 274 Tahun2013 Tentang Pengesahan Pengakatan Kepala Desa Terpilin LingkupKecamatan Kabawo Kabuaten Muna Yang dibuat Pada Tanggal 11 Maret20139) 1(satu) Rangkap Foto Copy Daftar Namanama Desa10) 1 (satu) Rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Desa Lamanu Nomor 09Tentang Pengankatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa LamanuKecamatan Kabawo yang buat pada tanggal 02 Januari 201711) 1 (Satu) Rangkap Asli Lampiran Surat Keputsan

Bahwa dengan adanya Keputsan Tergugat Nomor : 141/01/2012 tanggal 9Januari 2012 tentang Pemberhentian Kepala Urusan KeuanganDesa Kedungmulyo kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, Penggugat sebagai KepalaUrusan Keuangan Desa Kedungmulyo,Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati,sudah tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewenangannya sertakehilangan hakhaknya, sehingga Penggugat telah dirugikan kepentingannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No.9 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang

kekhawatirantergugat yang melihat tidak ada perubahan dalam mendidikanak, mala han jadwal ngaji yang dimulal tahun 2016 dimadrasahdekat komplek rumah penggugat sudah mulai dikurangin denganalasan hujan capai anak sudah kumon dan yang terakhir sudahtidak ngaji lagi dibrenakan jadwal bentrok dengan sekolah.melinat dan alasan itu tergugat yang berinisiatif untuk memasukananak pertama ke SDIT sampai pernah terjadl perselisihanpenggugat dan tergugat karena penggugat menginginkan masukSD umum, disitu tergugat mengambil keputsan

biaya pengurusan dana, biaya pengurusan DPK danbiaya promosi penggalangan DPK/ Promosi pemasaran DPK dan ditarikdari pos rekening biaya yang berubahubah yakni biaya pengurusandana/ Pembahasan Perda, Biaya Pengurusan DPK dan biaya promosiPemasaran yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapatdipertanggungjawabkan yang didasari oleh Surat Keputusan DireksiNo.08/SKDIR/V2008 tanggal 30 Januari 2008 ,yang kemudian berubahdengan menerbitkan Memorandum No.003/BPR.Memo/V/2009 tanggal 9Januari 2009 dan keputsan

Secara material/substansial Keputsan tergugat telah dikeluarkan sesuai denganketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku dan tidak melanggar AsasAsasUmum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) sebab Tergugat selaku badan atauPejabat Tata Usaha Negara berwenagn menrbitkan atau mengeluarkan KeputusanTata Usaha Negara ancasu sertifikat hak milk Nomor 136 Luas 1675 M2 tanggal10 Desember 1993 ; 4.

c), Jabatan Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik padaKomisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam;Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, PihakTergugat telah menyampaikan Jawaban Tertulis secara elektronik melaluiaplikasi ecourt Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Juni2019, sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada SekretariatJenderal KPU berdasarkan Petikan Surat Keputsan

Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.SonKEEMPAT : Keputsan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.Sehingga keputusan Bupati Sorong Nomor 141/KEP.370ADPEM/XIVTAHUN 2015 memberikan amanat kepada Tergugat sampaidengan Tergugat VIll dan warga lain yang tinggal di kampung kasih untukmendiami sisa tanah Transmigrasi yang telah dibebaskan dari pemilik pemilik tanah adat kepada Negara Tertanggal 14 Februari 1978 danditetapbkan dengan SK Menteri Dalam Negeri RI Nomor SK.41/HPI/DA/1981dan Keputusan Bupati Kepala Daerah

Indragiri Hulu T.A2012 dan Surat Keputsan Bupati Indragiri Hulu Nomor 53 tahun 2012 tanggal2 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Penunjukan PenggunaAnggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, BendaharaPengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu,Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, danPembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan KeuanganDaerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Indragiri Hulu T.A 2012 danSurat Keputsan Bupati Indragiri Hulu Nomor 53 tahun 2012 tanggal 2Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Penunjukan PenggunaAnggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, BendaharaPengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu,Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, danPembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan KeuanganDaerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Indragiri Hulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputsan Bupati Indragiri Hulu Nomor53 tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Perubahan pertamaPenunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),Halaman 51 dari 170 Perkara Nomor 1/PID.SUSTPK/2020/PBRPejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan,Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara PenerimaPembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara BarangPembantu, dan Pembantu Bendahara

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktumengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelahmempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkutdengan keputsan itu. seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.Bahwa sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat 9 UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangtelah diubah terakhir kalinya dengan Undangundang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktumengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelahmempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkutdengan keputsan itu) seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.VI.

Putusan Nomor 161 PK/TUN/2017menyebutkan: Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebutKeputusan Tata Usaha Negara atau Keputsan Administrasi Negara yangselanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraanpemerintahan ;Menimbang, bahwa definisi KTUN dalam Pasal 1 angka 7 dipertegasmaknanya dalam Pasal 87 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdmnistrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa: Dengan berlakunyaUndangUndang

pengumuman yang ada di papan pengumumankantor Bupati Dharmasraya tentang tenaga honorer kategori II yang ada dilingkunganPemda Kabupaten Dharmasraya sebanyak 601 (enam ratus satu) orang, sesuai denganpengumuman Bupati Dharmasraya Nomor : 800/136/BKD2013 tanggal 27 Maret 2013tentang tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya,yang dimana nama Terdakwa dalam pengumuman tersebut dalam pengumuman dengannomor urut 376 (tiga ratus tujuh puluh enam).Kemudian sesuai dengan surat Keputsan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktumengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelahmempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkutdengan keputsan itu seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;Bahwa Saudara Susanto, selaku subjek hukum orangperorangan(Naturallijk persoon) yang merupakan mantan Pegawai Tidak TetapHalaman 12 dari 59 halaman. Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUNJKT.

Asas larangan kesewenangwenangan, Perbuatan atau keputusansewenangwenang (Willekeur, arbitrary act) adalah suatu perbuatanatau keputsan administrasi negara yang tidak mempertimbangkansemua factor yang relevant dengan kasus yang bersangkutan secaralengkap dan wajar, sehingga tampak atau terasa oleh orangorangyang berfikir sehat (normal) adanya ketimpangan.

Putusan No. 02/G/2016/PTUN.ABNayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain darimaksud diberikannya wewenang tersebut; sementara pada Pasal53 ayat 2 huruf c dijelaskan dan menyatakan, bahwa Badan atauPejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidakmengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkutdengan keputsan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ;B.

Keputsan DPRD Kab. Jember ;e Bahwa untuk terbitnya sertifikat HGB kepada Pak Ghozi sebagai pemohon hak,maka terlebih dulu harus ada SK Pemberian Hak dari kantor wilayah Pertanahan,,....................pertanahan, karena terkait dengan luas tanah yang dimohonkan hak yaitu di atas2000 M?, sedangkan BPN Kabupaten yang menerbitkan sertifikatnya ;e Bahwa mengenai harga tanah yang dimohonkan HGB tersebut, bukan merupakane Bahwa dalam persyaratan yang diajukan oleh Pemohon M.

Turut serta main judi sebagai mata pencaharian; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan Judi yaitu permainan yangmendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untunguntungansaja, dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaanpemain, yang juga masuk dalam pemainan judi atau Hazardspel adalah pertaruhantentang keputsan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yangturut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhanpertaruhan