BPR Sumedang Nomor: 09 Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentang Uraian PelaksanaanPekerjaan Di Kantor Cabang Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat (PD.BPR Sumedang); e Bahwa perbuatan terdakwa R.

Sumedang) kepada PD.BPR Sumedang sekitar 12 % dari seluruh asset PD. BPR Sumedangditambah dengan penghimpunan dana dari masyarakat;Bahwa dasar hukum PD BPR Sumedang termasuk Cabang BPRnyadalam menjalankan usahanya berdasarkan Keputusan DeputiGubernur Bank Indonesia Nomor : 1/10/KEP.DpG/2009 tanggal 3September 2009 tentang Pemberian izin peleburan usaha (konsolidasi)PD. BPR Cikeruh, PD. BPR Tanjungsari, PD. BPR Rancakalong, PD.BPR Cimalaka, PD. BPR Darmaraja, PD. BPR Wado, PD. BPR Tomodan PD.

Cabang Darmaraja menjadi staf di kantor pusat, selanjutnyapada tanggal 29 Oktober 2013 mengeluarkan Keputusan Direksi PD.BPR Nomor : 20/KepDir/PD.

Sumedang Nomor : 09 Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009 tentangUraian Pelaksanaan Pekerjaan Di Kantor Cabang Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat (PD.BPR Sumedang), yaitu :Ruang Lingkup.1.

BPRSumedang Cabang Darmaraja diataurdidalam Keputusan Direksi PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Sumedang Nomor : 27/KepDir/BPRSmd/2012 tanggal 3 September2012 tentang Batas Otorasi PutusanKredit Pada Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat (PD.BPR)Sumedang, yaitu :Batas otorisasi Putusan Kredit bagi Kepala Cabang PD. BPRSumedangmasingmasing ditetapkan sebagai berikut :a.

Bank Wonosobo,berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomer 440/390/2016,tanggal 09 November 2016, tentang Pengangkatan Direktur Utama PD.BPR. Bank Wonosobo, yang mewakili Direksi dari dan oleh karena ituberwenang serta sah bertindak untuk dan atas nama PD. BPR. BankWonosobo, berkedudukan di Jalan.

Bank Wonosobo,berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomer 440/390/2016,tanggal 09 November 2016, tentang Pengangkatan Direktur Utama PD.BPR. Bank Wonosobo, yang mewakili Direksi dari dan oleh karena ituberwenang serta sah bertindak untuk dan atas nama PD. BPR. BankWonosobo, berkedudukan di Jalan. Jendral Anmad Yani Nomer 160,Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, KabupatenWonosobo, Propinsi Jawa Tengah.LAWANll.

Bahwa untuk mendukung atas dalil gugatan Penggugat tersebut dilampirkanbuktibukti tertulis serta nama saksisaksi yang kira untuk dipertimbangkanguna mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut :a. buktibukti surat berupa :1.Berupa Foto copy Formulir Permohonan Kredit tertanggal 19 April 2017;2.Berupa Foto Copy KTP atas nama RUMIATI , sebagai Pemohon kreditdi PD.BPR Bank Pasar Rembang ;3.Berupa Foto Copy KTP atas nama SUPARJI, sebagai suami/ istri dariRUMIATI , sebagai Pemohon kredit di PD.BPR Bank

Pasar Rembang ;4.Berupa Foto Copy KTP atas nama SUGIYONO' sebagai pemegangSertipikat Hak Milik Nomor : 568, luas 134 M2 , atas obyek jaminan atasnama SUGIYONO , sebagai Pemohon kredit di PD.BPR Bank PasarRembang ;5.Berupa Foto Copy Kartu Keluarga atas nama SUPARJI sebagaiPemohon kredit di PD.BPR Bank Pasar Rembang6.Berupa Foto Copy Kartu Keluarga atas nama SUYOMI / SUGIYONOsebagai Penjamin Permohon kredit di PD.BPR Bank Pasar Rembang7.Berupa Foto Copy Analisa Permohonan kredit atas nama RUMIATItertanggal

Akhmad Karyadi, namun dapat disetujui Direksidan Dewan pengawas PD.BPR kandangan dengan Surat perjanjian kredit no.277/SPK/BPRKDG/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.Bahwa kemudian debitur pada tanggal 29 Juni 2012 mengajukan kredit Keduadengan nilai kredit sebesar Rp.990.000.000, (sembilan ratus sembilan puluh jutarupiah) kepada PD.BPR Kandangan dengan agunan tambahan SHM No.1183 atasnama H.M.Johansyahrani, yang mana juga agunan bukan atas nama debitursendiri, dan saksi H.M Johansyahrani juga tidak

memberikan kuasa ataumenandatangani surat untuk menjual barang bergerak dan tidak bergerakHalaman 23 dari 326 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Kgn.diserahkan bebas dari segala beban pajak (tanda tangan tersebut palsu) namundapat disetujui Direksi dan Dewan pengawas PD.BPR Kandangan dengan SuratPerjanjian Kredit No.130/SPK/BPRKDG/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.Bahwa kredit kedua debitur pada PD.BPR Kandangan terjadi kemacetan sebagaiakibat para terdakwa ,II,1 dan IV dalam pelaksanaannya tidak sesuai

Johansyahrani juga tidak memberikan kuasa ataumenandatangani surat untuk menjual barang bergerak dan tidak bergerakdiserahkan bebas dari segala beban pajak (tanda tangan tersebut palsu) namundapat disetujui Direksi dan Dewan pengawas PD.BPR Kandangan dengan SuratPerjanjian Kredit No.130/SPK/BPRKDG/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012.Bahwa kredit kedua debitur pada PD.BPR Kandangan terjadi kemacetan sebagaiakibat para terdakwa LII,1 dan IV dalam pelaksanaannya tidak sesuai denganprosedur dan ketentuan yang

Kandangan ditunjuk olehterdakwa III Abdul Majid yang saat itu sebagai Direktur Utama dan sdrHalaman 75 dari 326 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Kgn.Adlinur Rahman yang saat itu sebagai Direktur Umum waktu itudengan surat keputusan Direksi PD.BPR Kandangan tentang calonpegawai PD.BPR Kandangan No.002/KEP.DIR/BPR.KDG/2010tanggal 22 Januari 2010;Bahwa mekanisme pembuatan analisa kredit, sudah tersimpan danterprogram di komputer milik PD.BPR Kandangan, adapun data yangdimasukan antara lain nama calon

Abdul Majid selaku direktur utama PD.BPR Kandangan , dimanapada tanggal 20 Maret 2013 ada transaksi ruparupa pasiva lainnyasebesar Rp.130.000.000, dan tanggal 21 Maret 2013 transaksi ruparupa aktiva lainnya sebesar Rp.245.000.000,;Bahwa saksi tidak ada mempunyai kewenangan untuk melakukanpencatatan/validasi transaksi di PD.BPR Kandangan tetapi pada waktuitu saksi masih karyawan kontrak dan harus mematuhi apa yang disuruhkerjakan pimpinan PD.BPR Kandangan dan semua itu saksi lakukanatas perintah dari

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Salatiga telahmenjatuhkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.SIt. tanggal 19 Desember2018, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat , Tergugat II, dan Tergugat IV;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas:a) Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006180 yang diterbitkan oleh PD.BPR

Bank Salatiga, tanggal 6 Februari 2018,b) Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006181 yang diterbitkan oleh PD.BPR Bank Salatiga, tanggal 6 Februari 2018,c) Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006319 yang diterbitkan oleh PD.BPR Bank Salatiga, tanggal 9 Maret 2018,d) Bilyet Deposito Berjangka Nomor 1006292 yang diterbitkan oleh PD.BPR Bank Salatiga, tanggal 30 April 2018;Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV telahmelakukan perbuatan hukum yaitu tidak melakukan pencairan danadeposito

,MM.Alamat : Pondok RT. 012 RW. 005, Pelemgadung,Karangmalang, Sragen.Jabatan : Pemimpin PD.BPR BKK Karangmalang KantorCabang Plupuh.2. Nama : HARYONO, SE.Alamat : Margoasri RT 32 RW O9, Puro, KarangmalangJabatan : Sub.Bid NPL PD.BPR BKK Karangmalang.Berdasarkan Surat Kuasa Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan RakyatBKK Karangmalang Kabupaten Sragen Nomor : 326/BPR BKK/III/2019, danterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 19 Maret 2019,Nomor. 85/SK/2019.

BANK PERKREDITAN RAKYAT PD.BPR NTB LOMBOK TIMUR., director Utama LALU SUWANDI ARWAN, SE.
Tergugat:
1.H IRWAN
2.NUR AEDAH

BPR LKP Lab.Sumbawa, PD.BPR LKPSeketeng, PD. BPR LKP Moyo, PD. BPR LKP Lenagguar, PD. BPR LKPLopok, PD. BPR LKP Plampang, PD. BPR LKP Empang; Bahwa PD. BPR LKP/PD. BPR NTB mempunyai tugas pokok membatumendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerahdengan menyediakan sumber pembiayaan bagi usahausaha produktifHal. 2 dari 35 hal. Put.

No. 232 K/PID.SUS/2015golongan ekonomi lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidupmasyarakat; Bahwa prosedur pembayaran angsuran kredit dari nasabah kepada PD.BPR LKP Moyo adalah pembayaran yang dilakukan melalui pegawai diPD.

Sumbawa, PD.BPR LKPSeketeng, PD. BPR LKP Moyo, PD. BPR LKP Lenagguar, PD. BPR LKPLopok, PD. BPR LKP Plampang, PD. BPR LKP Empang; Bahwa PD. BPR LKP/PD. BPR NTB mempunyai tugas pokok membantumendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerahdengan menyediakan sumber pembiayaan bagi usahausaha produktifHal. 4 dari 35 hal. Put.

No. 232 K/PID.SUS/2015Bahwa prosedur pembayaran angsuran kredit dari nasabah kepada PD.BPR LKP Moyo adalah pembayaran yang dilakukan melalui pegawai diPD.

BPR Bank PasarKabupaten Kebumen dan menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yangbaru tentang Pembermentian Penggugat dari Jabatannya Selaku Direktur PD.BPR. Bank Pasar Kabupaten Kebumen yang maksudnya sekaligus jugamemberhentikan Penggugat sebagai karyawan PD Bank Pasar Kebumen, tanpamemakai kata dengan tidak hormat, selanjutnya Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Bupati Kebumen Nomor. 539/3850/KEP/2009 tanggal 12 Agustus2009 tentang Pemberhentian Penggugat dari Jabatan Selaku Direktur PD.BPR.

,berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan mengemukakan pendapatnyasebagai berikut:Bahwa terhadap alasanalasan kasasi para Pemohon Kasasi dan Il a quoterhadap putusan Judex Facti yang pada pokoknya menghukum Tergugat (PD.BPR Bank Pasar Kebumen) membayar hakhak Penggugat ataskompensasi PHK karena adanya tindakan PHK oleh pihak Tergugat (PD.BPR Bank Pasar Kebumen) atas adanya hubungan kerja antaraPenggugatdan Tergugat dapat dibenarkan ;Bahwa namun demikian amar putusan Judex Facti DALAM POKOKPERKARA

Bank Pasar Kebumen tidak mempunyaihubungan hukum dalam pengertian hnubungan kerja sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 1 angka 15 UndangUndang No.13 Tahun 2003 dimaksud, dan oleh karenanyadalam kedudukannya selaku Direktur PD.BPR Bank Pasar Kebumentersebut Penggugat tidak berhak atas kompensasi PHK ; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amarputusan Judex Facti DALAM POKOK PERKARA pada angka 2 aquo harus diperbaiki sebagaimana mestinya dengan menghilangkankata dan

Terhadap amar putusan Judex Facti DALAM POKOK PERKARA padaangka 3 : Bahwa putusan Judex Facti DALAM POKOK PERKARA menghukumsemua Tergugat dalam hal ini termasuk juga Tergugat (BupatKebumen) tidak dapat dibenarkan ; Bahwa Penggugat selaku karyawan (pekerja/ouruh) hanyamempunyai hubungan kerja dengan Tergugat Il (PD.BPR Bank PasarKebumen) sebagai pihak pengusaha sebagaimana dimaksudketentuan Pasal 1 angka 5 UndangUndang No.13 Tahun 2003 joPasal 1 ayat (6) UndangUndang No.2 Tahun 2004, sedangkanTergugat

(Bupati Kebumen) dalam tindakannya memberhentikanPenggugat selaku karyawan adalah dalam kapasitasnya selaku organ(bagian) selaku pihak pemodal/pemegang saham tunggal dari badanhukum perdata Tergugat (PD.BPR Bank Pasar Kebumen) ; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amarputusan Judex Facti DALAM POKOK PERKARA pada angka 3 aquo harus diperbaiki sebagaimana mestinya dengan hanyamenghukum Tergugat Il (PD.BPR Bank Pasar Kebumen) membayarhakhak Penggugatatas kompensasi PHK ;Hal. 25 dari

KUSHARDJONO menyampaikankepada WIDODO, SH. bahwa akan dilakukan Peminjaman pada PD.BPR.

Membatu dan mendorong usaha pembinaan danpengembangan PD BPR.Syarat syarat permohonan kredit PD.BPR Djoko Tingkirsebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) SK DewanPengawas PD BPR Djoko Tingkir Kab.

Sragen nomor581/32/BPR/VIIV2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang pedomanpelaksanaan pengelolaan PD.BPR Djoko Tingkir Kab.

BPR DjokoTingkir Kabupaten Daerah Tingkat Il Sragen Nomor 581/02/PD.BPR/IV/Tahun 1996 tentang Ketentuan Prosedur Pemberian KreditPD PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Daerah Tingkat Il Sragentanggal 5 Januari 1996;1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direksi PADA. PD. BPR DjokoTingkir Kabupaten Sragen Nomor : 581/3C/PD. BPR/IV/2012 tentangPerubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 581/07/PD.BPR/IIV2010 tentang Ketentuan Pemberian;1 (satu) bendel penggunaan dana pinjaman di PD.

BPR DjokoTingkir Kabupaten Daerah Tingkat Il Sragen Nomor 581/02/PD.BPR/IV/Tahun 1996 tentang Ketentuan Prosedur Pemberian KreditPD PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Daerah Tingkat Il Sragentanggal 5 Januari 1996;1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Direksi PADA. PD. BPR DjokoTingkir Kabupaten Sragen Nomor : 581/3C/PD. BPR/IV2012 tentangPerubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor : 581/07/PD.BPR/II/2010 tentang Ketentuan Pemberian;1 (satu) bendel penggunaan dana pinjaman di PD.

Direksi PD.BPR Bank Pasar Kota Tegal. Berdasarkan SuratKeputusan Walikota Tegal Nomor 539/069.A/2018 tanggal 3 Februari 2018,dengan memilih berdomisili hukum di Kantor PD.BPR Bank Pasar Kota Tegalyang beralamat di Lele No.4 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat KotaTegal, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan :1. Jamaludin : Tempat Tanggal Lahir Tegal, 5 Agustus 1974 Jenis KelaminLakilaki Alamat JI Layang Gg. Caracas No. 21 Rt 10/9 Kel.

Bank Perkreditan Rakyat Sumber,Kabupaten Cirebon dimana Penggugat bekerja sebagai Direktur Utama;4 Bahwa hasil pemeriksaan umum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap PD.BPR Sumber, Kabupaten Cirebon, ditemukan adanya indikasi praktekpraktekyang melanggar prinsip kehatihatian di bidang perbankan;5 Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011, dilakukan pertemuan antara Penggugat,Direktur, Dewan Pengawas PD.

BPR Sumber sebagai dasarpenilaian kemampuan dan kepatutan Penggugat sebagai Direktur Utama PD.BPR Sumber, sebagaimana tertuang dalam surat Tergugat I kepada Penggugat,yaitu Surat Nomor 13/205/DKBU/IDAd/Cn/Rahasia, tanggal 28 September2011, Perihal Hasil Penilaian Sementara Kemampuan dan Kepatutan (Fit andProper Test) adalah bersifat pribadi masingmasing pihak yang berbuat.

Nunung Nurhayatiselaku Direktur Utama PD.Bank Perkreditan Rakyat Sumber KabupatenCirebon;3 Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 584.3/Kep.314Perek/2012, tanggal 30 Juli 2012, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdri.Nunung Nurhayati sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat (PD.BPR) Sumber;4 Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur BankIndonesia Nomor 14/28/KEP.GBI/DpG/2012/Rahasia, tanggal 27 April 2012,tentang Hasil Penilaian Kemampuan

Nunung Nurhayati sebagai Direktur Utama PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Sumber;6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung rentengmembayar biaya perkara yang pada peradilan tingkat pertama diperhitungkansebesar Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan IIputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor

Nunung Nurhayati sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat (PD.BPR) Sumber, Kabupaten Cirebon (vide bukti P16);Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim pun telah menguraikan pulapertimbangan hukum selanjutnya yang merupakan penerapan hukumnya dan bagianyang tidak terpisahkan dari isi putusan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut

No. 1075 K/Padt/2011Bahwa dalam persona standi in judicio Para Penggugat telah menggugatpribadi (in person) dari Para Tergugat sedangkan Para Tergugat selaku pribaditidak pernah melakukan hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan ParaPenggugat, sepengetahuan Para Tergugat yang melakukan hubungan hukumdengan Para Penggugat adalah PD.BPR BKK Semarang Tengah CabangBanyumanik, sebagaimana didalilkan dalam positanya angka yang menyatakanbahwa Para Penggugat adalah debitur dari PD.BPR BKK Kecamatan SemarangTengah

ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakditerima;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telahmenyangkal dalildalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatanbalik (Rekonpensi) yang pada pokoknya atas dailildalil sebagai berikut :Bahwa seluruh uraian dalildalil dalam Bab Eksepsi maupun Bab DalamPokok Perkara tersebut di atas, secara mutatis mutandis dianggap terbaca dantertulis dalam Bab Rekonpensi;Bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah orangorang yang bekerjapada PD.BPR

BPR BKK Kecamatan Semarang Tengah dengan jabatan sebagai KepalaCabang, Direktur Utama dan Direktur Pemasaran pada BPR BKK tersebut;Bahwa PD.BPR BKK Kecamatan Semarang Tengah CabangBanyumanik telah melakukan perjanjian pengakuan hutang dibawah tangan dannotariil dihadapan Notaris Suluh Sedyantomo, SH dengan Para TergugatRekonpensi, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan HutangNo.01/935/KR.BPRBKK/CB.BY/V2008 dan Akta Pengakuan Hutang No. 12yang keduanya tertanggal 28 Februari 2008;Bahwa dengan berdasarkan

perjanjian tersebut dalil angka 3 di atas,PD.BPR BKK Kecamatan Semarang Tengah Cabang Banyumanik telahmemberikan pinjaman/kredit kepada Para Tergugat Rekonpensi sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga 1,50 %(satu koma lima puluh) per seratus per bulan, yang mana atas pinjamantersebut Para Tergugat Rekonpensi diwajibkan membayar angsuran pokok danbunga tiap bulannya sebesar Rp7.916.700,00 (tujuh juta sembilan ratus enambelas ribu tujuh ratus rupiah) yang harus dibayar

Dirampas untuk Negara - 1 (satu) buah kunci kontak KBM Truck Type Light Truck Nopol: H-1877-EG yang terbuat dari besi terdapat tulisan IZUSU;- 1 (satu) buah HP Merk Nokia Model 1280 warna ungu nomor IMEI 357906/04/944154/3;- Simcard Telkomsel dengan Nomor 085225917453;Dimusnahkan;- 1 (satu) Unit SPM YAMAHA Jupiter Z Nopol: AA-6513-N Noka:MH330C0028J270316, Nosin: 30C270331 beserta kuncinya;Dikembalikan kepada ROCHMAD SODIKIN Bin JANI;- 1 (satu) lembar surat keterangan penjaminan barang PD.BPR

BANK BAPAS 69 kantor kas ngablak;Dikembalikan kepada PD.BPR BANK BAPAS 69 kantor kas ngablak melalui INTRI PURWONO, S.E Bin SUTARNO selaku Kepala Kantor Kas PD Bank Bapas 69 Ngablak.6.

rupiah);Dirampas untuk Negara1 (satu) buah kunci kontak KBM Truck Type Light Truck Nopol: H1877EG yangterouat dari besi terdapat tulisan ZUSU;1 (satu) buah HP Merk Nokia Model 1280 wama ungu nomor MEI357906/04/9441 54/3;Simcard Telkkomsel dengan Nomor 085225917453;Dirampas untuk dimusnahkan;1 (satu) Unit SPM = YAMAHA ~~ Jupiter Z Nopol: AA6513NNoka:MH330C0028J270316, Nosin: 300270331 beserta kuncinya;Dikembalikan kepada ROCHMAD SODIKIN Bin JANI;1 (satu) lembar surat keterangan penjaminan barang PD.BPR

BANK BAPAS 69kantor kas ngablak;Dikembalikan kepada PD.BPR BANK BAPAS 69 kantor kas ngablak melalui INTRIPURWONO , S.E Bin SUTARNO selaku Kepala Kantor Kas PD Bank Bapas 69Ngablak.Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Mkd4.

kontak KBM Truck Type Light Truck Nopol: H1877EG yangterouat dari besi terdapat tulisan ZUSU;Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Mkd1 (satu) buah HP Merk Nokia Model 1280 wama ungu nomor MEI357906/04/9441 54/3;Simcard Tekkomsel dengan Nomor 085225917453;Dirampas untuk dimusnahkan;1 (satu) Unit SPM = YAMAHA ~~ Jupiter Z Nopol: AA6513NNoka:MH330C0028J270316, Nosin: 300270331 beserta kuncinya;Dikembalikan kepada ROCHMAD SODIKIN Bin JANI;1 (satu) lembar surat keterangan penjaminan barang PD.BPR

Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau denganHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN Mkd 4 (satu) Unit SPM = YAMAHA ~~ Jupiter Z Nopol: AA6513NNoka:MH330C0028J270316, Nosin: 300270331 beserta kuncinya;Dikembalikan kepada ROCHMAD SODIKIN Bin JANI; 1 (Satu) lembar surat keterangan penjaminan barang PD.BPR BANK BAPAS 69kantor kas ngablak;Dikembalikan kepada PD.BPR BANK BAPAS 69 kantor kas ngablak melalui INTRIPURWONO , S.E Bin SUTARNO selaku Kepala Kantor Kas PD Bank

BANK BAPAS69 kantor kas ngablak;Dikembalikan kepada PD.BPR BANK BAPAS 69 kantor kas ngablak melaluiNTRI PURWONO, S.E Bin SUTARNO selaku Kepala Kantor Kas PD BankBapas 69 Ngablak.6.

BPR BLORA, berkedudukan di Gedung Samin Surosentiko, Jalanpemuda Nomor 12, Kabupaten Blora, dalam hal ini diwakili oleh WIDIDJAUHARUDDIN, ANDRIAN ARDHYANTO, RHIZA NURDIANA danANDI LUWARSONO berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :004/KRD/PD.BPR/VIII/2017 bertanggal 4 Agustus 2017 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dengan Nomor :122/SK/Pdt/2017/PN Bla tanggal 9 Agustus 2017, menurut suratgugatan dalam perkara Nomor.16/Pdt.G.S/2017/PN Bla, sebagaiPenggugat;Dan;RUMINI, Jenis

sebagaiTergugat;yang menerangkan bahwamerekabersedia untukmengakhiri persengketaan diantara mereka sepertiyang termuatdalam suratgugatan tersebut, dengan jalanperdamaian antara para pihak sendiri dan untuk itu telah mengadakan persetujuanberdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Agustus2017sebagai berikut:Pasal 1Bahwa benar pihak telah meminjam uang kepada pihak ke II sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) sebagaimana tercantum dalam PerjanjianKredit Nomor : 6985/PK/PD.BPR

Bank Wonosobo,berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomer 440/390/2016,tanggal 09 November 2016, tentang Pengangkatan Direktur Utama PD.BPR. Bank Wonosobo, yang mewakili Direksi dari dan oleh karena ituberwenang serta sah bertindak untuk dan atas nama PD. BPR. BankWonosobo, berkedudukan di Jalan.

Bank Wonosobo,berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomer 440/390/2016,tanggal 09 November 2016, tentang Pengangkatan Direktur Utama PD.BPR. Bank Wonosobo, yang mewakili Direksi dari dan oleh karena ituberwenang serta sah bertindak untuk dan atas nama PD. BPR. BankWonosobo, berkedudukan di Jalan. Jendral Anmad Yani Nomer 160,Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan Wonosobo, KabupatenWonosobo, Propinsi Jawa Tengah.LAWANll.

BPR) Banjaran, selanjutnya berdasarkan PeraturanDaerah Kabupaten Bandung Nomor 4 tahun 2009 tanggal 02 April 2009 tentangPembubaran dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat(PD.BPR) Kabupaten Bandung, maka PD.BPR Banjaran bersama 14 (empatbelas) PD.BPR lainnya dinyatakan dibubarkan dan dilakukan konsolidasimenjadi (satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR)Kabupaten Bandung, dimana Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Banjaran namanya menjadi Perusahaan

CECE ROHENDI periode Maret 2010 s/d April 2011, Dengan tugaspokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PD.BPR Kab.Bandung Nomor 584.3/02/Per.Dir/SOP/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentangPenetapan Standar Operasional dan Prosedur PD.BPR kab.

Selanjutnyaberdasarkan Keputusan Deputi Gubernur BI Nomor 11/15/KEP.DpG/2009tanggal 15 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha(konsolidasi) PD.BPR Banjaran, PD. BPR Batujajar, PD. BPR Cicadas, PD.BPR Cicalengka, PD. BPR Cikalongwetan, PD. BPR Ciparay, PD.BPRCipeundey, PD. BPR. Ciwidey, PD. BPR Majalaya, PD.BPR Padalarang,PD.BPR Pameungpeuk, PD. BPR Paseh, PD. BPR Pangalengan, PD. BPRSindangkerta dan PD BPR Soreang menjadi PD. Bank Perkreditan RakyatKabupaten Bandung (PD.

) KabupatenBandung, maka PD.BPR Banjaran bersama 14 (empat belas) PD.BPR127lainnya dinyatakan dibubarkan dan dilakukan konsolidasi menjadi 1(satu) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) KabupatenBandung.

Bandung No. 060/2/ Kep.Dir/III/2008 tentangPenempatan Jabatan pada PD.BPR Banjaran. Dimana tugas dan tanggungjawab Subag Analisa Kredit sebagaimana diatur dalam KeputusanDirektur PD.BPR Banjaran Kab. Bandung Nomor: 060/4/Kep.Dir/Il/2008tanggal 22 Maret 2008 tentang Uraian Tugas dan tanggungjawab (JobDiscription) Pegawai PD.BPR Banjaran.Lampiran 7;a. Tugas;1.

BANK PERKREDITAN RAKYAT PD.BPR NTB LOMBOK TIMUR., director Utama LALU SUWANDI ARWAN, SE.
Turut Terbanding/Tergugat II : SAEFUL HAZMI

Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Selong pada tanggal 20 Juni 2019 dalam Register Nomor :58/PDT.G/2019/PN.Sel telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1.Bahwa pada tanggal tanggal 21 Januari 2017 para Tergugat telah melakukanperikatan hutang piutang/kredit dengan Penggugat, di mana para Tergugatbertindak sebagai debitur, sedangkan Penggugat bertindak sebagai kreditur,yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yaitu: Surat Perjanjian Kredit Nomor:01.01.002898/PD.BPR

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Selong atas perjanjian Nomor: 01.01.002898/PD.BPRNTBLOTIM/2017 di mana di dalam Perjanjian Kredit Nomor:01.01.002898/PD.BPR NTBLOTIM/ 2017 telah jelas perjanjian antaraPenggugat dengan Tergugat dan Tergugat II adalah selama 60 bulan atau 5tahun, sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat terhadap Tergugat danTergugat II belum waktunya diajukan atau belum jatuh tempo/dilatoir;3.

Bahwa Para Pembanding /Para Tergugat telah melakukanperjanjian kredit pada bank Perkreditan rakyat (PD.BPR) NTB LombokTimur, dengan Nomor Perjanjian kredit : 01.01.002898/PD.BPR NTBLotim /2017 yaitu perjanjian kredit selama 60 bulan atau 5 Tahun.Halaman 12 dari 21 halaman Put No. 7/PDT/2020/PT.MTR2. Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukancicilan /Angsuran kredit tersebut selama 9 kali angsuran yaitu dengantotal angsuran sebesar Rp.99.883.350.3.

Bahwa pada bulan desember terjadi bencana gempa bumi yangmelanda pulau lombok sehingga berdampak pada penurunan usaha ParaPembanding/Para Tergugat sehingga Para Pembanding / Para Tergugatmemohon kepada Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) NTB LombokTimur untuk diberikan keringanan ,pengurangan /Penghapusan bungadan atau pengurangan pokok hutang terhadap debitur dengan cara :perpanjangan jangka waktu kredit akan tetapi permohonan ini ditolak olehpihak Bank Perkreditan rakyat PD.BPR NTB Lombok Timur.4.

Gajah Mada 98 RT Gama, PekerjaanDirektur Utama PD.BPR Bank Buleleng 45 bertindakatas nama PD.BPR Bank Buleleng 45.