3 dikutip menimbang, bahwaberdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa dari bukti P.2 berupa Sertiikat Hak Milik Nomor 266atas nama Hermanus Sembiring (Pembantah) adalah tanah yangsebelumnya telah terdaftar yang jualbelinya atas tanah terperkaratersebut dilakukan dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sahsebagaimana telah ditentukan peraturan perundangundangan jyaitudidahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual belinya danberdasarkan penilitian

Mengket Sembiring (Pembantah) adalah tanah yangsebelumnya telah terdaftar yang jualbelinya atas tanah terperkaratersebut dilakukan dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sahsebagaimana telah ditentukan peraturan perundangundangan jyaitudidahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual belinya danberdasarkan penilitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beliadalah milik penjual dan pembelian dilakukan dengan harga yang layak,yang dalam parkara ini penjual adalah orang yang

Kegunaan Narkotika diantaranyaadalah untuk tujuan pengobatan, penilitian dan pengembangan ilmupengetahuan;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 127 ayat ( 2 ) dan (3 )Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutusperkara penyalahgunaan Narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ( Pecandu Narkotika dan korbanpenyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial ), Pasal 55 (1) ( Orang tua atau wali dari Pecandu

Laporan Hasil Penilitian Kemasyarakatan Untuk Sidang PengadilanNomor Register Litmas 27/LitA/IV/2019 tertanggal 27 April 2019 atasnama ANAK yang dibuat oleh RISMAYADI, ~ S.H.I., = NIP198804202012121001 Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari BalaiPemasyarakatan Amuntai terhadap ANAK dengan Rekomendasi untukmenjatuhkan Pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana Pasal 71ayat (1) huruf (b) ke (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, lamanya masa pidana dengan syaratsebagaimana

menyampaikan pada pokoknya bahwa sebagai orang tua Anakmemohon maaf atas kesalahan Anaknya dan mohon keringanan hukuman danorang tua Anak menyatakan masih sanggup membina, menjaga dan mengawasiAnaknya dengan baik;Setelah mendengar pula tanggapan dari Pembimbing Kemasyarakatan(PK) BAPAS yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terhadap anakHalaman 2 dari 25 Putusan Nomor:xx/Pid.SusAnak/2021/PN Unhsebaiknya dapat diberikan hukuman sebagaimana rekomendasi PembimbingKemasyarakatan BAPAS dalam laporan penilitian

MUHAMMAD RICKY RUSLAN PELLU),kemudian oleh Kepala Sub Bidang Paminal Bidang Propam Polda Maluku telahmelakukan penelitian terhadap Penguggat (MUHAMMAD RICKY RUSLANPELLU), ternyata Penggugat (MUHAMMAD RICKY RUSLAN PELLU)dinyatakan bersih dan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Alih Golongandari Tamtama (Golongan I ) ke Bintara ( Golongan II), dan oleh Kepala SubHalaman 5 dari 37 halaman Putusan Perkara No.09/G/2011/PTUN.ABNBidang Paminal Bidang Propam Polda Maluku menerbitkan Surat KeteranganHasil Penilitian

Asas Kecermatan;Menurut Indroharto syaratsyarat yang harus diperhatikan padawaktu mengeluarkan keputusan (beschikking):1) Kewajiban mengadakan penilitian secara seksama faktafakta yang relevan sebelum Keputusan itu diterbitkan;2) Keharusan mendengar terlebih dahulu pihakpihak yangberkepentingan;3) Keharusan memberikan pertimbangan yang cukup padakeputusan yang dikeluarkan;Faktanya, Tergugat tidak melakukan pemeriksaan dan penilaianteknis berkaitan dengan analisa obyektif terhadap ada atautidaknya

ASAS KECERMATAN;Menurut INDROHARTO syaratsyarat yang harus diperhatikan padawaktu mengeluarkan keputusan (beschikking):(1) Kewajiban mengadakan penilitian secara seksama faktafaktayang relevan sebelum Keputusan itu diterbitkan;(2) Keharusan mendengar terlebin dahulu pihakpihak yangberkepentingan;(3) Keharusan memberikan pertimbangan yang cukup padakeputusan yang dikeluarkan;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat tidakpernah melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis berkaitandengan

buku Letter C NO.64 Persil 28.a.SI atas nama Gidjo P Sahid tanpatulisan TKO, dibawa oleh saksi Sudarmanto untuk didaftarkan sebagai syarat pengajuanPeta bidang tanah yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalampengadministrasian jual beli tanah atas nama Gidjo P SahidMenimbang, bahwa dalam proses pengakuan hak atas tanah ataspermohonan Saksi Erwin Wibowo, selanjutnya Badan Pertanahan Negara melakukanpemeriksaan yuridis dan fisik yang dilakukan oleh panitia A yang dituangkan dalamrisalah penilitian

pasal 193 ayat (1) KUHAP;25Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Anak didakwa dengan dakwaan Pasal 76 D JoPasal 81 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak dimana Undangundang tersebut sebagai dasar pemidanaan Terdakwayang selain pidana penjara, Terdakwa juga dihukum pula dengan pidana dendasesuai pasal 71 ayat3 UU no 11 tahun 2012 harus diganti dengan Pelatihan kerja ;Menimbang,bahwa pembimbing kemasyarakatan telah membacakan hasil penilitian

Wajib Pajak melakukan penyerahan yang terutang PPNmenggunakan Faktur Pajak Sederhana yang seharusnyamenggunakan Faktur Pajak Standar senilai Rp283.110.625.018,00;Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 1629/B/PK/PJK/2017Bahwa menurut penilitian Tergugat, penyerahan yang dilakukan olehPenggugat bukan kepada konsumen akhir, maka menurut Tergugat,Penggugat harus menerbitkan Faktur Pajak Standar;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berpendapatbahwa walaupun benar pihak pembeli bukan merupakan

Bahwa terkait penyerahan tanah oleh Fungsionaris / Tua Adat yaituBapak Ishaka dan Bapak Haku Mustafa kepada Bapak Baharudin Waruselaku yang mewakili 59 orang warga, tanpa melalui penilitian lokasidan terdapat 2 (dua) Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat pada tanggal14 Desember 1991 dengan ukuran luas tanah yang berbeda sehinggasangat diragukan kebenarannya..

Bahwa penyerahan tanah adat tersebut oleh Fungsionaris / Tua Adatyang tanpa melalui penilitian lokasi pada tahun 1991 telah menjadipengakuan sepihak oleh warga penerima, dimana tanah tersebutsebelumnya telah diserahkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Tingkat IIKabupaten Manggarai Barat saat itu dan Fungsionaris / Tua Adat sejaktahun 1984..

Berdasarkan hasil penilitian tersebut Fungsionaris / Tua Adat telahmengeluarkan keterangan tertanggal 28 Januari 1992 yang padapokoknya bertujuan untuk mempertahankan tanah Bandar UdaraKomodo dan menyatakan warga yang mendapat bagian tanah di areaBandara Udara Komodo dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka aktivitas / pemagaran yangdilakukan pihak Bandara Udara Komodo di atas tanah objek sengketatelah didasarkan pada penguasaan tanah yang sah karena telahdiserahkan

.500 juta setiap tingkat pemeriksaan Pengadilan, dengan adanya buktisurat aquo telah terbukti Penggugat beritikad tidak baik mengingat bunyiperjanjian penunjukan dengan menaikkan biaya operasional 10x lipat ditingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjadi masingmasingtingkat peradilan Rp.5 Milyar sehingga 2 tingkat pemeriksaan menjadi Rp.10Milyar ;Bahwa para Pemohon PK membuat Perjanjian dengan Termohon PKsebagai penyediaan jasa hukum pada tanggal 23 April 2001 (P.2) dengantujuan melakukan penilitian

Nasmudintelah melakukan penilitian berkas calon dan menetapkan calon yang lolosberkas administrasi secara sepihak (dilakukan sendiri).

Uruk Nomor Kw.02/5a/PP.01.1/801/2010 tanggal 25 Maret 2010 diberitanda bukti: P13;Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP olehPOLDA Sumatera Utara Nomor: K/269/IV/2013/Ditreskrimum tanggal 25 April2013, diberi tanda bukti: P14;Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penilitian oleh PolresSibolga Nomor: B/47/V/2013/Reskrim tanggal 02 April 2013, diberi tandabukti: P15;Foto Copy Surat Penjelasan/Permintaan Keterangan oleh Polres Sibolga Nomor:B/724/V/2013/Reskrim

dalamrangka identifikasi keaslian pita cukai; danMelakukan pemeriksaankeaslian pita cukai, memberikan pernyataan awal, dan menyampaikanhasil identifikasi keaslian pita cukai kepada Direktorat Jenderal Bea danCukai.Putusan Nomor 1369/Pid.Sus/2020/PN Mks, hal.20Bahwa AHLI berwenang memberikan keterangan dalam pemeriksaan iniberdasarkanBea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar Nomor : S571/WBC.17/KPP.MP.01/2020 tanggal O09 Juli2020 hal PermohonanIdentifikasi Keaslian Pita Cukai; Surat Permintaan Penilitian

,IV4 sebagai hasil penilitian dan pemikiran kuasaPemohon Kasasi/Kuasa Pembanding (Atun Budi Astuti, S.H.)seharusnya tidak diterima mentah oleh Judex Facti Majelis HakimPengadilan Negeri Trenggalek karena pencatatannya terhadapnya tidakpernah lagi dikeluarkan Surat Pajak Hasil Bumi yang baru sebelumberlakunya UUPA tanggal 24 September 1960 sebagaimanadiisyaratkan oleh Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE.15/Pj.g/1993 jo.Keputusan menteri dalam Negeri No. 26/DDA/1970 jo.

Wajid Pajak melakukan penyerahan yang terutang PPNmenggunakan Faktur Pajak Sederhana yang seharusnyamenggunakan Faktur Pajak Standar senilai Ro1.330.170.138.804,00;bahwa menurut penilitian Tergugat, penyerahan yang dilakukan olehPenggugat bukan kepada konsumen akhir, maka menurut Tergugat,Penggugat harus menerbitkan Faktur Pajak Standar;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berpendapatbahwa walaupun benar pihak pembeli bukan merupakan konsumenakhir, namun demikian sesuai dengan Keputusan

Putusan Nomor 242/B/PK/PJK/20121.UndangUndang 18 Nomor 2000 dan telah dilaporkan olehPemohon Banding dalam SPT Masa PPNnya";Halaman 76 Alinea ke1, Alinea ke2, Alinea ke3 dan Alinea ke4:"Bahwa berdasarkan penilitian Majelis, dari Faktur Pajak Standarsenilai total Rp. 3.711.810.600, tersebut, terdapat beberapa FakturPajak Masukan sejumlah Rp. 21.071.350,00 yang tidak dapatdikreditkan karena tidak berhubungan langsung dengan usahaPemohon Banding, ..

SEMA No. 5 Tahun 1975 dimana untukpenyitaan terlebih dahulu harus terdapat Dugaan kuat bahwa selama prosespersidangan berlangsung, barangnya akan digelapkan atau dialihkan; Pengalihantersebut adalah dengan tujuan menghindar dari kewajibannya ; Terlebih dahuludiadakan penilitian tentang dasar alasan yang dikemukakan si pemohon sita .Jadi tidak relevan sita yang diajukan Penggugat karena gugatan Penggugat tidakjelas dan cermat dan selain itu tidak ada perbuatan Para Tergugat dan ParaTurut Tergugat

Terlebih dahulu diadakan penilitian tentang dasar alasan yang dikemukakan sipemohon sita .Dari prinsip di atas maka tidak relevan sita yang diajukan Penggugat karenagugatan Penggugat tidak jelas dan cermat dan selain itu tidak ada perbuatanPara Tergugat dan Para Turut Tergugat yang melanggar hak Penggugat .15.Bahwa kemudian juga berkaitan dengan tuntutan putusan dapat di laksanakanterlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad ) dan Para Tergugat dibebankanHalaman 21 dari 69 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G

Andi Paewai.Bahkan Penggugat Intervensi telah mengajukan Laporan Polisi terhadapAndi Sukri Paewai (Tergugat II Intervensi) di Kepolisian Resor Pinrang,yang berdasarkan Bukti yang ajukan Penggugat, Bukti P35 berupa SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penilitian, yang secara tegasmenyatakan akan dilakukan proses penyelidikan;Laporan Polisi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tersebut masihdalam proses di Kepolisian Resor Pinrang dan sama sekali belum adapernyataan formal yuridis pro justitia