Persyarikatan muhammadiyah yang saat ini telah menggunakantanah sengketa untuk kampus SMA Muhammadiyah 2 Genteng,seperti telah diakui sendiri olen Penggugat dalam Posita angka 8surat gugatannya;2. Camat Genteng selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telahmembuat akta Jual Beli atas tanah obyek sengketa dari Af'idahyang dijual kepada Tergugat I;3.

2019 Hal Pembayaran Gaji tertanggal 22 Maret2019, diberi tanda P 8;Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 51/KEP/I.0/B/2005 tanggal 11 Mei 2005tentang Peraturan Badan Pengurus Rumah Sakit Islam Jakarta, diberi tandaP9;:Fotokopi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)Muhammadiyah hasil Muktamar Ke 45 di Malang Jawa Timur tertanggal 10Agustus 2005 sebagaimana telah diubah melalui, Keputusan Menteri Hukumdan HAM Republik Indonesia Nomor AHU88.AH.01.07.Tahun 2010 TentangPerubahan Anggaran Dasar Persyarikatan

0/B/2011 tanggal 12 Juli 2011 Pasal 1 butir (6);Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalikan bahwa Tergugat adalahkaryawan dari pada amal usaha persyarikatan Muhammadiyah yang dalam hal inimengacu. pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No01/PED/I.0/B/2011 tanggal 12 Juli 2011, penyelenggaraan, pembinaan, danpengawasannya menjadi tanggung jawab daripada Penggugat, termasuk dalamhal pengangkatan dan pemberhentian karyawan, oleh karenanya Penggugatmerupakan pemberi kerja dalam amal usaha persyarikatan

wilayah Jakarta dan sekitarnya, yang dibentuk danbertanggung jawab kepada pimpinan pusatMenimbang, bahwa dalam bukti P11= bukti T2 berupa ketentuanPedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No : 01/PED/I.0/B/2011 tanggal 12Juli 2011 tentang Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah memberikanpengertian tentang Badan Pelaksana Harian, dimana dalam ketentuan tersebutselengkapnya dinyatakan sebagai berikut:Badan Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut sebagai BPH adalahsebuah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Persyarikatan

No. 834 K/Pid/2017Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut oleh karenaperbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut TIDAKLAH DENGANNIAT ATAU KEHENDAK JAHAT melainkan dilakukan sematamataadalah tujuan untuk kemaslahatan persyarikatan MuhamadiyahButon.Hal ini bertentangan pula dengan pertimbangannya sendirisebagaimana diuraikan dalam :halaman 27 alinea ke2, 3 yang menyatakan :Menimbang, bahwa membuat surat palsu artinya membuat

Terbukti, salah satu tuntutan hukum gugatanPenggugat adalah petitum poin 6 tentang sita jaminan terhadap tanahdan bangunan SD Muhammadiyah 1 Samarinda yang secara hukummerupakan milik Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga memperkuatHalaman 28 dari 40 Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT SMREksepsi tentang gugatan konvensi sudah salah menggugat terhadapTergugat SD Muhammadiyah 1 Samarinda;.

diputuskan dalam perkara a quo adalah adanyahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Penggugat danperbuatan Tergugat yang telah didalilkan telah melakukan wanprestasi yangmerugikan Penggugat;Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT SMRMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, makasubyek hukum dalam gugatan Penggugat yang telah menggugat Sekolah Dasar (SD)Muhammadiyah 1 Samarinda sebagai Tergugat yang hanya merupakan salah satuunit teknis (amal usaha) Persyarikatan

Dan adalah tidak rasional pekerja tidak tetap juga sebagai pendiri,yang benar sebagai pendiri adalah Pengurus Persyarikatan MuhammadiyahWilayah Sumatera Barat ;Bahwa Penggugat adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen padaFakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang. Adalah tidak rasionalseseorang berstatus pekerja full timer pada dua tempat pada waktu yangbersamaan ;Bahwa sesampai sekarang Rumah Sakit Rumah Sakit Umum AisyiyahMuhammadiyah Padang baru sampai klasifikasi D.

BANK PERSYARIKATAN INDONESIA), beralamat diGedung Bank Syariah Bukopin Jalan Salemba Raya No. 55 JakartaPusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : Purwoko J.Soemantri, SH, M.Hum, Iwan Natapriyana, SH, EthonKosasih, SH, Dorel Almir, SH, M.Kn, Jul Herfi, SH, danAbdullah, SH, Advokat/Pengacara pada kantor AdvokatPURWOKO J. SOEMANTRI, SH & REKAN, berkantor di Jalan DanauGelinggang Blok C.

Bank Persyarikatan Indonesia oleh PT.Bank Bukopin Tbk. Dan Perubahan nama dan Tempat kedudukanmenjadi PT. Bank Syariah Bukopin, berkedudukan dan berkantorpusat di Jakarta Pusat, DKI Jakarta ;35.

Helmmuri oleh Bank Persyarikatan No.160/OFF/JKT/KPO/2003 tanggal 23 September 2003 (bukti P34) ;14. Bahwa jelaslah Penggugat adalah debitur yang beriktikadbaik, oleh karenanya harus dilindungi hukum ;15.

Penggugat:
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Tergugat:
1.Dra. SITI BADARUL CHAJATI
2.DR. IR. SITI BADRIYAH RUSHAYATI, M.Si.
3.ARIF BUDI RAHARJO, M.Si
4.IIS SITI AISYAH
5.DR. IR SITI MASITOH KARTIKAWATI, S.Hut, M.Si
6.SITI ZIZAH SUSILOWATI, S.Si., M.P
Turut Tergugat:
KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO

pembagian separuhseparuh sebagaimana diatur dalam pasal 97Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Tergugat akan merasa diperlakukan tidak adil,Oleh karena itu pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut harus diartikan bahwa, jikaperkawinan suamiistri berangkat samasama dari nol; akan tetapi jika salah satu pihaktelah mendapatkan harta bersama/harta bawaan yang turut mendukung perolehan hartabersama secara signifikan, maka harta bawaan tersebut harus diperhitungkan sebagaimana layaknya modal usaha dalam persyarikatan

Bahwa mayoritas ulamaulama dari 4 mazhab, Majelis Ulama Indonesia,Nahdhatul Ulama, Persyarikatan Muhammadiyah danlainnya telahbersepakat bahwa menikahi pria atau wanita non muslim hukumnya haram.Pernyataan ini didasari oleh dalildalil AlQuran surat A/Bagoroh ayat 221dan AlMumtahanah ayat 10 yang menjelaskan bahwa orangorang mukmindilarang menikahi wanitamusyrik.

Dan Allah Maha Mengetahui lagi MahaBijaksana ;Bahwa mayoritas ulamaulama dari 4 mazhab, Majelis Ulama Indonesia,Nahdhatul Ulama, Persyarikatan Muhammadiyah dan lainnya telahbersepakat bahwa menikahi pria atau wanita non muslim hukumnyaharam. Pernyataan ini didasari oleh dalildalil AlQuran surat A/Baqorohayat 221 dan AlMumtahanah ayat 10 yang menjelaskan bahwa orangorang mukmin dilarang menikahi wanitamusyrik.

Bahwa mayoritas ulamaulama dari 4 mazhab, Majelis Ulama Indonesia,Nahdhatul Ulama, Persyarikatan Muhammadiyah dan lainnya telahbersepakat bahwa menikahi pria atau wanita non muslim hukumnyaharam. Pernyataan ini didasari oleh dalildalil AlQuran surat A/Baqgorohayat 221 dan AlMumtahanah ayat 10 di atas yang menjelaskan bahwaOrangorang mukmin dilarang menikah dengan orang kafir.

Hamka tentangPengangkatan Dosen Tetap Persyarikatan Universitas MuhammadiyahProf. Dr. Hamka terhadap Dr. Xxxx, MM. terhitung mulai tanggal 28Maret 2016, bukti T.9;Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga menghadirkan saksisaksisebagai berikut :1. Xxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Hal. 22 dari 34 hal. Put.

., bertempat tinggal di Jalan GunungBatok VII Nomor 12 Dusun Buana Merta, Kelurahan TegalHarum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar bertindakselaku Wakil Ketua Persyarikatan Muhammadiyah Bali, dalamhal ini memberi kuasa kepada Didik Trisula, S.H., dan kawanHalaman 1 dari 18 hal.Put. Nomor 987 K/Pdt/2016kawan, Para Advokat, pada Kantor Lembaga Konsultasi danBantuan Hukum Aisyiyah Bali, beralamat di Jalan Imam BonjolNomor 51 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 27 Juli 2015;4.

Adapun keterlibatanPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam transaksi jual bellitersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebatas hubungan persekutuan/hubungan persyarikatan/syirkah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa dalam gugatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi/Terbanding khususnya posita angka 1 mengandung kekaburan danketidakjelasan (obscuur libel), oleh karena itu eksepsi bagian pertama dari ParaTergugat

., dan kawan, para Advokat, berkantor diGedung Bank Persyarikatan Indonesia Lt.5, Jalan Salemba RayaNo.55, Jakarta Pusat,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;melawan:PRIYO SANTOSO, bertempat tinggal di Kemang Town HouseUnit/No.14, Jalan Bangka IX No.22 C, Kemang, Jakarta Selatan,Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah

Sebelah Selatan : Bapak Siswartono

1. Sebidang tanah pekarangan seluas kurang lebih 328 M2 , yang terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.6712/Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, , atas nama Henny Hendayani , S.E binti Soedirman. dengan batas-batas

No. 686 K/AG/2012Penggugat adalah untuk Persyarikatan Muhammadiyah. Akan tetapimusyawarah tersebut mengalami jalan buntu atau tidak tercapaikesepakatan;Bahwa pada Bab VII pasal 62 Undangundang Nomor 41 Tahun2004 tentang Wakaf, mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Wakaf,sebagai berikut:1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarahuntuk mencapai mufakat;2.

Bahwa ahli waris almarhum MATTONA selain melepaskan haknya atastanah tersebut kepada Penggugat dan Penggugat Il, juga telahmelepaskan haknya kepada organisasi/persyarikatan MUHAMMADIYAHCabang Bua, Kec. Bua, Kabupaten Luwu, seluas + 10.000 m?

Bahwa Termohon menyampaikan bahwa Pemohon sering nongkrongdengan temanteman sampai larut malam ;Jawaban/tanggapan Pemohon :> Bahwa Pemohon sebagai penanggung jawab sekaliguspelaksana di PDM Karanganyar sebagai Koordinator Majelis Ekonomidan Kewirausahaan serta Majelis Kader PDM Karanganyar diberiamanah untuk mendirikan Pabrik Air Minum AIRMU sehinggamembutuhkan waktu yang lebih untuk memwujudkannya, sehingga halitu Pemohon lakukan karena besarnya tanggung jawab dan amanahyang diberikan oleh persyarikatan

Bahwa kekurangan pihak dalam gugatan tetap saja tetap ada karenatidak mengikut sertakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam perkaraini, hal ini Karena Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping adalahAmal Usaha Persyarikatan Muhammadiyah yang dalam Anggaran DasarPersyarikatan Muhammadiyah Pasal 35 berbunyi Keuangan dankekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperolehdari Sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentinganpelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah danPasal

Eksepsi Error in Subyeckta (Subyectum Litis);Bahwa Gugatan Penggugat adalah salah subyek karena Tergugat tidakberkapasitas sebagai Tergugat, hal ini dikarenakan Rumah Sakit PKUMuhammadiyah Gamping adalah Amal Usaha PersyarikatanMuhammadiyah yang jelas dalam Pasal 34 ayat (1) Anggaran rumahTangga Persyarikatan Muhammadiyah berbunyi Seluruh kKeuangan dankekayaan Muhammadiyah, termasuk keuangan dan kekayaan UnsurPembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom pada semuatingkat secara hukum milik

Bahwa ahli waris almarhum MATTONA selain melepaskan haknya atastanah tersebut kepada Penggugat dan Penggugat Il, juga telahmelepaskan haknya kepada organisasi/persyarikatan MUHAMMADIYAHCabang Bua, Kec. Bua, Kabupaten Luwu, seluas +10.000 m?

Bahwa Persyarikatan/Organisasi MUHAMMADIYAH nh csu TERGUGAT menguasai tanah tersebut Sesuai prosedure hukum melalui jual beli yangsah dan dari pihak yang menguasai obyek serta diketahui oleh pejabatyang berwenang, karenanya penguasaan dan atau kepemilikan Tergugat atas tanah yang menjadi obyek sengketa, yakni sebahagian tanah negaraBekas Eigendom Verponding 1186 adalah penguasaan yang sah danharus dilindungi oleh hukum;Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut dj'atas, maka dimohonkepadaKetua/