Ditemukan 6529 data
104 — 36
14 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 13
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 54
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
11 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
219 — 186 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kumara Lubis, SH. dan Djonni Samsuri, SH. selaku Jaksa Penyidik, Darman Rumahombar, SH. selaku Kasi Pidsus serta Adam Ohoiled, SH. dan Rochmat Cambali, SH. selakuJaksa/Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, namun kembali Majelis Hakim dengan segala kewenangannyadan tanpa alasan yang jelas menolak permohonan tersebut ;. Bahwa dengan begitu banyaknya kejanggalan yuridis formal dalamproses penyidikan sampai dengan pelimpahan perkara ini membuktikanbahwa konstruksi yuridis formalnya sangat rapuh.
No. 91 K/Pid.Sus/201210.9.10.10.10.11.10.12.pemeriksaan dan seluruh berkas perkara setelah mengajukanpermohonan kepada Majelis Hakim ;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yangditandatangani oleh Kasi Pidsus Kejari Lumajang atas nama KajariLumajang baru diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2010 Nomor: B61/0.5.26/Fd.1/05/2010, terhitung selama 311 (tiga ratus Sebelas)hari sejak Sprindik Nomor : Prin10/0.5.26/Fd.1/07/2009 tanggal17 Juli 2009 (Bukti T10 halaman 29).
SOCHIBULKAFI.Permohonan yang berpijak pada pasal 17 UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 danpasal 72 UU Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak pernah dipenuhi.Pada Halaman 29:Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru diterbitkan pada tanggal24 Mei 2010 dengan Nomor: B61/0.5.26/Fd.1/05/2010, yang ditandatangani olehKasi Pidsus Kejari Lumajang A.n Kajari Lumajang, terhitung selama 311 (tiga ratusSebelas) hari sejak Sprindik Nomor: Prin10/ 0.5.26/Fd.1/07/2009 tanggal 17 Juli2009.Jika merujuk pada pasal
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap