PanonganKabupaten Tangerang, Yang Melepaskan RAIS B MAYA, YangMenerima Pelepasan STEPHANUS HADIWIJAYA yang belumdiregistrasi dan belum ditandatangani oleh pejabat pemerintah;e. 1 (Satu) bendel asli SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATASTANAH UNTUK KEPENTINGAN SWASTA Nomor3201/Cikupa/1995 dari RAIS, umur 53 tahun, KewarganegaraanIndonesia d/a. Kp. Panyembir RT. 03/01 Ds. Serdang Kulon Kec.Panongan Kab.

Atas lahirnya UUtersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatursecara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan ObjekHak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang didalam AktaPemberian Hak Tanggungan yang dimana isi keseluruhan dari

Ataslahirnya UU tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatursecara khusus dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenaiPenjualan Objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuanKPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam AktaPemberian Hak Tanggungan, yang dimana isi keseluruhan

Nomor 329 K/Pdt.SusBPSK/201721diundangkan hingga saat ini, maka Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatursecara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan ObjekHak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang didalam AktaPemberian Hak Tanggungan yang telah dibebankan atas masingmasingagunan yang dimana isi keseluruhan dari

Atas lahirnya UUtersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatursecara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objekHak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang didalam AktaPemberian Hak Tanggungan, yang dimana isi keseluruhan dari

Atas lahirnya UUtersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatursecara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan ObjekHak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang didalam AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 629/2011 tanggal 12 Mei

Ataslahirnya UU tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diaturHalaman 31 dari 47 hal.

Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara)terdaftar tanggal 25 April 201328) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantaradari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu29) 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. KaryaNusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu30) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)An. CV.

Mesjid No. 34 Kesawan, Medan Barat Medan Sumatera Utara)terdaftar tanggal 25 April 201328) 1 (satu) lembar Surat ljin Usaha Perdagangan Nomor3201/3307/1.1.0601/2014 tanggal 27 Juni 2014 An. CV. Karya Nusantaradari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu29) 1 (satu) lembar Surat Ijin Gangguan Nomor3052/3054/2868/2.1/0601/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 An. CV. KaryaNusantara dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu30) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV)An. CV.

Ataslahirnya UU tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatursecara khusus dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenaipenjualan objek hak tanggungan secara parate eksekusi melalui bantuanKPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang).Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang didalam AktaPemberian Hak Tanggungan, yang dimana isi keseluruhan

Nomor 1074 K/Padt.SusBPSk/201619.lahirnya UU tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di atursecara khusus dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenaiPenjualan objek Hak Tanggungan secara parate eksekusi melalui bantuanKPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam AktaPemberian Hak

dalampraktek ketentuan pasal 6 tetap harus memenuhi syarat antara lain :a) Tetap diperlukan adanya fiat dari Ketua Pengadilan Negeri(berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam buku IlMahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1994 halaman 143,yang menyatakan eksekusi harus atas perintah dan dibawahpimpinan Ketua Pengadilan Negeri dimana ketentuan inidiberlakukan juga terhadap eksekusi hak tanggunganHal. 32 dari 76 halaman Putusan Nomor: 158/PDT/2018/PT.SMR16.17.sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung nomor3201

Atas lahirnya UndangUndang tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di atursecara khusus dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenaiPenjualan Objek Hak Tanggungan secara parate eksekusi melalui bantuanKPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang).

dalam praktek ketentuan pasal 6tetap harus memenuhi syarat antara lain :a) Tetap diperlukan adanya fiat dari Ketua Pengadilan Negeri (berdasarkanpetunjuk Mahkamah Agung dalam buku II Mahkamah Agung RepublikIndonesia tahun 1994 halaman 143, yang menyatakan eksekusi harusatas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dimanaketentuan ini diberlakukan juga terhadap eksekusi hak tanggunganHal. 20 dari 57 hal.Pts.No.85/PDT/2019/PT.SMR23.24.sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung nomor3201

Atas lahirnya UUtersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatursecara khusus dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan ObjekHak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang didalam AktaPemberian Hak Tanggungan yang dimana isi keseluruhan dari

Ataslahirnya UU tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di atursecara khusus dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenaiPenjualan objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuanKPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam AktaPemberian Hak Tanggungan yang dimana isi keseluruhan

Nomor 406 PK/Pdt/2015(delapan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);10.Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam Akta Autentik makawajar bila Tergugat Inti menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalamkeadaan kosong tanpa syarat apapun bebas dari penguasaan pihak lain;11.Bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik karenanyasemestinyalah harus dilindungi secara hukum, hal ini dikuatkan denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI, dalam memutuskan Perkara Nomor3201 K/Pdt/

Atas lahirnya UUtersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Pdt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah di atursecara khusus dalam UU No 4 Tahun 1996 mengenai Penjualan objek HakTanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuan KPKNL (KantorPelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang di dalam AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 420/2008 tanggal 18 Maret

HakTanggungan, dalam praktek ketentuan pasal 6 tetap harus memenuhi syaratantara lain :Halaman 17 dari 49 Putusan No.130/PDT/2020/PT SMRa) Tetap diperlukan adanya fiat dari Ketua Pengadilan Negeri (berdasarkanpetunjuk Mahkamah Agung dalam buku Il Mahkamah Agung RepublikIndonesia tahun 1994 halaman 143, yang menyatakan eksekusi harusatas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dimanaketentuan ini diberlakukan juga terhadap eksekusi hak tanggungansebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung nomor3201

Ataslahirnya UU tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Padt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatursecara khusus dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenaiPenjualan objek hak tanggungan secara Parate Eksekusi melalui bantuanKPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang);Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang didalam AktaPemberian Hak Tanggungan, yang dimana isi keseluruhan

Ataslahirnya UU tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umumdiundangkan hingga saat ini, maka keputusan Mahkamah Agung RI Nomor3201 K/Padt/1984 tidak berlaku sebagai peraturan umum karena telah diatursecara khusus dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenaiPenjualan objek Hak Tanggungan secara parate eksekusi melalui bantuanKPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang).Kewenangan Pemohon Keberatan juga telah tertuang didalam aktapemberian hak tanggungan yang dimana isi keseluruhan