Ditemukan 108 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penelitian peselisihan penelitan penelitiaan penelitianã penelitaian
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 09-08-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 11-10-2013
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 21/G/2012/PTUN-TPI
Tanggal 7 Januari 2013 — PT. PEMBANGUNAN BATAMUTAMA; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM ; 2. KARMONO; 3. SUSANTI; 4. SURATNO/SUDIANTO; 5. ANI; 6. TIO JAN KHENG; 7. HERY WINARNO;
79 — 41
  • Juga karena Sertifikatsertifikat yang akanditerbitkan untuk pertama kalinya/ baru pada waktu itu, tentunya penelitihan dankehatihatian lebih diperlukan. Dalam lis tujuh nama yang diberikan Tergugat,tidak ada yang menunjukan pemegang hak pertama adalah Penggugat sedikitpun,jadi dalam pencatatan riwayat kepemilikannya tanah, terbukti Tergugat lupaakan keberadaan pemilik keseluruhannya/ sebelumnya atau tidak teliti dandiperiksa baik baik data yuridis yang didapatkan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-04-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 67/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
JEFFREY CHARLES TAN
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Intervensi:
IR. HARIMURTI
241 — 160
  • Selanjutnya diketahui bahwa JalanRadio dengan Jalan Jatayu Raya merupakan suatu lokasi / tempatyang berbeda dan berjauhan jaraknya.Bahwa telah dilakukan penelitihan yang berdasarkan pada BeritaAcara Penelitian Minut Akta Nomor : 12/BA/SUBSIEPDDHT&PPAT/1/2018, tanggal 09 Februari 2016, dan Berita Acara Penelitian DataMinut Akta Nomor : 20/BA/SUBSIEPSHT&PPAT/IV/2018, tanggal12 April 2018, yang pada intinya menyebutkan bahwa Akta JualBeli Nomor : 1847/XIl/1991/Kebayoran Lama, tanggal 16 Desember1991
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby
Tanggal 8 Nopember 2013 — DRS. ABDUL AZIZ, MM BIN SALHA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
49 — 117
  • wajib mempereoleh iin tertulis dariBahwa pasal 14 untuk tanah yang luasnya lebih 1 hektar pembentukan P2T bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dibentuk P2T dengan keputusanBupati dengan keanggotaan panitia 9 yang terdiri dari sekretaris daerah pejabat dari unsureperangkat daerah kepala kantor pertanahan kepala dinas terkait dengan pelaksanaanpengadaan tanah ;Bahwa ketika sudah ada pembentukan P2T banyakk ragamnya yang memberikanpenjelasan kepada masyarakat, penyuluhan, mengadakan penelitihan
    ,inventarisasi atas bidang tanah, bangunan dan yang melakukan itu P2T artinyaketika tanah itu ada bangunanya maka urusan bangunan ada sendiri ketika diatastanah ada tanaman tentu ada yang menelitihnya, kepala kantor pertanahan ataupejabat yang ditunjuk sebgai sekretaris mengadakan penilitihan berkaitan dengantanah yang haknya akandilepaskan ;Bahwa Ahli tidak pernah melihat proses itu tetapi temanteman dari BPN akandiberitahu mengadakan penelitihan mengenai status hukum dari tanah yang akandilepaskan
    ;Bahwa penelitihan dokumen yang mendukung mengumumkan hasil penelitihandan inventarisasi menerima hasil penilaian harga tanah kemudian mengadakanmusyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukantanah dalam rangka menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi danmenyaksikan penyerahan ganti rugi menurut Ahli ini merupakan formalitas yangharus diketahui selanjutnya penyerahan ganti rugi membuat berita acarapelepasan hak, menadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkaspengadaan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 16-08-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 17-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 176/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 26 April 2017 — AGUS HERMAWAN, DKK;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
88 — 68
  • bisa juga karena ada pembangunan, bisa juga karena adapengalihan yang tidak diketahui oleh karena itu perlu untuk turun kembali,karena prinsif kehatihatian ini menyangkut daripada Hak Asasi sesuai denganketentuan UndangUndang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999 bahwa hakrakyat itu adalah hak asasi yang harus dilindungi karena kalau main asalterima ternyata dikemudian hari terjadi kesalahan, apakah itu tidak menganutprinsif kehatihatian, dalam hal ini harus menganut prinsif kehatihatian sesuaidengan penelitihan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Kepabeanan
Putus : 24-10-2016 — Upload : 13-04-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 977/pid.sus/2016/PN.Jkt.Utr
Tanggal 24 Oktober 2016 — Nama lengkap : LIM THIAN LONG Alias TOMY; Tempat lahir : Jakarta; Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 3 Desember 1968; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Jl. Bujana No.1 RT.004/RW.005 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Agama : Budha; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Natbour Resources Indonesia; Pendidikan : S.2;
210 — 74
  • proses pengerjaanlogam, dan salah satu contoh yang paling nyata ada dalam prosesgalvanisasi;Bahwa yang dimaksud dengan Terak adalah hasil samping atau buangandari proses pengolahan logam yang masih ada nilai jual;Bahwa yang dimaksud dengan Residu adalah hasil samping ataubuangan dari proses pengolahan komunitas yang lain, mirip seperti TerakBahwa Ahli pernah disodori dan diberi Kesempatan untuk melihat hasilpenelitian terhadap barang bukti dan sekaligus ditunjukkan barangbuktinya;Bahwa dari hasil penelitihan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 156/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 10 April 2014 — IRFANI , SE BIN ( ALM) SUBANDI
65 — 15
  • Vouching yaitu melakukan penelitihan danpengumpulan voucher/slip transaksi bank.d. Reconciling yaitu melakukan analisis terhadapsemua berkas dan voucher serta informasiterkait yang ditemukan dalam pemeriksaan.e. Confirming yaitu melakukan konfirmasi atauklarifikasi terhadap semua petugas bank yangterkait.f.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 156/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 April 2014 — IRFANI , SE BIN ( ALM) SUBANDI
76 — 14
  • Vouching yaitu. melakukan penelitihan dan pengumpulan voucher/slip transaksibank.d. Reconciling yaitu. melakukan analisis terhadap semua berkas dan voucher sertainformasi terkait yang ditemukan dalam pemeriksaan.e. Confirming yaitu melakukan konfirmasi atau klarifikasi terhadap semua petugasbank yang terkait.f.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
HERPIN HADAT, SH.
Terdakwa:
KOKO ANDRYANTO, ST Bin H. SUBANDRIO.
81 — 29
  • Sumenep,selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan menyerahkanSPM tersebut berikut lampirannya kepada saya untuk sayalakukan penelitihan setelah administrasinya sudah lengkapkemudian saya mengajukan SPM tersebut berikut lampirannyakepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Sumenep;Selanjutnya BUD Kab. Sumenep menerbitkan SP2D (Surat PerintahPencairan Dana) rangkap 5 (lima), yang rangkap 1 untuk arsip BUDKab.
    Sumenep,selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan menyerahkanhalaman 305 dari 621 halamanSPM tersebut berikut lampirannya kepada saya untuk sayalakukan penelitihan setelah administrasinya sudah lengkapkemudian saya mengajukan SPM tersebut berikut lampirannyakepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Sumenep; BUD Kab. Sumenep menerbitkan SP2D (Surat PerintahPencairan Dana) rangkap 5 (lima), yang rangkap 1 untuk arsipBUD Kab.