Ditemukan 117 data
PT. TJITAJAM. Diwakili oleh ROTENDI
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Drs. Cipto Sulistio
647 — 824
BuktiP59: Surat Direktur PerdataAn. Direktur Jenderal AHU, Nomor AHU.2.UM.01.01785, Tanggal 18 September 2015, Perihal KlarifikasiPT. Tjitajam, Kepada 1. Sdr. Ponten Cahaya Surbakti(Direktur Utama PT. Tjitajam) di Jakarta, 2. Sdr.Halaman 54 dari 92 halaman Putusan Nomor 142/G/2019/PTUN. JKT.Harry Purnomo, S.H, Notaris di Kota Bekasi, 3. Sdr.H. Zarius Yan, SH., Notaris di Kota AdministrasiJakarta Timur, 4. Sdr. Sigit Siswanto, SH, Notaris diKota Depok, 5. Sdr.
496 — 579
Bahwa tindakan langsung ke BAKTI tersebut telah melanggar komitmenpara pendiri BAKTI dimana Institusi BAKTI adalah merupakan The LastResort atas sengketa yang bersifat ke perdataan dimanapenyelesaiannya melalui Pialang (Pasal 5) terus Ke Bursa (Pasal 15) danBappebti gagal.Bahwa para pendiri Bakti dulu telah sepakat bahwa penanganan di BAKTtidak boleh mensupersede, prosedur penyelesaian sebagaimana diaturUU dan PP walaupun hal tersebut telah sebelumnya dicantukan di dalamPerjanjian Amanat.Bahwa PENGGUGAT
343 — 129
Sumenep, akan tetapimerupakan barangbarang yang diperoleh terdakwa secara ke perdataan secarasah tanpa memperdulikan tentang bagaimana terdakwa dapat memperolehnya,oleh karena Majelis Hakim pidana tidak me miliki kewenangan untuk menentukanhak milik atas suatu benda sitaan kecuali sekedar barang tersebut merupakanhasil kejahatan atau alat kejahatan dan seperti apa perlakuan daripadanyasesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
91 — 9
Cabang Parepare; Oleh sebab itu, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melihatdan menilai secara obyektif bahwa wanprestasi berupa gagal bayar yangdilakukan oleh Pelawan merupakan perbuatan yang melanggar hakhakke perdataan pihak Terlawan II yang telah mengikatkan diri bersamasamadengan Pelawan dalam suatu Perjanjian yang telah memenuhisyaratsyaratsah Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata (Perjanjian KreditNomor 87 Tanggal 29 Mei 2009 dan Perjanjian Penambahan / Suplesi Kredit(Addendum
67 — 17
diatur oleh hukum untuk kemudian dalam artian bisaketentuan hukum ;Bahwa selama undangundang tidak mengatur itu tidakmasalah artinya selama undangundang tidak melarang ;Bahwa ya boleh melakukan semua salurah tadi itu apakahdengan aspek' kepidanaan, apakah dengan aspekkeperdataan kalau memungkinkan bahkan PTUN pun bisadilakukan kalau berkaitan dengan negara ;Bahwa tergantung dimana ataupun aspek hukum itu terjadiartinya begini kalau aspek pidana dengan praperadilan kalaudijadikan tersangka, kalau di perdataan
269 — 440
Ahli =menerangkanbahwa ke tentuanpasal 81 KUHPmengatur tentang PraYudisial Geschiel, ygmengutamakanproses penyelesaianke perdataan terlebihdahulu sebelumhukum pidana. 5 DR.Dewi,SH.MH Erna Ahli adalah dosen FakHukum Univ.Lampung sejak thn1985. Ahli menjelaskanbahwa dim peristiwahukum tsb tidakterpenuhi adanyaunsur perbuatan Tidak mendukung PUTUSAN Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.SelHalaman 69 melawan hukum danunsur menggerakanatau membujukdengan memakainama palsu ...dst dgndemikian bukanpenipuan.
155 — 71
Surat Keputusan Izin Lokasi ini tidak mengurangi hakke perdataan bagi pemilik yang berada dalam lokasi ;b. Larangan menutupakse bilitas masyarakat disekitar lokasi ;c. Kewajiban melindungi kepentingan umum serta masyarakatdisekitar lokasi ;d.
1.PT. Pamapersada Nusantara
2.PT. Kalimantan Prima Persada
3.PT. Asmin Bara Bronang
4.PT. Asmin Bara Jaan
5.PT. Prima Multi Mineral
6.PT. Pama Indo Mining
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2.PT. Citra Raksa Inti Usaha
3.PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung PT. JIEP
4.Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
238 — 66
;Bahwa Pendapat Ahli mengenai batasanbatasan dan kewenanganmengadili antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata UsahaNegara yang paling signifikan itu ada dalam konsep ke Perdataan,Khususnya lahirnya UndangUndang Kehakiman, misalnya salah satuSkripsi dari DR.PROF.SUTIKNO kemudian konsepnya diambil dalam kuasaKeadilan, setelah keluar U.U.
M. ISMET KARNAWAN,SH.MH
Terdakwa:
SANI GOENAWAN
98 — 8
surat tersebut November 2016; Bahwa pada saat itu saksi bilang pada Terdakwa saksi mundur ini harusada pertangungjawaban , audit dan ada serah terima akan tetapi padasaat itu keadaannya tergesagesa, karena pada waktu saksi mundur,ekspresi Terdakwa begitu gembira, dan Terdakwa bilang wis mas, tidakusah kelamaan, kita sama sama tahu dan tenaga keuangan bernamaDamayanti masih saya pakai dan semua pengeluaran tercatat direkening, begini saja saya buat surat peryataan setelan mas Dayatmundur kewajiban perdataan
PT. TANJUNG SILAE SINERGI, diwakili AIKUL PALIT
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
Intervensi:
PT Borneo Citra Persada Abadi diwakili Ramli Hasan
1210 — 499
tetapi semuanya sudah dibebaskanboleh mengajukan HGU, berapapun yang diperoleh pada saatpembebasan boleh mengajukan pengukuran dan nanti pemberiansertipikatnya itu sesuai dengan perolehanperolehan yang ada ;Bahwa pendapat ahli perlu dijelaskan disini seseorang mempunyai ijinlokasi diberi batas waktu 3 (tiga) tahun berapa pun perolehannyakalau tidak diperpanjang berapa pun perolehannya entah 40% (empatpuluh) persen 50% (lima puluh) persen bahkan 100% (seratus) persenitu sudah timbul hubungan hukum perdataan
126 — 20
Selanjutnya diberi tanda TIL8 ;Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Nomor: 610 159 2004, tanggal 02 September 2004 Perihal Biaya Pengukuran, Pemetaan,Perdataan, Proses Hak dan Penerbitan Sertifikat seluas 59 Hektar di DesaKurungkambing Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang. Selanjutnyadiberi tanda TIL9 ;Foto copy Surat Dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten PandeglangNomor : 593911Pem, September 2004 Perihal Rapat Pembahasan.
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
292 — 1128
DI dengan mengikuti template dokumenyang baku dan sudah ada; Tidak ada aspek hukum yang dilanggar dalam hal peranjiandengan Mitra (sudah sesuai aspek ke perdataan).2. Saksi TETEN IRAWAN (Ka. Divisi Program, Dit. Teknologi &Pengembangan), persidangan tanggal 25 November 2020; Proses penentuan nilai imbalan jasa kemitraan dilakukan olehTeam Kayjian Bisnis yang terdiri dari anggota lintas direktorat diPT.
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
314 — 168
DI dengan mengikuti template dokumenyang baku dan sudah ada; Tidak ada aspek hukum yang dilanggar dalam hal peranjiandengan Mitra (sudah sesuai aspek ke perdataan).2. Saksi TETEN IRAWAN (Ka. Divisi Program, Dit. Teknologi &Pengembangan), persidangan tanggal 25 November 2020; Proses penentuan nilai imbalan jasa kemitraan dilakukan olehTeam Kayjian Bisnis yang terdiri dari anggota lintas direktorat diPT.
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
234 — 166
DI dengan mengikuti template dokumenyang baku dan sudah ada; Tidak ada aspek hukum yang dilanggar dalam hal peranjiandengan Mitra (sudah sesuai aspek ke perdataan).2. Saksi TETEN IRAWAN (Ka. Divisi Program, Dit. Teknologi &Pengembangan), persidangan tanggal 25 November 2020; Proses penentuan nilai imbalan jasa kemitraan dilakukan olehTeam Kayjian Bisnis yang terdiri dari anggota lintas direktorat diPT.
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
234 — 153
DI dengan mengikuti template dokumenyang baku dan sudah ada; Tidak ada aspek hukum yang dilanggar dalam hal peranjiandengan Mitra (sudah sesuai aspek ke perdataan).2. Saksi TETEN IRAWAN (Ka. Divisi Program, Dit. Teknologi &Pengembangan), persidangan tanggal 25 November 2020; Proses penentuan nilai imbalan jasa kemitraan dilakukan olehTeam Kayjian Bisnis yang terdiri dari anggota lintas direktorat diPT.
228 — 131
DI dengan mengikuti template dokumenyang baku dan sudah ada; Tidak ada aspek hukum yang dilanggar dalam hal peranjiandengan Mitra (sudah sesuai aspek ke perdataan).2. Saksi TETEN IRAWAN (Ka. Divisi Program, Dit. Teknologi &Pengembangan), persidangan tanggal 25 November 2020; Proses penentuan nilai imbalan jasa kemitraan dilakukan olehTeam Kayjian Bisnis yang terdiri dari anggota lintas direktorat diPT.
HENDARSYAH YUSUF PERMANA, SH.MH
Terdakwa:
TJIPTA FUDJIARTA
171 — 122
melawan hukum pidana dan kemudiankalau ada buktibukti terkait dengan unsur 3,4,5 plus 1 tadi, berartimelawan hukum perdata bisa berubah menjadi melawan hukumpidana dan itu menjadi tindak pidana ketika perbuatan itu telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana; bahwa pada prinsipnya di dalam analisis ahli terhadappenetapan Pasal 378 KUHP dalam hubungannya dengan materipokok perkara bahwa apa yang dilakukan, serangkaian perbuatanyang dilakukan adalah masuk dalam ranah hukum keperdataan,dan ranah hukum perdataan