Dalam Proses dan Hasil PelelanganBahwa sesuai dengan tugas dan wewenang menyelesaikanpiutang Negara maka PUPN dengan kuasa undangundangdiberi wewenang untuk:a.

debitur;Apabila upaya tersebut tidak terselesaikan maka barukreditur menyerahkan kepada PUPN untukmenyelesaikannya;Hal. 20 dari 24 hal.

No. 1910 K/Pdt/20144.4.Bahwa PUPN pula tidak serta merta melakukan lelang, akantetapi PUPN akan melakukan penelitian dan apabila darihasil penelitian benar dinyatakan kredit macet maka PUPNakan memanggil debitur guna diminta pertanggungjawabannya dalam penyelesaian hutangnya dan bila debiturtidak bisa mempertanggungjawabkan hutangnya makaPUPN membuat Penetapan Jumlah Piutang Negara danselanjutnya membuat Surat Paksa (SP), Pelaksanaan SuratPaksa (PSP), Surat Perintah Penyitaan (SPPBS) dansetelah itu

baru dilaksanakan pelelangan umum sesuaiUndangundang Nomor 46 Prp Tahun 1960;Bahwa mekanisme lelang sesuai UndangUndangPerbankan dan diamanatkan UndangUndang Nomor 46 PrpTahun 1960 tersebut tidak dijalani sepenuhnya oleh BPDNusa Tenggara Timur dan PUPN cabang Kupang;Bahwa dengan proses yang cacat hukum oleh PUPN yangdidahului dengan perbuatan melawan hukum oleh BPDNusa Tenggara Timur Pembantu) Bajawa makamenghasilkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasisebagai pemenang lelang yang cacat hukum pula

;Bahwa dari proses lelang yang cacat hukum yang dijalankanoleh PUPN dalam hal ini Kantor Lelang Negara CabangKupang yang dimulai dari sifat melawan hukum dari BPDNusa Tenggara Timur pembantu Bajawa, maka Judex Factitidak menggali hukum dengan baik dalam perkara ini;Bahwa karena Judex Facti tidak menggali alasan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tentang Lelang yang cacathukum maka Judex Facti telah salah menerapkan hukumyang demi mencapai kepastian hukum agar tercapai rasakeadilan;Bahwa Tergugat/

dalam kaitannya dengan pengurusan piutang negaraataupun karena alasan peraturan perundangundangan (pasal6 UUHT) ;Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan PUPN yang telahmelakukan penjualan atas aset jaminan Penggugat melalui Kantor Lelang Negaratersebut telah sesuai dengan peraturan perundangundangan, maka perlu kita lihattentang Kewenangan dari PUPN itu sendiri.

Menurut Pasal 4 dan 5 UU No. 49/Prpl1960kewenangan PUPN adalah (I) membahas pengurusan piutang negara yang harusdibayar kepadai nstansi instansi pemerintah dan BUMN yang modal atau kekayaannyasebagian atau seluruhnya milik negara; (2) melakukan pengawasan terhadap piutangdan kredit yang telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah dan BUMN, baik di pusatmaupun di Daerah ;Menimbang, bahwa tugas PUPN adalah melindungi dan menagih pembayaranpiutang negara agar dapat segera dikembalikan ke kas negara.

Berdasarkankewenangan tersebut PUPN dapat menagih secara langsung tanpa melalu; proses dancampur tangan pengadilan.Undangundang telah memberi kewenangan kepada PUPNuntuk membuat "Pemyataan Bersama" dengan pihak debitor yang berisi jurniahkewajiban (hutang) debitor dan waktu pemenuhan atau pelunasan kewajiban.Pernyataan bersama tersebut disamakan kualitasnya dengan putusan pengadilankarena mempunyai titel eksekutorial.

Selanjutnya PUPN berwenang menjalankan penjualan lelangatas harta kekayaan debitor yang telah disita melalui perantaraan Kantor LelangNegara;Menimbang, bahwa lelang eksekusi atau penjualan paksa itu dilaksanakan olehKantor Lelang Negara atas barangbarang milik debitur/Penjamin Utang yang telahdisita sebelumnya, dari alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak ada alat busf yangmenunjukkan bahwa terhadap satu bidang tanah berikut bangunan diatasnya yangterietak di jalan Kapten Abdullah No. 15 Rt16

fangsung melakukan 38 pelelangan atau penjualan atas aset jaminan Penggugat, pada hal PUPN untukmelakukan pelelangan aset jaminan haruslah didahului dengan pembicaraan antaraDebitur dengan PUPN tentang permasalahan hutang Debitur, kemudian hasilpembicaraan (tentang besarnya hutang, tentang kapan hutang akan dibayar olehdebitur) ini dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama, dengan dasar kesepakatanbersama ini pihak PUPN dapat menagih hutang Debiur secara paksa yaitu denganmengeluarkan Surat Paksa

Bahwa setelah BPPN (Badan Penyehatan PerbankanNasional) dibubarkan dan kredit beserta jaminan tersebut belumberhasil diselesaikan oleh BPPN (Badan Penyehatan PerbankanNasional) maka berdasarkan Keputusn Presiden No. 15 Tahun 2004,tentang pengakhirantugas dan pembubaran BPPN maka aset kredit danjaminan tersebut menjadi aset/piutang milik Negara dan wewenangnyaberalih ke PUPN (PanitiaUrusan Piutang Negara).9.

Kutipan Risalah LelangNomor .445/2015 tertanggal tanggal 14 September 2015, yangrnenyatakan bahwa jenis lelang tersebut adalah lelang eksekusi,yaitu lelang eksekusi Panitia Utusan Piutang Negara (PUPN).Karena ketidaktahuan PELAWAN sehingga PELAWAN salahrnenarik kesimpulan, seolan olah eksekusi pengosongan olehPengadilan Negeri Serang dianggap bertentangan dengan SuratEdaran Mahkamah Agung No. 7 Th. 2010.Bahwa didalam Risalah Lelang No.445/2015, tertanggal 21 Agustus 2015jo Kutipan Risalah Lelang

Nomor : 445/2015 tertanggal 14 September2015 jelas tertulis bahwa jenis Lelang Eksekusi Panitia Urusan PiutangNegara (PUPN), karena aset dan kredit tersebut telah beralih ke Negaradan telah menjadi piutang negara;Bahwa jenis pelelangan eksekusi dibagi kedalam beberapa kategoriantara menurut pasal 5 Peraturan Menteri leuangan No.93/PMK.06/2010tanggal 23 April 2010 yaitu :1.

Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)2. Lelang Pajak3. Lelang Eksekusi Harta PailitHal 11 dari 17 Hal. Putusan No. 150/PDT/2016/PT BTN18.19.20.21.4.

Uruaan Piutan9 Nagara (PUPN) yang berwenangmengajukan permohonanlelang.

YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1, 2,3,4,5 dan suamiPenggugat 6) sering tidak melaksanakan kewajibannya pembayaran cicilan diBank BRI Cabang Sumbawa (nunggak) maka pihak Bank BRI Cabang Sumbawamenyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak Panitia Urusan PelelanganNegara (PUPN) Mataram, pihak Panitia Urusan Pelelangan Negara (PUPN)Mataram hendak melakukan penyitaan terhadap barang agunan (barang jaminankredit) berupa : Sertifikat Hak Milik No. 64 atas nama M.

Bahwa karena jaminan kredit hendak disita dan dilelang oleh Panitia UrusanPelelangan Negara (PUPN) maka secara terus menerus M. YUNUS SIDIK (orangtua Penggugat 1, 2,3,4,5 dan suami Penggugat 6) menghubungi pihak PanitiaUrusan Pelelangan Negera (PUPN) atau pihak Bank BRI Cabang Sumbawabersama dengan AMRIN HASAN ( Tergugat I) untuk meminta keringanpembayaran namun tidakberhasil;. Bahwa oleh karena upaya M.

YUNUS SIDIK di Bank BRI CabangSumbawa atau mengurus dan menyelesaikan permasalahan pada Panitia UrusanPelelangan Negara (PUPN) karena pihak Panitia Urusan Pelelangan Negara(PUPN) atau pihak Bank BRI Cabang Sumbawa terus menerus melakukanteguran pada M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1,2,3,4,5 dan suamiPenggugat 6) maka M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1,2,3,4,5 dan suamiPenggugat 6) menghubungi AMRIN HASAN (Tergugat I) beberapa kali danbahkan M.

YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1,2,3,4,5 dan suami Penggugat6) meninggal dunia pada tahun 2005, lalu pihak Bank BRI Cabang Sumbawa ataupihak Panitia Urusan Pelelangan Negara (PUPN) melakukan penagihan atauteguran kepada YAHYA BIN M. YUNUS SIDIK, ZAINAL ARIFIN BIN M.YUNUS SIDIK, SAHRA BINTI M. YUNUS SIDIK, ZULKIFLI M.YUNUSSIDIK, FITRIA BINTI M. YUNUS SIDIK, RUKATYAH ISTERI M.

SIDIK maupun dari Bank BRIserta PUPN itu sendiri;4. Bahwa adalah tidak benar M. YUNUS orang tua dan suami Para Penggugatmenyerahkan urusan masalah hutang YUNUS M. SIDIK kepada Tergugat I.Posisi Tergugat I untuk diketahui oleh para Penggugat hanya sebatasmenemani M. YUNUS mengahadpi orang menagihnya dan sebagainya.Disamping itu tidak benar pula YUNUS M.

DALAMEKSEPSI1.Bahwa para pelawan dengan tegas menolak eksepsi I tentang kompetensi absolut yangdiajukan oleh Terlawan III yang menyatakan perkara a quo merupakan kewenanganabsolut dari pengadilan Tata Usaha Negara,dengan didasarkan pada tertimbangan hukummengenai kewenangan PUPN untuk mengurus piutang Negara berdasarkan UndangUndang Nomor 49/Prp/Tahun 1960 bahwa karena pengurusan sengketa mengenai hutangpada negara penyerahanya lebih dahulu kepada PUPN/KP2LN dari pada kepadapengadilan negeri maka

;bee eeaeeeee Bahwa para pelawan menolak dalil tersebut, dengan alasan yuridis, bahwasebagaimana diuraikan pada sub. diatas, bahwa PUPN adalah bukan merupakan badanperadilan ex pasal 10 (1) UU No. 14 tahun 1970 sehingga PUPN dapat menjadi subyekhukum dalam perkara perdata dan dapat di gugat di Pengadilan umum;Bahwa oleh karena KP2LN Surabaya 1(Terlawan IJ) atas perintah PUPN (Terlawan I)sedang terlawan I dalam hal ini PUPN menerima penyerahan berkas pengurusanya dariPT.

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo salah satu permasalahan adalah keberatanPelawan dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh PUPN, dimana dalam prosespelaksanaan lelang PUPN telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yangadalah merupakan ruang lingkup kewenangan absolute Pengadilan Tata UsahaNegara , maka sudah seharusnya demi hukum secara ex officio Pengadilan NegeriSumenep haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo, karena terhadap perkara dimaksud sesuai

No.1205.K/Sip/1970 tanggal 17 Januari 1973 dinyatakan bahwa: pertimbangan hukummengenai kewenanganya (kompetensi)PUPN untuk mengurus piutang Negaraberdasarka UndangUndang Nomer 49/Prp/Tahun 1960, bahwa karena dahulukepada PUPN/KP2LN dari pada kepada Pengadilan Negeri maka PengadilanNegeri tidak berwenang mengadili perkara a quo ;Dengan Demikian berdasarkan hal tersebut diatas jelas Perlawanan yang diajukanoleh Para Pelawan sudah seharusnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Sumenep.EKSEPSIII :PARA PELAWAN

PUPN Jawa Timur No : SP1352/PUPNC.18.01/2005 tanggal19 Oktober 2005 tentang Surat Paksa (bukti T.II6) ;Fotocopy Surat dari KP2LN Surabaya I No : Lap12/WPL.06/KP.01/SP/2006tanggal 01022006 tentang Laporan Pemberitahuan Surat Paksa (bukti T.II7) ;Fotocopy Surat dari PUPN Jawa Timur No : SPS67/PUPNC.18.01/2006 tanggal07032006 tentang Surat Perintah Penyitaan (bukti TI8) ;Fotocopy Surat dari KP2LN Surabaya I No : Lap186/WPL.06/KP.01/PSBJ/2006tanggal 14092006 tentang Laporan Pelaksanaan Penyitaan dan

merupakan produk / beschikingdari Badan / Pejabat TUN, sehingga segala keberatan terhadap SuratKeputusan yang dibuat oleh Badan / Pejabat TUN, menurut ketentuan UndangUndang No.5 tahun 1986 adalah merupakan wewenang muitlak Pengadilan TataUsaha Negara untuk memeriksa serta mengadilinya dan bukan wewenangPengadilan Negeri ;Bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RINo.1205 K / Sip / 1970 tanggal 17 Januari 1973 dinyatakan pertimbanganhukum mengenai kewenangan (kompetensi) PUPN

untuk mengurus PiutangNegara berdasarkan UndangUndang No.49 / Prp / Tahun 1960, bahwa karenapengurusan sengketa mengenai hutang kepada Negara penyerahannya lebihdahulu kepada PUPN / KP3N dari pada kepada Pengadilan Negeri, makaPengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo ;Hal. 6 dari 14 hal.

No.47 K/Pdt/2007Dengan demikian berdasarkan ketentuanketentuan yuridis tersebutdiatas jelas Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah seharusnya ditolakoleh Pengadilan Negeri Kediri ;Eksepsi Il :Bahwa Piutang macet atas nama Pelawan dengan jaminan antara lainSertifikat Hak Milik No.348, 349, 350, 351, 352, 353 dan 354 / Desa Tanjung,telah Terlawan Ill serahkan penagihannya kepada PUPN / KP3N Malang,sehingga jelas Pelawan telah keliru dengan mengikut sertakan danmenempatkan Terlawan sebagai pihak

Terlawan, karena sesuai denganUndangUndang No.49 / Prp / 1960, setiap Piutang Negara yang telahdiserahkan pengurusannya kepada PUPN / KP3N, maka tanggungjawabpengurusan kredit macet selanjutnya beralih kepada PUPN / KPSN ;Sehingga Perlawanan Pelawan tidak tepat / salah alamat ditujukan kepadaTerlawan (PT.

tepat / salah alamat, harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima ;Bahwa lebih lanjut Pengadilan Negeri Kediri tidak berwenang untukmemeriksa atau mengadili perkara a quo, karena pelelangan sebagaimanadimaksud telah dilakukan oleh KP3N Surabaya ;Bahwa keberatan atas adanya pelelangan seharusnya langsung ditujukankepada KP3N ;Dengan demikian sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RItanggal 30 April 1986 No.707 K / Sip / 1984, Perlawanan Pelawan atas sita yangdilakukan oleh PUPN

PTPermitra Andalan Semesta, PUPN Cabang DKI Jakarta telah menerimapengurusan Piutang Negara atas nama PT Permitra Andalan Semestadimaksud.Bahwa dengan telah dilakukannya pengurusan Piutang Negara atas namaPT.

Permitra Andalan Semesta dimaksud oleh PUPN Cabang DKI Jakarta,maka barang jaminan utang PT Permitra Andalan Semesta berupa tanahdengan SHGB Nomor 181/Wanaherang tersebut juga beralin kepada PUPNCabang DKI Jakarta.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, telah jelas bahwapengurusan Piutang Negara atas nama PT Permitra Andalan Semestabeserta dengan barang jaminannya berupa tanah dengan SHGB Nomor181/Wanaherang dimaksud dilakukan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta.Bahwa meskipun KPKNL Jakarta V (Tergugat

MI) merupakan salah satuanggota dari PUPN Cabang DKI Jakarta, namun PUPN Cabang DKIJakarta merupakan suatu Panitia Interdepartemental yang anggotanya jugaterdiri dari wakil Kepolisian dan wakil Kejaksaan (Pasal 2, Pasal 4, danPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 49 Prp.

Permitra Andalan Semesta tersebutkepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta,sebagaimana Surat Nomor S1119/KN/2013 tanggal 7 Oktober 2013;h. Bahwa sesuai dengan Surat Nomor SP3N43/PUPNC.10.05/2013tanggal 16 Oktober 2013 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negaraa. n. PT. Permitra Andalan Semesta, PUPN Cabang DKI Jakarta telahmenerima pengurusan Piutang Negara atas nama PT Permitra AndalanSemesta dimaksud;i.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat III kemukakan diatas, pengurusan Piutang Negara atas nama PT Permitra Andalan Semestayang barang jaminannya tanah SHGB Nomor 181/Wanaherang tersebutdilakukan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta, dimana KPKNL Jakarta V(Tergugat III) adalah salah satu anggota dari PUPN Cabang DKI Jakarta;Bahwa PUPN Cabang DKI Jakarta maupun Tergugat III selaku anggota dariPUPN Cabang DKI Jakarta sama sekali tidak melakukan kelalaian denganmembiarkan dan mengabaikan tanah SHGB Nomor 181/Wanaherangtersebut

Nomor TRI.CRO/855/2005 tanggal 22 September2005;Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1205 K/Sip/1971menyatakan bahwa terhadap perkara pengurusan piutang negara yangtelah terlebin dahulu diperiksa oleh PUPN (Terlawan Il) daripadaPengadilan Negeri, maka Pengadilan tidak berwenang memeriksanya;Bahwa dalam perkara a quo, Pelawan mempermasalahkan mengenaijumlah hutang Pelawan, padahal terhadap masalah ini telah diselesaikanoleh Terlawan II dengan menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara(PUPN) Nomor

Bahwa dalam perkembangannya, proses penagihan atas hutangPelawan tersebut mengalami kemacetan sehingga pengurusannyadiserahkan kepada Terlawan Il dengan Surat Penyerahan NomorTRI.CRO/855/2005 tanggal 22 September 2005;Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 49 Prp.Tahun 1960, yang menyebutkan bahwa PUPN (dalam hal ini TerlawanIl) bertugas mengurus piutang negara berdasarkan peraturan telahdiserahkan pengurusannya kepada PUPN.

Bahwa gugatan perlawanan Pelawan yang ditujukan kepada Terlawan Ilsudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutanPersoon Terlawan Il di dalam gugatan perlawanan Pelawan adalahkurang tepat dan keliru karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah RI,Kementerian Keuangan RI, PUPN Pusat yang merupakan instansi atasandari Terlawan Il;b.

Bahwa PUPN Cabang DKI Jakarta selaku Terlawan II dalam perkara aquo bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkanbadan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara,di mana salah satu Instansi atasan dari Terlawan II adalah PemerintahRepublik Indonesia cq.

Bahwa dalam perkembangannya, proses penagihan atas hutangPelawan tersebut mengalami kemacetan sehingga pengurusannyadiserahkan kepada Terlawan II dengan Surat Penyerahan NomorTRI.CRO/855/2005 tanggal 22 September 2005;Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 49 Tahun 1960, yangmenyebutkan bahwa PUPN (Terlawan Il) melakukan pengurusanpiutang negara yang berdasarkan peraturan telah diserahkanpengurusannya kepada PUPN;Adapun tindakan pengurusan yang dilakukan

SP.158/PUPN/82/1980 tertanggal 26 Agustus1980;2. Berita Acara Penyampaian Surat Paksa tertanggal 18Desember 1980;3. Surat Keputusan Penyitaan No. Kep.30/KPN/PS B2 181tertanggal 18 Februari 1981;4. Berita Acara Penyitaan No. 30/BA/B2/PUPN/1981 tertanggal 4Mei 1981;5. Pengumuman Penyitaan No. 30/Peng/B2/PUPN/1981 tanggal4 Mei 1981;6. Surat Keputusan Penjualan Barang Sitaan No. Kep.96/KPN/PBS.82/1981 tanggal 1 Juli 1981;(bukti PK1 sampai bukti PK6);.

Tahun1960 namun secara sepihak Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN).

Penerbitan PUPN ini dibuat karena penanggunghutang/Debitor telah dipanggil secara patut untuk merundingkanhutangnya namun tidak datang memenuhi panggilan atauHal. 13 dari 15 hal.Put.No. 01 PK/Pdt/2008menolak menandatangani PUPN diakui oleh Mahkamah Agungdalam jurisprudensi No. 301 K/TUN/1999, tertanggal 28 Juli 2000;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapatdibenarkan, oleh karena adanya novum yang diajukan

Bahwa dengan demikian, Surat Paksa merupakan hak/kewenangan yangdiberikan UU kepada PUPN apabila debitur tidak memenuhi panggilanPUPN atau tidak mengakui adanya utang kepada negara dalam rangkapembuatan Pernyataan Bersama (vide Pasal 4 ayat (1) dan ayat (8)UU PUPN jo. Pasal 60 PMK 128/2007) dan yang menggunakan irahirahDem!

Pengurusan piutang negara yangtelah dilaksanakan oleh DJKN dengan upaya maksimal namun belum dapat diselesaikan sehingga diserahkan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU PUPN;b) Bahwa dalam melaksanakan perannya, Tergugat berpedoman pada kebijakan yang berpedoman pada UU PUPN untuk menyelesaikan piutangmacet pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat (1) UU PUPN sebagai berikut:instansiinstansi Pemerintah dan BadanBadan Negara yangdimaksudkan dalam Pasal

8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkanpiutangpiutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukumakan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimanamestinya kepada PUPN.c) Bahwa peran dalam melakukan pengurusan piutang negara yang dilaksanakan oleh PUPN berdasarkan UU PUPN merupakan upaya pemerintahdalam rangka melakukan pengamanan keuangan negara.

menurut saya ada dan jumlah utangnya tetaptidak pasti menurut hukum jadi kalau pandangan saya jadi belum pasti, ituutangnya belum pasti menurut hukum;Bahwa Keputusan PUPN yang mendasarkan keputusannya itu kepada suatujumlah utang yang belum pasti dan obligor yang tidak pasti, kalau menurut sayatidak bisa dibenarkan, PUPN juga menurut Keputusan Menteri Keuangan tadi240 PUPN itu berapa menolak, justru kalau dokumen tidak lengkap kalau tidakditolak timbul masalah, justru dia itu tugasnya adalah menagih

Namanamatersebut sesuai dengan surat penyerahan KementerianKeuangan kepada PUPN/KPKNL Jakarta I.c.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3210.K.Pdt.1984 melarang KantorLelang untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan tanpa adanya PenetapanPengadilan Negeri.EKSEKUSI MELALUI PUPN/KPKNL HANYA DAPAT DILAKUKAN JIKAKREDITORNYA ADALAH BUMN.Menurut Prof Dr.

Mariam Darus Badrulzaman, SH dalam buku Kompilasi HukumJaminan hal. 107 tentang Pengaturan Eksekusi di dalam UndangUndang HakTanggungan, Eksekusi Melalui PUPN/BPUPLN sekarang Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dapat dilakukan jika krediturnyaadalah Badan Usaha Milik Negara, maka yang berwenang untuk memeriksaHalaman 4 dari halaman 28 Putusan Nomor 413 / PDT / 2016 / PT.BDGingkar janji debitor adalah Panitia Urusan Piutang Negara/Badan Urusan Piutangdan Lelang Negara (PUPN/BUPLN berdasarkan

PUPN/BPUPLN mempunyai hak parate eksekusi yang berwenangmelaksanakan penjualan eksekutorial (executorial verkoop) seperti halnyakewenangan yang dimiliki Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 197 HIR.Penjualan lelangnya tetap mengacu kepada ketentuan peraturan lelangStaatsblad 1908 No. 189 (Vendu Reglement)Menurut Dr.

Selanjutnya, Pasal 5PMK 106/2013 menyebutkan bahwa Lelang Eksekusi termasuk tetapitidak terbatas pada : Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, LelangEksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT....... Dengandemikian berdasarkan kedua ketentuan dimaksud, lelang yangdilaksanakan KPKNL Bogor tidak terbatas pada lelang PUPN yangdimintakan oleb BUMN.11.

Eksekusi melalui PUPN / KPKNL hanya dapat dilakukan jika Kreditornyaadalah BUMN.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkaraini.

Para Debitur tersebut telahditerima dan diakui oleh Tergugat II berdasarkan Surat Pernyataan SerahTerima Piutang yang diterbitkan oleh PUPN Cabang Riau dhi. KP2LNPekanbaru (Tergugat II) No.

Rasyid sudah menmggal duniaBahwa tanah tersebut dijadikan agunan ke BRI Dumai, saksi tahu karena saksi pernahpernah membayarkan cicilan hutang Penggugat ke PUPN Pekanbaru, yang sudahdilimpahkan dan BRI ke PUPN;Bahwa saksi hanya satu kali disuruh membayarkan dan jumlah cicilannya saksi sudahlupa yaitu sekitar tahun 2000, tapi tanggalnya saksi sudah lupaBahwa saksi tidak ingat berapa jumlah hutang Penggugat tersebut, dan hutangPenggugat tersebut dengan cicilan yang saksi bayar masih belum lunasBahwa

sampai sekarang yang menguasai tanah yang diagunkan tersebut adalah AbdulWahab Bahwa kapan tanah tersebut di lelang, saksi tidak tahu Bahwa sening teguran dan BRI tentang hutang Penggugat tersebut Bahwa saksi tidak tahu sudah herapa kali dibayar angsuran hutangnya oleh Ny.Sutinah/ Bahwa........33 Bahwa sewaktu saksi membayar cicilan ada tanda terimanya dan PUPN (yaitu buktiP1), dan waktu itu tidak ada teguran dan PUPN; Bahwa saksi pernah bersama M.

SP21/PUPN/WPN.O1LIKP.03/1992, tertanggal 24Juni 1992 beserta laporan pemberitahuan Surat Paksa, diberi tanda dengan T.11 5;113. Foto copy Surat Keputusan Penyitaan, No. Kep ~ 194/SKP/PUPN/WPN.O1IKP.03/92 tanggal 12 Pebruari 1993, dan Berita Acara Penyitaanbeserta Laporan Penyitaan, diberi tanda dengan T.11 6;114 Foto copy Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan No.

Kep.12/SPPBS/PUPN/WPN.O1/KP.03/94, tanggal 17 Mei 1994 yang memerintahkanagunan miik M.

Yunus Sidik (orang tua Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dansuami Penggugat 6) sering tidak melaksanakan kewajibannya pembayarancicilan di Bank BRI Cabang Sumbawa (nunggak) maka pihak Bank BRI CabangSumbawa menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak Panitia UrusanPelelangan Negara (PUPN) Mataram, pihak Panitia Urusan Pelelangan Negara(PUPN) Mataram hendak melakukan penyitaan terhadap barang agunan(barang jaminan kredit) berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 64 atas nama M.Yunus Sidik, Sertifikat Hak Milik

Bahwa karena jaminan kredit hendak disita dan dilelang oleh Panitia UrusanPelelangan Negara (PUPN) maka secara terus menerus M. Yunus Sidik(orang tua Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dan suami Penggugat 6) menghubungipihak Panitia Urusan Pelelangan Negera (PUPN) atau pihak Bank BRICabang Sumbawa bersama dengan Amrin Hasan (Tergugat 1!) untukmeminta keringan pembayaran namun tidak berhasil;. Bahwa oleh karena upaya M.

Nomor 226 PK/Pdt/2015) dan Astiati Alias Rus (Tergugat Il) tinggal bersama keluarganya padaobyek sengketa sedangkan sertifikat obyek sengketa tetap berada di BankBRI Cabang Sumbawa atau Panitia Urusan Pelelangan Negara (PUPN)sebagai jaminan kredit;. Bahwa setelah Tergugat tinggal di obyek sengketa teryata Tergugat tidakmembayar atau melunasi hutang M.

Yunus Sidik di Bank BRI CabangSumbawa atau mengurus dan menyelesaikan permasalahan pada PanitiaUrusan Pelelangan Negara (PUPN) karena pihak Panitia Urusan PelelanganNegara (PUPN) atau pihak Bank BRI Cabang Sumbawa terus menerusmelakukan teguran pada M. Yunus Sidik (orang tua Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dansuami Penggugat 6) maka M. Yunus Sidik (orang tua Penggugat 1, 2, 3, 4, 5dan suami Penggugat 6) menghubungi Amrin Hasan (Tergugat ) beberapa kalidan bahkan M.

Bahwa oleh karena pihak Bank atau PUPN hendak melakukan pelelanganterhadap agunan atau jaminan kredit maka Para Penggugat telah sepakat akanmelunasi hutanghutang M.

PUPN CABANG DKI JAKARTA/KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I

PUPN cabang DKI Jakarta(dhi.Tergugat), telah memanggil Sdr. Darwinto, Emmy Sutanto (dhi.ParaPenggugat) untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian kewajibannyakepada Negara, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir memenuhiHal.29 dari 43 hal.Put.No : 343/PDT.G/2016/PN.Jkt. Pst.panggilan tersebut sehingga tidak dapat dibuat pernyataan bersama.c.

Para Tergugat Rekonpensi/Para PenggugatKonpensi) telah beralin kepada PUPN cabang DKI Jakarta yangpenyelenggaraannya dilakukan oleh KPKNL Jakarta .b. Bahwa melalui surat No. S2827/WKN.O7/KNL.01/2015 tanggal 02November 2015 dan surat No. S492/WKN.O7/KNL.01/2016 tanggal 15Maret 2016, Kepala KPKNL Jakarta cq. PUPN cabang DKI Jakarta (dhi.Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi), telah memanggil Sdr.Darwinto, Emmy Sutanto (dhi.

Direktorat JenderalKekayaan Negara melalui PUPN Cabang DKI Jakarta cq. KPKNL Jakarta(Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi) sebesarRp.5.253.848.744,10, (lima milyar dua ratus lima puluh tiga juta delapanratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat Rupiahsepuluh sen)..

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui PUPN Cabang DKIJakarta cq.

Bank Bali Tok kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian yang konsistendengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh BPPN untuk penyehatan,penyelesaian asset bank dan upaya pegembalian uang negara ;Menimbang, bahwa selanjutnya karena tugas BPPN sudah berakhir makapengurusan piutang negara menjadi kKewenangan Menteri Keuangan cq PUPN,dengan demikian oleh karena pengurusan piutang negara menjadi kewenanganMenteri Keuangan cq PUPN, maka tidak perlu lagi mengikut sertakan

No. 89 Tahun 2006 tentang PanitiaUrusan Piutang Negara (selanjutnya disebut Perpres No. 89 Tahun 2006),yang berbunyi : PUPN mempunyai tugas melaksanakan pengurusanPiutang Negara yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usahayang secara langsung atau tidak langsung dikuasai Negara berdasarkansuatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun ;.

Departemen ESDM telahmengabaikan ketentuan dan tata cara penyelesaian sebagaimana diatur dalamPasal 23 PKP2B tersebut, dan secara sepihak justru telah melimpahkanpermasalahan kewajiban pembayaran DHPB Penggugat kepada Panitia UrusanPiutang Negara Cabang DKI Jakarta (Tergugat), sebagaimana berdasarkansurat penerimaan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta No.

Tahun 1960 (UU PUPN) ;Bahwa Departemen ESDM selaku Instansi Pemerintah berdasarkanketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) UndangUndang PUPN telah menyerahkanpengurusan Piutang Negara atas nama PT.

Bahwa penagihan DHPB oleh Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) oleh karena adanya surat pelimpahan penagihan dariDepartemen ESDM kepada Menteri Keuangan cq. DJKN untukmelakukan penagihan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) yangberasal dari Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)Generasi (bukti T.1) ;. Bahwa DHPB diatur dalam PKP2B No.

PMK128/PMK.06/007 secara tegasmengatur bahwa Panitia Urusan Piutang Negara/PUPN (PemohonKasasi/Tergugat) menerbitkan penetapan jumlah Piutang Negaradalam hal pernyataan bersama tidak dapat dibuat, untuk selanjutnyaHal. 21 dari 25 hal. Put. No. 308 K/TUN/2008Pemohon Kasasi/Tergugat menerbitkan Surat Paksa. KeputusanPemohon Kasasi/Tergugat menerbitkan PUPN dan Surat Paksa yangmenjadi obyek sengketa a quo didasarkan data dan jumlah hutangyang diserahkan oleh Departemen ESDM ;g.

menerapkan Peraturan Pemerintah RI No. 14 tahun 2005 tentangcara Penghapusan Piutang Negara.Bahwa Terdakwa mendapat kredit di Bank BRI untuk keperluan KoptanSipatokkong dan Terdakwa telah menyalurkannya, tetapi terjadi tunggakanpembayaran sehingga terjadi kredit macet.Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan atau lalai dalam memberikanpertimbangan hukum, dikatakan demikian karena Judex Facti tidakmemberikan alasan hukum bahwa kredit macet di Bank itu seharusnyapenyelesaiannya diserahkan kepada PUPN

(Panitia Urusan PiutangNegara).Bahwa apabila diserahkan kepada PUPN, maka mestinya PUPN akanmenyatakan PSBDT seperti bunyi pada pasal 3 Peraturan Pemerintah RINo. 14 tahun 2005 ayat (2).Ayat (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam halmasih terdapatnya sisa utang,namun :a.

Alasan Kasasi yang ketiga :Bahwa Terdakwa dalam sidang Pengadilan Negeri Bulukumba tidakmempersulit jalannya sidang dan mengakui adanya kredit macet di BankBRI karena masih Kelompok Tani yang belum memenuhi kewajibannya,maka dari itu terjadi kredit macet di Bank BRI yang seharusnyapenyelesaiannya harus melalui lebih dahulu PUPN, untuk menempuhpersyaratan pasal 3 Undangundang No.14 tahun 2005.Bahwa Judex Facti dalam mengadili perkara ini tidak memberikanpertimbangan hukum sehingga Judex Facti lalai

Sus/2010mengembalikannya dengan melalui kebijakan PUPN seperti yang tertuangdalam pasal 3 UU No. 14 tahun 2005 antara lain berbunyi :Pengurusan Piutang Negara/Daerah dinyatakan telah optimal dalam haltelah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN".Andainya Judex Facti jeli dan tidak lalai atau keliru dalam mengadili perkaraini, maka seharusnya Judex Facti memberikan pertimbangan hukum denganberfokus pada piutang negara, maka perkara ini dapat dinyatakan tuntutanJaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.Atau

KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN ABANG JAWATIMUR, bertempat di Jalan Indrapura No. 5 Surabaya, yang untuk selanjut nya disebut sebagai ........

W.06/4.3/1802 tanggal 21 April 2010, untuk Tergugat II hadir kuasahukumnya : GADING PURBA, SUTRISNO, ZULIANIK dan DIAN N PRIHANTONO,masingmasing sebagai pegawai Ketua Panitia Urusan Piutang Negara( PUPN ) Pusat c.q Ketua Panitia Urusan Piutang Negara ( PUPN ) Cabang Jawa Timur,berkantor di Jalan Dinoyo No. 111 Gedung Keuangan Negara Lantai 8 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU5/PUPN/2010 tanggal 11 Agustus 2010sedangkan untuk Turut Tergugat hadir kuasa hukumnya : KHOSIM, S.H, PRIJOWIBOWO

UndangUndang No. 49 Prp tahun 1960 tentang PanitiaUrusan Piutang Negara ( selanjutnya disebut UUPUPN ) terhadap piutang negaramacet pengurusannya dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara ( PUPN ) Adapuntugas dari PUPN sesuai pasal 4 huruf a UUPUPN adalah mengurus piutang Negarayang telah diserahkan pengurusannya oleh Pemerintah atau Badanbadan yangdimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini.

Atas dasar tugas dari PUPN/Tergugat Il15tersebut, Tergugat menyerahkan pengurusan piutang macet Penggugat kepadaPUPN/Tergugat Il dan oleh Tergugat Il penyerahan piutang macet dari Tergugat telah pula diterimanya karena memang penyerahan piutang macet tersebut telahsesuai dengan tugas PUPN/Tergugat Il.

Rp. 5.034.956.085,00 Biaya Administrasi PUPN sebesar 10 %...... Rp. 503.495.608,50Jumlah hutang yang harus diselesaikan .............

Bahwa oleh karena pihak Ketua PUPN CabangMataram tidak ditarik atau diikutsertakan sebagaipihak dalam perkara a quo, maka menjadikan gugatana quo tidak sempurna sehingga sudah sepatutnyagugatan a quo oleh Majelis Hakim dinyatakan tidakdapat diterima seluruhnya ( Niet OntvankelijkVerklaard).5.

)19Cabang Mataram melalui surat Nomor : III.D.3.61.1996pada tersebut, PUPN cabang Mataram telah menerimapengurus dan piutang macet tersebut sesuai denganSurat penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N)Nomor : S29/PUPNC/VII.12/1996 pada tanggal 4 April1996..

Bahwa dengan telah diterbitkannya SP3N tersebut atasnama Haji Mansyur oleh PUPN Cabang Mataram makasecara hukum piutang macet a quo beralih menjadiPIUTANG NEGARA dan pengurusannya beralin kepadaPUPN Cabang Mataram yang penyelenggaraannyadilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Mataram..Bahwa guna~ penyelesaian pengurusan utangpenggugat, pihak KP3N Mataram telah memberikankesempatan kepada penggugat untuk menyelesaikankewajibannya dengan memanggil penggugat.Berdasarkan surat

Dalam hal penyelesaian hutang Negaradimaksud wajib diserahkan pengurusan piutang tersbutkepada PUPN Cabang MAtaram.13. Bahwa dalam rangka melaksanakan surat perintahdimaksud, Kepala KP3N Mataram mengajukanpermintaan waktu lelang kpada Kepala Kantor LelangNegara (KLN) Mataram, melalui surat Nomor : S148/WPN.O7/KP.02/2000 tanggal 3 Juni 2000 hal permintaanwaktu lelang.

PUPN menyuruhpenggugat untuk melunasi hutangnya tetapi penggugattidak punya uang untuk melunasi.Bahwa kemudian PUPN melakukan pelelangan atastanah kebun yang dijadikan jaminan utang olehpenggugat.Bahwa sebelum dilakukan pelelangan, setahu saksipernah diusahakan damai oleh PUPN denganpenggugat bahkan saksi sempat dimintai tolong olehPUPN untuk mendamaikan, akan tetapi penggugat tidakmau dengan alasan karena penggugat merasa sudahbayar.Bahwa seingat saksi pelelangan tersebut terjadi ditahun 1999.Bahwa

ah Lelang No. 271/2009 tanggal 29 Desember 2009dimana pihak yang melakukan pembayaran atas pembelianlelang eksekusi PUPN cabang DKI Jakarta atas namadebitur Kaharudin Ongko adalah PT. Multi DeltaInvestama, yang kuitansi dimaksud dijahitkan ke dalamRisalah Lelang No. 271/2009 tanggal 23 Desember 2009 ;Bahwa subjek hukum pemenang lelang eksekusi PUPN cabangDKI Jakarta atas nama debitur Kaharudin Ongko adalahPT.

Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar olehPenggugat di dalam mengajukan gugatannya khususnyaterhadap Tergugat I menurut dalil Penggugat adalahsehubungan dengan tindakan Tergugat I yang telahmelakukan Lelang Eksekusi PUPN atas 2 (dua) bidang tanahberikut segala sesuatu yang didirikan di atas maupun dibawah permukaan tanah tercatat dalam SHM No. 580/DesaJimbaran atas nama I Made Sara, seluas 43.100 m2, danSHM No. 579/Desa Jimbaran atas nama I Ketut Dura, seluas43.100 M2, selanjutnya disebut sebagai

mengada ada sertaterbukti .dengan jelas dan tegas bahwa baik Tergugat Imaupun Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawanhukum dan tidak merugikan Penggugat sama sekali karenaproses lelang yang dilakukan Tergugat I telah sesuaidengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;Terkait dengan proses lelang pada tanggal 23 Desember2009, dapat Tergugat I sampaikan bahwa berdasarkanRisalah Lelang No. 2711/2009 tanggal 23 Desember 2009,Tergugat I telah melaksanakan pelelangan berupa LelangEksekusi PUPN

SPPBS43/PUPNC.10.05/2008 tanggal 28 Oktober 2008 dimaksud,dapat terlihat jelas dasar hukum dilaksanakannya LelangEksekusi PUPN dengan kewenangan yang dimiliki oleh KetuaPUPN, yaitu Kaharudin Ongko selaku PenanggungHutang/Penjamin Hutang kepada Negara cq. DepartemenKeuangan RI qq.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Denpasar yaitu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hal tersebut sangat jelastersirat dan tersurat dalam Risalah Lelang Nomor271/2009 tanggal 23 Desember 2009; Bahwa oleh karena pelaksanaan Lelang Eksekusi PUPN yangdilakukan oleh Tergugat I telah melalui tata cara dansesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganyang berlaku maka tindakan hukum yang dilakukan olehTergugat I adalah sah menurut hukum sehingga Tergugat IIsebagai

Nomor. 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara.Bahwa dengan demikian, penerbitan Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) Cabang DKI Jakarta berupa Surat Perintah No.

Keputusan Tergugat bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan32.33.34.yang baik.Bahwa Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKIJakarta berupa Surat Permtah Nomor.

Bahwa untuk mencegah Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)Cabang DKI Jakarta berupa Surat Perintah No. SPS. 32/PUPNC.10.0/2006 tertanggal6 Maret 2006 menimbulkan lebih banyak lagi kerugian kepada Penggugat tersebutapabila nanti Surat Perintah No.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) Cabang DKI Jakarta berupa Surat Perintah No. SPS. 32/PUPNC.10.01/2006tertanggal 6 Maret 2006 ;3. Memerintahkan kepada Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKIJakarta pada Kantor Wilayah III Jakarta Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang NegaraJakarta I untuk mencabut Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)Hal. 13 dari 28 hal. Put.

), makaberdasarkan kewenangannya yang dimilikinya, Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) mengenakan upaya paksa yang didahului dengan penerbitan surat paksa(dahulu bukti P2a) ;Alinea 2:Bahwa jika hutang tetap tidak dilunasi, Panitia Urusan Putang Negara (PUPN)menerbitkan Surat Perintah Penyitaan.