Ditemukan 191 data
124 — 68
Sima.b.d.Menimbang bahwa tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungankonsumen yang diantaranya adalah menyelesaikan sengketakonsumen yang = artinya harus ada penyelesaian atau keputusanBPSK, apalagi konsumen telah memilih penyelesaian sengketa aquomelalui jalur Arbitrase berdasarkan surat pernyataan sengketa melaluiarbitrase pada tanggal 19 Mei 2016.Menimbang bahwa pasal 1338 KUH perdata dapat di intervensiPasal 18 UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 (Lex Spesialist
110 — 22
Oleh karenanya penggunaan Pasal 35 KUHD dalam perkaraaquo adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum karena bertentangan denganazaz hukum Lex Spesialist Derogat Legi Generalis yang mana pengaturanhukum yang bersifat khusus akan mengenyampingkan pengaturan hukum yangbersifat umum, dan dalam perkara aquo Tergugat juga telah memberikan kuasakhusus kepada Advokat/Pengacara yang diberikan oleh Ir. H. Irvan Erwin selakuDirektur CV.
18 — 3
Pts, No.143/Pdt.G/2018/PA.YkMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telahmengakui secara murni sebagian dalildalil gugatan Penggugat dan membantahsebagian dalildalil gugatan Penggugat lainnya, maka berdasarkan Pasal 163HIR Majelis Hakim sepakat akan membebani Penggugat dan Tergugat denganwajib bukti, dan karena perkara ini /ex spesialist perkara perceraian, terhadaphalhal yang diakui oleh Tergugat pun Majelis Hakim tetap akan membebaniPenggugat dengan wajib bukti;Menimbang, bahwa di
89 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
suatuperalinan bentuk hubungan kerja yang bersifat Permanent (Tetap)sebagaimana diuraikan pada Pasal 59 ayat (7) dan tidak adanya suatu dasaralasan yang kuat bagi Para Tergugat untuk melakukan pengakhiranhubungan kerja dengan Penggugat dengan berbagai cara apapun bentukkesepakatan lain yang justru akan menjadi suatu preseden buruh bagihubungan industrial antara Pekerja dengan Pengusaha yang dapat berakibatfatal dan mengibiri azas J/egalitas yang berlaku sebagaimana hukumperburuhan yang bersifat /ex spesialist
Terbanding/Terdakwa : YUSMANIAR Pgl YUS binti NEWAR
89 — 45
- 1 (satu) Lembar Jawaban Uraian Selisih Bahan Semen,Batu, Pasir, antara Laporan TPK dengan Actual Check Spesialist PLTMH Propinsi.
- 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Pertanggung Jawaban Dana 80% Kegiatan PLTMH PNPM-LMP TA 2010 Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan tanggal 29 Maret 2012.
- 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana Fisik 80% TPK PNPM-LMP PLTMH Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan Kec.
isitemuan lapangan oleh Tim Monitoring, Ketuan TPK, Sekretaris,dan Bendahara bahwa terdapat sejumlah 40 Zak semen tidak bisaterpakai lagi karena sudah membeku/keras tanggal 14 Juni 2012.1 (Satu) Lembar Berita Acara kerusakan berupa Tiang Penyangga,Pipa yang Pecah dan Pipa yang lepas sambungannya tanggal 4Oktober 2012.2 (dua) Lembar Daftar Cuaca Bulan Oktober dan NopemberNagari Lagan Gadang Mudik.1 (satu) Lembar Jawaban Uraian Selisih Bahan Semen,Batu,Pasir, antara Laporan TPK denganActual Check Spesialist
temuanlapangan oleh Tim Monitoring, Ketuan TPK, Sekretaris, danBendahara bahwa terdapat sejumlah 40 Zak semen tidak bisaterpakai lagi karena sudah membeku/keras tanggal 14 Juni 2012.67)1 (Satu) Lembar Berita Acara kerusakan berupa Tiang Penyangga,Pipa yang Pecah dan Pipa yang lepas sambungannya tanggal 4Oktober 2012.68)2 (dua) Lembar Daftar Cuaca Bulan Oktober dan Nopember NagariLagan Gadang Mudik.69)1 (Satu) Lembar Jawaban Uraian Selisih Bahan Semen,Batu, Pasir,antara Laporan TPK denganActual Check Spesialist
temuanlapangan oleh Tim Monitoring, Ketuan TPK, Sekretaris, danBendahara bahwa terdapat sejumlah 40 Zak semen tidak bisaterpakai lagi karena sudah membeku/keras tanggal 14 Juni 2012.66)1 (satu) Lembar Berita Acara kerusakan berupa Tiang Penyangga,Pipa yang Pecah dan Pipa yang lepas sambungannya tanggal 4Oktober 2012.67)2 (dua) Lembar Daftar Cuaca Bulan Oktober dan Nopember NagariLagan Gadang Mudik.68)1 (Satu) Lembar Jawaban Uraian Selisih Bahan Semen,Batu, Pasir,antara Laporan TPK dengan Actual Check Spesialist
Terbanding/Terdakwa : MARINDRA PGL IN BIN JUFRI
83 — 41
- 1 (satu) Lembar Jawaban Uraian Selisih Bahan Semen,Batu, Pasir, antara Laporan TPK dengan Actual Check Spesialist PLTMH Propinsi.
- 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah Pertanggung Jawaban Dana 80% Kegiatan PLTMH PNPM-LMP TA 2010 Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan tanggal 29 Maret 2012.
- 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana Fisik 80% TPK PNPM-LMP PLTMH Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan Kec.
sejumlan 40 Zak semen tidak bisa terpakai lagi karenasudah membeku/keras tanggal 14 Juni 2012.Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 15/TIPIKOR/2017/PT PDG66)67)68)69)70)71)72)73)74)75)76)77)78)1 (Satu) Lembar Berita Acara kerusakan berupa Tiang Penyangga, Pipayang Pecah dan Pipa yang lepas sambungannya tanggal 4 Oktober2012.2 (dua) Lembar Daftar Cuaca Bulan Oktober dan Nopember NagariLagan Gadang Mudik.1 (Satu) Lembar Jawaban Uraian Selisin Bahan Semen,Batu, Pasir,antara Laporan TPK denganActual Check Spesialist
temuanlapangan oleh Tim Monitoring, Ketuan TPK, Sekretaris, dan Bendaharabahwa terdapat sejumlan 40 Zak semen tidak bisa terpakai lagi karenasudah membeku/keras tanggal 14 Juni 2012.66) 1 (Satu) Lembar Berita Acara kerusakan berupa Tiang Penyangga, Pipa yangPecah dan Pipa yang lepas sambungannya tanggal 4 Oktober 2012.67) 2 (dua) Lembar Daftar Cuaca Bulan Oktober dan Nopember Nagari LaganGadang Mudik.68) 1 (Satu) Lembar Jawaban Uraian Selisin Bahan Semen,Batu, Pasir, antaraLaporan TPK dengan Actual Check Spesialist
temuanlapangan oleh Tim Monitoring, Ketuan TPK, Sekretaris, dan Bendaharabahwa terdapat sejumlah 40 Zak semen tidak bisa terpakai lagi karenasudah membeku/keras tanggal 14 Juni 201266) 1 (Satu) Lembar Berita Acara kerusakan berupa Tiang Penyangga, Pipayang Pecah dan Pipa yang lepas sambungannya tanggal 4 Oktober 2012.67) 2 (dua) Lembar Daftar Cuaca Bulan Oktober dan Nopember Nagari LaganGadang Mudik.68) 1 (Satu) Lembar Jawaban Uraian Selisin Bahan Semen,Batu, Pasir, antaraLaporan TPK dengan Actual Check Spesialist
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa majelis hakim pemeriksa perkara telah salah menerapkan hukumdengan memperhitungkan masa kerja Termohon Kasasi sejak tanggal 25Mei 1993, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 23, karenahubungan kerja Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sejak 25 Mei1993 sampai tahun 1993 adalah hubungan berdasarkan perjanjian ;Bahwa dalam hukum terdapat azas lex spesialist derogat lex generalis, dansesuai Pasal 45 Keputusan Direksi PDAM No.03/KPTS.01/I/1993 tentangPeraturan Pokok Pokok Kepegawaian
115 — 21
Oleh karenanya penggunaan Pasal 35 KUHD dalam perkaraaquo adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum karena bertentangan denganazaz hukum Lex Spesialist Derogat Legi Generalis yang mana pengaturanhukum yang bersifat khusus akan mengenyampingkan pengaturan hukum yangbersifat umum, dan dalam perkara aquo Tergugat juga telah memberikan kuasakhusus kepada Advokat/Pengacara yang diberikan oleh Ir. H. Irvan Erwin selakuDirektur CV.
68 — 35
rupiah,).5 Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian, atasketerlambatan pembayaran ganti rugi tersebut dengan bunga sebesar 3(tiga) persen perbulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetaphingga dilaksanakan oleh Tergugat I atau melalui eksekusi Pengadilan.6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV untukmenerima kembali Penggugat untuk melanjutkan pendidikannya sebagaiMahasiswa peserta didik pada Program Studi IImu Kesehatan THTKLProgram Pendidikan Dokter Spesialist
99 — 22
Oleh karenanya penggunaan Pasal 35 KUHD dalam perkaraaquo adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum karena bertentangan denganazaz hukum Lex Spesialist Derogat Legi Generalis yang mana pengaturanhukum yang bersifat khusus akan mengenyampingkan pengaturan hukum yangbersifat umum, dan dalam perkara aquo Tergugat juga telah memberikan kuasaPutusan nomor 27/Pdt.SusPHI/2016/PN Pdg Hal 19 dari 21khusus kepada Advokat/Pengacara yang diberikan oleh Ir. H. Irvan Erwin selakuDirektur CV.
SI JAMAL
Tergugat:
Bupati Muna Barat
249 — 111
Sehingga sifatnya wajib danberlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara;Bahwa pengaturan teknis lebih lanjut terhadap proses sengketa tata usahanegara diatur lagi secara /ex spesialist melalui Peraturan Mahkamah AgungNomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Nomor 6Tahun 201 8); 222222 n nnn nnn nnn nnn nn nnn ene nnn nn nnn nn nnnPasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018;(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa,
Sehingga patut dinilai dalildalil gugatan Penggugattidak berdasar pada ketentuan peraturan perundangudangan yangmengatur tentang PPTK /ex spesialist Peraturan Daerah Muna Barat Nomor4 Tahun 2017; 222 222 n nnn nnn nn nnn nnn nn nen nn ene nn eneBahwa dalil Penggugat dalam positanya terhadap kewenangan PPTK untukmembentuk Panwas Pemilihan Kepala Desa adalah tidak benar dansangatlan Keliruj==2e=22nnnnememe nnn emma nnneenemnennannnemmnnencnnesProses Penetapan Daftar Pemilih Tetap Desa Santiri oleh
111 — 52
J.Pada Bulan Desember 2019 setelah melakukan pemeriksaan diRumah Sakit Surya Husada, tepatnya di Spesialist penyakit jiwa,termohon dinyatakan' positif menderita ganguan jiwa yangdiantaranya menghidap Bipolar dan Bordeline Personality Disorder(BPD)k. k.Gangguan bipolar adalah gangguan mental yang ditandaidengan perubahan emosi yang drastic.. .Ganguan BPD (Bordeline Personality Disorder) atau gangguankepribadian ambang adalah gangguan mental yang ditandail dengansuasana hati serta citra diri yang senantiasa
Terbanding/Tergugat : PT BANK SUMUT Kantor Cabang Pembantu Aek Nabara
89 — 60
seperti tentangAkta Pemberian Hak Tanggugan,Polis Asuransi dan yanglainlainsehingga Penggugat telah kesulitan untuk mengetahui hakhak dan/ataukewajiban Penggugat kepada Tergugat dan/atau tentang pembebananbunga dan dendadenda yang timbul adalah merupakan bukti bahwaTergugat tidak beritikad baik (Te Kwarder Trow) dalam membuatPerjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUH Perdata sehinggadalam prektiknya Perjanjian Kredit pada akhirnya intervensi oleh Pasal 18UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 (LEX SPESIALIST
368 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat (3) huruf f UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanansebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndang No.19 Tahun 2004tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1 Tahun2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang No.41 Tahun 1999 tentangKehutanan menjadi UndangUndang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;Bahwa sesuai yang terungkap di persidangan peraturan yang khusus untukmengatur tentang Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang berasal dari hutan hak/rakyat lebih tepat dan spesialist
245 — 192
yang menyuruhmelakukan) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh(medepleger) Jukri, Kopli, Man dan Syahri yang disuruh(plegen) padahal semestinya JPU langsung menggabungkandakwan 187 A Dengan dakwan Jo Pasal 55 KUHPidanapembuktian Dakwaan Primair dengan DakwaansubsiderHalaman 12 dari 30 Putusan Nomor 105/PID/2018/PT.PLG.sekaligus, seharusnya Majelis menilai pembuktian yangdilakukan Penuntut Umum tersebut sudah tidak sesuai denganbentuk Dakwaan Penuntut Umum karena Team sudahmembaca UU itu lex spesialist
74 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
temuanlapangan oleh Tim Monitoring, Ketuan TPK, Sekretaris, danBendahara bahwa terdapat sejumlah 40 zak semen tidak bisa terpakailagi karena sudah membeku/lkeras tanggal 14 Juni 2012;66) 1 (satu) lembar Berita Acara kerusakan berupa tiang penyangga, pipayang pecah dan pipa yang lepas sambungannya tanggal 4 Oktober2012;67) 2 (dua) lembar Daftar Cuaca Bulan Oktober dan Nopember NagariLagan Gadang Mudik;68) 1 (satu) lembar jawaban uraian selisin bahan semen, batu, pasir,antara Laporan TPK dengan Actual Check Spesialist
34 — 3
berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukumtersebut memilin langsung dakwaan altematif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal367 ayat (2) KUH Pidana;Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal367 ayat (2) KUH Pidana pada dasamya adalah merupakan lex spesialist
123 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
);Menimbang, bahwa tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenyang diantaranya adalah menyelesaikan sengketa Konsumen yang artinyaharus ada penyelesaian atau keputusan BPSK, apalagi Konsumen telahmemilih penyelesaian sengketa a quo melalui jalur Arbitrase berdasarkansurat penyataan sengketa melalui arbitrase pada tanggal 18 Desember2015;Menimbang bahwa Pasal 1338 KUHPerdata dapat di intervensi Pasal 18UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 (lex spesialist
64 — 41
WILTONNADEAK dengan mendapatkan komitmen fes sebesar Rp. 35.000.000, dariterdakwa IR.WILTON NADEAK, Perbuatan tersebut tidak sesuai denganPasal 87 ayat (3) Perpres No : 70 tahun 2012 atas perubahan Perpres No 10tahun 2010 ''Penyedia barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaanpekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrakkepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa Spesialist;Selanjutnya terdakwa Ir.
WILTONNADEAK dengan mendapatkan komitmen fee sebesar Rp. 35.000.000, dariterdakwa IR.WILTON NADEAK, Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal87 ayat (3) Perpres No : 70 tahun 2012 atas perubahan Perpres No: 10 tahun2010 "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamaberdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecualisebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa Spesialist;Selanjutnya terdakwa Ir.
68 — 32
dari dinas militer dapatdilakukan oleh Pengadilan Militer ll12 Surabaya adalah berdasarkanPasal 26 KUHPM.Bahwa Pasal 26 KUHPM adalah merupakan jenis pidanayang dapat diterapkan dalam perbuatan tindak pidana militer(karena KUHPM merupakan hukum pidana khusus).Dengan demikian apabila Terdakwa dijatuhi pidana hanyakarena melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009,kemudian serta merta dijatuhi pidana dengan diterapkan Pasal26 KUHPM, maka hal ini bertentangan dengan asas legalitasdan asas lex spesialist