memenuhi syarat dan upacaramenurut sesana serta sesuai dengan ketentuan ketentuan ParisadaHindu Dharma Indonesia Pusat; Dengan demikian seorang sulinggihdidalam menjalankan aktifitas kehidupan sehari hari memiliki aturantersendiri yang di sebut dengan sesane seorang sulinggih,maka dari itubilamna seorang sulinggin mendapat suatu masalah termasuk masalahhukum maka yang paling pertama melakukan upaya penyelesianadalah melalui Paruman Para sulinggi,yang kemudian hasil dariParuman tersebut di bawa Kepada PHDI

(Parisada Hindu DharmaIndonesia) untuk di lakukan pembahasan,dan kemudian dari hasilpembahasan tersebut PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia)mengeluarkan Surat keputusan mengenai apakan terhadap masalahyang dihadapai oleh seorang sulinggih tersebut dapat di selesaikanatau tidak; Namun bila permasalahan yang dihadapi oleh seorangsulinggih tidak dapat di selesaikan,maka selanjutnya PHDI (ParisadaHindu Indonesia) mempersilahkan kepada Sulunggih yang bersagkutanuntuk menempuh jalur hukum (Kepengadilan

selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan iniditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menjawab pokok perkaratelah mengajukan eksepsi sebagai berikut ;1.Gugatan Penggugat bersifat Prematur karena belum waktunya untukdiajukan dan diperksa serta diadili oleh Lembaga Pengadilan dimanaPenggugat adalah seorang sulinggih belum melakukan upaya penyelesaianmelalui lembaga tertinggi Agama Hindu yaitu PHDI

/PN.Sogr.menjadi sulinggih bernama ida Pandita Sri Bagawan Dwija Warsa NawaSandi ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelismempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin.1 yang menyatakan gugatanPenggugat Prematur karena belum waktunya untuk diajukan dan diperksa sertadiadili oleh Lembaga Pengadilan dimana Penggugat adalah seorang sulinggihbelum melakukan upaya penyelesaian melalui lembaga tertinggi Agama Hinduyaitu PHDI, Majelis mempertimbangkan bahwa

Lombok Tengah,dengan wali/Rohaniawan/Pandita IDA PEDANDA GEDE PURNA DIKSA dandihadapan Pemuka Agama/Tokoh Agama IDA PEDANDA GEDE PURNADIKSA sesuai dengan Surat Keterangan Pengesahan Perkawinan Nomor:404/PHDILTH/SP/III/2019 tertanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan olehParisada Hindu Darma Indonesia (PHDI), (Vide Bukti P.4); Bahwa atas perkawinan tersebut hingga saat ini tidak ada yang keberatan; Bahwa Para saksi ikut menyaksikan dan hadir saat pernikahan tersebut; Bahwa sampai sekarang Para Pemohon

Para Pemohon belum didaftarkan di KantorCatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, ParaPemohon mengajukan permohonan ini agar Para Pemohon memiliki aktaperkawinan yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil serta melengkapi aktakelahiran anakanak Para Pemohon;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 Surat Keterangan PengesahanPerkawinan Nomor: 404/PHDILTH/SP/III/2019 tertanggal 12 Maret 2019 yangdikeluarkan oleh Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI

;Bahwa tujuaan Pemohon mengganti namanya supaya sama denganketurunannya GUSTI dari Puri Kelodan Karangasem Desa Adat PekramanKarangasem, Kabupaten Karangasem;Bahwa mereka mendapat GUSTI merupakan pengakuan Puri KelodanKarangasem ada surat pernyataan dari keluarga Puri salah satunya GUSTIAGUNG MADE SUDIRA;Bahwa Jabatan GUST AGUNG MADE SUDIRA adalah bukan Penglisirbukan Raja;Bahwa Pemohon sudah mengurus Suratsurat ke Desa Adat, Kelurahan danke Pengadilan;Bahwa Pemohon belum mengurus suratsurat ke PHDI

;Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya supaya sama denganketurunannya GUSTI dari Puri Kelodan Karangasem Desa Adat PekramanKarangasem, Kabupaten Karangasem;Bahwa mereka mendapat GUSTI merupakan pengakuan Puri KelodanKarangasem ada surat pernyataan dari keluarga Puri salah satunya GUSTIAGUNG MADE SUDIRA;Bahwa Jabatan GUST AGUNG MADE SUDIRA adalah bukan Penglisirbukan Raja;Bahwa Pemohon sudah mengurus suratsurat ke Desa Adat, Kelurahan danke Pengadilan;Bahwa Pemohon belum mengurus suratsurat ke PHDI

kewajiban secara purusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenang secara adat sepertiHal 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2020/PN Dpsberbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yangberwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu jugaperlu. diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI

BahwaPemohon melakukan upacara Madiksa di Desa Tukad Mungga, Singaraja, padatanggal 29 Juli 2007 dan sudah disahkan oleh PHDI Kabupaten Buleleng sertasudah mempunyai surat keputusan.Menimbang, bahwa demikian juga yang diterangkan oleh saksi GedeMinawan,SH., yang membenarkan bahwa nama Pemohon sebelum mediksaadalah Putu Retha dan setelah mediksa, mabhiseka/bernama Ida Pandita MpuDharma Mukti Sidha Kerti.

Bahwa Pemohon melakukan upacara Madiksa diDesa Tukad Mungga, Singaraja, pada tanggal 29 Juli 2007 dan sudah disahkanoleh PHDI Kabupaten Buleleng serta sudah mempunyai surat keputusan.Bahwa pada kartu ASKES, TASPEN dan Keputusan BKN milik Pemohon, masihtercantum nama Pemohon yaitu Putu Retha sedangkan dalam KTP dan kartukeluarga tercantum dengan nama Ida Pandita Mpu Dharma Mukti Sidha Kerti;Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 206/Pdt.P/2018/PN SgrMenimbang, bahwa dari dari hal tersebut

Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) batang pohon pisang yang telah kering; 2 (dua) potong bambu bekas dibakar; 2 (dua) buah ranting bekas dibakar;Dikembalikan kepada saksi I Ketut Gede Tampuagan; 2 (dua) lembar foto copy pipil daun lontar beserta terjemahannya dariKetua PHDI Cakranegara tanggal 20 Juni 2010 (yang telah dilegalisir); 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dari Kepala Lingkungan TuridaTimur, Kel. Turida, Kec.

Menetapkan agar barang bukti berupa:e 1 (satu) batang pohon pisang yang telah kering; 2 (dua) potong bambu bekas dibakar; 2 (dua) buah ranting bekas dibakar;Dikembalikan kepada saksi I Ketut Gede Tampuagan; 2 (dua) lembar foto copy pipil daun lontar beserta terjemahannya dariKetua PHDI Cakranegara tanggal 20 Juni 2010 (yang telah dilegalisir); 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dari Kepala Lingkungan TuridaTimur, Kel. Turida, Kec.

Menetapkan agar barang bukti berupa:e 1 (satu) batang pohon pisang yang telah kering; 2 (dua) potong bambu bekas dibakar;14 2 (dua) buah ranting bekas dibakar;Dikembalikan kepada saksi I Ketut Gede Tampuagan; 2 (dua) lembar foto copy pipil daun lontar beserta terjemahannya dariKetua PHDI Cakranegara tanggal 20 Juni 2010 (yang telah dilegalisir); 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dari Kepala Lingkungan TuridaTimur, Kel. Turida, Kec.

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ataupisah rumah atau ranjang selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan selama halitu Tergugat sudah tidak pernah membiyai nafkah Penggugat dan sudahtidak pernah mencukupi kebutuhan lahir dan batin Penggugat;Bahwa pada tanggal 3 September 2018 antara Penggugat dan Tergugattelah membuat Surat Pernyataan Perceraian secara adat yang ketahui olehKetua Adat Hindu Desa Bukit Makmur dan PHDI

Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikankeduanya sebanyak 3 (tiga) kali, namun Penggugat dan Tergugat sudahtidak mau lagi bersatu;Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat bukti surat P5 berupa:Surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugatdengan mengetahui Adat Hindu Desa Bukit Makmur Bahwa Saksi jugatidak mengetahui adanya pertemuan terkait adanya surat pernyataancerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan mengetahui AdatHindu Desa Bukit Makmur dan PHDI

Tergugat yangHalaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Sgtsering main judi Sambung ayam dan inti dari permasalahan ini adalahmasalah ekonomi; Bahwa Penggugat hanya seorang ibu rumah tangga dan tidak bekerja; Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering bermain judi sambung ayamdari cerita Penggugat sendiri; Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat bukti surat P5 berupa:Surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugatdengan mengetahui Adat Hindu Desa Bukit Makmur dan PHDI

Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) Dos Sabun Cuci Merek DAIA Putih berisi 12 (dua belas) pcs;Dikembalikan kepada Dewan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sumbawa, untuk dipergunakan bagi kepentingan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI);6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menyatakan Barang Bukti berupa :e 1 (satu) Dos Sabun Cuci Mereek Daia Putih berisi 12 (dua belas) pcs,Dikembalikan kepada Dewan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)Sumbawa, untuk dipergunakan bagi kepentingan Parisada Hindu DharmaIndonesia (PHDI);4.

Menetapkan Barang Bukti berupa :e 1 (satu) Dos Sabun Cuci Merek DAIA Putih berisi 12 (dua belas)pcs,31Dikembalikan kepada Dewan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)Sumbawa, untuk dipergunakan bagi kepentingan Parisada Hindu DharmaIndonesia (PHDI);6.

permohonan yang dibacakan dimukapersidanganPemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu: 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 6307091501810001 atasnama UPIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 28 Oktober 2012; P1;2 Foto copy Akta Nikah no.012/DE/DA/V/2002 atas nama UPIK dan IDAPIPI HINDRIYANI yang dikeluarkan oleh PHDI

Sungai Tengah;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat P1 sd P6 dan keterangan saksisaksi yaitu saksi NORMASIAH dan saksi LATIFAH serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka dapat dibuktikan kebenarannya bahwa benar Pemohon UPIK telahmenikah secara syah dengan IDA PIPI HINDRIYANI pada tanggal 28 Mei 2002 di BalaiAdat Datar Ajab, Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten HST, sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor: 012/DE/DA/V/2002 atas nama UPIK dan IDA PIPIHINDRIYANI yang dikeluarkan oleh PHDI

Foto copy Akta Nikah no.012/DE/DA/V/2002 atas nama UPIKdan IDA PIPI HINDRIYANI yang dikeluarkan oleh PHDI HSTtertanggal 10 Mei 2002, yang diberitanda 922222 2 nn none n nnn n nea P2;3. Foto copy Surat Keterangan No.KK.17.07.2/PW.01/46/2012yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanHantakan tertanggal O7 Maret 2013, yang diberitanda j 2022202022 25 P254. Foto copy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan olehKepal Pembekal Desa Hinas Kana, Kec. Hantakan, Kab.

HINDRIYANI pada tanggal 28 Mei 2002 di Balai AdatDatar Ajab, Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten HST,sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 012/DE/DA/V/2002 atas namaUPIK dan IDA PIPI HINDRIYANI yang dikeluarkan oleh PHDI HSTtertanggal 10 Mei 2002;Menimbang, bahwa dari hasil perkawainan tersebut Pemohontelah dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya bernama RIMAKANTAN SARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Hulu Sungai Tengah,pada tanggal 05 Mei 2003.

Bahwa akibat dari pertengkaranpertengkaran tersebut sehinggaPENGGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai secara adat padatahun 2018 dihadapan Ketua PHDI Desa Puasana Ulu Benua,Ketua Adat Desa Puasana Ulu Benua serta Kepala DesaPuasana Ulu Benua.7. Bahwa PENGGUGATdan TERGUGAT setelah sepakat berceraisecara Adat, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT ielahberpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai saat ini . Halaman 2 dari 7 Halaman, Putusan PerdataNomor 123/Pdt.G/2021/PN Kdi8.

KADEK DWI NAWANTARA, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi adalah ipar dari Penggugat ;Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah sepakatbercerai secara Adat pada tahun 2018 dihadapan Ketua PHDI, Halaman 5 dari 7 Halaman, Putusan PerdataNomor 123/Padt.G/2021/PN kdiKepala Desa dan Ketua Adat Desa Puasana Ulu B.enua danmereka sudah pisah tempat tinggal ; Bahwa setahu saksi tergugat sudah melakukan pernikahan denganwanita ;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala

Penggugat dan Tergugat semakin runyam, yang mana padasaat Penggugat kembali ke Luwu Timur dan hendak mengajak Istri(Tergugat) untuk kembali ke Sorowako ternyata ditanggapi sinis olehTergugat dan bahkan meminta kepada Penggugat untuk mengurusperceraian saja, hal ini semakin diperkeruh oleh sikap Mertua yang tidakbijaksana menyikapi permasalahan dan bahkan menuruti kehendakanaknya (Tergugat) untuk bercerai dan bahkan menyuruh Penggugat untukmengurus perceraian melalui Parisade Hindu Dharma Indonesia (PHDI

),padahal Penggugat sema sekali tidak mengetahui apa yang menjadipenyebab Tergugat begitu bersikeras untuk bercerai;Bahwa setelah kepulangan Penggugat dari penugasan di Bahudopi,Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, oleh karena Tergugatmemilih tinggal di Rumah Singgah Puskesmas Nuha dan menolak ajakanPenggugat untuk tetap bersama;Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan keutuhanrumah tangga secara kekeluargaan dengan meminta kepadapihakParisade Hindu Dharma (PHDI) untuk

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ketut Darwana (Alm) pada 12Desember 2011 sesuai dengan Surat Pengesahan Perkawinan (Pawiwihan)Nomor 0403/PHDI/KRP/2020 tertanggal 10 November 2020;2.

Keluarga Kartu) Keluarga No. 5201150212190005 dan SuratPengesahan Perkawinan (Pawiwihan) Nomor 0403/PHDI/KRP/2020tertanggal 10 November 2020;.

Nomor 10/PHDI-B/I/2001.

Yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Idonesia (PHDI) Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 720508-KW-20012010-0005, tanggal 20 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Buol, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa Penggugat bersama keluarga Penguggat bertemu dankonsultasi kepada Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI)Kabupaten Sleman untuk membantu menyelesikan masalah tersebut .Hingga Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) KabupatenSleman menyetujui dan memberikan Surat Keterangan Perceraianseperti terlampir.Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas sudilan kiranya KetuaPengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :PRIMAIR :1.

BahwaPemohon melakukan upacara Madiksa di Desa Tukad Mungga, Singaraja, padatanggal 29 Juli 2007 dan sudah disahkan oleh PHDI Kabupaten Buleleng sertasudah mempunyai surat keputusan.Menimbang, bahwa demikian juga yang diterangkan oleh saksi GedeMinawan,SH., yang membenarkan bahwa nama Pemohon sebelum mediksaHalaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2018/PN Sgradalah Kt.Sasih dan setelah mediksa, mabhiseka/bernama Ida Pandita Mpu IstriDharma Mukti Sidha Kerti.

Bahwa Pemohon melakukan upacara Madiksa diDesa Tukad Mungga, Singaraja, pada tanggal 29 Juli 2007 dan sudah disahkanoleh PHDI Kabupaten Buleleng serta sudah mempunyai surat keputusan.Bahwa pada kartu ASKES, milik Pemohon, masih tercantum nama Pemohonyaitu Kt.Sasih sedangkan dalam KTP dan kartu keluarga tercantum dengannama Ida Pandita Mpu Istri Dharma Mukti Sidha Kerti;Menimbang, bahwa dari dari hal tersebut diatas, telah terbukti bahwaterdapat perbedaan penulisan nama Pemohon terjadi karena Pemohon

;Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya supaya sama denganketurunannya GUSTI dari Puri Kelodan Karangasem Desa AdatPekraman Karangasem, Kabupaten Karangasem;Bahwa mereka mendapat GUSTI merupakan pengakuan Puri KelodanKarangasem ada surat pernyataan dari keluarga Puri salah satunyaGUSTI AGUNG MADE SUDIRA;Bahwa Jabatan GUSTI AGUNG MADE SUDIRA adalah bukan Penglisirbukan Raja;Bahwa Pemohon sudah mengurus suratsurat ke Desa Adat, Kelurahandan ke Pengadilan;Bahwa Pemohon belum mengurus suratsurat ke PHDI

Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya supaya sama denganketurunannya GUSTI dari Puri Kelodan Karangasem Desa AdatPekraman Karangasem, Kabupaten Karangasem; Bahwa mereka mendapat GUSTI merupakan pengakuan Puri KelodanKarangasem ada surat pernyataan dari keluarga Puri salah satunyaGUSTI AGUNG MADE SUDIRA; Bahwa Jabatan GUSTI AGUNG MADE SUDIRA adalah bukan Penglisirbukan Raja; Bahwa Pemohon sudah mengurus suratsurat ke Desa Adat, Kelurahandan ke Pengadilan; Bahwa Pemohon belum mengurus suratsurat ke PHDI

Gusti begitu jugamengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secara purusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti dari otoritas yang berwenangsecara adat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkan gelardari raja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, danlain sebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI

Fotocopy Surat yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia KotaBekasi Jawa Barat, Dha Dha ltadam Yata Datta Daya Dhivam Sudhi Wadhani(Surat Pernyataan) Masuk Agama Hindu Nomor : 0011/SW/ PHDI/Kod.BKS/X1V/2008, tertanggal 06 Desember 2008, atas nama Dedy Iskandar (tertandabukti P2):Putusan Perdata Nomor 501/Pdt.G/2016/PN.BKS Halaman 33.

Fotocopy Surat yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia KotaBekasi Jawa Barat, Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 012SKP/ PHDI/Kod.BKS/X1/2008, tertanggal 08 Desember 2008 (tertanda bukti P3);4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 704/CS/K/2009, tertanggal 30 April 2009(tertanda bukti P4);5. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3275052305130023 dikeluarkan pada tanggal24052013 atas nama Kepala Keluarga Dedy Iskandar (tertanda bukti P5);6.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan kehidupan rumah tangga Penggugatdan Tergugat yang tidak harmonis dan sudah sejak 5 tahun yang lalu sudah berpisah,Majelis Hakim akan membuktikan terlebin dahulu kKeabsahan perkawinan Penggugatdan Tergugat;Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda P3 berupa fotocopySurat yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Bekasi JawaBarat, Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 012SKP/ PHDI/Kod.

;Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya supaya sama denganketurunannya GUSTI dari Puri Kelodan Karangasem Desa AdatPekraman Karangasem, Kabupaten Karangasem;Bahwa mereka mendapat GUSTI merupakan pengakuan Puri KelodanKarangasem ada surat pernyataan dari keluarga Puri salah satunyaGUSTI AGUNG MADE SUDIRA;Bahwa Jabatan GUSTI AGUNG MADE SUDIRA adalah bukan Penglisirbukan Raja;Bahwa Pemohon sudah mengurus suratsurat ke Desa Adat, Kelurahandan ke Pengadilan;Bahwa Pemohon belum mengurus SuratSurat ke PHDI

Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya supaya sama denganketurunannya GUSTI dari Puri Kelodan Karangasem Desa AdatPekraman Karangasem, Kabupaten Karangasem; Bahwa mereka mendapat GUSTI merupakan pengakuan Puri KelodanKarangasem ada surat pernyataan dari keluarga Puri salah satunyaGUSTI AGUNG MADE SUDIRA; Bahwa Jabatan GUSTI AGUNG MADE SUDIRA adalah bukan Penglisirbukan Raja; Bahwa Pemohon sudah mengurus suratsurat ke Desa Adat, Kelurahandan ke Pengadilan; Bahwa Pemohon belum mengurus suratsurat ke PHDI

jugamengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secara purusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak adaalat bukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar ataupemberian hak menggunakan gelar Gusti Bagus atau Gusti Agung dariotoritas yang berwenang secara adat seperti berbentuk surat pernyataanpemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yang berwenang atausertifikat dari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu juga perlu diketahuioleh otoritas agama yaitu PHDI

DpsBahwa nama ayah dari Bagus Soedana adalah pekak Gada dan buyutnyabernama Pekak Sangka ;Bahwa dari leluhur Pemohon sudah ada memakai nama Gusti yaitu Omsaksi, ada yang bernama Gusti Agung dan Gusti Ayu ;Bahwa di keluarga kita diakui oleh keluarga Puri, ada pernyataan dari keluargapuri yang bernama Gusti Agung Made Sudira ;Bahwa dari keluarga Puri yang mengakui Pemohon bergelar Gusti,jabatannya anggota Puri tetapi bukan pengelingsir atau raja ;Bahwa penggantian nama anak Pemohon belum dilaporkan ke PHDI

Bahwa nama ayah dari Bagus Soedana adalah pekak Gada dan buyutnyabernama Pekak Sangka ;Bahwa dari leluhur Pemohon sudah ada memakai nama Gusti yaitu Omsaksi, ada yang bernama Gusti Agung dan Gusti Ayu ;Bahwa di keluarga kita diakui oleh keluarga Puri, ada pernyataan dari keluargapuri yang bernama Gusti Agung Made Sudira ;Bahwa dari keluarga Puri yang mengakui Pemohon bergelar Gusti,jabatannya anggota Puri tetapi bukan pengelingsir atau raja ;Bahwa penggantian nama anak Pemohon belum dilaporkan ke PHDI

lainnya dan kewajiban secarapurusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar I Gusti Bagus atau Il Gusti Ayu atau Il Gusti Agung dariotoritas yang berwenang secara adat seperti berbentuk surat pernyataanpemberian/memulihkan gelar dari raja/oangsawan yang berwenang atau sertifikatdari kerajaan tertentu, dan lain sebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritasagama yaitu PHDI

denganketurunannya GUSTI dari Puri Kelodan Karangasem Desa Adat PekramanKarangasem, Kabupaten Karangasem;Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2020/PN DpsBahwa mereka mendapat GUSTI merupakan pengakuan Puri KelodanKarangasem ada surat pernyataan dari keluarga Puri salah satunya GUSTIAGUNG MADE SUDIRA;Bahwa Jabatan GUSTI AGUNG MADE SUDIRA adalah bukan Penglisirbukan Raja;Bahwa Pemohon sudah mengurus suratsurat ke Desa Adat, Kelurahan danke Pengadilan;Bahwa Pemohon belum mengurus sSuratsurat ke PHDI

denganketurunannya GUSTI dari Puri Kelodan Karangasem Desa Adat PekramanKarangasem, Kabupaten Karangasem;Bahwa mereka mendapat GUSTI merupakan pengakuan Puri KelodanKarangasem ada surat pernyataan dari keluarga Puri salah satunya GUSTIAGUNG MADE SUDIRA;Bahwa Jabatan GUSTI AGUNG MADE SUDIRA adalah bukan Penglisirbukan Raja;Bahwa Pemohon sudah mengurus suratsurat ke Desa Adat, Kelurahan danke Pengadilan;Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2020/PN Dps Bahwa Pemohon belum mengurus suratsurat ke PHDI

mengenai hakhak keahliwarisan lainnya dan kewajiban secarapurusa;Menimbang bahwa dari pembuktian Pemohon tersebut juga tidak ada alatbukti yang jelas dan tegas menyebut adanya pemberian gelar atau pemberian hakmenggunakan gelar Gusti Bagus atau Gusti Agung dari otoritas yangberwenang secara adat seperti berbentuk surat pernyataan pemberian/memulihkangelar dari raja/oangsawan yang berwenang atau sertifikat dari kerajaan tertentu, danlain sebagainya, begitu juga perlu diketahui oleh otoritas agama yaitu PHDI