layak kepada Penggugat karena Tergugat belumbekerja adalah tidak beralasan;Bahwa sesuai dengan keterangan saksi SAKSI 1 TERGUGAT Tergugatsekarang sudah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai seorang dokter gigi dankarena sebagai dokter muda penghasilannya belum menetap kehidupan rumahHalaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 280/Pat.G/2016/PN Dpstangga Penggugat dengan Tergugat masih dibantu finansial oleh saksi SAKSI 1TERGUGAT;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutalasan perceraiaan

yang diajukan oleh Penggugat sebagai mana didalilkandalam surat gugatannya tidak memenuhi' alasanalasan perceraiansebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,yang mengatur bahwa perceraiaan dapat terjadi karena alasan atau alasanalasan:a.

Penggugat dan Tergugat sudah berupayauntuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugattetap berketetapan hati untuk berceral;Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.ApnBahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat danTergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinanuntuk mebentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah sudahsulit dipertahankan lagi dan karenya agar masing masing pihak tidakmelnggar norma hukum dan norma agama maka perceraiaan

Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat danTergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinanuntuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah sudahsulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidakmelanggar norma hukum dan norma agama maka perceraiaan merupakanalternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antaraPenggugat dan Tergugat;7.

No 1610/Pdt.G/2019/PA.PwdBerdasarkan alasan serta uraianuraian tersebut di atas, maka gugatanPenggugat telah terpenuhi alasan perceraiaan sebagaimana ketentuan pasal39 ayat (2) Undangundang nomor 1 tahaun 1974, tentang Perkawinan jo pasal19 b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 b. KompilasiHukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan AgamaPurwodadi Cq.

Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Singaraja pada tanggal : 19 Juli 2012, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan akta perkawinan nomor : 757/WNI/Bll/2012 adalah sah dan putus karena perceraiaan beserta segala akibat hukumnya;4.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yangdilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Singaraja pada tanggal : 19 Juli 2012, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telahdicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBuleleng dengan akta perkawinan nomor : 757/WNVBII/2012 adalah sah danputus karena perceraiaan beserta segala akibat hukumnya ;3.

Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yangdilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Singaraja pada tanggal : 19Juli 2012, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telahdicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBuleleng dengan akta perkawinan nomor : 757/WNVBII/2012 adalah sah danputus karena perceraiaan beserta segala akibat hukumnya;4.

Bahwa pada tahun 2020 telah terjadi perceraiaan antara Penggugat denganTergugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor :Hal. 1 dari 5 Pntpn.No.1821/Pdt.G/2020/PA Tgrs1008/Pdt.G/2020/PA.JB tanggal 20 Juli 2020 sesuai dengan Bukti Akta CeraiNomor : 2184/AC/2020/PA.JB tanggal 12 November 2020;Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam halterjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belumberumur 12 tahun adalah hak ibunya, b.

gugatanperceraiaan yang diajukan oleh Penggugat terhadapTergugat; Bahwa Pengggat dan Tergugat merupakan pasangan suam1 istri; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agamaHindu di Desa Sudaji pada tanggal 25 Juli 2004; Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum memilikiakta perkawinan; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahPenggugat di Kelurahan Penarukan; Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum memilikianak; Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraiaan

gugatanperceraiaan yang diajukan oleh Penggugat terhadapTergugat; Bahwa Pengggat dan Tergugat merupakan pasangan suam1 istri; Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agamaHindu di Desa Sudaji pada tanggal 25 Juli 2004; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahPenggugat di Kelurahan Penarukan; Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum memilikianak; Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum memilikiakta perkawinan; Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraiaan

Menurut pihak Tergugat dalildalil yang disampaikan oleh Penggugathanyalah permasalahan biasa saja yang sering terjadi dalam rumah tangga,oleh karena itu belum mencukupi syaratsyarat adanya perceraiaan menurutundangundang dan mohon majelis hakim yang terhormat agar menolaksemua dalildalil Penggugat;Berdasarkan dalildalil jawaban di atas maka pihak Tergugat menginginkan:DALAM EKSEPSI:1. Megabulkan Eksepsi pihak Tergugat.2.

Menolak gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat kepada Penggugat3: Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.SUBSIDERPada dasarnya pihak Tergugat tidak mengiginkan adanya Perceraiaan namunjika memang Majelis Hakim memutuskan perceraiaan adalah solusi terahirmaka:1.

Memerintahkan kepada para pihak ( Penggugat dan Tergugat ) untuk melaporkan perceraiaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ,guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; ---------------5.

Memerintahkan kepada para pihak ( Penggugat dan Tergugat ) untukmelaporkan perceraiaan kepada Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Badung ,guna dicatatkan tentang perceraian itudalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, selambatlambatnya 60 (enam puluh ) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;4.

Majelis Hakim yangmenyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusanbahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraiaan ;. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sampaisaat ini ikut bersama dengan Penggugat dan masihdibawah umur, sehingga dengan ini Penggugat mohon10.kepada Yth.

Bahwa apabila gugatan Penggugat konpensi/Tergugat dalam rekonpaensisepanjang mengenai perceraiaan dapat dikabulkan maka PenggugatRekonpensi mohon untuk ditetapbkan sebagai ayah sekaligus sebagai waliyang berhak mengasuh dan merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat ;4.

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atausetidaknyaMenyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima kecualldalam hal perceraiaan ;3. Menghukum Penggugat dalam konpensi membayar segala biaya yangtimbul dalam perkara ini.DALAM REKONPENSI :1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik/Rekonpensi Penggugat untukseluruhnya.2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat adalam istri yang nuzuz.3.

II Samarinda Kalimantan Timur, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraiaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi PNS dimana dalam pasal 3 ayat (1) menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian WAJIB memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut hematnya Majelis Hakim menilai gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi syarat formalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraiaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Padt.G/2019/PN Trg1983 tentang izin perkawinan dan perceraiaan bagi Pegawai Negeri Sipil yangtelah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentangperubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izinperkawinan dan Perceraian bagi PNS dimana dalam pasal 3 ayat (1) menyatakanPegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian WAJIB memperoleh izin atausurat keterangan lebih dahulu dari pejabat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda

Bahwa berdasarkan halhal tersebut menurut hematnya MajelisHakim menilai gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhisyarat formalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor : 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraiaan bagiPegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat LELY SETYOWATI KRISTIAN dengan Tergugat YULI KRISTANTO, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 3507-KW-26092017-0006, tertanggal 27 September 2017, Putus karena Perceraiaan;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Wali dan Pengasuh dari seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama YOHANES BASTIAN TIMOTHI, Laki-laki, lahir di Malang tanggal 10 Nopember

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Januari 1995 adalah sah;

Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yangdilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Unggahan, padatanggal 23 Desember 1994, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :192/WNI/1995.Srt, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Januari 1995 adalahputus karena perceraiaan beserta segala akibat hukumnya ;4. Menyatakan hukum = anak yang lahir dari perkawinan Penggugat denganTergugat yang bernama 1.

Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yangdilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Unggahan, padatanggal 23 Desember 1994, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :192/WNI/1995.Srt, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Januari 1995 adalahputus karena perceraiaan dengan segala akibat hukumnya;. Menyatakan hukum = anak yang lahir dari perkawinan Penggugat denganTergugat yang bernama 1.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah putus karena perceraiaan beserta segala akibat hukumnya;4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 . Laki-laki, tempat tanggal lahir Banyuning, 5 - 5 - 2001 ANAK 2 .

Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebutadalah putus karena perceraiaan beserta segala akibat hukumnya;4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas anak anak Penggugat dan Tergugatbernama ANAK 1 . Lakilaki, tempat tanggal lahir Banyuning, 5 5 2001Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 578/Padt.G/2017/PN.SgrANAK 2 . Lakilaki, tempat tanggal lahir di Banyuning, 12 2 2008 adalah sahberada pada Penggugat;5.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebutadalah putus karena perceraiaan beserta segala akibat hukumnya;4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas anakanak Penggugat dan Tergugatbernama ANAK 1 . Lakilaki, tempat tanggal lahir Banyuning, 5 5 2001ANAK 2 .

Bahwa Pemohon sudah berusaha mengatasi kemelut rumahtangganya akan tetapi tidak berhasil sehingga Pemohon berketetapanhati memilih jalan perceraiaan untuk mengakhiri perkawinannya denganTermohon ;6. Bahwa pada awal Tahun 2018 Pemohon berangkat lagi bekerja diluar negeri (Taiwan) sampai sekarang belum pernah pulang, sehinggatidak bisa menghadiri persidangan di pengadilan Agama Cilacap karenamasih terikat kontrak kerja ;7.

tersebut Termohn meninggalkan Pemohon danpulang ke tempat orang tuanya sampai sekarang lamanya dua bulan;e Bahwa selama berpisah tidak ada upaya damai dari Pemohon dan Termohonmaupun keluarga masingmasing;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkindipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, oleh karena itupermohonan Pemohon untuk melakukan perceraiaan

Bahwa setelah perceraiaan tersebut sampai sekarang harta bersama (hartagono gini) antara Penggugat dan Tergugat belum dibagi dan diselsaikan.. Bahwa pada masa perkawinan dahulu, Penggugat dan Tergugat telahmemperoleh harta bersama berupa :a.

Tahun 2008, tentang mediasi, dan kepada Penggugat yang hadirtelah pula diajak agar Penggugat mengurungkan maksudnya untuk perceraiaan denganTergugat, tidak berhasil, kerenanya gugatan Penggugat dilanjutkan pemeriksaannyadengan terlebih dahulu membaca gugatannya diluar hadir Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :1 Foto Copy Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan KUA KecamatanTimang Gajah, Kabupten Bener

Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugattidak bisa dirukunkan kembali maka dengan ini Penggugat mengajukangugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinanPenggugat dengan Tergugat dimaksud diputus dengan perceraiaan ;Bahwa berdasarkan atas alasanalasan tersebut diatas maka denganHalaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 390/Pat.G/2017/PN.Sgrini Penggugat mohon kepada Yih. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atauYth.

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar sudi kiranyamenjatuhkan putusan yang amar putusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yangdilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu diKabupeten Buleleng padatanggal : 9 Nopember 2000 dengan akta perkawinan nomor255/WNVBsb.2002 adalah sah menurut hukum ;Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugattersebut, adalah putus karena perceraiaan beserta segala