tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

Pasal 31ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplin danPenegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena ituTerdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar SIM C an. : HARJITO, maka barang bukti tersebut dikembalikankepada Terdakwa : HARJITO;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkaradibebankan

kepada Terdakwa;Mengingat Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub No.53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo.Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplindan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease dan ketentuanketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;MENGADILI:1.

Pasal 31ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplin danPenegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena ituTerdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar KTP a.n. : NOVAN FATCHU ALAFIANTA, maka barang bukti tersebutdikembalikan kepada Terdakwa : NOVAN FATCHU ALAFIANTA;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana

maka biaya perkaradibebankan kepada Terdakwa;Mengingat Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub No.53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo.Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplindan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease dan ketentuanketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;MENGADILI:1.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPutusan Nomor 31/Pid.C/2020/PN Smr hal 2Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiuntentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaiupaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease sebagaimana yangdidakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar KTP a.n.

Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiuntentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaiupaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease dan ketentuanketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Nasriin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan dalamPencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;2.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADLI1.

Pasal 31ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplin danPenegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena ituTerdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar KTP a.n. : LUKITO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepadaTerdakwa : LUKITO;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkaradibebankan

kepada Terdakwa;Mengingat Pasal 9 ayat 1 huruf d Pergub No.53 Tahun 2020 tentang PenerapanProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Jo.Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No.39 Tahun 2020 Kota Madiun tentang Penerapan Disiplindan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan PengendalianCorona Virus Disease dan ketentuanketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;MENGADILI:1.

tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangandimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwaserta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukumyang berkaitan antara satu dengan lainya sehingga Hakim berpendapat bahwaTerdakwa karena tidak memaki telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iaharus membayar denda sesuai Perwali

Nomor 43 Tahun 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, makakepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Menimbang segala halhal yang memberatkan dan meringankan ;Memperhatikan ketentuan Perwali Nomor 43 Tahun 2020 tentangPenerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upayaPutusan Nomor 16/Pid.C/2020/PN Smr hal 2Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Wilayah Kota Samarinda sertaUndangUndang yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.

PURWATI, menunjuk kepada SUGENG (DPO) dansaksi RUDY HENDRAYANTO,SE sebagai koordinator pelaksanaan Jasmastersebut, padahal berdasarkan Perwali No. 44 Tahun 2012 tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Hibah dan Bansos Tahun 2013 pada Pasal 1 Point 6bahwa Jaring Aspirasi Masyarakat adalah bentuk kegiatan menerimausulan,atau aspirasi masyarakat secara langsung yang dilakukan oleh AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.Bahwa setelah ditunjuk oleh terdakwa DEW!

Dasarnya pasal 6 ayat 3 Perwali Kota Kediri No 12 tahun 2013tentang perubahan atas perwali no 44 tahun 2012 tentang penunjukanteknis pelaksanaan Jasmas melalui hibah atau bansos tahun 2013Bahwa Yang dimaksud dengan Pokmas dibentuk kepengurusanyabendasarkan musyawarah masyarakat yang dituangkan dalam Berita acaramusyawarah yaitu Proses pembentukan kepengurusan Pokmas harusbenar benar dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan berdasarkanmusyawarah masyarakat untuk memilih kepengurusan Pokmas yang

Kota Kediri No 12 tahun2013 tentang perubahan atas perwali no 44 tahun 2012 tentangpenunjukan teknis pelaksanaan Jasmas melalui hibah atau bansos tahun2013 dan bila ada anggota kepengurusan pokmas penerima anggaran danajasmas ada yang fiktif itu tidak boleh dan menyalahi aturan;Dasar penyalurannya jasmas tahun 2013 yaitu :a.

PURWATI tahun 2013 mengacu pada Perwali Kota KediriNomor 44 Tahun 2012 tentang Juknis Jasmas tahun 2013.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (45) Rp 118.951.400, Bahwa Kegiatan Jasmas di Kecamatan Pesantren yang direkomendasikansaksi DEWI PURWATI, sesuai ketentuan Perwali No. 44 Tahun 2012 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Hibah dan Bansos Tahun 2013 dilaksankan olehPokmas namun faktanya adalah terdakwa DEWI PURWATI, menunjuk saksiSUGENG (DPO) dan saksi RUDY HENDRAYANTO, SE, sebagai koordinatoruntuk melaksanakan kegiatan tersebut tanpa ada dasar hukumnya.

Maka proses pengaduan Penggugat ke Dinas PU CKTR pada tanggal 9 Maret 2015(bukti P7) dan persetujuan dan kesepakatan bersama para pihak di kantor Dinas PUCKTR pada tanggal 17 Maret 2015 agar bangunan (pos jaga) tidak ber IMB untukditertibkan (di bongkar) melalui Satpol PP (bukti P13) sudah final, sah dan mengikatserta berdaya paksa eksekutorial, bersifat GSEGERA harus sudah dilaksanakanpembongkarannya oleh Tergugat mutlak tanpa syarat berdasarkan Perwali KotaSurabaya Nomor 37 Tahun 2012 (P9) tentang

Tergugat sebagai pejabat pemerintah daerah adalah pelaksana Perda KotaSurabaya dan Perwali Surabaya yang merupakan domain eksekutif, bukandomain legislatif, yaitu :* NKRI sebagai negara hukum adalah harga mutlak yang tidak bisa ditawar* bahwa Perda Kota Surabaya dan Perwali Surabaya merupakan domaineksekutif pelaksanaannya harus tertio hukum;% SURAT BANTIB yang telah final, sah dan mengikat merupakan domaineksekutif, menghearingkan di ruang legislatif melecehkan sistim hukumdan penghinaan terhadap

Sedangkan unsur formil mengaturtentang cara menggunakan wewenang tersebut, misalnya pada Perwali KotaSurabaya Nomor 37 Tahun 2012. Doktrin ius curia novit berlaku bagi semua warganegara. Pada saat undangundang diundangkan, seluruh warga dianggapmengetahui, sehingga secara prosesuil tidak perlu pembuktian keasliannya.

Bahwa pada gugatan halaman 2 Para Penggugat mempermasalahkan keberadaanobjek sengketa yang tidak berIMB sehingga melanggar Perwali No.37 Tahun 2012tentang Tata Cara Pengenaan sanksi Pelanggaran Perda Kota Surabaya No. 7 Tahun2009 tentang Bangunan ;b.

Kompetensi Absolut .Bahwa pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini ,Karenayang berwenang aadalah Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagaiberikut :Bahwa pada gugatan halaman 2 para penggugat mempermasalahkankeberadaan obyek sengketa yang tidak ber IMB sehingga melanggar perwali No37 tahun 2012 tentang tat acara pengenaan saksi pelanggaran perda kotaSurabaya No 7 tahun 2009 tentang bangunan.

Dalam Perdamaupun perwali a quo tidak memberikan penjelasan batasan pengertian kataAparat Penunjang khususnya kata lembaga ;Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Menurut keterangan ahli Prof. Dr.PHILIPUS M. HADJON, SH. yang diperkuat dengan keterangan ahli Drs.REYDONNYZAR MOENEK, M.DEVT.M dan Prof. DR.

Berdasarkan hal tersebut jelaslah dengan penafsirankontekstual pengertian lembaga dalam Perda Nomor 9 Tahun 2006 maupundalam Perwali Nomor 74 Tahun 2006 jo. Perwali Nomor 44 Tahun 2007adalah DPRD ;Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON,SH. : menyatakan tidak hanya dengan melakukan penafsiran secarakontekstual mengenai kata lembaga dalam Perda Nomor 9 Tahun 2006maupun dalam Perwali Nomor 74 Tahun 2006 jo.

Perwali Nomor 44 Tahun2007, namun juga melalui pengertian Aparat Penunjang itu sendiri AparatPenunjang adalah aparat atau pejabat pada instansi/unit kerja/lembaga yangmenunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah (Pasal 1 angka10 Perwali 44 Tahun 2007) ;Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. PHILIPUS M. HADJON,SH. menyatakan pengertian aparat penunjang harus juga dikaitkan denganpengertian pemungutan dalam aturan hukum tersebut.

Pengertian instansi/unit kerja/lembagayang menunjang dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah tidakdapat dilepaskan dengan pengertian pemungutan (Perda No. 9 Tahun 2006Pasal 1 angka 4 yang diulangi dalam Perwali 44 Tahun 2007 Pasal 1 angka7, Perda No. 9 Tahun 2006 Pasal 1 angka 7 yang diulangi dalam Perwali 44Tahun 2007 Pasal 1 angka 10) ;Bahwa benar menurut ahli Dr. NUR BASUKI MINARNO, SH.MH. dan Prof.Dr. PHILIPUS M.

Bahwa pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerahkepada DPRD Kota Surabaya sebesarRp.470.000.000, dan Rp.250.000.000, yang bukanmerupakan hak dan anggota Dewan hal iniberdasarkan Perwali No. 74 Tahun 2006 ;b.

Bahwa Ketua RT dipilin oleh para kepala keluarga yang memiliki kartutanda penduduk Surabaya yang beralamat di RT tersebut dalam suatupemilinan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dihadirisedikitnya 2/3 dari kepala keluarga, Karena Penggugat mempunyaipersyaratan KTP sesuai tempat tinggal pemilihan ketua RT tetapi tidakdiberikan untuk menggunakan hak suaranya untuk memilin ketua RT olehpanitia 3 berarti bertentangan dengan Perwali No. 68 Pasal 33 ayat 3 hurufA dan huruf L tahun 2013.

Dengan penjelasan gugatan sebagai berikut : Karena saya umur 43 tahun sebagai Penggugat mempunyaipersyaratan KTP sesuai tempat tinggal selama 60 tahun lamanya danmempunyai persyaratan sebagai calon pemilinan Ketua RT 02, RW IX,Simomulyo Baru tetapi tidak diberikan haknya untuk menggunakan haksuaranya oleh panitia 3, berarti panitia 3 RI 02, RW IX, telahbertentangan dengan Perwali No. 68 Pasal 33 ayat 3 huruf a tahun2013.Penggugat dirugikan haknya oleh panitia 3 dalam pelaksanaanpemilinan ketua RT

November 2013telah menyimpang dari Peraturan Walikota Surabaya No. 68 tahun2013 pasal 33 ayat 3 huruf A dan huruf L yang dilakukan oleh LurahSimomulyo Baru, dalam pembentukan panitia 3 tidak melaluimusyawarah warga yang dilakukan oleh Panitia 3, dan pada tanggal30 Desember 2013 pihak Lurah Simomulyo Baru yang telah melantikketua RT 02 yang menyimpang dari peraturan Walikota No 68 tahun2013 dan pada tanggal 13 Desember 2013 Tergugat telahmengesahkan pemilihan Ketua RT 02 RW IX yang bertentangandengan Perwali

Bahwa mengesahkan Penggugat sebagai Ketua RT 02 yang sah yangsesuai dengan Peraturan Walikota ( Perwali ) No. 68 pasal 33 ayat 3 hurufa, jo Perwali No. 15 tahun 2003 tentang Pedoman PembentukanII,Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga danRukun Tetangga.G. Menghukum Tergugat I, kepada pihak penggugat Material sebesar Rp5.000.000 (Lima juta Rupiah ) dihitung sejak Gugatan Perkara aquoberkekuatan hukum tetap.Il.

Panitia 3 RT 02 RW IX telah bertentangan dengan Perwali No. 68Pasal 33 ayat 3 huruf a tahun 2013. Penggugat dirugikan haknya oleh Panitia 3 dalam pelaksanaanpemilinan Ketua RT 02 RW IX Kelurahan Simomulyo Baru.

Pasal 6 ayat (2)Peraturan Walikota Bogor (PERWALI) Nomor 49 Tahun 2013 tentangOrgan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta PakuanKota Bogor, yang menyebutkan:(2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Triwulan yang disampaikanDireksi untuk mendapat pengesahan Walikota;c. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai pengelolaan danpengembangan PDAM;d.

Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi,dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;Dalam hal ini Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dankewenangannya terhadap Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) 17Tahun 2011 tentang Pengelolaan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogorjo.Pasal6 ayat (2) Peraturan Walikota Bogor (PERWALI) Nomor 49 Tahun 2013tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum TirtaPakuan Kota Bogor huruf a. huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan auditkinerja

Peraturan Walikota Bogor (PERWALI) Nomor 49 Tahun 2013tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum TirtaPakuan Kota Bogor, bahwa Walikota Bogor (in cassu Tergugat) baikdiminta) maupun tidak diminta harus mendapatkan saran danpertimbangannya dari Dewan Pengawas sesuai dengan tupoksi danwewenangnya terhadap Direksi PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor,berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan KepegawaianPerusahaan Daerah Air

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Bogor (PERWALI) Nomor 49Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah AirMinum Tirta Pakuan Kota Bogor, yang menyebuitkan:(2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Triwulan yang disampaikanDireksi untuk mendapat pengesahan Walikota;c. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai pengelolaan danpengembangan PDAM;d.

Peraturan Walikota Bogor (PERWALI) Nomor 49 Tahun 2013tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum TirtaPakuan Kota Bogor, perihal kKewenangannya di luar cakupan bidang ataumateri wewenang yang diberikan haruslah sesuai dengan tujuanWewenang yang diberikannya, oleh karenanya terhadap Objek Sengketatersebut haruslah batal demi hukum;Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yakni bertentangan dengan Peraturan Daerah(PERDA) Kota Bogor Nomor 16 Tahun

(lima juta rupiah ) dan Rp.50.000.000.( lima puluh juta rupiah ) . sedangkan yang lainbelum dikembalikan;Bahwa saksi membuat RAB setiap tahun , RAB yang dibuatpada akhir tahun untuk rencana tahun 2010.Bahwa membuat RAB berdasarkan Perwali Kota Salatiga No.61 tahun 2005 ;Bahwa gaji pegawai dan Direktur diatur di Perwali KotaSalatiga ;Bahwa saksi tidak tahu sebelum tahun 2007 gaji Direktur diatur di Perwali Kota Salatiga ;Bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 TerdakwaAdhy Soetarjo belum dapat

Perwali Kota Salatiga No. 61 Tahun 2005 tentangpengelolaan PDAU Kota Salatiga;162d. Perwali Kota Salatiga No. 68 Tahun 2007 tentang perubahanatas Perwali No. 61 tahun 2005 tentang pengelolaan PDAUKota Salatiga;Bahwaperbuatanterdakwa = Drs.

Bahwa gaji terdakwa mulai tahun 2005 sampai dengan Tahun2010 , berdasar perhitungan gaji dengan Perwali Salatiga No. 68tahun 2007, Ahli tidak menyatakan PDAU Kota Salatigamempunyai hutang sebesar Rp. 144.801.000., tapi faktanyaperhitunngannya sesuai Perwali No.68 tahun 2007.

Bahwa gaji di hitung pada tahun 2007 lebih besar daripadahitungan tahun 2005 hanya berdasarkan Perwali Kota Salatigauntuk pedoman gaji Direktur ; Bahwa Surat keputusan yang menyatakan berapa jumlah gajiDirektur tidak ada tapi operasional PDAU Kota Salatiga diaturpada Perda dan Perwali , dan semua yang mengatur Direkturnya .

Perwali Salatiga No. 61 tahun 2005 tentang pengelolaanPDAU yang telah diperbaharui dengan Perwali tahun 2007,perubahan tersebut hanya terkait struktur organisasi PDAUKota Salatiga yang bersifat hulding company, yang diusulkanoleh Pj.

DIPENOGORO KOTA PALANGKAPADA HARI eae TAN ee 18 ae MEI TAHUN 2017 JAM 10.00 WIB eae SESE ee AUS TANEN ZOUDILOKAS Keanu Whnat titer MUO ee ac :MELANGGAR Perda Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 8 ayat 1 Jo Pasal e,22 dan Perwali Kota Palangka Raya Nomor9 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok DEMIKIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPATDALAM WILAYAH HUKUM PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DISAKSIKAN OLEH : (TIPIRING) INI DIBUAT DENGAN SEBENARBENARNYA DANSAKS DITUTUP SERTA DITANDA TANGANI TANGGAL 16

Maka pada tanggal 10 Desember 2019 adasurat dari kelurahan yang diberikan ke Panitia 3, RT maupun RW supayadilakukan pemilihan ulang, karena hasil pemilihan yang berlangsung cacatprosedur tidak sesuai dengan Perda dan Perwali.

Bahwa sesuai dengan Perda dan Perwali, ketika tidak ada calon lain yangdipilin, maka RW yang menjabat dapat dipilin kembali; Bahwa yang mencalonkan RW adalah RTditambah 2 tokoh masyarakat; Bahwa untuk penjaringan RW, RT yang mengadakan sosialisasi; Bahwa perwali, seharusnya mengacu pada juklak; Bahwa Saksi tidak pernah berkonfirmasi ke RT, melainkan konfirmasinya keKelurahan) 2222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen cn nen nnn ncn Bahwa Saksi tidak tahu pada pemilihan RW ke dua, apakah ada

Bahwa pada waktu pemilihan 1 (pertama) oleh Panitia 3 sebagai RT tanggal23 Oktober 2019; 77272222222 22222 n nnn nena ee Bahwa menurut Perda, Perwali dan dirapat dikelurahan setelah 2 periode tidakbisa terpilih kembali, ada pengecualian kalau tidak ada calonnya dan setiap RTdiberi buku panduan Perwali, ; nnn nnn nn nnn nee Bahwa waktu pemilihan RT ada calon lain Pak Sunaryo dan Pak Safi; Bahwa saksi tidak pernah mencalonkan tetapi warga yang mencalonkan.Mendapat 51 Suara, PerjiWa) 222 2222222 Bahwa

Pada saat pemilihanulang RW 9 dari 6 RT semuanya tidak ada yang mengajukan dan mengusulkancalon Ketua RW 9, akhirnya karena tidak ada yang mengusulkan menurut Perdadan Perwali dalam pemilihan RW 9 tidak ada calon yang diusulkan oleh KetuaRT maka saya sebagai wakil dari kelurahan ngagelrejo menyampaikan kepadaKetua Panitia 3 aturannya seperti ini. Dan Panitia 3 menawarkan kepadaselurun RT, apakah para RT setuju apabila Ketua RW yang lama diusulkanmenjabat kembali.

Putusan No. 31/G/2020/PTUN.SBY.dalam Peraturan Kepala Daerah, akan tetapi dalam Perwali Nomor 29 tahun2019 tidak ada 222222 202 nn nnn n nnn nnn nnn nnn nee nen =Bahwa sebelum ada Perwali tata pelaskanaan Pemilihan RW itu diatur dalamTatib yaitu diatur secara musyawarah mufakat, sehingga masingmasing RTatau RW berbeda tata cara;Bahwa yang hadir pada pelaksanaan pada tanggal 31 Desember 2019 itu tidakbanyak antara lain yang hadir, Ketua RT, Panitia3, Ketua RW, Ketua PKK.Kurang lebih 10 orand; 222

Bahwa untuk pengelolaannya Walikota Salatiga juga membuat Peraturan Walikota(Perwali) Salatiga No. 61 tahun 2005 tanggal 19 Juli 2005 tentang Pengelolaan PDAUKota Salatiga yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Walikota (Perwali)Salatiga No. 68 tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007. Bahwa terdakwa diangkat sebagai Pj.

(ima juta rupiah ) dan Rp.50.000.000.( lima puluh juta rupiah ) . sedangkan yang lainbelum dikembalikan;Bahwa saksi membuat RAB setiap tahun , RAB yang dibuatpada akhir tahun untuk rencana tahun 2010.Bahwa membuat RAB berdasarkan Perwali Kota Salatiga No.61 tahun 2005 ;Bahwa gaji pegawai dan Direktur diatur di Perwali KotaSalatiga ;Bahwa saksi tidak tahu sebelum tahun 2007 gaji Direktur diatur di Perwali Kota Salatiga ;Bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 TerdakwaAdhy Soetarjo belum dapat

Perwali Kota Salatiga No. 61 Tahun 2005 tentangpengelolaan PDAU Kota Salatiga;d. Perwali Kota Salatiga No. 68 Tahun 2007 tentang perubahanatas Perwali No. 61 tahun 2005 tentang pengelolaan PDAUKota Salatiga;Bahwa perbuatan terdakwa Drs.

Bahwa gaji terdakwa mulai tahun 2005 sampai dengan Tahun2010 , berdasar perhitungan gaji dengan Perwali Salatiga No. 68tahun 2007, Ahli tidak menyatakan PDAU Kota Salatigamempunyai hutang sebesar Rp. 144.801.000., tapi faktanyaperhitunngannya sesuai Perwali No.68 tahun 2007.

Perwali Salatiga No. 61 tahun 2005 tentang pengelolaanPDAU yang telah diperbaharui dengan Perwali tahun 2007,perubahan tersebut hanya terkait struktur organisasi PDAUKota Salatiga yang bersifat hulding company, yang diusulkanoleh Pj.