PutusanNo.30/Pdt.G/2013/PN.SIkdi Beringin Tampuk, kelurahan VI Suku kecamatan LubukSikarah Kota Solok, tapi luas dan batasnya saksi tidak tahu;Saksi tidak tahu perkara ini pernah disidangkan sebelumnya;Saksi pernah bertandatangan di ranji kaum Penggugat;Setahu Saksi, suku Penggugat adalah balaimansiang,dengan 4 jinih nya:Penghulu : Dt Gamuk, tapi sudah dilipat, sekarang dijabatDt Sampono Rajo;Manti : Dt. Malingka Bulan;Dubalang ~ : Dt. Tan Pangulu;Malin : Dt.

Bahwa sesuai adat turun temurun Adat Salingka Nagar, Pusako Salingka Kaumdi Kanagarian Lubuk Alung, berlaku aturan bahwa selama Pemegang Tampuk/abatan/Gelar Sako Adat Datuk Marajo menjabat maka yang bersangkutan akanmendapatkan Hak untuk Mengelola Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Panyalaiatau disebut dengan Harta Kagadangan Datuk Marajo, yang berupa sebidangtanah beserta seluruh isinya; Sehingga Harta Kagadangan atau disebut jugaHarato Basinggulung ini pengelolaannya akan berpindahpindah kepada siapaSaja

PUTUSANNomor 738/Pid/2020/PT MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada PengadilanTingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah inidalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : APIT UDDIN BARUSTempat lahir : Tampuk KiteUmur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 6 Februari 1967Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Kendit Liang Kecamatan GunungSitember, Kabupaten DairiAgama : ProtestanPekerjaan :

Adam Malik sejak tanggal 31 Mei 2019sampai dengan 12 Juni 2019 dan pada tanggal 01 Juni 2019 dilakukan tindakanoperasi pemasangan selang dada untuk mengeluarkan cairan udara dari dalamrongga paru kanan yang berisi darah dan dilakukan tindakan penjahitan luka.Penderita dianjurkan pulang berobat jalan.Bahwa pada keterangan terdakwa Apit Uddin Barus terungkap faktapersidangan :Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib, saksiMasa Tarigan menemui terdakwa Apit Uddin Barus di Tampuk

RAJA MONANG NAIPOSPOS, merpakan putra Bungsu atau putaketiga;Bahwa setelan RAJA UNGKAP NAIPOSPOS wafat/ meninggal dunia, makaketga putranya yakni Raja Mamangkok Naipospos, Raja Timbang Naipospos,dan Raja Monang Naipospos memegang tampuk kedudukan/ jabatan sebagailhutan (Pimpinan) Tertinggi dari Punguan Parmalim Hutatinggi Laguboti secarabersamasama, sebagaimana pula sesuai dengan pesan lisan dan Alm.

RAJA MONANG NAIPOSPOS, merupakan putra Bungsu atau putraketiga;Bahwa setelan RAJA UNGKAP NAIPOSPOS wafat/ meninggal dunia, makaketiga putranya yakni Raja Mamangkok Naipospos, Raja Timbang Naipospos,dan Raja Monang Naipospos memegang tampuk kedudukan/ jabatan sebagailhutan (Pimpinan) Tertinggi dar Punguan Parmalim Hutatinggi Laguboti secarabersamasama, sebagaimana pula sesuai dengan pesan lisan dan Alm.

Oleh karena itu, negara menetapkan Sistem Jaminan SosialNasional bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dankesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalamPasal 28H ayat (1), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Bahwa kewenangan Presiden mengeluarkan Peraturan Presidendidasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskanbahwa Presiden Republik Indonesia memegang tampuk kekuasaanPemerintahan

Kalau tidak, tampuk produksijatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyakditindasinya.Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh adaditangan orangseorang;Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokokpokok kemakmuran rakyat.

Wahab, sebidang tanah milik Penggugat III tersebutmemiliki luas + 50 hektar dengan batasbatas sebagai berikut: Barat Berbatasan Dengan Benuar Tuo Sawit Subur; Utara Berbatasan Dengan Bakal Pelubang; Timur Berbatasan Dengan Sungai Tampuk Kulit; Selatan Berbatasan Dengan Sungai Dabuk;Bahwa bidang tanah milik Penggugat Ill tersebut di atas dikuasai olehTergugat tidak berdasar dan tanpa alas hak oleh Tergugat sejak tahun 1999dan dikuasai hingga sekarang, bidang tanah yang dahulunya adalah kebunHalaman

Dan akibat dari perbuatan melawan hukum itutelah membawa kerugian materiil dan immaterial yang luar biasa besar bagi Penggugat ;Bahwa perbuatan melawan hukum oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut terjadipada saat tampuk pimpinan tertinggi perusahaan berada pada kewenangan, tugas dantanggung jawab Tergugat Ill karena menerima pelimpahan tugas dan tanggung jawab dariTergugat II.

Peradilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa dan mengadilinya; Putusan Nomor 11/G/2017/PTUN.MTR Halaman 53Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai sebelumnya, secara formalberdasarkan parameter ketentuan Pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor 51Tahun 2009, obyek sengketa a quo telah memenuhi unsurunsur sebagaikeputusan tata usaha negara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kendati pun benar bahwaPemilihan Kepala Desa memiliki unsurunsur yang sama dengan PemilihanUmum, yakni berada dalam ranah penentuan tampuk

MAROLOP BINTANG, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, Alamat Dsn Tampuk Kite, Desa BatuGungun, kec. Gunung Sitember, Kabupaten Dairi ;2. YAPIRMAN SIHOTANG, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil Alamat JalanKihajar Dewantara No. 3 Sidikalang ;Halaman 2 Putusan Perkara Nomor : 159/G/2018/PTUNMDN3.

NomorSPKWT/0008/GD/0318, tertanggal 1 Maret 2018 cacat hukum dan batal demihukum, dan dengan sendirinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan masakerja Penggugat harus lah dihitung sejak pertama sekali Penggugat diterimabekerja oleh Tergugat II di Hotel Grandhika yaitu tanggal 1 Maret 2018.Bahwa Hotel Grandhika adalah merupakan perusahaan Badan Usaha MilikNegara (BUMN), tentunya selaku milik Pemerintah Republik Indonesia yangmemegang tampuk

RAJA MONANG NAIPOSPOS, merupakan putra Bungsu atau putraketiga;Bahwa setelah RAJA UNGKAP NAIPOSPOS wefat/ meninggal dunia, makaketiga putranya yakni Raja Marnangkok Naipospos, Raja Timbang Naipospos,dan Raja Monang Naipospos memegang tampuk kedudukan/ jabatan sebagaiIhutan (Pimpinan) Tertinggi dari Punguan Parmalim Hutatinggi Laguboti secarabersamasama, sebagaimana pula sesuai dengan pesan lisan dari Alm.

Kalau tidak, tampuk produksijatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyakditindasinya.60Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh adaditangan orangseorang;Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokokpokok kemakmuran rakyat.

Olehkarena itu saya tidak sependapat dengan konsep sirih pulangke gagang, pinang pulang ke tampuk adalah konsep pada gadaitanah dan hibah bateh dan tidak dapat diterapkan pada hibahlapeh maupun jual beli tanah ;Di sisi lain, seorang Mamak Kepala Waris dalam hukum adatMinangkabau hanyalah orang yang didulukan selangkahditinggikan seranting , ini berarti wewenang Mamak KepalaWaris sifatnya terbatas dan tidak mutlak, seorang MamakKepala Waris hanya diberi wewenang untuk mengatur kaumnya,namun untuk

Selama kepergian Sri Susuhunan PakoeBoewono XII, kendali kehidupan di Kasunanan Surakarta Hadiningratdipercayakan untuk sementara kepada Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH)Koesoemojoedo sebagai wakil Sri Susununan Pakoe Boewono XII;Sang Raja pulang dari Jakarta pada tanggal 15 Februari 1956 dan kembalimemegang tampuk kekuasaan di Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengandibantu oleh Badan Penasehat Karaton Surakarta.Selanjutnya, pada tanggal 24April 1956, Sri Susuhunan Pakoe Boewono XII meresmikan berdirinya

;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan terdakwatersebut telah merugikan keuangan negara dalam hal ini pemerintahan Desa NgadirejoKecamatan Widang Kabupaten Tuban, sebagai tampuk pemerintahan tingkat Desadalam struktur pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UU NO. 32 tahun2004;Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti telah memenuhi unsurYang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomterdakwan

RAJA MONANG NAIPOSPOS, merupakan putra Bungsu atau putaketiga;Bahwa setelan RAJA UNGKAP NAIPOSPOS wafat/ meninggal dunia, makaketga putranya yakni Raja Mamangkok Naipospos, Raja Timbang Naipospos,dan Raja Monang Naipospos memegang tampuk kedudukan/ jabatan sebagailhutan (Pimpinan) Tertinggi dari Punguan Parmalim Hutatinggi Laguboti secarabersamasama, sebagaimana pula sesuai dengan pesan lisan dari Alm.

tanah No.Pol: B/2524/VI1/2010/DitPelepasanPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.593.83/Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.593.83/Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/B237A/11/Laporan PolisiReskrim, No.Pol.B/2526/ 2010/Dit Reskrim, No.Pol.B/2524A/11/2010/Dit .Reskrim. telah disampikan tgl 16072010kepada Sapri dkk;Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas' Tanah No.593.83/509/04/2006 a/n Supriantini;Surat Kesepakatan damai antara Haryadi dan Mursalin Anwar,tanggal 09042007;Denah Kavling PDAM Belakang Tampuk

B/2524A/11/2010/Dit .Reskrim.telah disampikan tgl 16072010 kepada Sapri dkk;Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.593.83/ 509/04/2006 a/n, yang ditujukan ke Kapolresta tglSupriantini;Surat Kesepakatan damai antara Haryadi dan Mursalin Anwar, tanggal09042007;Denah Kavling PDAM Belakang Tampuk Pinang Pura;Peta Perbatasan Wilayah;Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.593.83/ 477/04/2007 a/nAlamsyah;Putusan No.14/Pdt.G/2013/PN.

Dengan demikiandesa ini Sampai sekarang disebut Desa Air Limau.Pemerintahan Desa Air Limau;Seiring dengan perjalanan waktu untuk mengatur segala sesuatudidaerah itu, perlu adanya suatu tampuk pimpinan, makadibentuklah apa yang namanya Kepala Kapong dan Kepala Adat.Kepala Kapong adalah Kepala yang mengatur struktur kapong,sedangkan Kepala Adat adalah seseorang yang diyakini bisaberhubungan dengan yang gaib gaib dan bisa menjadi perantaradalam penyembuhan berbagai macam penyakit.