ahli, Pasal 23 , inti delik memperkaya diri sendiri, oranglain atau organisasi maka disitu telah terjadi kerugian negara dan kerugiannegara merupakan inti delik, kata dapat yang mengikuti kerugian negaramerupakan syarat formil, tanpa adanya kerugian negara tetap dapatdiajukan ke pengadilan apabila perbuatan seseorang tersebut berpotensimembuat kerugian negara;Bahwa kerugian Negara bukan merupakan inti delik, sehingga keraguraguan Penyidik tidak menjadi alasan untuk menghentikan penyidikankarena potential

lost saja sudah merupakan kerugian negara maka kasusharus dilanjutkan sampai pada tingkat pengadilan;Bahwa pada kasus Hamim Pou dijadikan tersangka, ada temuan auditBPK ada 110 proposal yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, indikasitersebut merupakan perbuatan melawan hukum, menurut ahli,pengelolaan keuangan negara semuanya harus tercatat, apabila tidaktercatat maka potential lost dapat terjadi dan hal ini yang bisamengakibatkan kerugian negara dan hal ini bisa dikaitkan menjadi suatutindak pidana

putusan kasasi;Bahwa Pasal 109 penetapan tersangka dapat dihentikan dengan diskresimenurut pribadi ahli, diskresi tidak bisa dijadikan syarat SP3;Bahwa perbuatan pidana adanya unsur kerugian negara kemudian di SP3 dan tidak dijelaskan secara detail hanya dikatakan tidak cukup bukti,Hal 26 dari 61 hal, Put.No.1/Pid.Pra Peradilan/2017/PN Gto.menurut ahli, alasan dikeluarkannya SP3 karena tidak ada kerugiannegara, menurut ahli ini hukum formil, ada kejanggalannya;Bahwa menurut ahli, untuk menentukan potential

dicairkan dan apakah Surat BPK sebagai andildalam penghitungan kerugian negara atau hanya sebagai laporan jikademikian maka kerugian negara harus diperhitungkan kembali dan dalampenghitungan kerugian negara tidak keluar dari andil BPK;Bahwa menurut Ahli, pengertian Kerugian Negara dalam undangundangNo. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak PidanaKorupsi adalah aktual lost yang dihitung/audit olen BPK/BPKP dan jugapotential lost yang menjadi ranah pra peradilan/nakim untuk menilaiadanya potential

Penegak Hukum dengan menjatuhkanHukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuatjera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembangdalam Masyarakat sehingga hal ini merupakan Shock Therapy bagipelaku kejahatan bahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yangsetimpal sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap, dimanamemberikan hukuman yang setimpal pada pelaku akan memberikan efekpencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untukmelakukan kejahatan (potential

Dengandemikian hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriMajene tidak sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa sehingga tidakmencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efekpencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untukmelakukan kejahatan (potential offender) yang sama.2. Bahwa berdasarkan BAP Saksi korban NUR FATMASARI Als.

dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini perkaraHalaman 8 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 77/PID.SUS/2020/PT BJMNarkotika dimana khususnya untuk kabupaten Hulu Sungai Utara sudahsangat mengkhawatirkan.Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriAmuntai tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat danbahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriAmuntai tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada merekayang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential

perlu adanyaantisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkanHukuman yang setimpal dengan perbuatan si Pelaku untuk membuat jeradengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalamMasyarakat sehingga hal ini merupakan Shoc Therapy bagi pelaku kejahatanbahwa perbuatan tersebut ada sanksi pidana yang setimpal, dimana memberikanhukuman yang setimpal pada pelaku akan memberikan efek pencegahan(deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan(potential

melakukan pembalasan ataupengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindakpidana, tetapi mempunyai tujuan tujuan tertentu yangbermanfaat, (Muladi an Barda B Arief, Teori teori danKebijakan Pidana, Bandung, Alumni 1988, hal 16) ;Bahwa manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadapTerdakwa adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana, baikpencegahan atas penyalahgunaan oleh Terdakwa (preventkhusus) maupun pencegahan bagi mereka (anggota masyarakatyang lainnya) yang sangat mungkin (potential

e Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasukpula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankanTerdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara(strafmaat), juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat yang secara hukumdapat juga menjadi calon korban atau korban potensial (potential

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat sebagai berikut : Potential lost benefit, yaitu Para Tergugat telah menikmati hasil dariobyek harta warisan yang dikuasainya secara sepihak sejak tahun 1977sampail sekarang 2018 (41 tahun), jika dihitung tanah sawah danpekarangan tersebut dapat menghasilkan panen tanaman jika hargaidengan nilai rupian mencapai Rp 55.000.000, (lima puluh lima jutarupiah) setahun dikalikan 41 tahun sehingga totalnya menjadi Rp2.255.000.000, (dua milyar dua ratus

Materiil :Potential loss bennefit Ipotensi keuntungan ParaRp2.255.000.000Penggugat yang hilang dari hasil tanaman yangditanam di tanah harta warisanKerugian Nyata , biayan yang dikeluarkan untuk Rpjasa pengacara tahun 1993 dan tahun 2018 100.000.000Sub total materiil Rp2.355.000.000D.

Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuanganNegara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut(potential lost), artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan olehperbuatan Terdakwa terukur.

Untuk mendapatkan ukuran potential lost tentunyadiperlukan audit terlebih dahulu;Menimbang, bahwa Marwan Effendi menyatakan penafsiran yang sempitterhadap suatu unsur dapat disalah gunakan, sehingga dapat menggeser tujuan utamadari hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan.

Wamenaterhadap terdakwa Max Hesegem dengan pidana penjara selama 3 (tiga)tahun dan 6 (enam) bulan, sangatlah ringan dan tidak sebanding denganperbuatan dari kejahatan yang telah dilakukan terdakwa; Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan NegeriWamena tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat; Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan NegeriWamena tidak memberikan efek pencegahan (detterence) pada merekayang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan ( potential

Baik pencegahan ataspengulangan oleh pembuat (prevensi khusus) maupun pencegahan mereka yangsangat mungkin (potential offender) melakukan tindak pidana tersebut (prevensiumum) ;Menimbang, bahwa dengan kata lain tujuan pemidanaan bukanlah sebagaipembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapiditujukan kepada usaha untuk memperbaiki atau membina Terdakwa agar dapatmenjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya kejalan yang lebih baik dan menjadi motivatif

Bahwa olehkarena itu seharusnya judex facti/Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggitidak boleh lagi memakai kata dapat yang bermakna potential loss didepankalimat kerugian negara dalam Pasal 2,1 Undang Undang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;4.Bahwa sungguh disayangkan hakimhakim Pengadilan Negeri dalampertimbangannya pada halaman 218 dan 219 masih mempertahankan katadapat di depan kata merugikan keuangan negara sehingga bermakna potentialloss (tidak perlu telah terjadi) dalam membuktikan telah

Put No. 65/Pdt.G/2018/PA.MglMenimbang, bahwa ganti rugi (tawidh) adalah sesuai dengan nilaikerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebutdan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karenaadanya peluang yang hilang (opportunity loss atau alfurshah aldhaiah), jikaberdasar potential loss maka kategorinya mirip dengan riba sehingga takdiperbolenkan sebagaimana dikehendaki oleh Fatwa DSN Nomor 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (tawidh); Menimbang

baikdi masa depannya; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak yang masih bayi yangmasih membutuhkan kehadiran dan bimbingan terdakwa;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaankeadaan yang memberatkan danyang meringankan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa di satu sisi terhadapterdakwa tetap harus diberikan hukuman sebagai pembelajaran atas perbuatan yangdilakukannya agar tidak mengulanginya lagi dan tidak menjadi contoh bagi orang lain caloncalon pelaku lainnya (potential

yang berhubungan dengan PerbuatanMelawan Hukum dimana Perbuatan Melawan Hukum tersebut harusdidasarkan atas Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Bahwa ahli menerangkan tentang penetapan' tersangka haruslahberdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorangmenjadi Tersangka;Bahwa ahli menerangkan bahwa, Setelah Putusan Mahkamah Konstitusipada Tahun 2016, ada pergeseran Delik Formil, dimana dalam TindakPidana Korupsi unsur kerugian negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan(potential

mencermati bukti P1 sampai dengan buktiP4 maka dapat disimpulkan bahwa bukti bukti P1 sampai P4 tersebut tidakdapat menyangkal buktibukti Termohon tentang adanya sekurangkurangnya 2(dua) alat bukti menurut KUHAP;Menimbang, bahwa pendapat ahli yang disampaikian di oersidangan inipada pokoknya mengatakan sebagai berikut :1) Bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2016,ada pergeseran Delik Formil, dimana dalam Tindak Pidana Korupsiunsur kerugian negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan(potential

Potential Business Opportunity Lost sebagai berikutCc.Kerugian potensi keuntungan sebesar 20 % ( Dua puluhperseratus ) perbulan dalam transaksi binis jual beli forklift terkaitperputaran dari uang tersebut Rp. 214.500.000, (dua ratus empatbelas juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayar olehTERGUGAT pada tanggal 30 Nopember 2018, dengan rinciansebagai berikut: Bulan ke Satu, terhitung dari tg!

Potential Business Opportunity Lost sebagai berikutKerugian potensi keuntungan sebesar 20 % ( Dua puluhperseratus ) perbulan dalam transaksi binis jual beli forklift terkaitperputaran dari uang tesebut Rp. 214.500.000, (dua ratus empatbelas juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayar olehTERGUGAT pada tanggal 30 Nopember 2018, dengan rinciansebagai berikut:Halaman 10 dari 48 Halaman Putusan Nomor.112PDT.G/2019/PNTNG Bulan ke Satu, terhitung dari tg!

CIFF Expo 2014 sebesarUSD2,682.80 (dua ribu enam ratus delapan puluh dua delapan puluh sendollar amerika); Biaya staf penjaga pameran di Guangzhou sebesar CNY 5,841.00 (limaribu delapan ratus empat puluh satu Yuan);Total kerugian material yang diderita Penggugat adalah sebesar USD20,344.53, CNY 10,345.50 dan Rp1.688.000,00;Kerugian ImmaterialBahwa selain menderita kerugian material, Penggugat juga menderitakerugian immaterial berupa tekanan psikis dan trauma untuk mengikutipameran dan hilangnya potential

Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisatidaknya keuangan Negara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugiantersebut (potential lost) artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan akibat72.perbuatan terdakwa terdakwa terukur.

Untuk mendapatkan ukuran potential lost tentunyadiperlukan audit terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa selanjutnya DR.H.Marwan Effendi, SH,MM menyatakan bahwapenafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapat disalahgunakan sehingga dapat menggesertujuan utama dari hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan.

timbulnya akibat perbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui tindak pidana korupsi adalahdelik formil dalam arti bahwa akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu telah terjadi akantetapi apabila perbuatan tersebut dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulanbahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah potential

beroperasi ;Bahwa jika perusahaan tersebut dilikuidasi atau pailit atau dipailitkan makaresiko yang paling besar adalah tidak ada pembagian saham;Bahwa perusahaan yang pailit akan dijual hasilnya untuk membayar hutangterlebih dulu bila ada hutang dan sisanya akan dibagi terlebih dulu ke obligasikalau tidak ada obligasi kepada saham preference baru ke saham yangbiasa;Bahwa ada yang namanya capital loss yaitu terhadap saham yangdijual/dibeli harganya turun ;Bahwa bila terjadi harga turun disebut potential

loss sedangkan kalauinvestor menjual disebut capital loss ;Bahwa Potential Loss belum merupakan kerugian karena jika saham tidakdijual dan suatu ketika harga naik maka harga saham juga akan naik ;Bahwa kalau ada keuntungan disebut capital gain ;Bahwa Potential Gain belum merupakan keuntungan karena saham belumdijual dan ketika saham dijual maka disebut capital gain ;Bahwa Hak dan kewajiban investor adalah mendapatkan pelayanan yangbaik dari broker / pialang atau perusahaan ;Bahwa apabila terjadi

Nomor25/PUUXIV/2016 yang menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 Ayat (1)dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan kata dapatbertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.Dengan demikian tidak dapat dibenarkan lagi menggunakan kata dapatyang bermakna potential