Pertamina (Persero)Palangka Raya yaitu Saksi Toni Pradana Bin Sunarto menjelaskan menurutPP no. 36 tahun 2006 yang memberikan Ijin pengangkutan dan Niaga adalahmenteri dalam hal ini adalah Menteri ESDM dan mekanisme pengangkutanBahan Bakar Minyak dari Titik Serah Depot/TBBM Pertamina sampaidengan ke konsumen umumnya adalah lembaga penyalur konsumen menebusLoading Order/LO bahan Bakar Minyak kepada Pertamina denganmenyerahkan bukti bayar dari bank Persepsi selanjutnya dengan LO tersebutBBM diangkut

Pertamina (Persero)Palangka Raya yaitu Saksi Toni Pradana Bin Sunarto menjelaskan menurutPP no. 36 tahun 2006 yang memberikan ijin pengangkutan dan Niaga adalahmenteri dalam hal ini adalah Menteri ESDM dan mekanisme pengangkutanBahan Bakar Minyak dari Titik Serah Depot/TBBM Pertamina sampaidengan ke konsumen umumnya adalah lembaga penyalur Konsumenmenebus Loading Order/LO bahan Bakar Minyak kepada Pertamina denganmenyerahkan bukti bayar dari bank persepsi selanjutnya dengan LO tersebutBBM diangkut

olehBupati.Apabila persyaratan tersebut sudah lengkap maka Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah hanya mengeluarkanrekomendasi Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak, itupun apabilaterjadi kelangkaan bahan bakar minyak berdasarkan Peraturan Pemerintah RINomor 36 tahun 2004 pasal 31 ayat 2 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak danGas Bumi;Bahwa pola pendistribusian Bahan Bakar Minyak (subsidi maupun non subsidi)ada 2 (dua) macam, yaitu Pola langsung dari Depot/TBBM

Pertamina langsungke konsumen contohnya untuk konsumen industry, dan Pola tidak langsung dariDepot/TBBM Pertamina ke lembaga penyalur resmi Pertamina antara lainSPBU, APMS dan SPDN.Bahwa Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dari titik serah Depot/TBBMPertamina sampai dengan ke konsumen umumnya adalah lembaga penyalur/konsumen menebus Loading Order (LO) Bahan Bakar Minyak (contoh bensinpremium dan minyak solar) kepada Pertamina, dengan menyerahkan bukti bayar13dari bank persepsi, selanjutnya dengan LO

di R3 tugas dan tanggung jawabnya adalah menjalankanoperasional, penerimaan, penimbunan dan pengeluaran TBBM di Tanjung UbanKepulauan Bintan Utara dan Kepulauan Riau ;e Bahwa untuk di Kepulauan Riau dan Kepri setahu saksi ada lima (5) Terminal BahanBakar Minyak yaitu :1 TBBM Tanjung Uban ;2 TBBM Pulau Sambu ;3.

TBBM Natuna ;4 TBBM Kabil Batam ;5 TBBM Kijang Kab.

yaitu Depot/TBBM Medan Group, Depot/TBBM Tanjung Ubandan Depot/TBBM Sei Siak ;Bahwa untuk Depot/TBBM Tanjung Uban dan Depot/TBBM Sei.

di bawahPengawasan saksi ada 4 (empat) yaitu TBBM Tanjung Uban, TBBM Pulau SambuKepri, TBBM Kabil Batam dan TBBM Kijang Tanjung Pinang ;Bahwa yang berkaitan dengan losses tidak pernah saksi lakukan, saksi melakukanInternal Audit hanya audit Industrial dan Marketing ;Bahwa pada tahun 2014 ada ketidakwajaran dan itu perlu disempurnakan tapi itumerupakan audit keuangan dan ada disampaikan pada pimpinan ;Bahwa berkaitan pengangkutan BBM Dumai Sei.

Santana di Jalan Setia Budhi Pekanbaru ;Bahwa saksi dikenalkan oleh Wahyono pada Du Nun di kedai kopi Setia Budhipada waktu itu saksi bekerja di Depot TBBM Sei.

Elnusa Petropin Unit Kerja TBBM Teluk Kabung,Padang dikarenakan Penggugat menyerahkan tanggung jawab kepihaklain tanpa konfirmasi kepada pihak perusahaan dan mobil tangkimengalami laka pada tanggal 30 Desember 2016. Dan pada saatPenggugat membawa mobil tangki terdapat kekurangan BBM di SPBUPusko Polda pada tanggal 16 Januari 2016;.

Elnusa Petropin dengan jabatan terakhir sebagai SopirTangki bahan bakar pertamina Unit TBBM, terhitung mulai bekerja 7 juni2007 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016 dengan mendapatkan upahterakhir sebesar Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)/oulan;12.Bahwa berdasarkan surat dari perusahaan PT. Kopenusa NomorL9/3180K2016.136 Tanggal 25 Januari 2016 perihal pengakhiranhubungan kerja terhadap Penggugat :a. Pelanggaran perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu No.

Kopenusa;Hal 4 dari 26 No. 1 /Pdt.SusPHI/2017/ PN PdgSehubung dengan hal tersebut diatas, maka terhitung mulai tanggal25 Januari 2016 kami tidak mempekerjakan lagi Penggugat di PT.Elnusa petropin unit kerja TBBM teluk kabung padang dikarenakanPenggugat menyerahkan tanggung jawab ke puhak lain tanpakonfirmasi ke pihak perusahaan dan mobil tangki mengalami lakapada tanggal 30 Desember 2016.

PERTAMINA (PERSERO) yang merupakan suatubadan hukum tidak pernah mendirikan PT.PERTAMINA PERSERODEPOT SAMARINDA untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatubadan hukum atau subjek hukum melainkan hanya menjadikanTerminal Bahan Bakar Minyak (TBBM)Samarinda sebagai salahsatu tempat usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari PT.PERTAMINA (PERSERO) dan terhadapnya PT.

PERTAMINAHalaman 14 dari 63 Putusan Nomor 61/Pdt.SusPHI/2017/PN Smr(PERSERO) tunduk dan patuh pada segala peraturan perundanganterkait tempat usahanya di TBBM Samarinda.Bahwa oleh karena yang memiliki dan menguasai tanah danbangunan yang terletak di JL. Cendana No. 01 RT. 27 KelurahanTeluk Lerong Ulu Kecamatan Sei Kunjang Kota Samarinda ProvinsiKalimantan Timur yang kemudian dikenal sebagai Terminal BBMSamarinda merupakan PT.

PERTAMINA (PERSERO) yang merupakan suatu badanhukum tidak pernah mendirikan PT.PERTAMINA PERSERO DEPOTSAMARINDA untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu badanhukum atau subjek hukum melainkan hanya menjadikan TerminalBahan Bakar Minyak (TBBM)Samarinda sebagai salah satu tempatusaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari PT. PERTAMINA(PERSERO) dan terhadapnya PT.

PERTAMINA (PERSERO) tundukdan patuh pada segala peraturan perundangan terkait tempatusahanya di TBBM Samarinda.Bahwa oleh karena yang memiliki dan menguasai tanah danbangunan yang terletak di JL. Cendana No. 01 RT. 27 KelurahanTeluk Lerong Ulu Kecamatan Sei Kunjang Kota Samarinda ProvinsiKalimantan Timur yang kemudian dikenal sebagai Terminal BBMSamarinda merupakan PT.

PERTAMINA (PERSERO) selaku subjekhukum yang berdomisili/tempat tinggal di Jakarta Pusat, makaGugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugattelah salah menjadikan PT.PERTAMINA TBBM Samarinda sebagaipihak dalam Gugatankarena yang seharusnya menjadi pihak dalamGugatan ini adalah PT.

Spv Quality & QuantityLaboratorium TBBM Pontianak terhadap produk sempel Biosolar yang didiperjualbelikan oleh terdakwa yaitu : No Parameter Test Methode Result01 Appearance Visual Clear & Bright02 Colour Visual Brown03 Density @ 15C ASTM D1298 834.7Density Observed 839.0Temperatur Observed 29.504 Flash Point ASTM D93 76CREMARK : Hasil pemeriksaan Laboratorium SESUAI Specification/ On Space e Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MHselaku Kepala Sub Bagian Penyusunan

Spv Quality & QuantityLaboratorium TBBM Pontianak terhadap produk sempel Biosolar yang didiperjualbelikan oleh terdakwa yaitu : No Parameter Test Methode Result01 Appearance Visual Clear & Bright02 Colour Visual Brown03 Density @ 15 C ASTM D1298 834.7Density Observed 839.0Temperatur Observed 29.504 Flash Point ASTM D93 76CREMARK : Hasil pemeriksaan Laboratorium SESUAI Specification/ On Space e Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MHselaku Kepala Sub Bagian Penyusunan

Spv Quality & QuantityLaboratorium TBBM Pontianak terhadap produk sempel Biosolar yang didiperjualbelikan oleh terdakwa yaitu : No Parameter Test Methode Result01 Appearance Visual Clear & Bright02 Colour Visual Brown03 Density @ 15 C ASTM D1298 834.7Density Observed 839.0Temperatur Observed 29.504 Flash Point ASTM D93 76C REMARK : Hasil pemeriksaan Laboratorium SESUAI Specification/ On Space Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MHselaku Kepala Sub Bagian Penyusunan

(enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);Bahwa PENGGUGAT di PHK oleh TERGUGAT berdasarkan SuratPemutusan Hubungan Kerja Nomor : 030/TWU/HRGA/XI 2014, tanggal 28November 2014, dengan alasan Banyak terjadi Losses yang sangatsignifikan dalam kegiatan operasional logistic di TBBM TUBAN danPelabuhan Lamongan Shorebase LSB sehingga menimbulkan potensikerugian bagi perusahaan ,dan dianggap telah melakukan Pelanggaran Berat sebagaimana PeraturanPerusahaan pasal 62 dan Pasal 158 UU No. 13 Tahun

, sebagai berikut ini:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 = bukti T1 berupa SuratPemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 030/TWU/HRGA/XV2014, tertanggal28 November 2014 diperoleh fakta bahwa Tergugat telah melakukan pemutusanhubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Desember2014 dengan alasan karena berdasarkan hasil investigasi terjadi lossesoperasional logistik di TBBM Tuban dan Pelabuhan Lamongan Shorabase(LSB) sehingga mengakibatkan potensi kerugian bagi perusahaan dan

Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan belumpernah terputus;Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmengenai alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat dantuntutan Penggugat agar Tergugat membayarkan kompensasi PHK kepadaPenggugat, sebagai berikut:Menimbang, bahwa menurut Tergugat pemutusan hubungan kerjaterhadap Penggugat dilakukan karena berdasarkan hasil investigasi telah terjadilosses dalam kegiatan operasional logistic di Terminal Bahan Bakar Minyak(TBBM

untuk Konsumen penggunatertentu, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa untuk minyak tanah(kerosene) sebesar Rp2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah), untuk bensin(gasoline) Ron 88 sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) danuntuk minyak solar (gas oil) sebesar Rp5.500,00 (lima ribu lima ratusrupiah).Bahwa mekanisme pendistribusian bahan bakar minyak jenis minyak Solardari Pertamina ke konsumen baik yang bersubsidi maupun non subsidiadalah dengan 2 (dua) macam yaitu :1) Pola langsung dari Depot/TBBM

Pertamina langsung ke konsumencontohnya untuk konsumen industri.2) Pola tidak langsung dari Depot/TBBM ke lembaga penyalur antaralain SPBU, APMS, SPBN, AMT.Hal. 11 dari 18 hal.

Elnusa Petropin dengan jabatan terakhir sebagai SopirTangki bahan bakar pertamina Unit TBBM, terhitung mulai bekerja 7 juni2007 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 dengan mendapatkanupah terakhir sebesar Rp. 2.100.000, (dua juta tujunh ratus riburupiah)/bulan;12.Bahwa berdasarkan surat dari perusahaan PT. Kopenusa NomorL9/3180K2016.559 Tanggal April 2016 perihal pengakhiran hubungankerja terhadap Penggugat :Hal 4 dari 25 No. 1 /Pdt.SusPH1/2017/ PN Pdga.

Elnusa petropin unit kerja TBBM taluk kabung padangdikarenakan saudara telah mencapai usia 55 tahun;13.Bahwa Tergugat untuk Mediasi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja KotaPadang beberapa kali dengan hasil sebagai berikut :>Panggilan sidang Mediasi surat Nomor 563/23.06/Sosnaker/2016Tertanggal 1 Juni 2016 Tergugat tidak menghadiri panggilan danPenggugat hadir;Panggilan sidang Meediasi Surat Nomor 563/26.36/Sosnaker/2016Tertanggal 12 juli 2016 Tergugat tidak menghadiri panggilan Ill danPenggugat hadir;

Dirjen Migas, dan mekanisme pengangkutan bahan bakar minyak dari titikserah Depot/TBBM Pertamina sampai dengan ke konsumen umumnya adalah, lembagapenyalur/konsumen menebus Loading Order (LO) bahan bakar minyak (contoh bensinprenium dan minyak solar) kepada Pertamina, dengan menyerahkan bukti bayar daribank persepsi, selanjutnya dengan LO tersebut BBM diangkut dari titik serah ke tujuanpenyalurnya, langsung kepada end user atau melalui lembaga penyalur/konsumen;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

Dirjen Migas, dan mekanisme pengangkutan bahan bakar minyak dari titikserah Depot/TBBM Pertamina sampai dengan ke konsumen umumnya adalah, lembagapenyalur/konsumen menebus Loading Order (LO) bahan bakar minyak (contoh bensinpremium dan minyak solar) kepada Pertamina, dengan menyerahkan bukti bayar daribank persepsi, selanjutnya dengan LO tersebut BBM diangkut dari titik serah ke tujuanpenyalurnya, langsung kepada end user atau melalui lembaga penyalur/konsumen;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur

. : N9173Ultersebut.Bahwa Untuk BBM Jenis Pertamax yang di kirim ke PT Pertamina Malanrberasal dari PT Pertamina TBBM Perak Surabaya.Bahwa untuk BBM Jenis Pertamax yang di kirim ke PT Pertamina Malangberasal dari PT Pertamina TBBM Perak Surabaya dan untuk BBM jenisPertamax yang dimuat oleh Truk Tangki 40 KL No.Po. : N9173Ul yangsaksi terima sebanyak 40.000 Liter.Bahwa Cara yang saksi lakukan untuk mengetahui jumlah BBM JenisPertamax tersebut yaitu dengan meilhat dokumen yang dibawah olehsopir selanjutnya

Bahwa pengiriman dari TBBM surabaya Group (depo) ke TBBM Malangtidak ada toleransi susut. Bahwa supir dilarang membuka segel di tengahjalan atau) mengambil minyak pada saat pengiriman dan tidakdiperkenankan mengambil BBM milik Pertamina.Bahwa setelahmenerima pengiriman yang diserahkan Agus Riyanto, Agus Riantomelarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya.

eceran jenis bahan bakar minyak tertentu untuk menyatakan bahwaharga jual eceran jenis BBM tertentu untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikutminyak tanah (kerosene) sebesar Rp. 2.500,, bensin (gasoline) RON 88 sebesar Rp.6.500,, minyak solar (gasoil) sebesar Rp. 5.500,, sedangkan untuk harga tebusbensin (gasoline) RON 88 non subsidi (harga industri) pada tanggal 02 April 2014sebesar Rp. 12.133,400 setiap liter, sudah termasuk PBBKB 100% dan PPn 10%namun belum termasuk ongkos angkut dari Depot/TBBM

Hal ini terlihat dari harga beli dan harga jual terdakwa yang berada dibawa standarharga bensin industry atau non subsidi, dimana harga bensin non subsidi (hargaindustri) padatanggal 02 April 2014 adalah sebesar Rp. 12.133,400 setiap liter, sudah termasuk PBBKB100% dan PPn 10%, namun belum termasuk ongkos angkut dari Depot/TBBM ke alamattujuan;Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapanUnsur disubsidi oleh pemerintah, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa unsur ini pun

pengangkutan,penyimpanan, dan niaga BBM adalah :Badan Usaha Milik Negara ( BUMN );Badan Usaha Milik Daerah (BUMD );Koperasi Usaha Kecil ( KUK );Badan Usaha Swasta ( BUS);Bahwa ahli menerangkan lembaga penyalur resmi yang di tunjukuntuk BBM bersubsidi antara lain:1 SPBU( stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum );2 APMS (agen premium dan solar );3 SPBN ( statsiun pengisian bahan bakar minyak untuk nelayan );Bahwa ahli menerangkan mekanisme pendistribusian Bahan BakarMinyak dari titik serah depot /TBBM

dengan harga antara Rp. 7.000, (tujuhribu rupiah) sampai Rp. 8.000, (delapan riburupiah);Bahwa menurut keterangan saksi Aris Satryadan saksi Gunawan, saat ditangkap terdakwatidak memiliki ijin untuk melakukanpenyimpanan dan niaga bbm jenis premiumsubsidi, dan atas keterangan tersebut terdakwamembenarkan tidak memiliki ijin dari pejabatyang berwenang perihal tentang penyimpananbbm jenis premium tersebut;Bahwa ahli menerangkan untuk mekanismependistribusian Bahan Bakar Minyak dari titikserah depot /TBBM

dan pasal 13 PP No 36 tahun2004, selanjutnya menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diaturdalam keputusan Menteri sebagaimana di jelaskan pasal 13 (2) PP no 36 tahun2004Bahwalembaga penyalur resmi yang di tunjuk untuk BBM bersubsidi antara lain:e SPBU (stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum).e APMS (agen premium dan solar).e AMT (agen minyak tanah).e SPBN (stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk nelayan).Bahwa mekanisme pendistribusian Bahan Bakar Minyak dari titik serahdepot/TBBM

Elnusa Petrofin danterdakwa selaku sopir angkutan TBBM (tangki bahan bakar minyak);Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir truk tangki pengangkut BBM pada PT.Elnusa Petrofin sejak tanggal 01 Januari 2007 dan menerima gaji sebesar Rp.3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sebagai sopir truk tangki pengangkutBBM terdakwa bertugas untuk mengemudikan truck tangki pengangkut BBM dariterminal BBM Balikpapan menuju SPBU atau APMS yang ditunjuk sesuai dengansurat tugas yang diberikan kepada terdakwa.Hal

pasal 13 PP No 36 tahun 2004,selanjutnya menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalamkeputusan Menteri sebagaimana di jelaskan pasal 13 (2) PP no 36 tahun 2004Bahwa lembaga penyalur resmi yang di tunjuk untuk BBM bersubsidi antara lain:e SPBU (stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum).e APMS (agen premium dan solar).e AMT (agen minyak tanah).e SPBN (stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk nelayan).Bahwa mekanisme pendistribusian Bahan Bakar Minyak dari titik serahdepot/TBBM

dan pasal 13 PP No 36 tahun2004, selanjutnya menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diaturdalam keputusan Menteri sebagaimana di jelaskan pasal 13 (2) PP no 36 tahun2004Bahwa lembaga penyalur resmi yang di tunjuk untuk BBM bersubsidi antara lain:e SPBU (stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum).e APMS (agen premium dan solar).e AMT (agen minyak tanah).e SPBN (stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk nelayan).Bahwa mekanisme pendistribusian Bahan Bakar Minyak dari titik serahdepot/TBBM

Pola Langsung dari Depot/TBBM Pertamina langsung kekonsumen contohnya untuk konsumen industri.b. Pola Tidak Langsung dari Depot/TBBM ke LembagaPenyalur antara lain SPBU,APMS,SPBN,AMT.30.

Bahwa mekanisme pendistriousii BBM dari Pertamina kekonsumen baik subsidi maupun non subsidi yaitu : pola langsung dariDepot / TBBM pertamina langsung ke konsumen (untuk industri). Polatidak langsung dari Depot / TBBM ke lembaga penyalur seperti SPBU,APMS,SPBN, AMT.6.

Bahwa pendistribusi pola langsung dengan cara pengangkutanminyak dari titik serah Depot/ TBBM pertamina langsung kepadapenjual minyak tanah melalui AMT minyak tanah dengan sistemRayonisasi.Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas,Terdakwa membenarkan seluruhnyaBahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagaiberikut :1.

PERTAMINA (PERSERO) yang merupakan suatu badanhukum tidak pernah mendirikan PT.PERTAMINA PERSERO DEPOTSAMARINDA untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu badan hukumatau subjek hukum melainkan hanya menjadikan TerminalBahanBakarMinyak (TBBM)Samarinda sebagai salah satu tempat usahauntuk mencapai maksud dan tujuan dari PT. PERTAMINA(PERSERO) dan terhadapnya PT. PERTAMINA (PERSERO) tundukdan patuhpada segala peraturan perundangan terkait tempatusahanya di TBBM Samarinda..

PERTAMINA (PERSERO) selaku subjekhukum yang berdomisili/tempat tinggal di Jakarta Pusat, makaGugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugattelah salah menjadikan PT.PERTAMINA TBBM Samarindasebagaipihak dalam Gugatan karena yang seharusnya menjadi pihak dalamGugatan ini adalahPT. PERTAMINA (PERSERO) yang memilikidomisili hukum di Jl.Medan Merdeka Timur No.1A Jakarta Pusat.Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Yang Jelas.

bekerja pada PT Pertamina (Persero) (Tergugat 2 (dua)),fungsi saksi sebagai security;Bahwa jabatan saksi di PT Pertamina (Persero) sebagai junior asistenforfom dan investigasen;Bahwa saksi menerangkan setiap orang (pekerja/visitor/mitrakerja/tamu) wajib mengenakan tanda pengenal (ID Card) saat beradadidalam depot;Bahwa dengan adanya ID Card tidak serta merta menunjukkan orangtersebut adalah pekerja Pertamina;Bahwa ID Card diperlukan hanya untuk mengidentifikasi orang yangberada di lingkungan terbatas TBBM

PERTAMINA (PERSERO) yang merupakan suatu badanhukum tidak pernah mendirikan PT.PERTAMINA PERSERO DEPOTSAMARINDA untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu badan hukumatau subjek hukum melainkan hanya menjadikan Terminal Bahan BakarMinyak (TBBM)Samarinda sebagai salah satu tempat usaha untukmencapai maksud dan tujuan dari PT. PERTAMINA (PERSERO) danterhadapnya PT.

PERTAMINA (PERSERO) selaku~ subjek hukum yangberdomisili/tempat tinggal di Jakarta Pusat, maka Gugatan haruslahdinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat telah salahmenjadikan PT.PERTAMINA TBBM Samarinda sebagai pihak dalamGugatan karena yang seharusnya menjadi pihak dalam Gugatan iniadalah PT.

PERTAMINA untukpembelian Minyak langsung melalui bank, Pembeli membawa bukti transfer bank ke Depot / TBBM, Setelah itu Depo menerbitkan SPP ( Surat Pengantar Pengiriman )kepada Konsumen,Bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi olehPemerintah adalah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu(premium, kerosine/minyak tanah, solar) konsumen tertentu, dan harga tertentuditetapkan oleh pemerintah;Bahwa Sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan

PERTAMINA untukpembelian Minyak langsung melalui bank, Pembeli membawa bukti transfer bank ke Depot /TBBM, Setelah itu Depo menerbitkan SPP ( Surat Pengantar Pengiriman )kepada Konsumen,Bahwa yang dimaksud Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi olehPemerintah adalah adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu(premium, kerosine/minyak tanah, solar) konsumen tertentu, dan harga tertentuditetapkan oleh pemerintah;Bahwa Sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan

PERTAMINA untukpembelian Minyak langsung melalui bank, Pembeli membawa bukti transfer bank ke Depot /TBBM, Setelah itu Depo menerbitkan SPP ( Surat Pengantar Pengiriman )kepada Konsumen,Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yangmemindahkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut dari tempat PT. CahayaJunjung Buih (CJB) di Banjarmasin, provinsi Kalimantan Selatan menuju ke PT.

Pola langsung yaitu dari Depot/ TBBM Pertamina langsung kekonsumen, contohnya untuk industry;b. Pola tidak langsung yaitu dari depot/TBBM Pertamina kelembaga penyalur resmi Pertamina antara lain : SPBU, APMSdan SPDN;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMADSUJUD Als ANGGA Bin HALUS (Alm) yang melakukan perbuatanHalaman 13 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2016/PN.

TBBM Banjarmasin kepada PT. PERTAMINAPATRA NIAGA dengan No. Loading Order (LO) 8048798170;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Ade Kurniasih Binti Kawidi;5.

TBBM Banjarmasin kepada PT. PERTAMINAPATRA NIAGA dengan No.

TBBM Banjarmasin kepada PT. PERTAMINAPATRA NIAGA dengan No. Loading Order (LO) 8048798170;Dikembalikan kepada terdakwa;324. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Kuala Kapuas pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 oleh kamiHj.

satu) ton, sudah terlebihdahulu ditangkap oleh Polisi karena biasanya Pembayaran dilakukan setelahpengisian BBM solar selesai dilakukan sesuai dengan jumlah yang beli;Bahwa SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) yang berlokasi di arealPangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Alok, Jalan Cakalang, Kelurahan KotaBaru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka adalah lembaga penyalurresmi Pertamina dan terdaftar sebagai SPDN dengan Nomor LembagaPenyalur 59.861.01 dimana BBM yang dikirim atau didistribusikan dari Depo/TBBM

Hakim juga kurang mempertimbangkan secaraobyektif alat bukti surat, keterangan ahli dan petunjuk yang terungkap didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) yang berlokasi di arealPangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Alok, Jalan Cakalang, Kelurahan KotaBaru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka adalah lembaga penyalurresmi Pertamina dan terdaftar sebagai SPDN dengan Nomor LembagaPenyalur 59.861.01 dimana BBM yang dikirim atau didistribusikan dariDepo / TBBM

juga Hakim kurang mempertimbangkan secaraobyektif alat bukti surat, kKeterangan ahli dan petunjuk yang terungkap didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) yang berlokasi diareal Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Alok, Jalan Cakalang,Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikkaadalah lembaga penyalur resmi Pertamina dan terdaftar sebagaiSPDN dengan Nomor Lembaga Penyalur 59.861.01 dimana BBMyang dikirim atau didistribusikan dari Depo / TBBM

Pertamina TBBM Tanjung AwarAwar, KecamatanJenu, Kabupaten Tuban ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harusdihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaranbiaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;Memperhatikan pasal 53 huruf c UndangUndang R.I. Nomor 22 Tahun 2001Tentang Minyak Dan Gas Bumi, pasalpasal dalam UndangUndang R.I.

Pertamina TBBM Tanjung AwarAwar,Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban ;8. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima riburupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Tuban yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013, oleh kami H.MINANOER RACHMAN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, HARRIS TEWA,S.H., dan I.B.