Penggugat Keliru Menarik Pihak Tergugat HI Dalam Gugatannya ( EkseptioError In Persona )Bahwa tindakan Pihak Penggugat yang menarik Pihak Tergugat III dalamgugatan Perbuatan Melawan Hukum( Onrechmatige Daad )adalah suatu tindakanyang keliru.

Hal ini dikarenakan Pihak Tergugat III sebenarnya tidak terkait samasekali dengan obyek permasalahan berupa Perbuatan Melawan Hukum( Onrechmatige Daad )sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.Adapun Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechmatige Daad ) sebagaimana yangdidalilkan oleh Pihak Penggugat tersebut ( quad non ) kiranya hanyalah melibatkanPihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II semata, tanpa ada kaitannya sama sekalidengan Pihak Tergugat III.Sebab berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah

Hal ini disebabkan karena dalam dunia hukumperdata itu sendiri dikenal adanya perbedaan yang mendasar antara PerbuatanMelawan Hukum ( Onrechmatige Daad ) dengan Perbuatan Melawan Hukum olehPenguasa ( Onrechmatige Overheidsdaad ).

Dalil Penggugat yang menyatakanHalaman 21 dari 26 halaman putusan Nomor: 64/PDT/2014/PT.SMRbahwa Pihak Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum( Onrechmatige Daad ) adalah suatu dalil yang keliru dan tidak tepat mengingatkedudukan Pihak Tergugat III adalah sebagai Badan Pemerintah( Penguasa ) dan bukanlah sebagai Subyek Hukum Pribadi.DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa Pihak Tergugat III mohon uraian DALAM EKSEPSI dianggap terulangdan termuat kembali secara utuh DALAM POKOK PERKARA ini.

Wahidin Sudirohusodo No. 48, Kota Cirebon;Bahwa Upaya Lelang yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT IV tersebutdiatas adalah cacat hukum, juga termasuk upayaupaya lelang lainnyamenyangkut objek tersebut diatas adalah cacat hukum dan harus dinyatakanbatal demi hukum;Bahwa tindakantindakan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan tersebutdiatas, tindakan tersebut dapat di katagorikan sebagai tindakan PerbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige daad), sebagaimana ketentuan Pasal 1365KUHPerdata yang menyebutkan : Tiap

perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad), menurut RosaAgustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan PascaSarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatuperbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat: (1).

Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);Bahwa dengan terbitnya Akta Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, tertanggal 10Januari 2012, Nomor : 14, beserta dokumendokumen turunan lainnya,dan hal ini dapat dikatagorikan TERGUGAT telah melakukan TindakanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);Tindakan tersebut diatas adalah tindakantindakan yang bertentangandengan:(1).Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Bahwa seharusnya TERGUGAT tidak melakukan

BANK VICTORIA SYARIAH HUB.: 087861382278,085224052284, adalah tindakan Perobuatan Melawan Hukum(Onrechmatige daad);Menyatakan bahwa Akad Wakalah tentang Pembelian Barang DalamRangka Pembiayaan Murabahah dengan No. 00015/AW/KCC/V/2012,tertanggal 10 Januari 2012, Akta tersebut dibuat dengan cara melawanhukum, sehingga dengan terbitnya Akad tersebut adalah tindakanPerbuatan Melawan Hukum;Menyatakan bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunganyang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, tertanggal 10 Januari

Kerugian Immaterial adalah sebesar Rp. 500,000,000.00 (limaratus juta rupiah) ;Menyatakan bahwa akibat adanya tindakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige daad) oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, makamengembalikan dan memulihkan dalam keadaan semula antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT seperti sebelum adanya AkadWakalah tentang Pembelian Barang Dalam Rangka PembiayaanMurabahah dengan No. 00015/AW/KCC/I/2012, tertanggal 10 Januari2012;Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan dengan seketika dansekaligus Sertifikat

Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang telah mendirikanrumah di atas tanah objek perkara serta mengambil hasil berupa kulitmanis yang ada di atasnya adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad);. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengosongkan tanahobjek perkara dengan cara membongkar rumahnya yang ada di atastanah objek perkara setelah kosong menyerahkan kepada Penggugatselaku pemilik yang sah, jikalau engkar dengan bantuan Polisi atau alatNegara lainnya;.

Warisdalam kaum dan Penggugat II anggota kaum;Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhumTenyue Imam Batuah dan almarhum Mauman Marah Kayo;Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum ParaPenggugat yang diwarisi dari Mamak Penggugat bernama TenyueImam Batuah dan Mauman Marah Kayo;Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang telahmendirikan rumah di atas tanah objek perkara serta mengambilhasil berupa kulit manis yang ada di atasnya adalah merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige

Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan TurutTergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);4. Menyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukumatas Akta Jual Beli Nomor 048/AJB/MGL/2007 a.n. Erni Anggraini luas10.000 m? terhadap tanah yang digugat Penggugat dalam gugatanperkara ini;5.

(tiga puluh tujuhribu tujuh ratus meter persegi) dengan Akta Jual Beli Nomor593.2/86/TBT/1997 letak di Dusun Penengahan, Desa Panaragan,Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara (padasaat itu) kini masuk dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang adalahsah milik Penggugat:; Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat danTurut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad); Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugatyaitu kerugian materiil sebesar Rp205.200.000,00

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang membuatkanSertifikat atas tanah objek warisan tidak memiliki buktibukti yang cukupdan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)tertanggal 12 November 2007 yang dibuat Penggugat II dan diketahuioleh Lurah Mamunyu lebih dulu dibuat dari pada sertifikat milik Tergugat,maka Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum(onrechmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365KUHPerdata;14.

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatanmelanggar hukum (onrechmatige daad) maka beralasan hukum untukHal. 4 dari 21 Hal. Put. No.286/Pat.G/2019/PA. Mmjkemudian menghukum~ Tergugat untuk menggantikan kerugianPenggugat , Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selaku ahliwaris dari Alm. Mustafa dan Alm. H.

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat Ill danPenggugat IV mengajukan Gugatan Warisan bersamaan denganGugatan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechmatige daad) denganberpedoman pada Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga cukup alasanhukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untukmengajukan gugatan ini secara bersamaan (menggabungkannya);16.

MmjAdalah perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad);6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan hartawarisan sebagaimana dimaksud, yakni berupa sebidang tanah kebunyang terletak di Lingk. Kalubibing, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab.Mamuju seluas + 10.000 m2, dengan batasbatas: Sebelah utara : Tanah milik NAMA danSaluran Air; Sebelah timur : Tanah milik NAMA Sebelah selatan : Tanah milik NAMA Sebelah barat : Perumahan GriyaMasagena;Kepada Ahli Waris NAMA dan alm.

Sebih Bin Kemon denganbatasbatas : Sebelah Utara : Kali Bekasi (Tanah Pecahan Terbawa arus Kali); Sebelah Timur : Tanah Pemakaman dan Tanah Milik Endi Sebelah Selatan : Tanah milik Samid/kodok; Sebelah Barat : Kali Bekasi (Tanah Pecahannya terbawa arusKali);Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV, TergugatV, dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad);Menyatakan tanah seluas 18.700 m?

SEBIH Bin KEMON denganbatasbatas : Sebelah Utara : Kali Bekasi (Tanah Pecahan Terbawa arus Kali); Sebelah Timur : Tanah Pemakaman dan Tanah Milik Endi Sebelah Selatan : Tanah milik Samid/kodok; Sebelah Barat : Kali Bekasi (Tanah Pecahannya terbawa arusKali);Menyatakan Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV, TergugatV, dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige Daad);Menyatakan tanah seluas 18.700 m?

Menyatakan Tergugat Intervensi II, Tergugat Intervensi Ill, TergugatIntervensi IV, Tergugat Intervensi V dan Tergugat Intervensi VII telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad);Halaman 9 dari 14 hal.

Turut Terbanding , Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, dan TurutTerbanding IV sependapat dengan Pembanding (dahulu Tergugat) bahwapersidangan tidak dilakukan secara berimbang dan melanggar hukum acaraterutama pada eksepsi Turut Terbanding I,1I, III, dalam jawaban khususnyapada kompetensi Absolut yang pada pokok intinya menyatakan bahwagugatan atas perbuatan melawan hukum oleh badan dan/ atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan TataUsaha Negara dengan mendasarkan

pada ketentuan pasal 11 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan KewenanganMengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/ atau PejabatPemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad) yang menyatakan sebagaiberikut: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedangdiperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakantidak berwenang mengadili.2

overheiddaad) vide bukti TT IIV.5 dalampasal 1 angkat 4 sengketa perbuatan melawan hukum oleh badan dan ataupejabat pemerintahan (onrechmatige overheiddaad) adalah sengketa yang didalam nya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan atau bataltindakan pejabat pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukumHalaman 33 dari 36 Putusan Nomor 369/PDT/2020/PT SMG.mengikat beserta ganti rugi Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Menimbang bahwa sesuai pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah

AgungRepublik Indonesia nomor 2 tahun 2019 perkara Perbuatan Melawan Hukumoleh badan dan atau pejabat pemerintahan (onrechma overheiddaad)merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.Menimbang bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RInomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakanpemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh badandan atau pejabat pemerintah (onrechmatige overheiddaad) menetapkansebagai berikut perkara Perbuatan Melawan Hukum

oleh badan dan ataupejabat pemerintah (onrechmatige overheiddaad) yang sedang di periksa olehPengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenangmengadili.Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dansesuai hukum acara yang berlaku, maka gugatan yang diajukan oleh terbandingsemula penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehpembanding semula tergugat yang mengusulkan denda keterlambatan ataspembangunan jembatan Barong tahap 2 sebesar Rp.735.000.000,00

Menyatakan Tergugat , Il, Ill, IV dan V telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige overheid daad);11. Menyatakan segala suratsurat tanda bukti hak pemilikanTergugat I, Il, dan Ill atas bidang tanah bekas milik adat Kohir NomorHalaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 2525 K/Pdt/2019C. 18 Persil 18 Blok S. seluas + 1.500 m?

Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telahmelakukan perbuatan melawan hukum/onrechmatige daad (videketentuan Pasal 1365 KUHPerdata);4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugikepada Para Penggugat Rekonvensi uang sebesarRp17.681.250.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus delapan puluhsatu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai denganrincian sebagai berikut:a.

Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum/onrechmatige daad (vide ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata);4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar gantirugi materil kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi uangsebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai;5.

Menyatakan Tergugat XXVI Termohon Kasasi , Il, Ill, IV telahmelakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige overheid daaq);8. Menyatakan Tergugat , Il, Ill dan IV/Termohon Kasasi , Il, Ill danIV tidak memiliki tanah di RT 08/06, Kelurahan Pulo Gebang,Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;9.

Sengketatelah berdiri Bangunan Sekolah Dasar Inpres Ujuna I dan II, dengan batas-batas sebagai berikut :

menganalisasecara sekSama surat gugatan para penggugat telan dapat diketahuidengan jelas baik dilinat dari susunan identitas subyek hukum atau pihakyang dijadikan sebagai para tergugat yang terurai dalam surat gugatanpara penggugat, terurai dalam pudamentum petendi atau dalam positasurat gugatan para penggugat dan terurai pula dalam petitum suratgugatan para penggugat tersebut yang pada pokoknya mendalilkandegan mengatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukumoleh penguasa/pemerintah atau onrechmatige

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama yaitu terkait tentang normahukum atau kaidah hukum yang berkenaan dengan materi ataupersoalan yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum olehpenguasa atau pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalamkonteks dministrasi pemerintahan telah diatur didalam hukum positipIndonesia yang dalam hal ini yaitu Undangundang No. 30 tahun 2014tentang Hukum Administrasi Pemerintahan.

Bahwa ingasu dalam perkembangannya sekarang ini eksistensiterhadap Undangundang No. 30 tahun 2014 tersebut adalah telahberjalan + 5 tahun lamanya, jadi dengan demikian telah jelas gugatanterhadap OOD (onrechmatige overheidsdaad) atau perbuatan melawanhukum oleh pemerintah adalah menjadi kKewenangan mutlak secaraAbsolut PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya.Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Mtr Bahwa dalam konteks perkara gugatan para penggugat sekarangini yang telah

secara nyatanyata merupakan suatu surat gugatanberupa materi sengketa administrasi pemerintahan tentang tuduhanmelakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah(onrechmatige overheidsdaad) yang dalam hal ini subyek hukumpemerintah yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam surat gugatanpara penggugat adalah PARA TERGUGAT sebagai pejabat TataUsaha Negara atau pejabat pemerintahan yang telah didaftarkangugatannya di Pengadilan Negeri Mataram dengan registrasi perkaranomor : 113/Pdt.G/

yang diatasnya terdapat bangunan restoranmerupakan hak para Penggugat tanpa memberikan ganti kerugiansebagaimana ketentuan diantaranya UU No.2 Tahun 2010 tentang PengadaanTanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut para Tergugatmengajukan eksepsi tentang 2 (dua) hal yaitu A. kompetensi Absolut yangmendasarkan pada gugatan Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan olehpara Tergugat sebagai subyek hukum yang berkwalitas penguasa/pemerintah(onrechmatige

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum olehPenguasa (onrechmatige overheidsdaad);4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil dan immateriil,yaitu:a. Kerugian materiil:Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/2020Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dariTergugat untuk menyerahkan secara fisik tanah Surat PenyataanKuasa Tanah (SPPT) atas nama H. Abdullah, S.E., M.M. Nomor591.21/148/KASI/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011, luas tanah1.131,43 m?

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum olehPenguasa (onrechmatige overheidsdaad);Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2427 K/Pdt/20204.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara sah bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) sebagaimana dalam pasal 1365 BW;
4. Menghukum Tergugat untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian materil yang diderita Para Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara ini melalui proses hukum (gugatan perdata) di

Gang Setapak GerejaKumba);Adalah sah milik Penggugat yang telah Penggugat beli secarasah dari orang tua Para Tergugat yakni Ema Kasmir Nahut padatahun 1975 dan tahun 1976;Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang dengansengaja tanpa Hak dan melawan Hukum menguasai tanah Penggugat,mendirikan bangunan rumah di atas sebagian tanah milik Penggugat,membangun kandang ternak, dan mendaftarkan tanah milik Penggugatuntuk penerbitan sertifkat atas nama Tergugat I, adalah perbuatanmelawan Hukum (Onrechmatige

Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang dengansengaja tanpa Hak dan melawan Hukum menguasai tanah milikPenggugat dengan mendirikan bangunan rumah, membangun kandangternak dan mendaftarkan tanah milik Penggugat untuk penerbitansertifikat atas nama Tergugat ladalah perbuatan melawan Hukum(onrechmatige daad) yang nyatanyata telah merugikan Penggugatsesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;4.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Penggugat sebagai suami sah dari Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara

mempermasalahkan mengenai adanya Tergugat sekitar awal tahun 2018 diketahui telah berhubungan dengan TergugatIl layaknya suami istri atau Kumpul kKebo satu rumah padahal diketahulbahwa Tergugat adalah istri sah dari Penggugat yang telah menikahsecara sah menurut hukum agama dan hukum negara sebagaimanadalil gugatan Penggugat, dan oleh karena Tergugat dan Tergugat IItelah melakukan hubungan layaknya suami istri atau kumpul kebomaka menurut Penggugat perbuatan tersebut merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige

telah melakukanhubungan layaknya suami istri atau kumpul kebo dalam satu rumahtelah terbukti sebagaimana pengakuan sendiri dari Tergugat danTergugat Il;Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2019/PN SdwMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II telahterbukti melakukan hubungan layaknya suami istri atau kKumpul kebodalam satu rumah, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah perbuatan Tergugat dan Tergugat II tersebut merupakan suatubentuk perbuatan melawan hukum (onrechmatige

Perbuatan itu harus melawan hukum ( onrechmatige );3. Pelakunya mempunyai unsur salah;4. Tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian.Perumusan onrechtmatige daad dikatakan bahwa perilaku yangmelanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajibanhukumnya sendiri merupakan perilaku onrechtmatig. Adanya kewajibanhukum yang diletakkan atas diri seseorang, tentunya dimaksudkanuntuk membatasi perilaku orang yang bersangkutan, agar tidakmelanggar kepentingan atau hak subyektif orang lain;1.

2008, dan terhadap perkawinanPenggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini masih terikat dalamperkawinan yang sah atau dengan kata lain belum ada perceraiansecara sah, dan oleh karena hubungan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah maka perbuatan Tergugat yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri atau kKumpul kebodan tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat II sebagaimana dalilgugatan Penggugat maka menurut Majelis merupakan suatu bentukperbuatan melawan hukum (onrechmatige

Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telan melakukan PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daad) dengan segala akibathukumnya;4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II secara tanggung rentenguntuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesarRp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung rentenguntuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlahRp.1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);6.

Akan tetapi lebihmerupakan perkara perdata murni atas terjadinya perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.Bahwa dalam dalildalil posita gugatan a quo, Penggugat lebihmenunjukkan hubungan masalah keperdataan dengan adanya bentukmelawan hukum (onrechmatige daad) yang dilakukan Tergugat dengandiiringi tuntutan ganti kerugian baik secara moril dan materil atas dasarPasal 1365 KUHPerdata dengan tuntutan keseluruhan sebesarRp.52.508.691, (lima puluh dua juta lima ratus delapan

UU No.2Tahun 2004 tentang PHI dalam tuntutan pembayaran hakhak normativeselaku pekerja/karyawan.Bahwa apabila Penggugat tidak ada menjelaskan secara rinci tentanghakhak normative apa yang telah Tergugat tidak penuhi selakuperusahaan sesuai UU No. 13 Tahun 2003 karena Penggugat hanyamenitik beratkan terhadap terjadinya peristiwa hukum berupa perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad) melakukan PHK yang tunduk padaPasal 1865 KUHPerdata dengan diiringi ganti rugi berupa moril danmateril (vide.Petitum

Menyatakan bahwa Tergugat I, Il, Ill, IV, V dan VI menguasai tanpa hakatas tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) sehingga tidak sah, batal demi hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;5. Menyatakan bahwa segala suratsurat, akta dan segala bentuk peralihanlainnya atas tanah sengketa menjadi atas nama TergugatTergugatadalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat;6.

Overheidsdaad) menentukan sebagai berikut;Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenanganperadilan tata usaha negara;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) menentukan sebagai berikut;Sengketa Tindakan Pemerintahan

adalah sengketa yang timbul dalam bidangadministrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabatHalaman 30 Putusan Nomor : 30/G/2020/PTUNMDN.pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannyatindakan pemerintahan;Menimbang, bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Pemerintahan dan KewenanganMengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) diartikan sebagai berikutSengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya megandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau bataltindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukummengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan

;Menimbang, bahwa tindakan pemerintahn adalah perbuatan pejabatpemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidakmelakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan MahkamahAgung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad);Menimbang, bahwa

Pengalihan Sewa MenyewaPemakaian Tanah Milik Pemerintan Kabupaten Toba Samosir tertanggal 03 Oktober2016, pihak penyewa tanah pemerintah adalah atas nama Badewy Simanjuntak;Menimbang, bahwa terhadap eksespi Tergugat tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige

MAULANA RIZKI, kerabat atau keluarga TERGUGATmenjadi karyawan tetap, secara tidak sah, dan tanpa hak tersebut adalahperbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad) maka sudahsepantasnyalah apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar gantikerugian yang timbul akibat tindakannya;21.Bahwa berdasarkan pendapat Dr.

MAULANA RIZKI,kerabat atau keluarga TERGUGAT menjadi karyawan tetap,secara tidak sah, dan tanpa hak tersebut adalah perbuatanmelawan hukum ( Onrechmatige Daad) maka sudahsepantasnyalah apabila TERGUGAT dihukum untuk membayarganti kerugian yang timbul akibat tindakannya; Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita poin 10 (Sepuluh)dan pada posita poin 12 (dua belas) serta pada posita poin 20(dua puluh) jelas saling bertentangan, Karena dalil gugatanpada posita poin 10 (Sepuluh) hanya Sdr.

MAULANA RIZKI, kerabat atau keluarga TERGUGATmenjadi karyawan tetap, secara tidak sah , dan tanpa hak tersebutadalah perbuatan melawan hukum ( Onrechmatige Daad) maka sudahsepantasnyalah apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar gantikerugian yang timbul akibat tindakannya ;21. Bahwa berdasarkan pendapat Dr.

MAULANA RIZKI, kerabat atau keluargaTERGUGAT menjadi karyawan tetap, secara tidak sah , dan tanpa haktersebut adalah perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad)..dst:Adalah JELAS TELAH TERBANTAHKAN DAN TIDAK TERBUKTI SERTATIDAK DAPAT DIBUKTIKAN dan mohon UNTUK DITOLAK, SehinggaHalaman 27 dari 38 Putusan No. 230/PDT/2020/PT BDGTergugat tidak pantas dihukum untuk membayar kerugian yang timbulbukan dari tindakannya sendiri ;Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut TIDAK TERBUKTI,Maka terhadap

Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat pada posita poin 24 (Duapuluh empat) yang pada pokoknya menyatakan :24, Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) yangdilakukan oleh TERGUGAT secara nyata telah mengakibatkanPENGGUGAT menderita kerugian.

Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) dengan segala akibathukum dari padanya ;6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar gantikerugian kepada Penggugat selambatlambatnya 7 hari setelah PutusanPerkara ini, dengan perincian sebagai berikut :a. Kerugian materiil, yang totalnya sebesar Rp.700.000.000, (tujuhratus juta rupiah).b.

Bahwa suatu perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad)menurut Pasal 1365 KUHPerdata, adalah perbuatan yang dilakukandengan terpenuhinya secara kumulatif sifat atau unsur melawan hukumnyayakni adanya perbuatan, perbuatan itu melawan hukum, adanya kerugian,adanya kesalahan, dan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antaraperbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan;3.

Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dengan segalaakibat hukumnya sebagaimana yang didalilkan olen Penggugat pada angka13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan angka 21 pada halaman 6 sampaidengan halaman 10 dalam gugatan a quo adalah nyatanyata keliru dantidak berdasar menurut hukum, dengan bantahan dan jawaban sebagaiberikut: Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dengan bantahandan jawaban tersebut di bawah terhadap dalil/dasar Penggugat dalamgugatannya pada angka 13 halaman 6 yang

Bahwa, Perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai uang Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) milik Penggugat Rekonvensidengan sengaja dan tanpa hak secara melawan hukum telah memenuhisifat/unsur perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad) berdasarkanketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut:1.

Bahwa, Perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai uang Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) milik Penggugat RekonvensiHalaman 52 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pat.G/2020/PN Smrdengan sengaja dan tanpa hak secara melawan hukum telah memenuhisifat/unsur perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad) berdasarkanketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut:5.

Simatupang;Menyatakan menurut hukum oleh karena itu Tergugat , Tergugat II danTergugat Ill telah melakukan perbuatan melawan / melanggar hukum(onrechtmatige daad) serta Tergugat IV juga telah melakukan perbuatanmelawan / melanggar hukum (onrechmatige overheisdaad);Menyatakan menurut hukum oleh karena itu, bahwa semua suratsuratyang diterbitkan oleh pihak lain atas permintaan Tergugat , II dan Illyang berkaitan / berhubungan dengan tanah pekarangan terperkaradidalam perkara ini adalah tidak sah dan

Simatupang;Menyatakan menurut hukum oleh karena itu Tergugat I, Tergugat IIdan fTergugat Ill telah melakukan perbuatan melawan(onrechtmatige daad) serta Tergugat IV juga telah melakukanperbuatan melawan (onrechmatige overheisdaad);Menyatakan menurut hukum oleh karena itu, bahwa semua suratsurat yang diterbitkan oleh pihak lain atas permintaan Tergugat , IIdan Ill yang berkaitan/berhubungan dengan tanah pekaranganterperkara didalam perkara ini adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;Menyatakan