RONI PUTRA yang beralamat di Jalan KH.Mas Mansyur RT.23 No.11 Samarinda, sebagai Nakhoda Kapal KM.RONI PUTRA P sejak Tahun 2018, yang mempunyai tugas dantanggung jawab; Sebagai pemimpin, melayarkan kapal hingga sampaiketujuan, bertanggung jawab atas keselamatan kapal, ABK dan muatan,serta bertanggung jawab kepada pemilik kapal:;Halaman 17 dari 42 Putusan Perkara Nomor 939/Pid. Sus/2019/PN Smr Bahwa CV. RONI PUTRA berusaha di bidang alat angkut CPO denganpimpinan perusahaan H.

RONI PUTRA yang beralamat di Jalan KH.Mas Mansyur RT.23 No.11 Samarinda, sebagai Nakhoda Kapal KM.RONI PUTRA P sejak bulan Juli 2018, yang mempunyai tugas dantanggung jawab; Sebagai pemimpin, melayarkan kapal hingga sampaiketujuan, bertanggung jawab atas keselamatan kapal, ABK dan muatan,serta bertanggung jawab kepada pemilik kapal:; Bahwa CV. RONI PUTRA berusaha di bidang alat angkut CPO denganpimpinan perusahaan H. RONI PUTRA, SE; Bahwa jumlah awak kapal KM.

HAMPARAN PERKASA MANDIRI MILL yang berada di SDCKecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, biasanyapembongkaran muatan CPO selalu di Pelabuhan Pelindo 4 SamarindaKota Samarinda kemudian akan dimuat kembali ke kapal Tongkang yang Terdakwa tidak tahu namanya;Bahwa Terdakwa melayarkan kapal KM.

SAMSI pemilik kapalsebesar RP 15.000, (lima belas ribu rupiah) per ton; Bahwa Terdakwa melayarkan kapal KM. RONI PUTRA I, tanpa dilengkapidengan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar, tidak dibenarkan; Bahwa setelah Terdakwa dan kapal KM. RONI PUTRA ditangkap, selanjutnya Terdakwa menghubungi H. SAMSI pemilik kapal, Kemudian Terdakwamendapat informasi dari pemiliknya bahwa pemiliknya telah menanyakanhal tersebut kepada Dinas Perhubungan; Bahwa sebelum kapalnya ditangkap H.

Roni Putra sejak bulan Juli 2016 2019 sampai dengan ditangkap dengan tugas dantanggung jawab Sebagai pemimpin umum di atas kapal, melayarkan kapalhingga sampai ketujuan, bertanggung jawab atas keselamatan kapal, ABKdan muatan serta bertanggungjawab kepada pemilik kapal; Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi atau keterampilan selakuNahkoda Kapal KM.

MENGADILI:

1.Menyatakan Terdakwa Agus Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melayarkan kapal yang tidak laik laut;
2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3.Menetapkan barang bukti berupa :
1.1 (satu) unit Kapal

MENGADILI:1.Menyatakan Terdakwa Agus Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Melayarkan kapal yang tidak laik laut;2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidakdibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;3.Menetapkan barang bukti berupa :1.1 (satu) unit Kapal jenis SPOB.

Sus/2019/PN Smrdan tanggung jawab; Sebagai pemimpin, melayarkan kapal hinggasampai ketujuan, bertanggung jawab atas keselamatan kapal, ABK danmuatan, serta bertanggung jawab kepada pemilik kapal; Bahwa jumlah awak kapal KM. Roni Putra J sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi sebagai nakhoda dan ADIT sebagai ABK; Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WitaKapal KM.

Roni Putra M sejakbulan Januari 2019 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggungjawab Sebagai pemimpin umum di atas kapal, melayarkan kapal hinggasampai ketujuan, bertanggung jawab atas keselamatan kapal, ABK danmuatan serta bertanggungjawab kepada pemilik kapal;Halaman 23 dari 39 Perkara Pidana Nomor 937/Pid. Sus/2019/PN Smr Bahwa jumlah awak kapal KM.

HAMPARAN PERKASA MANDIRI MILL yang berada di SDCKecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, biasanyapembongkaran muatan CPO selalu di Pelabuhan Pelindo 4 SamarindaKota Samarinda kemudian akan dibongkar di kapal Tongkang yang Terdakwa tidak tahu namanya; Bahwa Terdakwa melayarkan kapal KM.

Sus/2019/PN SmrCPO selalu di Pelabuhan Pelindo 4 Samarinda Kota Samarinda kemudiandibongkar ke kapal Tongkang yang Terdakwa tidak tahu namanya; Bahwa Terdakwa melayarkan kapal KM. RONI PUTRA M tanpa dilengkapidengan Surat ljin Gerak (SIG) / Surat Persetujuan Berlayar dariSyahbandar, tidak dibenarkan; Bahwa setelah Terdakwa dan kapal KM. RONI PUTRA M ditangkap, selanjutnya Terdakwa menghubungi H.

Roni Putra M sejakbulan Januari 2019 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggungjawab Sebagai pemimpin umum di atas kapal, melayarkan kapal hinggasampai ketujuan, bertanggung jawab atas keselamatan kapal, ABK danmuatan serta bertanggungjawab kepada pemilik kapal; Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi atau keterampilan selakuNahkoda Kapal KM.

Juli 2021 sebagai berikut:Pertamawo nsnnnn Bahwa terdakwa ALADIN selaku nahkoda KLM Merdeka Jaya pada hariRabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 wit atau setidaktidaknya padasuatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Perairan Laut Seram BaratDaya Provinsi Maluku pada posisi 0136LS12723'448BT yang berdasarkanpasal 84 ayat (2) KUHAP dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Ambon, yang melayarkan

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kadepops (Kepala DepartemenOperasi) KRI Madidihang855 dan Kadivsenbah KRI Madidihang855,didapati terdakwa ALADIN melayarkan KLM Merdeka Jaya tidakmemenuhi standar kelaiklautan kapal yaitu tidak ada perangkat radiokomunikasi yang dapat berpengaruh terhadap keselamatan kapal.

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kadepops (Kepala DepartemenOperasi) KRI Madidihang855 dan Kadivsenbah KRI Madidihang855,didapati terdakwa ALADIN melayarkan KLM Merdeka Jaya tidakmemenuhi standar kelaiklautan kapal yaitu tidak dilengkapi denganperangkat radio komunikasi yang dapat berpengaruh terhadapkeselamatan kapal.

Cenderawasih Jaya21 di bawah KomandoPangkoarmada III (Panglima Komando Armada Ill) di sekitar PerairanLaut Seram, di mana dari radar navigasi diperoleh kontak kapal di sektorhaluan, dan ketika didekati dan dilakukan identifikasi dari jarak dekatdidapati KLM Merdeka Jaya yang dinahkodai oleh terdakwa ALADINsedang berlayar pada posisi tersebut di atas.Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kadepops (Kepala DepartemenOperasi) KRI Madidihang855 dan Kadivsenbah KRI Madidihang855,didapati terdakwa ALADIN melayarkan

Menyatakan Terdakwa SUBARI Bin RACHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Nakhoda Yang Melayarkan Kapalnya Sedangkan Yang Bersangkutan Mengetahui bahwa Kapal tersebut Tidak Laik Laut

/TBK/Ep.2/12/2014 tanggal3 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Haas Bahwa terdakwa SUBARI Bin RACHMAT selaku nahkoda Kapal Isap Produksi(KIP) BELYISA pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 11.00 Wib atausetidaktidaknya pada bulan September tahun 2014 bertempat di Perairan Laut KundurKabupaten Karimun atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksadan mengadili perkara ini, Nahkoda yang melayarkan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARZUKI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa MARZUKI sebesar Rp.

Menyatakan terdakwa MARZUKIterbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaNahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutanmengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana diaturdan diancam dalam Dakwaan Pasal 302 ayat (1) Jo pasal 117 ayat (2) UUNomor :17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.2. Menjatuhkan pidana denda terhadapterdakwa MARZUKI sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah). subsidair 2(dua) Bulan Kurungan.3.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:Bahwa terdakwa MARZUKI pada hari Rabu tanggal 11 April 2018sekira pukul 02.00 wib wib atau setidaktidaknya pada bulan April tahun 2018bertempat di perairan Nongsa dengan posisi 01 15.383 N 104 08.981 T atausetidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili ,telahmelakukan perbuatan nahkoda yang melayarkan

Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutanmengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik lautMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1 Nahkoda :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nakhoda adalah salahsatu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyaiwewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundangundangan;Menimbang, bahwa awak kapal adalah orang yang bekerja ataudipekerjakan diatas kapal

Bahwa terdakwa JACKSON ANDRE VICTOR RUNTUWENE selaku nahkoda KapalIsap Produksi (KIP) CINTA 3 pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 10.00Wib atau setidaktidaknya pada bulan September tahun 2014 bertempat di Perairan Laut KundurKabupaten Karimun atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerahHalaman 3 dari 2.1 Putusan Nomor: 6/P id.Sus/2015/PN.Tbk.hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, Nahkoda yang melayarkan

maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telahterbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsurunsur dari pasal tindak pidana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umumatas dasar dakwaan yang berbentuk TUNGGAL sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (1) jo.Pasal 117 ayat (2) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut: 1 Nakhoda; 772222 222 on nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn2 Melayarkan

Unsur Melayarkan Kapalnya Sedangkan Yang Bersangkutan Mengetahui bahwa Kapal tersebut Tidak Laik Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat woenne Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2008tentang Pelayaran berbunyi Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisiterpenuhinya persyaratan Kelaiklautan Kapal dan Kenavigasian.

Pasal 117ayat (2) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi oleh perbuatanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Nakhoda Yang Melayarkan Kapalnya Sedangkan YangBersangkutan Mengetahui bahwa Kapal tersebut Tidak Laiko Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenardan atau alasan pemaaf

mengetahui bahwakapal tersebut tidak laik laut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan carasebagai berikut : Bahwa awalnya saat saksi TRI GUNAWAN, GDE EKA dari SatuanPatroli Nusantara Direktorat Kepolisian Perairan dengan menggunakanKapal Polisi Perenjak 5017 melakukan patroli di wilayah perairan lautIndonesia tepatnya di Perairan Benteng Selatan Bima melihat sebuahkapal yang bermuatan tinggi dan ternyata kapal tersebut adalah KLMDUTA SAMUDRA yang dinahkodai oleh Terdakwa JAMALUDIN H.ABDURAHMAN, yang melayarkan

No.2836 K/PID.SUS/2015DUTA SAMUDRA yang dinahkodai oleh Terdakwa JAMALUDIN H.ABDURAHMAN, yang melayarkan Kapal KLM DUTA SAMUDRA dariPelabuhan Kalimas Surabaya menuju ke Pelabuhan Laut Tanjung Bima,mengetahui hal tersebut para saksi langsung mendekati kapal danlangsung melakukan pemeriksaan baik terhadap peralatan keselamatankapal maupun terhadap kru KLM DUTA SAMUDRA beserta barang yangdiangkut; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi dari Satuan PatroliNusantara Direktorat Kepolisian Perairan

PANGESTU LUHUR BAROKAH yang dinakhodai olehPAGIYONO BIN (alm) PAIMIN melayarkan kapalnya dari pelabuhan Juwanapada hari Kamis tanggal 21Juli 2016 sekitar pukul 12.00 Wib dengan tujuanHalaman 11 dari 37 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2016/PN Ptimenangkap ikan di wilayah Perairan Utara Jawa menggunakan SuratPersetujuan Berlayar nomor: 044 /19.VIl /C/ 2016 yang diterbitkan di Juwanatanggal 19 Juli 2016 Jam 15.03 Wib atas nama KMN.

RIDLO LUHURBAROKAHdapat dikatakan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dansaudara PAGIYONO BIN (alm) PAIMIN yang melayarkan kapalnya tanpadilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan memenuhi unsurPasal sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Yo pasal 42 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia no 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUndang Undang Republik Indonesia no 31 tahun 2004 tentang perikanan.

PANGESTU LUHUR BAROKAH pada saatdilakukan pemeriksaan oleh petugas Dit Polair Polda Jateng yaitu pada saatberlayar untuk mencari ikan ke laut, sekitar 4 mil dari dermaga PelabuhanJuwana, waktu itu berhenti lego jangkar untuk membersihkan baling balingdari sampah/kotoran yang tersangkutBahwa hasil pemeriksaan polisi adalah terdakwa melayarkan KMN.PANGESTU LUHUR BAROKAH berlayar tidak memiliki dengan SuratPersetujuan Berlayar (SPB)Bahwa kapal KMN.

RIDLO LUHUR BAROKAHdapat dikatakan tidakmemiliki Surat Persetujuan Berlayar dan saudara PAGIYONO BIN (alm)PAIMIN yang melayarkan kapalnya tanpa dilengkapi dengan SuratPersetujuan Berlayar (SPB) dan memenuhi unsur Pasal sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 Yo pasal 42 ayat (8) Undang Undang RepublikIndonesia no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang UndangRepublik Indonesia no 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Bin (Alm) EDY SOEKARMO menyatakan nakhodasaudara PAGIYONO BIN (alm) PAIMIN yang melayarkan KMN. PANGESTULUHUR BAROKAHmenggunakan Surat Persetujuan Berlayar nomor: 044/19.VIl/C/ 2016 yang diterbitkan di Juwana tanggal 19 Juli 2016 Jam 15.03 Wibatas nama KMN. RIDLO LUHUR BAROKAH dapat dikatakan tidak memilikiSurat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan syahbandar perikanan karena SPBtersebut sudah habis masa berlakunya.Benar bahwa KMN.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Bin RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan Melayarkan

Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Bin RAHMAT telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan Melayarkan Kapal MG.Berkat Anugerah tanpa dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ;2. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp800.000. (Delapan Ratus Ribu Rupiah) apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;3.