Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentangPenghunian Rumah Bukan Oleh Pemilik berbunyi demikian : Pasal 2 (1) Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik.(2) Penghunian sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat dilakukandengan cara sewa menyewa atau dengan cara bukan sewa menyewa.Pasal 3 Penghunian rumah yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin pemilikdinyatakan sebagai penghunian tanpa hak atau tidak sah.; 9.

Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak apabila penghunianrumah yang terletak di Jalan Bangunsari Baru Il/122 Pox.10 Semarangatau dikenal dengan Jalan Tarupolo ll, Rt 1 Rw 10, KelurahanGisikdrono, Semarang Barat, Kota Semarang, adalah merupakanpenghunian yang bersifat sementara atau penghunian tanpa hak hinggaharus dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum ; 4.

Bahwa dari adanya Surat Pelimpahan tertanggal 1 Februari 1990 danSurat Persaksian nomor 590/188/V/97 tertanggal 2 Mei 1997, sangatjelas menunjukkan bahwa penghunian dan penempatan tanah/bangunan yang terletak di Jalan Bangunsari Baru Ill/122 Pox.10Semarang (Jalan Tarupolo Il, Rt 1 Rw 10, Kelurahan Gisikdrono,Semarang Barat, Kota Semarang) oleh Tergugat (Pemilik) serta ParaTurut Tergugat adalah penghunian yang sah dan tidak bertentangansecara hukum atau setidaktidaknya melanggar Peraturan PemerintahNo

.44 tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Bukan Oleh Pemilik; 7.

Sebelah Barat : Rumah KIRMADI adalah milik PENGGUGAT. 4, Menyatakan tindakan, TURUT TERGUGAT , TURUT TERGUGAT Il,TURUT TERGUGAT Ill, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGATV, TURUT TERGUGAT VI, yang telah menguasai dan bertempatfinggal di Jalan Tarupulo ll, RT 1, RW 10, Kelurahan Gisikdrono,Semarang Barat, Kota Semarang tanpa izin PENGGUGAT adalah Hal 12 dari 17 hal put No.364/Pdt/2014/PT.SMGmerupakan Penghunian Tanpa Hak dan Perbuatan MelawanHukum.5.

Bahwa tidak ada lagi perpanjangan penghunian karenalokasi Rumah Dinas Negara mesti clear and clean untukRusunawa ASN dan Asrama Mahasiswa.3.

Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II inihanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) bekerja dilingkungan Universitas Andalas Poin 2.

Bahwa dalam ketentuan penghunian rumah negara, sebagailampiran Surat Keputusan Rektor tentang PenunjukanPenghunian Rumah Dinas kepada setiap penghuni, dalam hal iniPara Penggugat, terdapat klausul bahwa penghuni bertanggungjawab atas hal yang berkaitan dengan penghunian rumah negaraatas segala biaya yang ditimbulkan akibat pemakaian.c.

Bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1994 tentang Rumah Negarajo Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman TeknisPengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian,Pengalihan Status, dan Pengalinan Hak Atas Rumah NegarajoPeraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 19 Tahun 2020tentang Penghunian Rumah Negara Golongan II di LingkunganUniversitas Andalas, Surat Izin Penghunian diberikan olehPejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan,dalam hal

penghunian Rumah Negara Golongan II di lingkunganUniversitas Andalas diberikan Rektor atau pejabat yangditunjuk.

Bahwa pada saat Penggugat membeli tanah berikut bangunan rumah yangberdiri di atasnya yang saat ini ditempati oleh Penggugat tersebut, terdapatpara Tergugat dan keluarganya yang ikut menempati rumah tersebut dengantanpa persetujuan atau ijin tertulis dari pemilik lama maupun dari Penggugatselaku pemilik baru, sehingga merupakan penghuni dengan tanpa hak atautidak sah dan pada saat itu juga Penggugat menyatakan kepada paraTergugat bahwa penghunian rumah oleh para Tergugat di Jalan SeteranMiroto No

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor : 4Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman jo. pasal 3 dan pasal 21Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994 tentangPenghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik, penghunian rumah oleh paraTergugat tersebut karena dengan tanpa hak dan tanpa seijin pemilik rumah,maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang di Semaranguntuk berkenan menetapkan dengan menyatakan secara hukum bahwapenghunian rumah di Jalan Seteran Miroto

Bahwa karena penghunian dengan tanpa hak atau tidak sah, selanjutnyaberdasarkan pasal 21 UndangUndang Nomor 44 Tahun 1994 tentangPenghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik maka Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Semarang di Semarang untuk memutuskan denganmenetapkan apapun bentuk penghunian yang dilakukan oleh para Tergugatbeserta keluarganya atau siapapun yang menempatinya dengan tanpa hakHal. 2 dari 15 hal. Put.

No. 1876 K/Pdt/2006dan tidak sah di rumah di Jalan Seteran Miroto No. 7 semarang tersebut saatini sudah berakhir ;Bahwa karena penghunian rumah oleh para Tergugat di Jalan SeteranMiroto No. 7 Semarang tersebut tanpa hak dan tidak sah serta sudahberakhir, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Semarang di Semarang untuk memutuskan denganmenghukum kepada para Tergugat dan keluarganya atau siapapun yangmenempatinya dengan tanpa hak dan tanpa seijin pemilik rumah,

Dadi Sutanto dan TergugatIl Suharto beserta keluarganya dan atau siapapun yang menempatinyatanpa hak dan tanpa seijin Penggugat Sadjadi terhadap rumah di JalanSeteran Miroto No. 7 di wilayah RT. 05 RW. 01, Kelurahan Miroto,Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang adalah tanpa hak dan tidaksah ;Menyatakan penghunian rumah oleh Tergugat Dadi Sutanto dan TergugatI!

Jasindo ;Bahwa, pada butir 2 Surat Izin Penghunian Nomor 249/SDPA//94, tanggal 30Mei 1994 yang dikeluarkan PT.

No.112PK/Pid.Sus/2011adalah sah karena ada Surat Izin Penghunian Nomor 249/SDP/V/94.,tanggal 30 Mei 1994 yang dikeluarkan PT. Jasindo ;Bahwa, selain itu sesuai dengan Notulen pertemuan antara Pihak JasaIndonesia dengan Terdakwa tanggal 12 Agustus 2004 pada butir 4 dijelaskan"bahwa PT.

Pasal 36 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4Tentang Perumahan Dan Penghunian ;Bahwa, selain Surat Ijin Penghunian Nomor 249/SDP/V/94., tanggal 30 Mei1994 yang dikeluarkan PT. Jasindo Terdakwa menempati rumah tersebutjuga atas dasar perjanjian sewa menyewa yang dibuat dan ditandatanganibersama oleh dan antara Terdakwa dengan PT.

Latif) melakukan perbuatan penghunian rumah tanpaijin pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) jo.

No.112PK/Pid.Sus/2011Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (4)Undang Undang Nomor 4 tahun 1992tentang Perumahan Dan Penghunian ;Judex Facti cenderung hanya berpedoman pada Undang Undang Nomor 4Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan penghunian, akan tetapi mengabaikansumbersumber hukum lainnya yang seharusnya menjadi rujukan dalammempertimbangkan perkara a quo di antaranya :a.

Braga Nomor 89 tersebut kepadaPenggugat.Bahwa Perjanjian sewa menyewa penghunian di Jl. Braga No. 89Bandung adalah berdasarkan Surat !

Bahwa penghunian Tergugat 1 atas objek tanah dan bangunan Braga Nomor89 serta penghunian Tergugat 2 atas objek tanah dan bangunan Braganomor 71 dan 73, dihuni dengan dilandasi dasar hukum serta alas hak yangsah, yaitu Perjanjian sewa menyewa sesuai dengan Surat jinPerumahan/Menghuni/VB)yang diterbitkan oleh Kantor Urusan PerumahanBandung.2.

Bahwa sesuai dengan Pasal 12 UndangUndang No. 4 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Pemukiman tertanggal 10 Maret 1992 tersebut padapokoknya menentukan bahwa :(1) (1) Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila adapersetujuan atau izin pemilik.(2) (2) Penghunian sebagaimana dimaksud dalam (1), dilakukan baikdengan cara sewa menyewa maupun dengan cara bukan sewamenyewa.(3) (3) Penghunian rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)dilakukan baik dengan cara sewa menyewa dilakukan denganperjanjian

Bahwa penghunian Tergugat 1 atas objek tanah dan bangunan Braga Nomor89 serta penghunian Tergugat 2 atas objek tanah dan bangunan Braganomor 71 dan 73, dihuni dengan dilandasi dasar hukum serta alas hak yangsah, yaitu. Perjanjian sewa menyewa sesuai dengan Surat jjinPerumahan/Menghuni/VB)yang diterbitkan oleh Kantor Urusan PerumahanBandung.2.

Bahwa benar dasar dari penghunian Tergugat 1 atas tanah dan bangunan diJl. Braga No. 89, Bandung adalah Surat Izin Perumahan/Menghuni (VB)yang diterbitkan oleh Kantor urusan Perumahan Bandung, yang pada saatitu. Lembaga/Instansi yang berwenang dibidang perumahan (sewamenyewa), sehingga penghunian atas tanah dan bangunan di JI.

No.532/Pdt/2015/PT SMGsah apabila ada persetujuan maupun izin pemiliknya dan pasal 3nya disebutkan bahwa Penghunian rumah yang dilakukan tanpapersetujuan atau izin pemilik dinyatakan sebagai penghunian tanpahak atau tidak sah;8.

Pasal 3 nya disebutkanbahwa Penghunian rumah yang dilakukan tanpa persetujuanatau izin pemilik dinyatakan sebagai penghunian tanpa hak yangsah.

Hj.Endang Suswati, dan tidak dapat diterapbkan pula PeraturanPemerintah No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian RumahOleh Bukan Miliknya, dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) disebutkanbahwa Penghunian rumah oleh bukan pemiliknya hanya sahapabila ada persetujuan atau ijin pemilik.

Selanjutnya dalampasal 3 disebutkan bahwa Penghunian rumah yang dilakukantanpa persetujuan atau jjin pemilik dinyatakan sebagaipenghunian tanpa hak atau tidak sah, pertimbangan YudexFaktie yang melampaui dan melalaikan, karena Penghunianrumah oleh bukan pemilik sebagaimana yang dimaksud Pasal2 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara sewa menyewa ataudengan cara bukan sewa menyewa .

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemiliknya, dalam pasal2 ayat (1) disebutkan bahwa ; Penghunian rumah oleh bukanpemiliknya hanya sah apabila ada persetujuan atau ijin pemilik.Selanjutnya dalam pasal 3 disebutkan bahwa : Penghunian rumahyang dilakukan tanpa persetujuan atau ijin pemilik dinyatakansebagai penghunian tanpa hak atau tidak sah..

obyek sengketa yang terletak di Jalan Pasar Besar No. 120, RT 004 - RW 03, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang berdiri di atas tanah tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1143;

Menyatakan perbuatan Tergugat menghuni toko tersebut sejak tanggal 31Juli 2017 merupakan penghunian tanpa hak dan perbuatan melawanhukum;5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanyauntuk menyerahkan toko objek sengketa tersebut kepada Penggugatselambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini, yang apabila tidakdijalankan maka dilakukan dengan bantuan alat negara yang berwajib;6.

SOE KANG OH (Alm), menempati obyek sengekta sejaktahun 1935 sampai tahun 1972 atau selama (37 tahun) untuk digunakansebagai tempat usaha berdagang dengan nama TOKO SAMARINDAadapun kepenghuniannya atas suatu penghunian yang bebas antaraorang tua Tergugat dengan TN.

SOE KANG OH alm., agar tetap bertahanmelanjutkan penghunian obyek sengketa dari tahun 1975 sampai sekarang iniobyek sengketa diteruskan kepenghuniannya lebih dari 40 (empat puluh ) tahunsecara turun temurun, lebih tepatnya sejak tahun 1935 sampai tahun 2018 atausekitar 83 (delapan puluh tiga tahun), yaitu sejak TN.

SOE KANG OH dan LISA SAYEKTI tidak sah dan bataldemi hukum, oleh karena tanah dan rumah objek sengketa bukan termasukasset Pemerintah Kota Malang, akan tetapi adalah milik Para Penggugat ;Menimbang, bahwa menurut pasal 12 ayat(1) UU No.4 tahun 1992 :Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atauizin pemilik, demikian juga ketentuan pasal 12 PP No.44 tahun 1994 tentangPenghunian Rumah oleh bukan Pemilik, menentukan : penghunian oleh bukanpemilik hanya sah apabila ada persetujuan

Tanah Abang Jakarta Pusat berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja ketentuan dalam Pasal 12ayat (1) yaitu melakukan penghunian rumah tanpa jjin dari pemiliknya. Perouatanmana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya pada tahun 1940, ayat Terdakwa alm. Suwadi menyewasebuah rumah yang terletak di Kampung Bali Gg. X Nomor 16 Rt 007/009Kel. Kampung Bali Kec.

Tanah Abang Jakarta Pusat tidak segera mengosongkan rumah tersebut bahkanTerdakwa tetap melakukan penghunian rumah tanoa persetyuan atau izn darpemiliknya yaitu Ny. Hj. Ti Muri Tamam ;Bahwa Terdakwa menempati sebuah rumah yang terletak di KampungBali Gg. X Nomor 16 Rt 007/009 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang JakartaPusat bukan sebagai penyewa dan tanpa seizin atau persetujuan daripemiliknya yaitu Ny. Hj.

Menyatakan Terdakwa Satrio Suwadi bersalah melakukan tindak pidanamelakukan penghunian rumah tanpa izin pemilik sebagaimana diatur dalamPasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992tentang Perumanan dan Pemukiman ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satrio Suwadi dengan pidanaHal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2377 K/Pid.Sus/2010penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;3.

Bahwa dalam memeriksa perkara a quo, Judex Facti tidak memperhatikanAsasasas Hukum Pidana ;Bahwa dalam perkara a quo tidak terdapatnya hubungan kausal antaratindakan Terdakwa dengan dakwaan, di mana tidak bersedianya Terdakwamengosongkan rumah obyek perkara tidak dapat dipandang sebagaimusabab dari penghunian rumah tanpa izin pemiliknya (Pasal 12 ayat (1)UU Nomor 4 Tahun 1992.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor4 Tahun 1992 barang siapa melakukan penghunian tanpa persetujuan/izinpemiliknya merupakan tindak pidana ;Bahwa hubungan sewa menyewa dilakukan antara orang tua Terdakwadengan orang tua Ny. Hj. Tri Murti Taman, dan kemudian kedua orang tuamereka meninggal dunia, maka menurut hukum hubungan sewa menyewatersebut terputus, karena perjanjian sewa tidak dapat diwariskan, antaraHal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2377 K/Pid.Sus/2010Terdakwa dengan Ny.

Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanyasah apabila ada persetujuan atau izinpemilik) ;Ad.1. unsur dengan sengaja ;Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. A. ZAINAL ABIDIN FARID, S.H.

(tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa karena terdakwa menempati rumah tersebut telahdidasarkan surat Ijin Penghunian No.

TS.1.01/00006/02.13 tertanggal 25Pebruari 2010.yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu oleh KantorDinas Perumahan dan Gedung Pemda Propinsi DKI Jakarta dan terdakwa telahmembayar sewa kepada pemilik rumah yang ditempatinya , maka penghunianyang dilakukan oleh terdakwa adalah berdasarkan alas hak yang benar yaituatas dasar sewa menyewa dan Surat ljin Penghunian ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim berpendapat bahwa penghunian rumah yang dilakukan oleh

terdakwatersebut adalah sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa karena penghunian rumah yang dilakukan olehterdakwa adalah sah maka unsur Penghunian rumah oleh bukan pemilik hanyasah apabila ada persetujuan atau izin pemilik menjadi tidak terbukti ;Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu pasal36 ayat ( 4) jo pasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor : 4 tahun 1992 tentangPerumahan dan Permukiman tidak terbukti, maka dakwaan kesatu tersebutmenjadi tidak terbukti;Menimbang, bahwa karena

Bahwa atas permohonan perpanjangan SIP (surat ijin penghunian) dari orang tuaPenggugat (Wong Shong Kim), maka pada tanggal 2 Nopember 1978 Kepala DinasPerumahan DkKl!Jakarta, mengeluarkan SIP untuk mendiami perumahan yangdikuasai oleh Kepala Daerah Nomor: T0021/09763, Daftar Harian Rencana Nomor:1/78 peng.

,mengirim surat Nomor: 002827 untuk pengosongan penghunian tanpahak rumah dan toko di Jalan Pintu Air Raya Nomor 2222B melaluiDinas Perumahan DkKlJakarta (bukti P13).

Bahwa surat perintah pengosongan terhadap penghunian yangdikeluarkan oleh Tergugat Il adalah perbuatan melawan hukum,karena bertentangan dengan ketentuan pasal 10 dan pasal 14Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor; 55 Tahun 1981.Surat perintah pengosongan tersebut juga bertentangan denganketentuan pasal 22, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :29.44 Tahun 1994, dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 4Tahun 1992, pasal 14;Bahwa surat perintah pengosongan terhadap penghunian yangdikeluarkan

Menghukum Tergugat Il dan Tergugat untuk membatalkanatau menyatakan surat perintah pengosongan perumahan/penghunian rumah yang terletak di Jalan Pintu Air RayaNomor : 22, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar,Jakarta Pusat, Nomor: 007/1.711.9 adalah tidak sah karenabertentangan dengan peraturan yang berlaku yakni perintahpengosongan itu harus melalui Keputusan Pengadilan Negeri ;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk memperpanjangSIP sesuai peraturan yang berlaku ;6.

Bahwa selanjutnya dalam pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor : 44Tahun 1994 ditegaskan :"Apabila penghunian rumah dialakukan tanpa persetujuan pemilik dinyatakan sebagaipenghunian tanpa hak atau tidak sah ;Bahwa dengan demikian jelaslah, baik ditinjau dari aturan rumah berSIP maupunUndangUndang Nomor : 4 Tahun 1992 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun1994, penghunian Penggugat atas rumah sengketa/dikualifikasaikan tidak sah/tanpahak ;10.

Surat PerjanjianPengalihan Penghunian Bangunan/Toko di Kompleks Pasar BundarBinjai Nomor : 511.32510 tertanggal 29 April 1998, yang dibuat danditandatangani oleh Tergugat dengan Turut Tergugat Il, Jo.

Surat PerjanjianPengalihan Penghunian Bangunan Toko di Kompleks Pasar BundarBinjai Nomor : 511.34076 tertanggal 16 Juni 1989, yang dibuat danditandatangani oleh Tergugat dengan Almarhum ANWAR. aliasTJOEAN (ic. orang tua Turut Tergugat IV, V dan Turut Tergugat VI),Jo.

Surat PerjanjianPengalihan Penghunian Bangunan Toko di Kompleks Pasar BundarBinjai Nomor : 511.34075, tertanggal 16 Juni 1989, yang dibuat danditandatangani oleh Tergugat dengan Almarhum ANWAR aliasTJOEAN (ic. orang tua Turut Tergugat IV, V dan Turut Tergugat VI),Jo.

Surat PerjanjianPengalihan Penghunian Bangunan Toko di Kompleks Pasar BundarBinjai Nomor : 503.6486400, tertanggal 15 September 1998, yangdibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dengan Turut Tergugat XXI,Jo.

SuratPerjanjian Pengalinan Penghunian Bangunan/Toko di KompleksPasar Bundar Binjai Nomor : 511.32510 tertanggal 29 April 1998,yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dengan TurutTergugat ll, Jo.

Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 04/V/SIP/SRG/1987,tanggal, 19 Juni 1987 (yang ditanda tangani oleh Sekretaris WilayahDaerah atas nama Tergugat I) ;b. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 277/0/SIP/SRG/1994/95,tanggal, 1 April 1994 (yang saat itu dijabat oleh Bapak Abraham O.Aturur) ;c. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor:509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99, tanggal, 1 April 1998 (yang saat itudijabat olen Bapak John P.Wanane, SH) ;d.

Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 04/V/SIP/SRG/1987,tanggal, 19 Juni 1987 atas nama Penggugat, yang ditanda tangani olehSekretaris Wilayah Daerah atas nama Tergugat ;b. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor: 277/0/SIP/SRG/1994/95,tanggal, 1 April 1994 atas nama Penggugat yang dikeluarkan olehTergugat I;c. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas, nomor:509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99, tanggal, 1 April 1998 atas namaPenggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat ;d.

Surat Izin Penghunian Rumah Dinas nomor: 04/V/SIP/SRG/1987,tanggal 19 Juni 1987 atas nama Penggugat, yang ditanda tanganioleh Sekretaris Wilayah Daerah atas nama Tergugat ;b. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas nomor: 277/0/SIP/SRG/1994/95,tanggal 1 April 1994 atas nama Penggugat yang dikeluarkan olehTergugat ;c. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas nomor:509/Peg.V/SIP/SRG/1998/99, tanggal 1 April 1998 atas namaPenggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat ;d.

Surat Izin Penghunian Rumah Dinas nomor:167/Peg.V/SIP/SRG/19992000, tanggal 1 April 1999 atas namaPenggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat ;e. Surat Izin Penghunian Rumah Dinas nomor:245/Peg.V/SIP/SRG/2000, tanggal, 1 April 2000 atas namaPenggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat ;adalah sah menurut hukum ;4.

Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Negara sesuai bukti TIV s/d VIII 2dan 3 fotokopi dari fotokopi;2.

kedua belah pihak yang berperkara;Setelah memperhatikan suratsurat bukti dan saksisaksi yang diajukan oleh pihakPenggugat berperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Pebruari 2007yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 12 Pebruari2007 di bawah register nomor : 06/Pdt.G/2007/PN Kdr. telah mengemukakan halhalsebagai berikut :1 Bahwa pada tanggal 3 April 1989 telah diterbitkan surat perjanjian tentang alihhak milik penghunian

SUTARJO dalam hal ini Tergugat I dan IbuSUTARJO dalam hal ini sebagai Tergugat II) telah sepakat mengalihkan hakmilik penghunian rumah perumnas yang terletak di Jalan Kenongo III/28Perumnas Ngronggo Kediri;3.

Bahwa pada tanggal 5 Mei 1996 telah diterbitkan surat perjanjian tentang alih hakmilik penghunian rumah antara Ibu SUTARJO (Tergugat II) dan Ibu SULIKAH(Penggugat);4 Bahwa kedua belah pihak (Ibu SUTARJO dalam hal ini sebagai Tergugat I danIbu SULIKAH dalam hal ini sebagai Penggugat) telah sepakat mengalihkan hakmilik penghunian rumah Perumnas yang terletak di Jalan Kenongo III/28 KotaKediri yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;5 Bahwa atas pengalihan obyek sengketa tersebut Penggugat setuju

SUNARJO (Tergugat I) dan Ibu SUTARJO (Tergugat II)serta surat perjanjian tentang alih hak milik penghunian rumah tanggal 5 Mei 1996antara Ibu SUTARJO (Tergugat II) dan Ibu SULIKAH (Penggugat) adalah sahdan berharga;4 Menyatakan bahwa obyek sengketa yaitu berupa tanah rumah Perumnas yangterletak di Jalan Kenongo III/28 Kota Kediri, adalah milik sah Penggugat;5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan

Selanjutnya pada tanggal 05 Mei 1996 Tergugat II telah sepakat mengalihkanhak milik penghunian rumah tersebut kepada Penggugat.

Memerintahkan kepada Tergugat, untuk menandatangani Berita AcaraPengosongan dan menyerahkan dokumen asli Surat Idzin Penghunian(SIP).6.

Memerintahkan kepada Tergugat, untuk mengosongkan danmenyerahkan Rumah Dinas/Jabatan milik Penggugat yang yang masihdikuasai di Jalan Gandanegara No. 2 Purwakarta, Sekaligus seketika danmenyerahkan dokumen asli Surat Idzin Penghunian (SIP) secarasukarela kepada Penggugat dan secara fisiknya menyerahkan palinglambat 14 (empat belas) hari sejak Putusan Hakim dibacakan;7.

rumah oleh bukanpemilik, sebagai berikut: Penghunian rumah yang dilakukan tanpapersetujuan atau izin pemilik dinyatakan sebagai penghunian tanpa hak atautidak sah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugattersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang berdasarkanketerangan 3 orang karyawan kafe Jadoel telah menyewakan rumah tersebutkepada orang pemilik kafe yang bernama BUDI, akan majelis pertimbangkansebagai berikut:Bahwa dalam SIP Nomor.SIP.001

(SIP) dan memerintahkan Tergugat untukmengosongkan dan menyerahkan rumah dinas/ jabatan milik Penggugatyang masih dikuasai di Jalan Gandanegara No. 2 Purwakarta, sekaligusseketika dan menyerahkan dokumen asli Surat Izin Penghunian (SIP secarasukarela kepada Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakimdalam petitum kedua diatas, yang menyatakan perbuatan Tergugat yangHalaman 23 dari 25 hal.

No. 19/Pdt.G/2015/PN Pwkmenempati rumah DINAS/jabatan milik Penggugat yang terletak di JalanGandanegara No. 2 Purwakarta adalah Perbuatan Melawan Hukum, olehkarena itu Tergugat patut dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkanrumah secara sukarela kepada Penggugat, dan Tergugat diperintahkanuntuk menandatangani Berita Acara Pengosongan dan menyerahkandokumen asli Surat Izin Penghunian(sip), oleh karena itu petitum kelima dankeenam tersebut haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh

No. 108 K/TUN/201017 Bahwa pada pertimbangan No. 9 dan 10 Keputusan Tergugat No. 271/2008tanggal 22 Desember 2008 berbunyi sebagai berikut :Pertimbangan No. 9 berbunyi :Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengijinkan lagi Termohon menempati/menghuni rumah/bangunan a quo dan perjanjian sewa menyewa tanpa bataswaktu telah berakhir demi hukum sejak tahun 1995, maka penghunian/penggunaan rumah a quo oleh Termohon dikualifikasikan tanpa hak atautidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UndangUndang

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994;Pertimbangan No. 10 berbunyi :Bahwa oleh karena penghunian Termohon atas rumah/bangunan a quoadalah tanpa hak atau tidak sah, dan Pemohon sudah tidak mengijinkan lagiTermohon menghuni/menggunakan rumah/bangunan, maka Dinas PerumahanProvinsi DKI Jakarta berwenang untuk menertibkannya/mengosongkannyasesuai dengan makna Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1981 jo.Permohonan Pemohon tanggal 17 Juli 2008 yang meminta bantuan untukmengosongkan rumah

ZAENAB, sebagaimana dimaksud dalampasal 12 ayat (4) dan (5) UndangUndang No. 4 Tahun 1992 tentangPerumahan dan Pemukiman ;Pasal 12 ayat (4) UndangUndang No. 4 Tahun 1992 berbunyi :Pihak Penyewa wajib menaati berakhirnya batas waktu sesuai denganperjanjian tertulis;Pasal 12 ayat (5) UndangUndang No. 4 Tahun 1992 berbunyi :Dalam hal Penyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidakbersedia meninggalkan rumah yang disewa sesuai dengan batas waktuyang disepakati dalam perjanjian tertulis, penghunian

Penggugat atas rumah tersebut adalah berdasarkanPerjanjian Sewa Menyewa (TIAP) tertanggal 1 Juni 1970 antaraPenggugat dengan Pemilik semula, bukan penghunian atas rumah yangdikuasai Negara atau Kepala Daerah berdasarkan Surat Ijin Perumahan(SIP), yang menjadi kewenangan Tergugat untuk mengosongkannya,sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a dan b PeraturanPemerintah No. 55 Tahun 1981 yang berbunyi :Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1981berbunyi :Kepala

No. 108 K/TUN/2010berkaitan dengan pemilikan dan pemanfaatan rumah yang harusdiselesaikan melalui Badan Peradilan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 dan Penjelasannya UndangUndang No. 4 Tahun 1992tentang Perumahan dan Pemukiman jo Pasal 22 Peraturan PemerintahNo. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik joPasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1981 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun

dan perlu diketahui bahwa hak kepenghunian atas bidang tanahberikut bangunan/rumah diatasnya adalah ber SIP dari yang diterbitkan olehKepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, oleh karenanya hak kepenghunianPenggugat haruslah dilindungi hukum sesuai dengan Perundangundanganyang berlaku, perlu diketahui bahwa Penggugat dan Para Tergugat Il, IIIl, adalahsamasama mempunyai hak kepentingan (penghunian yang sah) dan ataumembeli/memiliki bagian dari masingmasing atas bidang tanahberikutbangunan/rumah di atasnya

Sedangkan SIP yang dijadikan dasar penghunian olehPenggugat adalah SIP No.

TS.1.05/00002/03.92 tanggal 6 Juni 1989 atas namaPenggugat sudah berakhir pada tanggal 20 Maret 1992, sehingga sejak tanggaltersebut penghunian bangunan rumah yang terletak di Jalan Raden Saleh No, 6Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat oleh Penggugat adalahtidak sah dan sebagai penghuni liar.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV telahmenyangkal dalildalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatanbalik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut

No.1562 K/Pdt/2009sebagian rumah yang terletak di Jalan Raden Saleh No.6 Rt.002 Rw.002Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat sebelum dimiliki PenggugatRekonvensi I/Tergugat Konvensi ;Bahwa Surat ljin Perumahan (SIP) sebagai dasar penghunian terhadapbangunan/rumah terletak di Jalan Raden Saleh No.6 Rt.002 Rw.002 KelurahanKenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat yang dimiliki oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi telah habis jangka waktunya pada tanggal 20Maret 1992 yang tidak diperpanjang

Mengabulkan permohonan Pemohon (JAN WENAS) berupaperintahpengosongan atas penghunian Termohon Ny. FARIDA AMIR berikut semuaorang yang mendapat hak dari Termohon pada rumah/bangunan di JalanRaden Saleh No.6, Rt.002 Rw.002 Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen,Jakarta Pusat.b. Mencabut/membatalkan SIP No. TS 1.05/00002/03/92 tanggal 6 Juni 1989atas nama Ny.FARIDA AMIR dan dinyatakan tidak berlaku lagi.Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.1562 K/Pdt/2009c. Memerintahkan Termohon (Ny.

HANKAM, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang RUMAH NEGARA, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara , Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008, Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian

Ketentuan Penghunian Rumah Negara berdasarkan LAMPIRAN PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman TeknisPengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, PengalihanStatus, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara :1. Surat Izin Penghuniana. Penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada pejabat ataupegawai negeri;b. Untuk dapat menghuni rumah negara hanya dapat diberikan kepadapejabat atau pegawai negeri;c.

Mulai berlaku dan Berakhirnya Penghunian Rumah Negara.a. Hak penghunian rumah negara mulai berlaku pada tanggal ditetapkannyasebagaimana tercantum dalam keputusan penunjukkan penghunianrumah negara dan berakhir pada waktu penghuni yang bersangkutan tidakberhak lagi menempati rumah negara;b.

Penghuni Rumah Negara Golongan III yang diberhentikan tidak denganhormat izin penghuniannya dicabut dan wajib mengosongkan rumahnegara yang dihuninya selambatlambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimakeputusan pencabutan izin penghunian;e. Pencabutan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan dilakukanoleh Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk;f. Pencabutan Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II dilakukanoleh Pejabat Eselon atau pejabat yang ditunjuk;g.

Pencabutan Surat Izin Penghunian rumah negara dilakukan setelahdiadakan penelitian dan pemeriksaan sehingga cukup bukti adanyapelanggaran ketentuan persyaratan penghunian rumah negara;i. Pengosongan tidak dilakukan oleh penghuni, maka pengosongandilakukan secara paksa dengan bantuan instansi berwenang.10.

Melanggar larangan penghunian rumah negara;Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan charus~oOaA0 5meninggalkan Rumah Negara yang dihuninya selambatlambatnya 2 (dua)bulan sejak pencabutan Surat Ijin Penghunian (SIP);g.

Nomor 2530 K/Pdt/2020Oktober 1967 tentang Pernyataan Peralihan Penguasaan Atas Tanahyang dibuat oleh dan/atau di hadapan Goesti Djohan, Notaris diSurabaya;Menyatakan sah penguasaan/penghunian almarhum RM. HarijoPartowidjojo atau disebut juga Raden Mas Harijo Partowidjojo ataudisebut juga Raden Mas Harya Partawijaya (ayah Para Penggugat) atasobjek tanah seluas +3.300 m?

Menyatakan sah peralihan penguasaan/penghunian atas objek tanahseluas +3.300 m? terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya,yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah NegaraBekas Eigendom Verponding Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal1771918, Surat Ukur tanggal 16111915, luas induk 3.306 m?

, nama pemegang hak/dahulu tertulis atas namaAlgeemene Vereeniging Van Rubberplanters ter Oostkust Van Sumatragevestigd te Medan,Menyatakan sah penguasaan/penghunian Para Penggugat atasbangunan rumah yang berdiri di atas sebagian tanah seluas +1.875 m?

Nomor 2530 K/Pdt/2020Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.2.Megabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan sah penguasaan/penghunian almarhum Raden Sukandaratau disebut juga R. Soekandar atau disebut juga Soekandar atas objektanah seluas +3.300 m?

Menyatakan sah peralihnan penguasaan/penghunian atas objek tanahseluas +3.300 m? terletak di Jalan Semarang, Nomor 128, Surabaya,yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan objek tanah NegaraBekas Eigendom Verponding Nomor 7749 sisa, Surat Hak Tanah tanggal1771918, Surat Ukur tanggal 16111915, luas induk 3.306 m?

Dominggus Rosely, Pada saat itu beliau hanya menempatiberdasarkan Surat ljin Penghunian (SIP) Rumah Dinas yangdipegang, yang hanya untuk menempati saja bukan memiliki sesuaifungsi SIP rumah dinas tersebut dan pada Tahun 2002 beliau TelahMeninggal Dunia, dan Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Dinastersebut tidak diperpanjang atau tidak berfungsi Sesuai denganSyaratsyarat dan ketentuan Point 7 dalam Surat ljin Penghunian(SIP) Rumah Dinas. dan Pemerintan Daerah Memberikan Surat jinPenghunian (SIP) Rumah

Memiliki Surat Ijin Penghunian Yang Sah;c.

Foto copy Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas Nomor199/PEG.)/SIP/SRG/2003 atas nama Nicolas Rosely, selanjutnyadiberi tanda bukti P.2Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Son3. Foto copy Surat ljin Penghunian Rumah Dinas Nomor92/PEG10/SIP/SRG/2009 atas nama Maria Susana Marlissa,Bsc,selanjutnya diberi tanda bukti P.34. Foto copy Permohonan membeli Rumah Negara Gol.IIl atas namaMaria Susana Marlissa ,Bsc tertanggal 18 oktober 2010,selanjutnya diberi tanda bukti P.45.

Dan pada tahun 2009,Penggugat Mengajukan permohonan Kepada Pemerintah Kabupaten SorongHalaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2019/PN Sonuntuk dibuatkan SURAT IJIN PENGHUNIAN (SIP) Rumah Negaradikarenakan Penggugat belum memiliki rumah, dan tepatnya tanggal 04Januari 2009, Pemerintah Kabupaten Sorong Memberikan Surat jinPenghunian (SIP) Rumah Dinas dengan Nomor : 92/Peg.0/SIP/SRG/2009,dan pada tanggal 03 Mei 2010, Pemerintah Kembali lagi Memberikan SuratIjin Penghunian (SIP) Kepada

Dominggus Rosely berakhir pada saatmeninggal tahun 2002 dan Pemerintah Daerah kemudian memberikan SuratIjin Penghunian (SIP) Rumah Dinas selanjutnya kepada Alm. NikolasRosely, pada tanggal 06 Januari 2003 dan sampai dengan tahun 2008Dimana Alm.

Penggugat ll, Surat iin Penghunian (SIP) Nomor0058/KANWIL/SK/TU/IV/1984 atas nama orang tua Penggugat Ill(almarhum bapak Sutisna) yang berlokasi di Jalan Babakan CianjurNo. 42 RT 03 RW. 07 Kelurahan Campaka Kecamatan Andir KotaBandung; 1.4. Penggugat IV, Surat Ijin Penghunian (SIP) Nomor111/KANWIL/SK/TU/XII/1990 atas nama bapak H Soemarna yangberlokasi di Jalan Babakan Cianjur No. 44 RT 03 RW. 07 KelurahanCampaka Kecamatan Andir Kota Bandung; 1.5.

Penggugat V, Surat jin Penghunian (SIP) Nomor0195/KANWIL/TU/SK/X1/1983 atas nama orang tua Penggugat V(almarhumah ibu ooh sariah) yang berlokasi di Jalan Babakan CianjurNo. 45 RT 03 RW. 07 Kelurahan Campaka Kecamatan Andir KotaBandung; 1.6. Penggugat VI Surat jin Penghunian (SIP) Nomor0057/KANWIL/SK/TU/VI/1983 atas nama sutjahyo yang berlokasi diJalan Babakan Cianjur No. 46 RT 03 RW. 07 Kelurahan Campaka Kecamatan Andir Kota Bandung;1.7.

Penggugat , Surat Ijin (SIP) Penghunian Nomor 0057/KANWIL/SK/TU/85atas nama suami Penggugat (almarhum bapak Eman Sulaeman) yangberlokasi di Jalan Babakan Cianjur No. 40 RT.03 RW.07 KelurahanCampaka Kecamatan Andir Kota Bandung; 2. Penggugat ll, Surat iin (SIP) Penghunian Nomor0056/KANWIL/SK/TU/85 atas nama Penggugat II yang berlokasi di JalanBabakan Cianjur No.41 RT.03 RW.07 Kelurahan Campaka Kecamatan Andir Kota Bandung;3.

Penggugat ll, Surat iin (SIP) Penghunian Nomor0058/KANWIL/SK/TU/IV/1984 atas orang tua Penggugat III (almarhumbapak Sutisna) yang berlokasi di Jalan Babakan Cianjur No.42 RT.03RW.07 Kelurahan Campaka Kecamatan Andir Kota Bandung;4. Penggugat IV, Surat iin (SIP) Penghunian Nomor111/KANWIL/SK/TU/XII/1990 atas nama bapak H Soemarna yangberlokasi di Jalan Babakan Cianjur No.44 RT.03 RW.07 KelurahanCampaka Kecamatan Andir Kota Bandung; 5.

Bahwa Para Penggugatmembayar uang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ijin Penghunian (SIP)sebagai sewa perbulan untuk menghuni rumah dinas Depkes dan bukanlah sewauntuk membeli rumah dinas tersebut.