Ditemukan 569 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2906 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. ANTA TIRTA KARISMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
8323 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2906/B/PK/Pjk/2019in casu dalam satu penguasaan kepemilikan perusahaan milikPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yangdidukung dengan Keputusan Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali Nomor KEP1056/WPJ.05/2015 tanggal 7 Juli 2015yang mengatur mengenai pemungutan dan pelaporan PajakPertambahan Nilai secara terpusat dan atau satu pertanggungjawabanPengusaha Kena Pajak dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat
Register : 20-03-2013 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51295/PP/M.XII B/16/2014
Tanggal 17 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
14169
  • perpajakannya dapat mengajukan permohonan secara tertuliskepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih satu tempat atau lebih sebagaitempat terutangnya Pajak.Direktur Jenderal Pajak sebelum memberikan keputusan perlu melakukanpemeriksaan untuk meyakinkan antara lain bahwa:kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak untuk semuatempat kegiatan usaha hanya dilakukan oleh satu atau lebih tempat kegiatan usaha;administrasi penjualan dan administrasi keuangan diselenggarakan secara terpusat
Putus : 30-04-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PT DENPASAR Nomor 28/Pid/2014/PT.Dps
Tanggal 30 April 2014 — I NYOMAN CANDRA ; I WAYAN BALIK SUPARTAMA als. BALIK
13880
  • BALIK menuju kantor Kepolisian Sektor Ubud ;Bahwa setibanya di Kantor Kepolisian Sektor Ubud mereka terdakwaditerima oleh saksi I KETUT ARSANA selaku kepala Sentral PelayananKepolisian Terpusat ; Bahwa dalam laporannya terdakwa (I) I NYOMAN CANDRA menjelaskanseolaholah telah kehilangan (satu) unit mobil Daihatsu Xenia DK 1021UG warna silver metalik pada hari Sabtu tanggal Juni 2013 sekira jam22.00 wita yang sebelumnya terparkir di pinggir jalan di luar rumahterdakwa (II) 1 WAYAN BALIK SUPARTAMA als
Register : 14-06-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 29-04-2016
Putusan PA SENGKANG Nomor 531/Pdt. G/2013/PA. Skg
Tanggal 23 Juli 2013 —
176
  • , telah hidup bersama selama kurang lebih 5 tahunIebih dan kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011,tanpa salng menghiraukan lagi.Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat denganTergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebab antara Penggugat dengan Tergugatsering bertengkar sebab Tergugat ketika orang tua Penggugat sakit keras Tergugat menganggap sudahtidak ada perhatiannya terhadap Tergugat hanya terpusat
Register : 25-06-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 08-06-2014
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 371/PID.B/2013/PN-SIM
Tanggal 11 Nopember 2013 — JUSTAN PURBA Als. PAK CASSIA,dkk
336
  • ANDAR SIAHAAN bahwa dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwakorban menaglami berbagai luka/trauma (multi trauma) yaitu luka memar, luka lecet, luka robekserta patah tulang dengan distribusi luka berfokus (terpusat) terutama pada daerah kepala,penyebab kematian korban oleh karena pendarahan di rongga tengkorak yang kemungkinandisertai rusak organ otak, akibat retak tulang tengkorak disertai pendarahan yang banyak, yangdisebabkan adanya trauma (ruda paksa) tumpul yang berulangulang pada
    ANDAR SIAHAAN bahwa dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa19korban menaglami berbagai luka/trauma (multi trauma) yaitu luka memar, luka lecet, luka robekserta patah tulang dengan distribusi luka berfokus (terpusat) terutama pada daerah kepala,penyebab kematian korban oleh karena pendarahan di rongga tengkorak yang kemungkinandisertai rusak organ otak, akibat retak tulang tengkorak disertai pendarahan yang banyak, yangdisebabkan adanya trauma (ruda paksa) tumpul yang berulangulang pada
    DJASAMENSARAGIH Pematangsiantar dengan hasil pemeriksaan : korbanmengalami berbagai macam luka / truma (multiple trauma) yaitu berupaluka memar, luka lecet, luka robek, serta patah tulang dengan distribusiluka yang berpokus (terpusat) terutama pada daerah kepala, penyebabkematian korban oleh karena pendarahan di rongga tengkorak yangkemungkinan disertai rusak organ otak, akibat retak tulang tengkorakdisertai pendarahan yang banyak, yang disebabkan adanya trauma (rudapaksa) tumpul yang berulangulang
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1590 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MIDI UTAMA INDONESIA
14540 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Midi Utama Indonesia dilaporkan terpusat di KPP PratamaTangerang Tirnur.2. PT. Midi Utama Indonesia sudah dilakukan pemeriksaan PPN secaranasional (termasuk gerai/toko yang berada diwilayah kerja KPP PratamaBadung Utara untuk tahun pajak 2010 oleh KPP Pratama Tangerang Timurdengan penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s/d Desember 2010tanggal 20 April 2012.3. Atas semua penyerahan BKP di gerai/toko PT.
    yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa gerai/toko di Badung Utara telah dilakukan secara terpusat
Putus : 10-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1595 B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MIDI UTAMA INDONESIA
16447 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Midi Utama Indonesia sudah memiliki ijin pemusatan PPN sesuai dengansurat keputusan Nomor KEP20/WPJ.08/BD/05/2009 sejak tanggal 2September 2009, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semuaGerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilaluikan terpusat di KPP PratamaTangerang Timur;Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1595/B/PK/PJK/20172.
    yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa gerai/toko diBadung Utara telah dilakukan secara terpusat
Register : 16-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2908 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — PT. ANTA TIRTA KARISMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3913 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2908/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai secara terpusat dan atau satu pertanggungjawabanPengusaha Kena Pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 Angka 23 dan Pasal 4ayat (1) juncto Pasal 13 ayat
Register : 16-06-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN SELONG Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Sel
Tanggal 7 Juli 2021 — Pemohon:
Muhammad Sumekar
2012
  • ahSumekar yang lahir pada tanggal 1 Juli 1984 begitu juga dengan bukti P4nama Pemohon adalah Sumekar yang lahir di Kecegem pada tanggal 1 Juli1984 sedangkan berdasarkan bukti P5 nama Pemohon adalah MuhammadSumekar yang lahir di Kecegem pada tanggal 31 Desember 1984;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi bukti P1sampai dengan bukti P5 diketahui fakta bahwa terdapat perbedaan penulisannama dan waktu kelahiran atas nama Pemohon, sehingga untukmempermudah pendataan tersebut harus sesuai dan terpusat
Register : 20-08-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 119/Pid.Sus/2015/PN.Psb
Tanggal 7 Oktober 2015 — - ATTA UR REHMAN
12522
  • setiap orang yang masuk kewilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada BandaraInternasional Minangkabau yang datang dari luar negeri dan yang diperiksaadalah orang yang bersangkutan dan juga kelengkapan dokumen yangdibawanya.Bahwa cara pemeriksaannya adalah meneliti secara fisik kesesuaian wajah dalamtampilan foto pada paspor, mencatat atau menginput data orang yang melintas diTempat Pemeriksaan Imigrasi pada Bandara Internasional Minangkabau (scandengan sistem data aplikasi cekal terpusat
    Imigrasi yaitu di Bandara Internasional Minangkabau, namun bisa sajaorang/ Warga Negara Asing masuk dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi lain akan tetapiakan tercatat dalam database online;Menimbang, bahw cara pemeriksaan setiap Warga Negara Asing Masukkedalam Indonesia adalah meneliti secara fisik kesesuaian wajah dalam tampilan fotopada paspor, mencatat atau menginput data orang yang melintas di Tempat PemeriksaanImigrasi pada Bandara Internasional Minangkabau (scan dengan sistem data aplikasicekal terpusat
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MIDI UTAMA INDONESIA
2015 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Midi Utama Indonesia sudah memiliki ijin pemusatan PPN sesuaidengan surat keputusan Nomor : KEP20/WPJ.08/BD/05/2009 sejak tanggal02 September 2009, sehingga penyetoran dan pelaporan PPN semuaGerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat di KPP PratamaTangerang Timur,2.
    Pertambahan NilaiTerutang secara permanen tidak lagi melakukan aktivitas usaha.Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:a. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak PertambahanNilai terutang yang dipilin sebagai Tempat Pemusatan PajakPertambahan Nilai Terutang;b. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak PertambahanNilai terutang yang akan dipusatkan;danc. dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualandiselenggarakan secara terpusat
Upload : 08-02-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 208/PDT/2020/PT.DPS.
RUSLI EFENDI, melawan Manager PT. PLN (Persero) ULP KLUNGKUNG,
8256
  • Untuk daya kedapatan lebih besar dari 900 VA : TS4 = ((9 x (2X 40 jam nyala x (daya kedapatan (kVA)) x Tarif tertinggi padagotongan tarif sesuai Tarif Tenaga Listrik yang dihitungberdasarkan Daya Kedapatan)) + (9 x 720 jam x (dayakedapatan (kVA)) x 0,85 x Tarif tertinggi pada golongan tarifsesuai Tarif Tenaga Listrik yang dihitung berdasarkan DayaKedapatan));Bahwa penentuan penetapan Tagihan Susulan P2TL dilakukan melaluiAplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) dengan caramemasukkan Identitas
    Hasil dariaplikasi tersebut berupa penetapan Tagihan Susulan P2TL denganbesaran nominal yang dihitung secara otomatis oleh Aplikasi AP2Tsesuai dengan formula perhitungan yang ditetapbkan dalam PeraturanDireksi PT PLN (Persero) Nomor 088Z.P/DIR/2016 tentang P2TL;Aplikasi AP2T merupakan aplikasi terpusat yang server data berada diPT PLN (Persero) Kantor Pusat Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, danAplikasi AP2T merupakan aplikasi yang seragam dipakai di seluruhunitunit PT PLN (Persero) di seluruh Indonesia
    Bahwa penentuan penetapan Tagihan Susulan P2TL dilakukan melaluiAplikasi Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T) dengan caraHalaman 32 dari 51 Putusan Nomor 208 / PDT / 2020 /PT.DPS.memasukkan Identitas Pelanggan, menentukan golongan pelanggaran,memasukkan nomor berita acara hasil pemeriksaan P2TL besertatanggalnya, memilih metode pembayaran tunai/angsuran.
    Hasil dariaplikasi tersebut berupa penetapan Tagihan Susulan P2TL denganbesaran nominal yang dihitung secara otomatis oleh Aplikasi AP2Tsesuai dengan formula perhitungan yang ditetapbkan dalam PeraturanDireksi PT PLN (Persero) Nomor 088Z.P/DIR/2016 tentang P2TL;Aplikasi AP2T merupakan aplikasi terpusat yang database serverberada di PT PLN (Persero) Kantor Pusat Jalan Trunojoyo, JakartaSelatan, dan Aplikasi AP2T merupakan aplikasi yang seragam dipakaidi seluruh unitunit PT PLN (Persero) di seluruh
    Tergugat dapat menerangkan dariHalaman 34 dari 51 Putusan Nomor 208 / PDT / 2020 /PT.DPS.aplikasi P2APST (Pengelolaan dan Pengawasan ArusPendapatan Secara Terpusat) mengenai penggunaantoken/pulsa listrik dalam periode Desember 2018 sampaiDesember 2019 dengan jumlah pembelian token/pulsa listriksejumlah 23 (Dua Puluh Tiga) kali;Terdapat indikasi pada identitas pelanggan nomor 551300255169pada APP (Alat Pembatas dan Pengukur) memberikanindikasi berkode Periksa sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal12
Putus : 27-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1193/B/PK/PJK/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MIDI UTAMA INDONESIA
3624 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1193/B/PK/PJK/2016Gerai/Toko PT Midi Utama Indonesia dilakukan terpusat di KPP PratamaTangerang Timur;2. PT Midi Utama Indonesia sudah dilakukan pemeriksaan PPN secara nasional(termasuk gerai/toko yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Pasuruanuntuk Tahun Pajak 2010 oleh KPP Pratama Tangerang Timur denganpenerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 tanggal 20April 2012;3.
    Putusan Nomor 1193/B/PK/PJK/2016perkara a quo berupa gerai/toko di Pasuruan telah dilakukan secara terpusat keKPP Perusahaan Masuk Bursa berlaku 01 April 2012 pada dasarnya bersifatadministrasi semata dan tidak terdapat kerugian negara, sehingga tidak dapatmembatalkan putusan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 1A ayat (1) huruf
Register : 23-08-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 114/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 10 Oktober 2017 — -Bupati Kupang vs - DAVID DJIBRAEL BANNO
6119
  • tetapberdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2611 K/Pdt/2011 dimanapara penggugat sebagai ahli waris dari Zakarias Bano (alm) danMagdalena Otemusu (alm) telah memperkara objek sengketa dan jugamendalilkan apa yang didalikan oleh Penggugat dan gugatanPenggugat;3. bahwa yang menjadi objek perkara dimaksud secara fakta di berikan olehCamat amarsi pada tahun 1969 yang dikenal pada waktu itu adalahprogram kerja dari kecamatan amarasi yaitu Penataan Pemukiman barubagi kecamatan amarasi dengan tujuan agar pemerintah terpusat
    berdasarkan keterangan Saksi Thomas Tanehe pada halaman35, 36 dan 37 yang dulunya menjabat sebagai Kepala Desa Tahun1961 s/d Tahun 1978 mengetahui sejarah Penetapan Desa Konsentrasidan Riwayat Penguasaan Tanah Objek sengketah sebagai berikut ;a. bahwa penetapan Lokasi Kosentrasi Pada Lahan yang Kosongdimana pemerintah Kecamatan Baun oleh Vekki Koroh melakukanpenataan pemukiman baru untuk 23 Desatermasuk masyarakatdesa soba dengan tujuan adalah pelayanan Pemeritahan baik itupendidikan dan kesehatan terpusat
    c. bahwa objek sengketa dikuasasi oleh Tergugat sejak + Tahun 1971pada saat Penetapan Desa Konsentrasi dan dan berdasarkanketerangan Parsaksi Penggugat Otniel Sikki, Filipus Tule danPetrus Adonis bahwa penguasaan Tergugat pada saat PenetapanDesa konsentrasi;d. bahwa pada + tahun 1971 masyarakat sepakat lokasi yang kosongtersebut untuk dijadikan tempat Pemukiman baru dengan tujuanmasyarakan tidak tinggal berjaunan (sporadis) dan masyarakatdapat tinggal berdekatan atau terpusat (terkosentrasi) pada
    berdasarkan keterangan Saksil a.n Tomas Tanehe (padaTahun 1962 s/d 1994 menjabat sebagai Kepala Desa Soba) Saksilla.n Arnolus Tanehe dan Saksilll a.n Pelipus Taneno Funammenerangkan halhal sebagai berikut1) riwaya perolehan Tanah yang menjadi objek sengketa;Pada Tahun 1969 ada pertemuan antara Tokoh Masyarakatdan Para Kepala Desa di Kecamatan Amarasi untukmembicarakan terkait Program Desa Konsentari atauPemukiman Baru.Tujuan dari Pemukiman Baru agar warga Masyarakat bisahidup pada satu lokasi desa yang terpusat
Register : 20-03-2013 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51289/PP/M.XII B/16/2014
Tanggal 17 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11924
  • perpajakannya dapat mengajukan permohonan secara tertuliskepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih satu tempat atau lebih sebagaitempat terutangnya Pajak.Direktur Jenderal Pajak sebelum memberikan keputusan perlu melakukanpemeriksaan untuk meyakinkan antara lain bahwa:kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak untuk semuatempat kegiatan usaha hanya dilakukan oleh satu atau lebih tempat kegiatan usaha;administrasi penjualan dan administrasi keuangan diselenggarakan secara terpusat
Register : 11-02-2013 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 44-K/PM II-08/AD/II/2013
Tanggal 11 Juli 2013 — Kopda Sami Widodo
11069
  • Jumlah personel satu peleton yang terdiridari anggota Peleton Zikon dan Peleton Alber bertempat tinggal di Urubat Camp yang bersifat sementara (bukatenda) sedangkan Camp terpusat untuk Indonesia di Gonaives (Bum Garuda Camp).7.
    Pada tanggal 6 Juli 2011 bertempat di Markas Satgas Kizi Camp yang terpusat untuk Indonesia diGonaives atau Bum!
    Konga XXXIIA MINUSTAH Haitti pada tanggal 6Juli 2012 yaitu sesuai ETO ( Engineering Tasking Order) dari Minustah anggota Satgas melaksanakan pekerjaanperbaikan jalan antara Gross MorneBassin Bleu, Demolition Hospital Building di Forte Liberte, NorthDepartement, Haiti dan pekerjaan internal Camp berupa pembuatan patung Garuda dengan jumlah jumlahpersonel 1 (satu) peleton yang terdiri dari anggota Peleton Zikon dan Peleton Alber bertempat tinggal di UrubatCamp yang bersifat sementara sedangkan Camp terpusat
    Kizi Konga XXXIIA MINUSTAH Haitti pada tanggal 6Juli 2012 yaitu sesuai ETO ( Engineering Tasking Order) dari Minustah anggota Satgas melaksanakan pekerjaanperbaikan jalan antara Gross MoreBassin Bleu, Demolition Hospital Building di Forte Liberte, NorthDepartement, Haiti dan pekerjaan internal Camp berupa pembuatan patung Garuda dengan jumlah personel 1(satu) peleton yang terdiri dari anggota Peleton Zikon dan Peleton Alber bertempat tinggal di Urubat Camp yangbersifat sementara sedangkan Camp terpusat
Register : 16-10-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN MARTAPURA Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Mtp
Tanggal 27 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
APRIADY MIRADIAN, S.H.
Terdakwa:
1.NASRULLAH alias ARUL bin JAMHARI
2.MUHAMMAD RIZAL NASUTION alias RIZAL bin B.A NASUTION
2011
  • hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018,Sekira Jam 21.30 wita di depan sebuah warung di Dusun Sungai JaringKecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar.Bahwa bermula saksi dan saksi NOVERI EKA PRATAMA bersama AnggotaPolsek Pengaron sering mendapat informasi jika ada salah seorang wargasering bertransaksi sabusabu disekitar warung didesa sei jaring;Bahwa atas informasi tersebut para saksi beserta bersama Anggota PolsekPengaron serta Anggota Sat Narkoba Polres Banjar melaksanakan OperasiANTIK INTAN 2018 yang terpusat
    pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018,Sekira Jam 21.30 wita di depan sebuah warung di Dusun Sungai JaringKecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar.Bahwa bermula saksi dan saksi SUS SANTO bersama Anggota PolsekPengaron sering mendapat informasi jika ada salah seorang warga seringbertransaksi sabusabu disekitar warung didesa sei jaring;Bahwa atas informasi tersebut para saksi beserta bersama Anggota PolsekPengaron serta Anggota Sat Narkoba Polres Banjar melaksanakan OperasiANTIK INTAN 2018 yang terpusat
Register : 25-11-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 44/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
PT SONNY SUN JAYA dalam hal ini diwakili oleh ARLEK SETIANTO
Tergugat:
KEPALA BIDANG ENERGI DAN ENERGI TERBARUKAN SELAKU KPA
243110
  • >
  • Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020, Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan;
  • Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 675/DESDM-02/SPPBJ-PLTS.INHIL/25 Tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat
Putus : 16-10-2013 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372 /B/PK/PJK/2013
Tanggal 16 Oktober 2013 — PT. HYATT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4328 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Philosophydan Corporate Culture; HISEAJasajasa yang diberikan kepada Hote/ Owner berupa: Memberikan jasa pemasaran, penjualan, reservasi, danpublic relation yang dilakukan di luar negeri melalui jaringanHyatt Group, Menyediakan teknologi pemasaran yang memungkinkansetiap hotel di Indonesia untuk dipasarkan baik itu sebagaientitasterpisah maupun bagian dari jaringan hotelhotelHyatt,* Menjamin seluruh hotel Hyatt di Indonesia memperolehakses ke fasilitas reservasi melalui computer Group Hyattyang terpusat
    Putusan Nomor 372/B/PK/PJK/2013 memperoleh akses ke fasilitas reservasi melaluicomputer Group Hyatt yang terpusat yang dapatmeningkatkan reservasi hotel di Indonesia secarasignifikan,Mengkoordinasikan kerjasama antara jaringan HotelHyatt dengan perusahaan penerbangan (misalnyaSingapore Airlines),Mengkoordinasikan kerjasama antara jaringan HotelHyatt dengan perusahaan pembiayaan (Credit Card); HIC Pekerjaan yang diberikan ke Hote/ Owner sehubungandengan halhal berikut:Sales and Marketing yaitu. mengkoordinasikanteknologi
    Owner berupa:Memberikan jasa pemasaran, penjualan,reservasi, dan public relation yang dilakukan diluar negeri melalui jaringan Hyatt Group,Menyediakan teknologi pemasaran yangmemungkinkan setiap hotel di Indonesia untukdipasarkan baik itu sebagai entitasterpisahmaupun bagian dari jaringan hotelhotel Hyatt,Menjamin seluruh hotel Hyatt di Indonesiamemperoleh akses ke fasilitas reservasi melaluicomputer Group Hyatt yang terpusat yang dapatmeningkatkan reservasi hotel di Indonesia secarasignifikan,Mengkoordinasikan
Register : 20-03-2013 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51292/PP/M.XII B/16/2014
Tanggal 17 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
11126
  • perpajakannya dapat mengajukan permohonan secara tertuliskepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih satu tempat atau lebih sebagaitempat terutangnya Pajak.Direktur Jenderal Pajak sebelum memberikan keputusan perlu melakukanpemeriksaan untuk meyakinkan antara lain bahwa:kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak untuk semuatempat kegiatan usaha hanya dilakukan oleh satu atau lebih tempat kegiatan usaha;administrasi penjualan dan administrasi keuangan diselenggarakan secara terpusat