survey;Bahwa ia ada menerima uang dalam pekerjaan swakelola dariKasi Pemeliharaan yaitu Nurhadi, ST. sebesar Rp. 12.000.000, setiaptriwulan, yang digunakan untuk operasional staf pada seksi perencanaan;Bahwa saksi memang pernah mendengar dari para kasi perihaladanya pemotongan anggaran dana pemeliharaan saluran air yangdikerjakan secara swakelola sebesar 30% per SPT yang dicairkan;Bahwa saksi tidak melakukan monotor dan mengevaluasiterhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kasi Pemeliharaan dan ParaKasi

/PN.Jkt.Pst.direkayasa adalah para Kasi Penerima Surat Perintah Tugas, 1 SPTsebesar Rp. 2.000.000,00 itu sudah menjadi kebiasaan;Bahwa saksi tidak pernah menyuruh para kasi membayar, namunsaksi memang pernah mengingatkan para kasi untuk membayar jasapembuatan SPJ dan Laporan Kegiatan hasil rekayasa tersebut pada paraKasi Penerima SPT;Bahwa ada rekanan yang saksi minta untuk dipinjam benderanyaseakan akan menyediakan material maupun melakukan jasapengangkutan fiktif yaitu PT.

bersama dengan Yoyo dan Heri Setyawanjuga membuat atau mengarang berkas dokumen pengadaan penunjukanlangsung pada pihak ketiga baik untuk menyediakan barang materialmaupun jasa pengangkutan yang tidak sesuai dengan keadaan yangsebenarnya misalnya Penawaran Harga dari PT/CV, Surat UndanganNegosiasi, Berita Acara Negosiasi, Surat Persetujuan Harga Negosiasi,Berita Acara Hasil Pengadaan;Bahwa saksi tidak bisa merinci berapa banyak SPT yangditerbitkan pada Tahun 2013 baik untuk Kasi Pemeliharaan maupun paraKasi

NUR SYAFP1,S.Ip.MH.Bahwa saksi tidak pernah ikut mediasi mengenai tanah Lapas Klas IIAPontianak;Bahwa saksi tidak tahu masalah mediasi tanah lapas tersebut :Bahwa saksi tidak tahu status tanah Lapas Klas ITA Pontianak, tetapi kami paraKasi pernah dikumpulkan oleh Kalapas (Drs. Agus Joko Hardono, Bc.IP, MM)diruangannya beliau mengatakan ini saya dapat luncuran DIPA untuk ganti rugitanah Lapas, bagaimana saran kalian?

Ciracas yang tidak saksikerjakan namun saksi disuruh menandatangani Laporan Kegiatan.Ditempat lain yang melakukan biasanya Kasi Perencanaan yangbernama Wahyudianto, namun di Kecamatan Ciracas saksi tidak beranimengambil pekerjan dirinya karena saksi biasa dijadikan koordinator paraKasi Kecamatan yang biasa menyampaikan aspirasi para KasiKecamatan yang lain;Bahwa kuitansi/SPJ pertanggungjawaban yang dibuat Laman stafnyadengan berkoordinasi bersama Rumjana tidak berisi kuitansikuitansipembayaran yang

Soewotomenjabat sebagai Kasudin sejak Juli 2013 yaitu Pencairan Triwulan Ill, IVTahun 2013 sampai Juli 2014 yaitu Pencairan Triwulan dan Il Tahun2014, jumlah potongannya pada saat disepakati bersama dengan ParaKasi bahwa potongan dibagi menjadi 3 katagori, yaitu untuk pekerjaankurasan, potongannya sebesar 30%, untuk pekerjaan fisik potongannyasebesar 20% dan untuk pekerjaan campuran antara fisik dan kurasan,jumlah potongannya sebesar 25%, yaitu disamakan dengan potonganTriwulan Il Tahun 2013 waktu

pernah dibuat RKPD (Rencana KegiatanPemerintah Desa); Bahwa Bendahara dan operator desa yang membuat laporanPertanggungjawaban dan RAB Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TahunAnggaran 2015 s/d 2017; Bahwa Kepala Pemerintahan Desa Buano Utara pernah mengumpulkanmasyarakat dan perangkat mengenai Laporan Pertanggungjawaban mengenaiDana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 s/d 2017; Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas; Bahwa Kepala Desa tidak ada melibatkan dan turut sertakan para kaur dan parakasi

Ilyas, pada saat itu telah adapembayaran untuk kegiatan swakelola, dan pada saat pembayaran parakasi Kecamatan mengatakan ada pemotongan 35% setelah dikurangipajak, sehingga saksi melakukan pemotongan 35% setelah dikurangipajak, kemudian setelah uang potongan terkumpul, saksi menemuiKasubag TU, Abu Sukri untuk melaporkan perihal potongan tersebutserta menanyakan uang potongan diserahkan kepada siapa, dan olehAbu Sukri dijawab bahwa uang tersebut agar diserahkan langsungkepada Kasudin Herning Wahyuningsih

.2.000.000, untuk biaya pembuatan SPJ;Bahwa yang memberi uang pada Yoyo, Ahmad Mawardi dan HeriSetyawan yang telah membuat SPJ dan Laporan Kegiatan yangdirekayasa adalah para Kasi Penerima Surat Perintah Tugas, 1 SPTsebesar Rp. 2.000.000,00 itu sudah menjadi kebiasaan;Bahwa saksi tidak pernah menyuruh para kasi membayar, namun saksimemang pernah mengingatkan para kasi untuk membayar jasaHalaman 31 Putusan No.72/Pid.Sus.TPK/2016/PN.JKT.PSTpembuatan SPJ dan Laporan Kegiatan hasil rekayasa tersebut pada paraKasi

Pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 12.265.208.817,40;4.Pemotongan per Surat Perintah Tugas (SPT) sebesar Rp.2.704.000.000,00Bahwa mengenai pemotongan yaitu sebesar 30% dilakukan pada saatpencairan dana;Bahwa hal tersebut berdasarkan keterangan dari bendahara dan parakasi kecamatan penerima pekerjaan;Bahwa mengenai adanya pengeluaran yang tidak ada SPJ nya itu dilihatdari Buku Kas Umum;Bahwa mengenai pekerjaan yang tidak dilaksanakan, hal ini khususnyaberkaitan dengan adanya kontrak dengan

yang biasa membuat SPJ dan Laporan kegiatan adalah YoyoSuryanto, Anmad Mawardy dan Heri Setyawan;Bahwa Yoyok dan Ahmad Mawardi adalah staf Seksi Pemeliharaan,sedangkan Heri Setyawan adalah staf di Tata Usaha;Bahwa Pada saat itu Kasi pemeliharaan adalah Pak Nurhadi kemudiandiganti oleh Pak Amir Pangaribuan;Bahwa yang membuat dokumen Laporan Pertanggungjawaban tersebutuntuk pekerjaan di Seksi Pemeliharaan yang membuat adalah Yoyo, Heridan Ahmad Mawardi sedangkan untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh paraKasi

rincian:Nilai Pemotongan atas pembayaran oleh Suku Dinas Pekerjaan UmumTata Air Jakarta Barat pada saat pencairan Dana sebesar Rp.21.713.108.718,00;Pengeluaran tidak ada Surat Pertanggung Jawabnya (SPJ) sebesarRp. 4.800.000.000,00,Pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 12.265.208.817,40;Pemotongan per Surat Perintah Tugas (SPT) sebesar Rp.2.704.000.000,00Bahwa mengenai pemotongan yaitu sebesar 30% dilakukan pada saatpencairan dana;Bahwa hal tersebut berdasarkan keterangan dari bendahara dan parakasi

.2.000.000, untuk biaya pembuatan SPU;Bahwa yang memberi uang pada Yoyo, Ahmad Mawardi dan HeriSetyawan yang telah membuat SPJ dan Laporan Kegiatan yangdirekayasa adalah para Kasi Penerima Surat Perintah Tugas, 1 SPTsebesar Rp. 2.000.000,00 itu sudah menjadi kebiasaan;Halaman 21 Putusan Nomor.73 /Pid.SusTPK/2016/PN...Bahwa saksi tidak pernah menyuruh para kasi membayar, namun saksimemang pernah mengingatkan para kasi untuk membayar jasapembuatan SPJ dan Laporan Kegiatan hasil rekayasa tersebut pada paraKasi

Pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 12.265.208.817,40;4.Pemotongan per Surat Perintah Tugas (SPT) sebesar Rp.2.704.000.000,00Bahwa mengenai pemotongan yaitu sebesar 30% dilakukan pada saatpencairan dana;Bahwa hal tersebut berdasarkan keterangan dari bendahara dan parakasi kecamatan penerima pekerjaan;Bahwa mengenai adanya pengeluaran yang tidak ada SPuJ nya itu dilihatdari Buku Kas Umum;Bahwa mengenai pekerjaan yang tidak dilaksanakan, hal ini khususnyaberkaitan dengan adanya kontrak dengan

saksiberikan kepada Kasi Pemeliharaan yaitu Pak Nurhadi dan Pak Amir Pangaribuan;Bahwa setelah ditandatangani oleh Kasi Pemeliharaan maka dokumen tersebutditeruskan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu dan selanjutnya kepada KepalaSuku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Barat di Tahun 2013;Bahwa yang membuat SPJ fiktif untuk SPT yang ditebitkan pada 8 KasiKecamatan di Jakarta Barat untuk Kegiatan Swakelola pada Suku Dinas PU TataAir Jakarta Barat Tahun 2013 adalah Bondan dan Wawan karena koordinator ParaKasi

, Pelaksanaan pekerjaan jasa angkutan dan Berita acara serah terimapekerjaan.Bahwa para kasi kecamatan tidak mengetahui mengenai CV/PT yang adadalam laporan pertanggungjawaban dan para kasi kecamatan tidak pernahmenghubungi dan tidak pernah menggunakan CV/PT untuk melakukanpembelian karung, material maupun angkutan dalam pelaksanaan kegiatanswakelola di masingmasing kecamatan.Bahwa namanama mandor dan pekerja yang ada dalam SuratPertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Swakelola yang dilaksanakan oleh parakasi

bendahara pengeluaran pembantu serahkan secaratunai kepada Kasi;Bahwa didalam pembayaran yang kedua Terdakwa selaku Kasubag TUmelakukan verifikasi (pengecekan) terhadap kebenaran buktibuktipengeluaran, setelah dicek, selanjutnya bendahara pengeluaran pembantumembuat kwitansi bukti pembayaran, dan diatas kwitansi buktipembayaran itu Kasubag TU memaraf dan saksi selaku Kasudinmenandatangani kwitansi bukti pembayaran, kemudian anggaran 50 % itubendahara pengeluaran pembantu serahkan secara tunai kepada paraKasi

SusTPK/2019/PN Smrkegiatannya;Bahwa yang dimaksud pengendali kegiatan adalah setiap bulan, saksiselaku kasi pembangunan jalan melakukan monitoring ke semuasatker;Bahwa setiap bulan ada rapat koordinasi dengan seluruh Satker, parakasi dan Ka Balai, khususnya yang terkait proyekproyekpembangunan jalan, baik itu fisik maupun dalam hal keuangan;Bahwa untuk proyek preservasi rekonstruksi jalan dari Sp.3 lempakeBontangSangata bukan menjadi tugas dan kewenangan saksi, tetapidi bawah Kasi Preservasi jalan

Pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 12.265.208.817,40;4.Pemotongan per Surat Perintah Tugas (SPT) sebesar Rp.2.704.000.000,00Bahwa mengenai pemotongan yaitu sebesar 30% dilakukan pada saatpencairan dana;Bahwa hal tersebut berdasarkan keterangan dari bendahara dan parakasi kecamatan penerima pekerjaan;Bahwa mengenai adanya pengeluaran yang tidak ada SPJ nya itu dilihatdari Buku Kas Umum;Bahwa mengenai pekerjaan yang tidak dilaksanakan, hal ini khususnyaberkaitan dengan adanya kontrak dengan