Menyatakan perNmohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT LAUTAN OTSUKA CHEMICAL tersebut tidak dapat diterima;

PT LAUTAN OTSUKA CHEMICAL VS 1. MULYADI, DKK

PUTUSANNomor 53 PK/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:PT LAUTAN OTSUKA CHEMICAL, yang diwakili oleh PresidenDirektur, TN.

Nomor 53 PK/Pdt.SusPHI/2019Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan,Minyak Gas Bumi dan Umum (PUK SPKEP Lautan OtsukaChemical KSPI), berkantor di Jalan Brigjen Katamso Km.123 Gunung Sugih, Ciwandan, Kota Cilegon, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2018;Para Termohon Peninjauan Kembali;10.11.DanHIDAYATULLAH, bertempat tinggal di Lontar KidulRT 002 RW 003 Lontar baru, Serang;A. HAERULLAH, bertempat tinggal di Link.

Menyatakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali PT LAUTAN OTSUKA CHEMICALtersebut tidak dapat diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkansebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin, tanggal 29 April 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

HERIYANTO, S.E ; YUYU LAUTAN ; SOEWONDO THEDJOISWORO

LAUTAN OTSUKA CHEMICAL, dan Para Pemohon Kasasi II: 1. HIDAYATULLAH, 2. A. HAERULLAH, 3. MULYADI, 4. ASHURI, 5. NURDIN, 6. SULISTIYADI, 7. ISEP K, 8. ALI MUJAHIDIN, 9. S. SUMANTRI, 10. MAHDUM, 11. MIFTAH, 12. AWAN WIWAHA, 13. PUJI ZULKARNAEN, 14. LILI H, 15. ACHMADI, 16. HARTOYO, 17. ASEP SUPRIATNA, 18. MUSYODIK, 19. KRIS SAPTONO, 20. NAHRUDIN R, 21. JOKO PARWOTO, 22. HERI PURNOMO, 23. HERYANTO, 24. MADHANI, 25. SIWI JOKO, 26. ROBANI, 27. SUHERMAN, 28. ASEP, 29. ELVIAN M, 30. DAVID B, 31.

LAUTAN OTSUKA CHEMICAL VS 1. HIDAYATULLAH, DKK

Lautan Otsuka26 Robani 582,017ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka27 Suherman 1,116,445ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka28 Asep 793,016ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka29 Elvian M 847,378ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka30 David B 672,530ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka31 Fatih 854,123ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka32 Rudi Kurniawan 1,012,120ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka33 Ihsan Gani 908,176ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka34 Ujang K 1,071,035ChemicalPekerja PT.

Lautan Otsuka76 Wahyudi 987,228ChemicalBambang Pekerja PT. Lautan Otsuka77 991,206Setiawan ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka78 Maksum 1,011,344ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka79 Sulami 852,578ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka80 Kodirun 914,774ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka81. Hadiri 1,154,607ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka82 Hambali 878,671ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka83 lwan Juliawan 512,536ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka84 Muhidin 992,099ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka85 A.

Lautan Otsuka94 Andi Safei 897,819ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka95 Wawan Setiawan 547,328ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka96 Husaeni 512,886ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka97 Ishak 871,522ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka98 DS Dewi 963,160ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka99 Atidudin 950,290ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka100 Ratri Ismet L 546,142ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka101 Cecep Suherman 907,586ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka102 Hazizi 870,893ChemicalPekerja PT.

Lautan Otsuka149 Ilham A 821,753ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka150 Ruslan 531,392ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka151 Tabrani 884,142ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka152 Udi Iswadi 1,453,270ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka153 Suhari 497,665ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka154 Rahawan 479,753ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka155 Rochmatullah 493,909ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka156 Edi Setiawan 882,245ChemicalPekerja PT. Lautan Otsuka157 Tafriji 706,010ChemicalPekerja PT.

DHARMA LAUTAN NUSANTARA HEAD OFFICE, 2. PT. DHARMA LAUTAN NUSANTARA KANTOR CABANG MEDAN, 3. BENYAMIN SIAHAAN, SE., tersebut;

DHARMA LAUTAN NUSANTARA HEAD OFFICE, dkk. vs SYARIFUDDIN

DHARMA LAUTAN NUSANTARA HEAD OFFICE,berkedudukan di Jalan Pulau Payung No. 1, Tanjung Periok,Jakarta,PT. DHARMA LAUTAN NUSANTARA KANTOR CABANGMEDAN, berkedudukan di Jalan Indrapura No. 79, Belawan,Medan,BENYAMIN SIAHAAN, SE, SELAKU KEPALA CABANGMEDAN PT.

DHARMA LAUTAN NUSANTARA, berkedudukandi Jalan Santun Ujung No. 24, Kecamatan Medan Kota, dalamhal ini ketiganya memberi kuasa kepada TIMBULPANGARIBUAN, SH, Advokat, beralamat di Jalan MadioSantos No. 145, Medan, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 1 Maret 2012,Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III ;melawanSYARIFUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Selebes KampungPerdamaian, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, KotaMedan, dalam hal ini memberi kuasa kepada TEUKU RAJA ARIFFAISAL

Dharma Lautan Nusantara(selanjutnya dalam gugatan ini di sebut P.T.D.L.N) sejak tanggal 03 Juni1994 sampai dengan Mei 2011 atau dapat dihitung selama kurun waktu18 (delapan belas ) tahun, sebagai tenaga Non Organik P.T.D.L.Nditetapkan dengan ketetapan yang berlaku surut melalui Surat KeputusanDireksi P.T.D.L.N Nomor : Direksi 33/KP.501/DLN2001.

Tentang Kompetensi Absolut (Exeptio Absolut Bevoegdheid)Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa setelah mencermati dalildalilgugatan Penggugat secara cermat dan teliti, teroukti bahwa dasar fakta(feiteliike grond) yang menjadi dasar keberatan (rechtsgrond) gugatanPenggugat dalam mengajukan surat gugatannya adalah SuratKeputusan Direksi P.T.Dharma Lautan Nusantara (P.T.DLN) No.003/KP.901/DLN2011, tanggal 28 Februari 2011, dengan demikianPengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan tidak berwenang mengadiliperkara

dibayar dan denda keterlambatanadalah tidak beralasan, kecuali upah proses harus diperbaiki menjadi 6 x gaji,oleh karenanya amar putusan Judex Facti harus diperbaiki sebagai berikutdalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medandalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi:PT.DHARMA LAUTAN

LAUTAN TEDUH-Lawan-PT. JAYA MANDIRI., DKK

LAUTAN TEDUH.beralamat di Jalan Ikan Tenggiri No. 24, Teluk Betung, BandarLampung, dalam hal ini diwakili Tn.

Alwi Sunkono selakuDirektur.Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sukran Abdul Gani,SH,Julius Ginting,SH, Rahmad Jaya,SH, J.A Juswadi,SH, RMursigit Soemaryo,SH, Bambang Kusuma Edi,SH dan RubenA Hutagalung, SH Advokat/Pengacara yang berdomisili padaKantor Advokat/Penasihat Hukum Sukran A Gani SH &REKAN beralamat di Gedung Mitshubisi Lautan Berlian,Lantai 3, Jl Raya Panjang No.8, Kebun Jeruk, JakartaBarat11530, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24Maret 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan

NOTIS, Plat danBPKB milik Penggugat;Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor:77/Pdt.G/2016/PN.Tjk.Menimbang bahwa bukti P50 s/d P53 ( Somasi dari Penggugat kepadaTergugat I dan Tergugat IT) menunjukan bahwa Tergugat sampai dengan saat ini belummemenuhi kewajibannya untuk memperoses BBN kendaraan baru, STNK, NOTIS, Platdan BPKB milik Penggugat;Menimbang, bahwa bukti P53 (Anggaran Dasar Penggugat) bukti inimenunjukan pemberi kuasa adalah pihak yang dapat bertindak mewakili kepentinganhukum PT Lautan

SUKSES LAUTAN INDONESIA, tersebut;

SUKSES LAUTAN INDONESIA, VS SAMSUL BAHRI, DK

SUKSES LAUTAN INDONESIA, berkedudukan di JalanTanjung Tenaga Barat, Kelurahnan Mayangan, KotaProbolinggo, yang diwakili oleh Roy Agustinus P, selakuDirektur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.Teguh Santoso, S.H., dan kawankawan, Para Advokadberalamat di Graha 19: Perum Graha Indah, Blok E19, JalanGayung Kebonsari, Nomor 44 46, Surabaya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, tanggal 1 Februari 2021:Pemohon Kasasi:;Lawan1.

Nomor 953 K/Pdt.SusPHI/2021Insdustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak terdapat kesalahandalam menerapkan hukum, dengan pertinbangan sebagai berikut:Bahwa Majelis Hakim terdahulu Judex Facti telah memutus berdasarkanpertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yaitu bahwa Pemohon Kasasi tidak beralas hak memindahkan(mutasi) Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) dari PTSukses Lautan Indonesia ke PT Berkat Agung Indonesia yangmerupakan dua perusahaan, namun tidak terbukti

SUKSES LAUTAN INDONESIA, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atasRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupian) sebagaimana ditentukandalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkarapada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung

LAUTAN LUAS Tbk

LAUTAN LUAS Tbk, beralamat di Gedung Graha Indramas Lt. 612, Jl.

Lautan LuasTok, NPWP : 01.315.900.9.054000, alamat : Gedung Graha Indramas Lt. 612,Jl. AIP Il KS Tubun Raya No. 77, Slipi, Jakarta Barat 11410, sehingga PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 dihitung kembalisebagai berikut : No Uraian (Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak 306.425.740.166,00a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PNa.1 Ekspor 335.262.576,00 Halaman 2 dari 16 halaman.

Dharma Lautan Nusantara Head Office, 2. PT. Dharma Lautan Nusantara Cabang Medan, 3. Benjamin Siahaan, S.E. tersebut;

Dharma Lautan Nusantara Head Office, dkk VS Zulkifli

Dharma Lautan Nusantara Head Office, berkedudukandi Jalan Pulau Payung No. 1 Tanjung Priok Jakarta;2. PT. Dharma Lautan Nusantara Cabang Medan,berkedudukan di Jalan Indrapura No. 7 9 Belawan Sumatera Utara;3.

., selaku Kepala Cabang Medan PT.Dharma Lautan Nusantara, berkedudukan di Jalan SantunUjung No. 24, Kecamatan Medan Kota 20218, Medan Sumatera Utara;Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada TimbulPangaribuan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Madio Santoso/Krakatau No. 145, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Juni 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu ParaTergugat;melawanZulkifli, bertempat tinggal di Lingkungan Blok E No. 7 KomplekNelayan Indah Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan

DHARMA LAUTAN NUSANTARA(selanjutnya dalam gugatan ini di sebut PT. D.L.N) sejak tanggal 01 Januari1994 sampai dengan Mei 2011 atau dapat dihitung selama kurun waktu 18(delapan belas) tahun, sebagai tenaga Non Organik PT. D.L.N ditetapkandengan ketetapan yang berlaku surut melalui Surat Keputusan Direksi PT.D.L.N Nomor : Direksi 33/KP.501/DLN2001.

Dharma Lautan Nusantara Cabang MedanMulai :01/01/1994 s/d 30/06/2001 = 7 tahun 6 bulan:e Dari bunyinya lampiran keputusan tersebut tidak dapat ditafsirkan lainkecuali bahwa Penggugat telah mulai bekerja sejak tahun 1994 atausecara faktual, Penggugat telah bekerja selama 18 (delapan belas)tahun yaitu sejak tanggal 01 Januari 1994 sampai dengan bulan Mei2011 (diterimanya surat keputusan pemberhentian);e Bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan pada point 04 diatas, pemberhentian tersebut tidak

Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Anugerah Lautan Luas (Dalam PKPU), dengan para Kreditornya, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Rabu, 25 Januari 2023;2. Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk mentaati isi perdamaian tersebut;3. 4. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);

ANUGERAH LAUTAN LUAS

BUANA LAUTAN NAGA >< DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

BUANA LAUTAN NAGA >< DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

BUANA LAUTAN NAGA, beralamat di JalanPuloBuaran 1 BlokM3M4,KawasanIndustriPuloGadung, Jakarta Timur, dalam hal inidiwakil oleh RAJAN NANIKRAM VASANDANI, jabatan DirekturUtama PT. Buana Lautan Naga;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1 H.SYAIFUL MAARIF, S.H., S.H., M.H.;EDDY JUNINDRA, S.H.;TITO SUPRIANTO, S.H., M.H.;GIANINA ELIZABETH, S.H., M.H.;WIBISONO SURYA JAYA, S.H.

Buana Lautan Naga tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, makaPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanyadihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan

BUANA LAUTAN NAGA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);DemikianlahdiputuskandalamrapatpermusyawaratanMahkamahA gungpadahariRabu,tanggal30 April 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua MudaMahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkanoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.dan Dr.

BUANA LAUTAN NAGA, tersebut;

BUANA LAUTAN NAGA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

BUANA LAUTAN NAGA, tempat kedudukan JI. Pulo Buaran 1 BlokM3M4, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:1. H. Syaiful Maarif, S.H., CN., M.H;2. Eddy Junindra, S.H;3. Tito Suprianto, S.H., M.H;4. Gianina Elizabeth, S.H., M.H;5.

BUANA LAUTAN NAGA;2. Bahwa impor bahan baku, berupa 100% cotton atau turunannya telahlama ditekuni atau digeluti oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALIdengan tujuan untuk diekspor kembali. Oleh karena itu, PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI memperoleh fasilitas KITE tersebut. FasilitasHalaman 7 dari 16 halaman.

formal untuk dapat diajukan PeninjauanKembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahwa selanjutnya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak sependapatdan menolak putusan Pengadilan Pajak a quo dengan amar putusan yangberbunyi sebagai berikut :MENGADILI :Menyatakan permohonan banding pemohon banding terhadap SuratPenetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP018516NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 04 Juli 2011 atan nama PTBuana Lautan

BUANA LAUTAN NAGA, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

BUANA LAUTAN NAGA, tersebut;Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 28/B/PK/PJK/2014Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 oleh Dr.H.lmam Soebechi,SH.

LAUTAN REZEKI

Wilson Lautan Karet

BUANA LAUTAN NAGA vsDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

BUANA LAUTAN NAGA, NPWP: 01.804.955.1048.000,Jenis Usaha: ExportManufacturers, tempat kedudukan di JalanPulo Buaran 1 Blok M3M4, Kawasan Industri Pulo Gadung,Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Rajan NanikramVasandani, pekerjaan Direktur Utama PT. Buana Lautan Naga,beralamat kantor di Jalan Pulo Buaran 1 Blok M3M4, KawasanIndustri Pulo Gadung, Jakarta Timur;Selanjutnya memberikan kuasa kepada: 1. H. Syaiful Maarif,SH., C.N., M.H., 2. Eddy Junindra, S.H., 3. Tito Suprianto, S.H.,M.H., 4.

Buana Lautan Naga.Bahwa impor bahan baku, berupa 100% cotton atau turunannya telahlama ditekuni atau digeluti oleh Pemohon Peninjauan Kembali denganHalaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 29/B/PK/PJK/201410tujuan untuk diekspor kembali. Oleh karena itu, Pemohon PeninjauanKembali memperoleh fasilitas KITE tersebut.

BUANA LAUTAN NAGA, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauankembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yangkalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalampeninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

BUANA LAUTAN NAGA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000, 00(dua juta lima ratus riobu Rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Rabu, tanggal 30 April 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.,Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata usahaNegara yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Dr. H.

DHARMA LAUTAN UTAMA, dkk

DHARMA LAUTAN UTAMA, diwakili oleh Ir. BambangHaryo, Direktur Utama PT. Dharma Lautan Utamaberkedudukan di Jalan Kanginan 35, Surabaya;PT. DHARMA LAUTAN UTAMA CABANG SURABAYA,diwakili oleh Donie Surya Putera. S.E., M.M., Kepala CabangSurabaya PT. Dharma Lautan Utama, berkedudukan di JalanPerak Timur Nomor 512 Blok B 7/8 Surabaya; Keduanyadalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Muzayin, S.H.

Dharma Lautan Utama;> Kapalkapal lainnya milik atau yang diusahakan oleh Tergugat danTergugat II;Bahwa untuk lebih menjamin agar Para Tergugat memenuhi kewajibannyamembayar ganti kerugian, maka selain dilakukan penahanan terhadapkapal dimaksud dalam butir 25, dengan ini Penggugat mohon agardiletakkan sita jaminan terhadap:1) KM Kirana III;2) Kapalkapal lainnya milik Tergugat dan Tergugat Il atau yangdiusahakan oleh Tergugat dan Tergugat II;Hal. 8 dari 62 Hal.

Dharma Lautan Utama (Termohon PeninjauanKembali dan Il);Nakhoda : Subyantoro (Termohon Peninjauan Kembali III);Butir 2 dari novum 2, dikutip secara lengkap sebagai berikut:Terhadap dokumen pendukung dan keterangan yang diberikandalam BAPP dapat dikemukakan sebagai berikut:a.

Wilson Lautan Karet

Penggugat:
PT LAUTAN LUAS, TBK.
Tergugat:
Aries Yohanes

Lautan Samudera Jaya
Tergugat:
Paladin Sinurat

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT BUANA LAUTAN NAGA, tersebut;

PT BUANA LAUTAN NAGA vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

PUTUSANNomor 42 /B/PK/PJK/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT BUANA LAUTAN NAGA, tempat kedudukan JI. Pulo Buaran 1 BlokM3M4, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam, dalam halini memberikan kuasa kepada:1. H. Syaiful Ma'arif, S.H., C.N., M.H.;2. Eddy Junindra, S.H.;3. Tito Suprianto, S.H., M.H.;4. Gianina Elizabeth, S.H., M.H.;5.

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali ini didasarkan pada PutusanPengadilan Pajak No. 38230/PP/M.V1IV19/2012 tanggal 21 Mei 2012 denganamar putusan sebagai berikut:MENGADLI :Menyatakan permohonan banding pemohon banding terhadap SuratPenetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP018483/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 04 Juli 2011 atan namaPT Buana Lautan Naga, NPWP 01.804.955.1048.000, beralamat diJI.

BUANA LAUTAN NAGA;2. Bahwa impor bahan baku, berupa 100% cotton atau turunannya telahlama ditekuni atau digeluti oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALIdengan tujuan untuk diekspor kembali. Oleh karena itu, PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI memperoleh fasilitas KITE tersebut.

formal untuk dapat diajukan PeninjauanKembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahwa selanjutnya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI tidak sependapatdan menolak putusan Pengadilan Pajak a quo dengan amar putusan yangberbunyi sebagai berikut :MENGADILI :Menyatakan permohonan banding pemohon banding terhadap SuratPenetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP018483NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 04 Juli 2011 atan namaPT Buana Lautan

Kepabeanan, sedangkan novum yang diajukantidak memenuhi kualitas sebagaimana diatur dalam pasal 92 UndangUndang Pengadilan Pajak; Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangPengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: PT BUANA LAUTAN