Perkataan secara tidak sah sudah mencakup pengertian bertentangan dengan hukum objektif , sebagaimana dikatakan oleh Simons,Zevenbergen, Pompe, dan Van Hattum, juga mencakup pengertian bertentangandengan hak orang lain (Noyon), serta mencakup pengertian tanpa hak yang adaapada diri seseorang (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian tanpakewenangan (HazewinkelSuringa) ; Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1997tentang Psikotropika, tidak memberikan pengaturan tentang pengertiantanpa

suatupenetapantertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tatausahanegara yang berisi tindakan hukum tata usahanegara yang berdasarkanperaturan perundangundanganyang berlaku, yang bersifat konkret,individual,dan final,yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukumperdata (vide Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009).Bahwa ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas, oleh Pasal 87UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahantelah diperluas sehingga mencakup

pula : a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ; Halaman3dari 7halamanPenetapanDismissalNomor: 19/PEN.DIS/2018/PTUN.DPSb.

Banjarmasin dengan menggunakan mobil Truck bak kayu merk Mitsubishiwarna kuning DA 9924 TN dengan harga Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) per Liternyadan dikumpulkan oleh terdakwa untuk dijual kembali ke pengecer dengan hargasebesar Rp. 6.300, (enam ribu tiga ratus rupiah) per liternya.e Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU Km. 5 Banjarmasintidak ada kerjasama dengan SPBU tersebut.e Bahwa untuk mendapatkan ijin usaha dalam kegiatan hilir dari menteri energy danSumber Daya Mineral yang mencakup

Banjarmasin dengan menggunakan mobil Truck bak kayu merk Mitsubishiwarna kuning DA 9924 TN dengan harga Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) per Liternyadan dikumpulkan oleh terdakwa untuk dijual kembali ke pengecer dengan hargasebesar Rp. 6.300, (enam ribu tiga ratus rupiah) per liternya.Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU Km. 5 Banjarmasintidak ada kerjasama dengan SPBU tersebut.Bahwa untuk mendapatkan ijin usaha dalam kegiatan hilir dari menteri energy danSumber Daya Mineral yang mencakup

Banjarmasin dengan menggunakan mobil Truck bak kayu merk Mitsubishiwarna kuning DA 9924 TN dengan harga Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) per Liternyadan dikumpulkan oleh terdakwa untuk dijual kembali ke pengecer dengan hargasebesar Rp. 6.300, (enam ribu tiga ratus rupiah) per liternya;Bahwa terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar di SPBU Km. 5Banjarmasin tidak ada kerjasama dengan SPBU tersebut;Bahwa untuk mendapatkan ijin usaha dalam kegiatan hilir dari menteri energy danSumber Daya Mineral yang mencakup

kembali kepada oranglain dengan mengambil keuntungan untuk diri terdakwa sendiri;Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa terdakwa MOCH.MUNAWAR alias Pak AJI bin WAGIMIN adalah merupakan perorangan bukan badanusaha memiliki izin usaha yang diberikan langsung oleh Pemerintah yang berhak untukmelakukan usaha pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 UU RI No.22 Tahun 2001, bahwa untuk mendapatkan ijin usaha dalam kegiatan hilir dari MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral yang mencakup

Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian"bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons,Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertianbertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian"tanpa hak yang ada pada diri seseorang (Hoge Raad), dan mencakup jugapengertian "tanpa kewenangan (HazewinkelSuringa);Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya mengkategorikanperbuatan terdakwa yang bersifat alternatif terhadap suatu barang yaitu senjatapemukul

Bahwa ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas, olehPasal 87 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan telah diperluas sehingga mencakup pula : a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPE ; c. bersifat final dalam arti lebih luas ; d.

Wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh ~~ pengeluaranyang menjadi tanggungjawabnya Ayat (8) bahwa Dokumendokumen yangdigunakan oleh Bendahara PengeluaranPembantu dalam menatausahakanpengeluaran mencakup : Buku Kas Umum,Buku Pajak PPN/PPh dan Buku Panjar ; Ayat (4) bahwa Bendahara Pengeluaran2.15Pembantu dalam melaksanakanpenatausahaan sebagaimana dimaksud padaayat 3 menggunakan bukti pengeluaran =;2.

Ayat (6) bahwa Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimanadimaksud pada ayat 5 mencakup BukuKas Umum, Buku Pajak PPN/PPh danbukt pengeluaran yang sahBahwa.....Bahwa perbuatan terdakwa yang tidakmenyetorkan kembal i sisa dana =s sebesarRp.238.910.200, (dua ratus tiga puluhdelapan juta sembilan ratus sepuluh ribudua ratus rupiah) ke Kas Daerah, ditujukanuntuk menguntungkan diri sendiri atauorang tain, yang dapat merugikan keuanganNegara sebesar Rp.238.910.200, (dua ratus17tiga puluh delapan

Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor13 Tahun2006 tanggal 13 Mei 2006, Pasal 2222.29 Ayat (2) bahwa Bendahara PengeluaranPembantu) Wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaranyang menjadi tanggungjawabnya3 Ayat (8) bahwa Dokumendokumen yangdigunakan oleh Bendahara PengeluaranPembantu dalam menatausahakanpengeluaran mencakup : Buku Kas Umum,Buku Pajak PPN/PPh dan Buku Panjar3Ayat......

Ayat (5) bahwa Bendahara PengeluaranPembantu Wajib menyampaikan LaporanPertanggungjawaban pengeluaran kepadaBendahara paling lambat tanggal 5 bulanberikutnya ;312.Ayat (6) bahwa Laporan Pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksudpada ayat 5 mencakup Buku Kas Umum,Buku Pajak PPN/PPh dan bukti pengeluaranyang Gali 5

tidak melakukan inzage dalam tenggang waktu tersebutsebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Paniteratanggal 11 Nopember 2015;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara dan syaratsyarat yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,Hal 4 dari 7 hal Put No.0070/Pdt.G/2015/PTA.Pbrakan tetapi yang mengajukan banding adalah Kuasa Hukum dengan suratkuasa yang cacat (tidak mencakup

S.H., M.H tidakmemuat kuasa untuk bertindak mengajukan banding ataumenandatangani akta banding, hanya kuasa untuk mengajukan memoribanding dan sementara akta permohonan banding perkara a quoditandatangani oleh kuasa, berarti permohonan banding diajukan oleh kuasahukum dengan surat kuasa khusus yang tidak mencakup pengajuan bandingpadahal yang hal tersebut pintu gerbang dalam menempuh upaya hukumbanding, dengan demikian pengajuan banding oleh orang yang tidakberwenang;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan

tanahnya tercakup dalam kawasan hutan tetap tersebut AMenimbang, bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh pejabat yang berwenang harus dianggapsah dan dapatdijalankan sesuai asas presumptio iustae causa, maka> SHM Nomor 704tersebut harus dimaknai sah dan pemegang hakny@ beralasan hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara >>Menimbang, bahwa karena tetahy Thenjadi fakta hukum bahwa luasarea kawasan hutan tetap yang Witetapkan berdasarkan Keputusan objeksengketa tersebut mencakup

Mewajibkan Tergugat / Terbanding untuk meberbitkan kemballiKeputusan Tergugat / Terbanding yang benar setetah dikurangi luas areasebatas dan mencakup Sertifikat Lake Milik Nomor 704/DesaPemongkong tersebut berdasarkan veteran perundangundangan yangberlaku ;1 4.

Karim dalam gugatan ParaPenggugat masih berkedudukan sebagai Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan asas ijbari, maka peralihan harta warisdari pewaris kepada ahli waris terjadi secara sertamerta ketika pewarismeninggal dunia, oleh karena itu penyebutan kapan pewaris meninggal menjadipenting, terlebih dalam perkara a quo, yang mencakup empat generasi danharta peninggalan belum dibagi;Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak konsisten dalam menyebutkananakanak dari pewaris, pada posita pertama anakanak

Nur memiliki kedudukanyang sama sebagai Tergugat IV;Menimbang, bahwa perkara gugatan waris yang diajukan oleh ParaPenggugat merupakan perkara waris bertingkat yang mencakup empatgenerasi, yaitu orang tua, anak, cucu, cicit dan harta peninggalan belum pernahdibagi hingga sekarang;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, maka harus disebutkan abhliwaris setiap generasi, termasuk pasangan hidup dari anakanak pewaris(menantu pewaris), keturunan dari anakanak pewaris (cucu pewaris), danketurunan dari Cucucucu

Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian"bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons,Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian"bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian"tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup jugapengertian "tanpa kewenangan" (HazewinkelSuringa) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa

Perkataan 'secara tidaksah sudah mencakup pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif'sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen.

Pompe, dan vanHattum, juga mencakup pengertian bertentangan dengan hak orang lain(Noyon), juga mencakup pengertian 'tanopa hak yang ada pada diriseseorang (Hoge Raad), juga mencakup pengertian tanpakewenangan (HazewinkelSuringa) ;Bahwa menurut Jurisprudensi Indonesia yang dikutip oleh S.R.Sianturi, SH, memiliki / menguasai berarti menguasai suatu bendabertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (PutusanMA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959), atau juga menguasaisesuatu barang

Bahwa ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas,oleh Pasal 87 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan telah diperluas sehingga mencakup pula : e penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;e Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB ;e bersifat final dalam arti lebih luas ;e Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat

bermotor untuk keperluan khusus, selain yangterutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya lori derek,lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapujalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi;bahwa di sini terlihat jelas sekali pos tarif yang ditetapkan oleh Terbanding tidaktertulis untuk kendaraan bermotor untuk trailer maupun semi trailer.Menurut Terbanding45 bahwa berdasarkan Explanatory Notes, pos 8716.90 disebutkan:BAGIANPos ini juga mencakup

bagian kendaraan yang disebutkan di atas, asalkan bagiantersebut memenuhi dua syarat berikut :() Harus dipastikan dapat dipakai sematasemata atau terutama dengankendaraankendaraan seperti disebut di atas; danGi) Tidak dikeluarkan dengan ketentuan Catatan pada Bagian XVIIBagian dalam pos ini mencakup:1.

Shafts, swinglebars dan bagiannya.#5 bahwa berdasarkan Explanatory Notes, pos 8708 disebutkan:Bagian dan perlengkapan dalam pos ini mencakup:(A) Rakitan rangkachassis kendaraan bermotor (baik dipasangkan atau tidakdengan roda tapi tanpa mesin) dan bagiannya (sidemembers, braces,crossmembers; dudukan suspensi; dudukan dan kurungan (bracket) untukgerbong, mesin, runningboard, aki atau tangki bahan bakar, dll)...(B)...

Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian"bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen,Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak oranglain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang"(Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanopa kewenangan"(HazewinkelSuringa);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atasyang diperoleh dari keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat PemberitahuanMasa Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan NilaiSurat Ketetapan Pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan TahunanPajak PenghasilanDalam hal tidak terdapat kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21, SuratKetetapan Pajak diterbitkan sesuai dengan Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajakyang mencakup

seluruh Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.bahwa dalam tahun pajak 2008 Pemohon Banding masih menyampaikan SPTTahunan PPh Pasal 21 yang mencakup masa Januari sampai dengan Desember2008 sehingga Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dapatditerbitkan adalah untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008;bahwa dalam sengketa ini terdapat 2 (dua) Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal

Yaitu adanya beberapa faktorkesebandingan yang ternyata berbeda.bahwa karakteristik barang yang dijual tidak hanya meliputi spesifikasi fisiksaja, tetapi juga mencakup volume atau kwantitas. Sedangkan dalam analisafungsi harus juga dievaluasi faktor resiko yang dihadapi masingmasingpihak.bahwa dari Comparable Analysis Matrix yang dibuat Terbanding dapat dilihatbahwa Sales Volume kepada pihak afiliasi berjumlah 19.359 MT dan kepadapihak independen 10.499 MT ( jumlah keseluruhan : 29.858 MT).

Dengandemikian volume penjualan kepada afiliasi mencakup 65,8% dari seluruhpenjualan, dan penjualan kepada pihak independen 34,2%.bahwa penjualan kepada pihak independen, yang digunakan sebagai InternalComparable oleh Terbanding, dilakukan kepada 20 (dua puluh) perusahaanpelanggan, dengan volume bervariasi mulai dari 13 MT kepada PT. CCC s/d1.089 MT kepada PT.

sehubungandengan jaminan pengembalian utang;royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;hadiah dan penghargaan;pensiun dan pembayaran berkala lainnya;a7o2ao: bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam appendix 8 dan appendix 6 padakontrak kerjasama Nomor 2788SU tanggal 7 Desember 2007 antara The ChemithonCorporation dengan Pemohon Banding dijelaskan bahwa tehnical assistance yangakan disediakan oleh The Chemithon Corporation mencakup

Fotokopi Surat Pernyataan dari Chemithon Corporation kepada KPP PMA Satu danterjemahan Surat Pernyataan dibawah sumpah,Fotokopi Kontrak No.2788SU tanggal 7 Desember 2007 dan terjemahan Kontrakdibawah sumpah,Menurut Pemohon Bandingbahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam appendix 8 dan appendix 6 padakontrak kerjasama nomor 2788SU tanggal 7 Desember 2007 antara The ChemithonCorporation dengan Pemohon Banding dijelaskan bahwa technical assistance yangakan disediakan oleh The Chemithon Corporation mencakup

jasa konstruksi,koneksi, instalasi, pengujian, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan sedangkantechnical documentation yang mencakup jasa perancangan, daftar penggunaanperalatan dan operasional pelaksanaan proyek pemasangan dan instalasi mesin,dan dikarenakan atas transaksi technical documentation dan technical assistanceyang merupakan bagian dari kontrak pembelian mesin tersebut belum dilakukaninstalasi karena proyek tersebut mengalami penundaan, secara pembukuantransaksi ini masih dicatat sebagai

masih sangat mencintai Tergugat,danperkara ini adalah Cerai Talak yang diajukan olehTergugat, untuk obat hati yang luka karena putus cinta dengansuamitercinta (Tergugat), maka Penggugat menuntut Mutahsebesar Rp.75.000.000, secara tunai dan sekaligus ;7.Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anakdalam pemeliharaan Penggugat dan untuk biaya pemeliharaan(Hadlonah) telah disepakati Penggugat dan Tergugat padatanggal 15 Desember 2010 yang rinciannya sebagai berikutPalla.Biaya hidup mencakup

Biaya pendidikan mencakup antara laina. Pendidikan ;b. Fasilitas pendidikan ;c. Prasarana pendidikan ;Oleh karenanya mohon Tergugat dihukum untuk mentaati danmelaksanakan kesepakatan tersebut ;8.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapat harta dalamperkawinan yang merupakan harta bersama milik Penggugat danTergugat berupaa.Sebidang tanah dan sebuah bangunan rumah permanentdiatasnya terletak di Kabupaten Gresik dengan batasbatasSebelah utara tanah milik Bpk. W;Sebelah barat tanah milik Jl.

Biaya hidup mencakup antara laina. Biaya makan perharinya perharinya sejumlah Rp.7.000, x30 x 3 =Rp.630.000, perbulan ;b. jajan dan uang~ saku sekolah~ Rp.15.000, x 30 =Rp.450.000, perbulan =;c. Biaya transportasi (bensin ) Rp.100.000, perbulan =;d. Biaya kebutuhan sehari hari (pakaian dll.) ;7.2. Biaya pendidikan mencakup antara laina. Pendidikan ;b. Fasilitas pendidikan ;c.

Biaya hidup mencakup antara laina. Biaya makan perharinya perharinya sejumlah Rp.7.000, x30 x 3 =Rp.630.000, perbulan ;b. jajan dan uang~ saku sekolah Rp.15.000, x 30 =Rp.450.000, perbulan =;c. Biaya transportasi (bensin ) Rp.100.000, perbulan =;d. Biaya kebutuhan sehari hari (pakaian dll.) ;2. Biaya pendidikan mencakup antara laina. Pendidikan ;b. Fasilitas pendidikan ;c.

Ageng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara diLingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraNegara lainnya; wan nnn nnn nnn nnn nn nn ne ne enna c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPE ; d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;Aan/atau; == n= === 2= nnn nnn enn nnn nnn nnn nnn eee nee nee nen annee.

Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat; Bahwa Keputusan a quo yang menjadi obyek sengketa adalah suatupenetapan tertulis (beschikking) yang juga mencakup tindakan faktual, halini telah sesuai dengan Pasal 87 huruf a UndangUndang RI No. 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; Bahwa obyek sengketa aquo adalah Keputusan Badan dan/atau PejabatTata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif danPenyelenggara Negara lainnya, bahwa oleh karena Tergugat adalahBupati, maka sesuai