DPAPPKA) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan AcehNomor: 1.20.05.00.00.5.1/DPAPPKA/2010 tanggal 13 April 2010 sesuaidengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 414.2/612/2010 tanggal 28Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Belanja Hibah UntukPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalamWilayah Aceh Tahun 2010;Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Gubernur Nomor : 414.2/49086tanggal 14 Juli 2010 tentang Penunjukan Lokasi Pemberdayaan Masyarakatmelalui Program Mandiri Teroadu

dari kegiatan tersebutdibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Aceh (DPASKPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh pada KegiatanPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu dimana pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalahKepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh;Bahwa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiangmengirimkan Lokasi Kampung Penerima Bantuan Penunjukan Lokasi hanya1 (satu) Kampung Penerima Bantuan Program Mandiri Teroadu

DPAPPKA) pada Dinas Pengelolaan Keuangan danKekayaan Aceh Nomor : 1.20.05.00.00.5.1/DPAPPKA/2010 tanggal 13 April2010, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 414.2/612/2010tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran BelanjaHibah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadudalam Wilayah Aceh Tahun 2010.Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Gubernur Nomor : 414.2/49086tanggal 14 Juli 2010 tentang Penunjukan Lokasi Pemberdayaan Masyarakatmelalui Program Mandiri Teroadu

Menetapkan barang bukti berupa:1. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Badan PemberdayaanMasyarakat Aceh Tamiang Nomor: 06/Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010tentang Penunjukan / Penetapan Kampung Penerima PemberdayaanMasyarakat Melalui Program Mandiri Tahun 2010 dan Nama Kecamatandan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui ProgramMandiri Terpadu Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang serta SusunanPengurus Pengelola Kelompok Maju Bersama Pemberdayaan MasyarakatMelalui Program Mandiri Teroadu

FAJAR WAHYUDINdan ASNAWI, S.E;1 (satu) Eks. asli Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Gampong Mandiri Teroadu Tahun 2010;4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala BPM AcehNomor: 414.2/4330/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentangPenetapan Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatMelalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor:414.2/612/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasidan Besaran Belanja

Fasilitas Pendukung Nomor:644/83/PEMB/2001 tanggal 6 November 2001 dari Bupati Kotabaru untukmendirikan pabrik kelapa sawit beserta fasilitas pendukung;bahwa Pemohon Banding mendapatkan izin Usaha Tetap dari BadanKoordinasi Penanaman Modal, sebagaimana ditetapbkan dalam KeputusanKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:905/T/Pertanian/Industri/Perdagangan/2006 tanggal 3 November 2006tentang Izin Usaha Tetap Dalam Rangka Penggabungan Perusahaan(Merger) dengan bidang usaha perkebunan kelapa sawit teroadu

pihakdalam persidangan, menurut Majelis Pemohon Banding bergerak di industripengolahan terintegrasi yaitu minyak kelapa sawit terintegrasi, mulai dariusaha perkebunan, yang menghasiiakn TBS (Tandan Buah Segar) danpengolahan TBS menjadi CPO dan Kernel, sesuai dengan KeputusanKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:905/T/Pertanian/Industri/Perdagangan/2006 tanggal 3 November 2006tentang Izin Usaha Tetap Dalam Rangka Penggabungan Perusahaan(Merger) dengan bidang usaha perkebunan kelapa sawit teroadu

Mukomuko Nomor : 524/ /D.4/IlV2006 tanggal 31 Maret 2006;11.Berita Acara Serah Terima 2 (dua) unit Kandang Sapi dari BendaharaBarang Dinas PKP Kab.Mukomuko kepada Kepala Bidang PKP Kab.Mukomuko Nomor : 058/ /D.4/Ill/ 2006 tanggal 31 Maret 2006;12.Daftar analisis harga satuan pekerjaan pembangunan 2 unit KandangSapi;13.Berita Acara penilaian hasil pekerjaan fisik pembangunan Nomor : 74/PHO/ B.4/ 2005 tanggal 21 Desember 2005;14.Laporan kegiatan usaha tani teroadu tanggal Desember 2005;15.Dokumen anggaran

Bagiperusahaan kelapa sawit teroadu yang menghasilkan inputnya sendiriberupa TBS sebelumnya harus menghitung besarnya pajak masukanyang dapat dikreditkan besarnya jumlah pajak masukan yang dapatdikreditkan oleh perusahaan kelapa sawit terpadu, jika seluruhnyadapat dikreditkan maka mengakibatkan muculnya disparitas denganpetani kelapa sawit;Bahwa dengan adanya disparitas yang timbul akibat pengusaha yangdapat mengkreditkan seluruh pajak masukannya, Majelisberpendapat bahwa untuk menghilangkan disparitas

Direktorat Hak Cipta Desain Industri,Desain Tata Letak, Sirkuit Teroadu dan Rahasia Dagang, dihapuskan sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; (bukti P11) ;Maka berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya KetuaPengadilan Niaga Makassar Cq.

Putusan Nomor 607 /B/PK/PJK/2013Terbanding sebagai dasar untuk melakukan koreksi, jelas keliru, karenamuatan Keputusan Menteri Keuangan tersebut sama sekali tidakberkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yangmelakukan usaha yang bersifat teroadu rgrated) yang hanya melakukanpenyerahan kena pajak saja.

Menyediakan fasilitas teroadu pengolahan bahan organik (jerami, sisatanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupukorganik);2.

yaitu apoteker.Bahwa untuk memiliki menyimpan harus ijin dari yang berwenag dan yangberhak menyimpan.Bahwa Pedagang besar farmasi pusat mendapatkan jjin dari Dirjen BinfarKemenkes.Bahwa Pedagang besar farmasi cabang mendapatkan jijin dari Badankerjasama dan penanaman Modal.Bahwa Apotik dan klinik mendapatkan jjin dari Dinas perijinan terpadukabupatan/kota atau Dinas Kesehatan kabupaten /Kota.Bahwa Rumah Sakit mendapatkan jjin dari dirjen Binfar kKemenkes/dinasKesehatan Provinsi/dinas perijinan teroadu

kecuali apabiladengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinanbahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 183 KUHAP, pembuat UndangUndang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepatdalam penegakan Hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut UndangUndang secara Negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastianhukum, karena dalam sistem pembuktian ini, teroadu

sedikitnya 3 (tiga) asashukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas tiadapidana tanoa aturan undangundang yang telah ada (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP),asas cubpabilitas yaitu asas tlada pidana tanoa kesalahan (afwjzgheid van alleschuld) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwizgheid van allemateriele wederrechtelijkheid);Menimbang, bahwa keltiga asas di atas yailtu asas legalitas dan asasculpabilitas serta asas tiada pidana tanoa sifat melawan hukum secara teroadu

;Foto copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU92540.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan HukumPerseroan dari Menteri Hukum dan HAM RI;Foto copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT.Phoenix Perkasa Tegar Mandiri No. 0106/PB/VIIV2009 tanggal 11Agustus 2009 dari Badan Pelayanan Perijinan teroadu Pemerintah KotaTangerang;Foto copy legalisir Surat Keterangan No. 503/725EKB/X1/2012 tanggaltanggal 13 November 2012 tentang Surat Keterangan Domisili UsahaPT.

PhoenixPerkasa Tegar Mandiri No. 0106/PB/VII/2009 tanggal 11 Agustus 2009dari Badan Pelayanan Perijinan Teroadu Pemerintah Kota Tangerang ;Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 1519 K/Pid/2014 Copy legalisir Surat Keterangan No. 503/725EKB/XV2012 tanggal 13November 2012 tentang Surat Keterangan Domisili Usaha PT. PhoenixPerkasa Tegar Mandiri ; Copy legalisir Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan PajakPratama Tangerang Timur No. PEM10392/WPJ.08/LP.0903/2008 tanggal02 Desember 2008 tentang PT.

Direktur Hak Cipta,Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Teroadu dan Rahasia Dagang,beralamat di Jalan Daan Mogot Km.24, Tangerang, untuk mencoretpendaftaran Hak Cipta Nomor 027523 dan Nomor 028036 milik Tergugatdari Daftar Umum Ciptaan;Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 766 K/Pdt.Sus/20106.

Trisno Cipta Usaha yangdikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Teroadu Kota Cirebontanggal 4 April 2011 atas nama Pengurus/Penanggung Jawab H.M.SUTRISNO. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Trisno CiptaUsaha), Nomor 45 tanggal 15 Agustus 2005. 1 (satu) unit kendaraan merek Isuzu Panther type TBR54 tahun 2005warna biru No. Pol. E 9589 AO, NOKA MHCTBR544B5K127449, No.Sin E127449, berikut dengan STNK atas nama H.M.

Moh Sholeh, sebagaikoordinator Tim Pemeriksa Teroadu PDAM Kabupaten Lumajang ; Bahwa yang menjabat kasir pada waktu itu adalah terdakwa ERNI YUNIASTUTI, sedangkan Kepala Unit Sukodono sdr. Drs. TAMRIN HUSEN ; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;.

untuk menjagamasa depan bangsa, negara dan agama, oleh karenanyaberkewajiban dan bertanggung jawab terhadap upayapemenuhan hakhak anak dan perlindungan anak yang berakarpada adatistiadat, sosial budaya sesuai dengan Syariat Islam;bahwa amanat untuk memenuhi dan memajukan hakhak anakyang tercantum dalam UndangUndang Pemerintahan Acehdipandang perlu untuk ditindaklanjuti dan dijabarkan secarasistimatis dan komprehensif dalam suatu kebijakanpenyelenggaraan perlindungan anak yang terkoordinasi,terarah, teroadu

) batang dan volumenya 8,4672 M3 (meter kubik) denganrincian ukuran 8 cm x 18 cm x 4 m yang diangkut menggunakan satu unittruk warna kuning jenis mitsubishi KB 9337 K oleh terdakwa dan setelahmelakuan pengujian dan pengukuran kayu oleh ENDANG SUNGKAWAdan VIDI KURNIAWAN, S.Hut dari Dinas Pertanian dan Kehutanan KotaSingkawangBahwa Ahli menerangkan tentang kayu olahan yaitu kayu selanjutnyayang disebut KO (kayu olahan) produk hasil pengolahan kayu bulat yangdiolah di Industri primer atau industri teroadu

DesainIndustri, Desain tata letak sirkuit teroadu dan rahasia dagang sesuai denganUndang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 74. Hal tersebut dilakukanterkait adanya fakta, bahwa Ciptaan yang dimohonkan dan telah didaftarkanatas nama Muchtar Pakpahan telah ada pertama sekali dideklarasikan tahun1992 oleh SBSI yang sekarang KS8SI. Bahkan telah didaftar juga sebagaiHak Cipta dengan Nomor 061885.

Surat tentang ijin usaha industri berdasarkan keputusan KepalaKantor Pelayan Perijinan Teroadu Kabupaten Rembang.c. Nomer Pokok Wajib Pajak.d. Tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Dinas PerindustrianDan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Rembang.Bahwa Penggugat adalah nasabah / debitur dari PT. Bank Mandiri(Persero) Tbk.

Karena dalam sistempembuktian ini, teroadu kesatuan pengabungan antar sistem convictionintime dengan sistem pembuktian menurut undangundang secara positif.Sistem pembuktian menurut undangundang secara negatif merupakanteori antara pembuktian menurut undangundang secara positif dengansistem pembuktian menurut keyakinan atau convictionin time. SistemHalaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 27/PIDSUS/2021/PT JM!

No. 926 K /Pdt.Sus/201022.2.3.2.4.memiliki unsur kebaruan, quod non, maka seharusnya Penggugatmenggugat Dirjen HAKI, DirekturDirektur Hak Cipta, Desain Industri,Desain Tata Letak Sirkuit Teroadu dan Rahasia Dagang ;Bahwa sementara itu, di dalam Surat Gugatan, Penggugat tidakmenjadikan Dirjen HAKI, DirekturDirektur Hak Cipta, Desain Industri,Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang sebagaipihak Tergugat sehingga gugatan yang semacam itu tanpa keraguraguan sedikitpbun harus dikatakan sebagai