Ditemukan 176 data
Ir. Heri Dwi Basuki, MM
Tergugat:
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, RRCR Region II Sumatera 2
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
93 — 14
17Januari 2019 perihal Peringatan II (Kedua), dikirimkan melaluikurir Kantor Pos berdasarkan Bukti Pengiriman Nomor92969094 pada tanggal 18 Januari 2019.Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pat.G/2020/PN Pig3) Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.PLG.1743/2019 tanggal 27Februari 2019 perihal Peringatan Ill (Ketiga/Terakhir),dikirimkan melalui kurir Kantor Pos berdasarkan BuktiPengiriman Nomor 768758505 pada tanggal 27 Februari 2019.4) Surat Nomor MNR.RCR/SMCR.PLG.2385/2019 tanggal 15Maret 2019 perthal
95 — 44
sesuai Asli);Copy Kartu Tanda Peserta Pengadaan Calon Pegawai NegeriSipil (CPNS) dari Tenaga Honorer Kabupaten Blora Tahun2005; (Copy dari copy);Copy Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Pejabat PembinaKepegawaian, (Copy sesuai Asli);Copy Surat Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Tenaga HonorerKategori II di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten BloraNo.810/748/2014 tanggal 2 Mei 2014; (Copy dari copy);Copy Surat Kepala Kantor Regional I BKN No.34/K.RegVK.2.AD/2014 perthal
169 — 42
30September 1996; diberi tanda P.4; 10.11,12,13.14.15.16.17.Fotocopy Surat dani Johan Kairupan kepada Johan Lolong, tanggal 07 Pebruari 1978; diberi tanda P.5; Foto copy Surat Kuasa Khusus dan ahlwaris alm Johan Kaiupan kepada sakh satu saudaraahliwars alm Johan Kairupan; diben tanda P.6; Foto copy Surat Kuasa dari Johan Kairupan (semasa hidup) kepada Johan Lolong, tanggal 01 Maret 1978; diberitanda P.7;Foto copy Surat dan Johan Lolong ke Kantor Pertanahan Kota Samarinda, tanggal 14 September2000, perthal
42 — 25
MM) dengan perthal permohonan pemeriksaan pekerjaan (PHO) Nomor:O7/SP/CV.S/X/2012 tertanggal O01 Oktober 2012 2012 dan atas permohonan terdakwatersebutkemudian Sdr. Drs. Syamsir SEAMM meminta tim pemeriksa hasil pekerjaan untuk segera memeriksapekerjaan pembangunan Laboratorium Bahasa beserta Perabotnya pada SMPN I Unauna denganmengirimkan surat kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah RagaKab.
78 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Group Divisi Agribisnis dangan Pihak Kedua,maka atas hutang piutang dan atau tunggakantunggakan tersebut dapat dilakukanset off satu sama lain;Bahwa berdasarkan pasal tersebut Penggugat berhak untuk menahanpembayaran ataupun melakukan set off satu sama lain;20 Bahwa atas keterlambatan pengiriman pupuk tersebut Penggugat telahmengirimkan surat peringatan kepada Tergugat agar segera mengirimkan pupuknya sesuaidengan komitmen kepada Penggugat dengan surat peringatan, sebagai berikut: No Surat Tango Perthal
Budhi Yulianor
Tergugat:
Kepala Pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek (PT. Jasa Marga Persero,Tbk)
91 — 27
., yang pada pokoknyamemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa perthal jawabnijawab yang telah dilakukan olehkedua belah pihak baik Penggugat, Tergugat mengajukan eksespsimengenai kewenangan mengadili sebagai berikut; Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (Exceptie Van Onbeveoheid)Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan,tetapi lingkungan atau pengadilan lain yang berwenang untukmengadlilinya.Tidak berwenang secara RelatifBerdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR
191 — 112
Perthal SuratPeringatan I;Halaman 24 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUNSMD4. Bukti T45. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T910.Bukti T10Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas PerkebunanMalinau Nomor. 525/232.6/DISBUN/VI/2012 tanggal 4 Juni 2012kepada PT. Sermba Raya Makmur Perihal Surat Peringatan ( SP )2;.Fotocopy sesuai dengan aslinya Surt Kepala Dinas PerkebunanKabupaten Malinau Nomor. 525/342/DISBUN/IX/2012 tanggal 06September 2012 kepada Direktur PT.
299 — 123
adalah dalil yang sangatmengadaada, dikarenakan perthal tanggung jawab terkait dengansoal penerapan teknologi/desain SUPW telah ditentukan,dicantumkan secara tegas dan jelas pada Perjanjian/SPPP antaraPEMOHON dan TERMOHON yaitu pada ketentuan Pasal 3 ayat2 Perjanjian/SPPP, adalah merupakan Tanggung jawab dariPEMOHON.Adapun bunyi ketentuan Pasal 3 ayat 2 Perjanjian/SPPP tersebut adalah sebagaiberikut ;Pasal 3HUBUNGAN PERJANJIAN UTAMAAyat 2: 'Pihak Kedua harus melaksanakan semua kewajibannya dalam
102 — 45
tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;46Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan tentang Eksepsitelah di nyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurangpihak, maka gugatan Penggugat tidak perlu untuk di pertimbangkan lebih jauhdan harus di nyatakan tidak dapat di terima ;Menimbang, bahwa demikian juga mengenai surat dar Penggugatkepada Majelis Hakim yang di masukan di luar sidang setelah agenda sidangKesimpulan selesai yaitu surat tertanggal 16 Mei 2014 perthal
234 — 125
Penggugat melakukan Upaya BandingAdministratif kepada Bupati Karawang berdasarkan Surat Nomor862/Perm/RP/XII/2020 perihal Permohonan Banding Administratif tertanggal10 Desember 2020 (Vide Bukti P 11).Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Banding Administratiftersebut, Bupati Karawang telan menjawab dengan Surat Nomor470/6789/Disdukcapil tanggal 23 Desember 2020 perthal JawabanPermohonan Banding Administratif (Vide Bukti P 12) denganmenyampaikan hal hal sebagai berikut:a.
150 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lueng Bata bulan Januari2014 s/d Juni 2014.22) BON / FAKTUR LPJ 2013 Gampong Lueng Bata bulan Januari2013 s/d Desember 2013.23) Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama ASMAWI, M.Atanggal 09 Juli 2012 (fotocopy / legalisir sesuai dengan aslii).24) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) PemerintahKota Banda Aceh Kecamatan Lueng Bata Gampong Lueng Bata tahun2013 (foto copy/legalisir sesuai dengan asi).25) Tim Penilai Harga Tanah Kota Banda Aceh Surat nomor: 01 / 2010tanggal 02 Juli 2010 Perthal
155 — 51
IvinAidyan Fimandez (PENGGUGAT) tidak mementhi imsur dalam Pasal 242KUHP dan menerbitkan SP2HP A.2 kepada Pelapor.Mengirimkan kepada Penggugat Surat Nomor : B / 725 / V / 2012 / Reskrimtertanggal O8 Mei 2012. perthal Pemberitahuan perkembangan hasilpenyelidikan. (SP2HP A.2).Berdasarkan langkahlangkah dalam upaya penyelidikan terhadaplaporan. Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat benar telah sesuai denganPeraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan.Pengendalian Penanganan.
233 — 436
., adalah tindakan perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim ber.oendapat keberatanparaPenggugat terhadap perbuatanpara Tergugat yang menerbitkan surattertangpal 17 Juli 2013 tersebut telah menimbulkan perselisinan sehingpamenurut Majelis Hakim oleh karena surat yang telah diterbitkan ParaTergugat memuat perthal dan maksud sehubungan denganperjanjian,maka peselisinan dimaksud dalam perkara ini masih berkaitan denganperjanjian diantara kedua belah pihak tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP diwakili oleh R.B. MOHAMMAD AMIN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMENEP
232 — 168
Badan dan/atauPejabat Pemerintahan, didalamnya antara lain mengatur :Pasal 1 angka 1 menyatakan :Tindakan Pemerintah adalah Perbuatan Pejabat Pemerintahanatau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atautidak melakukan perbuatan konkret dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan;Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat menyatakan telahmengirimkan surat kepada Tergugat, yaitu melalui Surat Nomor: 162/B/KRND/27/X1I/2019, tanggal 27 Desember 2019, di tujukan kepada BAPAK KAPOLRESSUMENEP, Perthal
80 — 36
B.242/KPR/SP1/RBC/R3/1107 tanggal19 November 2007, perthal Surat Peringatan I dan surat No.B.235/KPR/SP2/RBC/R3/0208 tanggal 13 Februari 2008 perihal SuratPeringatan II atas tndakan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat II ; Bahwa karena Penggugat II nyatanyata wanprestasi dengan tidak mengindahkansuratsurat tagihan atau teguran, maka Tergugat I memiliki hak untuk menjualberclasarkan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan :Apabila debitur cedera janji, pemegang
184 — 91
menindaklanjutinya Kepala Badan LingkunganHidup, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir telahmemberikan masukan kepada Bupati Samosir melalui TELAANSTAF Nomor 600/291/BLHPP/IV/2013 tanggal 5 April 2013menyarankan penghentian sementara aktivitas PT Gorga DumaSari sampai Izin Lingkungan dan dokumen lainnya dipenuhi ; f) Pada tanggal 8 April 2013 Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Samosir mengirim surat pada Tanggal 8April 2013 kepada PT Gorga Duma Sari Nomor 522.21/384/PH/DKP/2013 perthal
167 — 123
Tergugat dengan suratnya Nomor 541/3471.300/V/2015 tanggal 25 April2016 = perthal = Tindaklanjut Permohonan Peralihan Hak SHM.1294/Rejowinangun telah mengabaikan aspek hukum materiil maupun formil Sebab : 22 = 2 222 2222 n = nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neea. secara materiil, Penggugat telah nyata membeli dan menguasai tanah yangdibelinya; b. secara formil, sertipikat No. 47/Rjw Surat Ukur tanggal 16 7 1985Nomor 1448 luas 371 m2 konversi bekas milik adat P.374/XXVmengandung cacat hukum administrasi
243 — 177
.* T24a* T24b* T26a* T26b* T28aSurat Peringatan KeI atas Prestasi Pelaksanaan Pekerjaan,(Copy sesudi asli);Surat Penggugat Nomor : 05/SIPPSP/X/2015 tanggal22 Oktober 2015 perihal Tanggapan Surat Peringatan Ke Iatas Prestasi Pelaksanaan Pekerjaan, (Copy sesuai Asli);Surat Penggugat Nomor 11111503/SIPPTUGU/XI/2015tanggal 23 Nopember 2015 perthal PermohonanPemeriksaan, (Copy sesuai Asli);Laporan Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor027.2/45/GDGIBS/XI/15 tertanggal 23 Nopember 2015,(Copy sesuai Asli);
Bahwa pekerjaan belum boleh pindah ke Zona II karena pekerjaan diZona I belum selesai terkait dengan permasalahan AC belum berfungsisebagaimana mestinya;Halaman85 daril38 halPerkara Nomor: 022/G/2016/PT UNSMGBahwa Saksi tahu di Zona II yang diperbaiki terdiri dari Ruang operasiyang terdiri dari 6 ruang;Bahwa Saksi menyatakan Di Zona I ada 3 ruang operasi;Bahwa Saksi kenal dengan Toto sebagai operasional yang bertugasmengatur dan melaksanakan pekerjaan;Bahwa Saksi menerima kesepakatan dari Toto itu. perthal
146 — 104
18);Bahwa, sebelum terbit objek sengketa, telah terbit Surat Kepala Dinas/KAPIT No.540/805/Pertamb/2014, Perihal : Penghentian Sementara Kegiatan Produksi danPenjualan Batubara, tanggal 3 Juli 2014 (vide bukti P17);Bahwa, atas kekurangan bayar Penggugat telah terbit Surat Bupati Lahat Nomor :540/1107/Pertamb/2014, Perihal : Perintah Melunasi Hutang Royalti dan Deadrent,tanggal 25 November 2014 (vide bukti T.4);Bahwa, selanjutnya diterbitkan Surat Bupati Lahat Nomor : 540 / 1131 / Pertamb /2014, Perthal
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : Iranius Melkianus Sabaat
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Hermanuel Y. Sabaat
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : TAMAR SABAAT
Terbanding/Pembanding/Intervensi II : FILMON SABAAT
Terbanding/Pembanding/Intervensi III : AGUSTENCI SABAAT
Terbanding/Pembanding/Intervensi IV : HENDRIK SABAAT
Terbanding/Pembanding/Intervensi V : JUNDRI A. SABAAT
Terbanding/Pembanding/Intervensi VI : ESTER SABAAT
Terbanding/Pembanding/Intervensi VII : MARTHEN TOSI
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang
Terbanding/Turut Tergugat II : Bupati Kupang
383 — 104
Surat CHRISTOFEL NAIMANU, Perthal: PembatalanTransaksi/Jual Beli Tanah oleh sdr.Esau Oktovianus Naimanu,tanggal 31 Desember 1998 (bukti PInter11);12. Surat CHRISTOFEL NAIMANU, perihal: Pembatalan PenyerahanTanah Sekolah, tanggal 25 Oktober 2004 (bukti P.Inter12);13.
Surat FILMON NAIMANU, Perthal: Penolakan, tanggal 25 Maret2019 (bukti P.Inter13),Surat bukti P.Inter11, P.Inter12, dan P.Inter13 ini menjelaskan:Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT KPG1) Chritofel Naimanu alias Chritofel Sabaat bersama abhliwaris lainnya telah berulangulang mengajukan keberadaanOktofianus Tokel yang menamakan diri Esau OktofianusNaimanu yang melakukan jual beli tanah hak milik keluargaNaimanu.2) Oktofianus Tokael bukan anak Simon Naimanu, sehingga keluargaNaimanu melalui