Bahwa Perlawanan Pelawan (Tuan Johanes) adalah tidakjelas, kabur (obscuur libell, yang tidak menggambarkan adanyaDistinctive Thingking dan asas berpikir rasional, cekak aos atau kortmaar bondig end hardig (singkat, padat, mencakup, dan menggigit).Bahwa terhadap Eksepsi dari Terlawan (BAGUS SETYA MULYAWAN,SE/Direktur Utama PT.

Tergugat, & Turut Tergugat serta Turut Tergugat II, menolakdengan tegas dan keras atas gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecualidiakui dengan tegas oleh Tergugat, & Turut Tergugat serta Turut TergugatBahwa masalah ini telah berulang kali diajukan oleh Penggugat baik ituminta penyelesian di Tingkat Rukun Tetangga ( RT ), Tingkat KelurahanRinding, bahkan sudah sampai pada Kecamatan Teluk Bayur, namundijelaskan dengan aparat pemerintahan kepada Penggugat, PenggugatTIDAK MAU MNEGERTI malah negatif thingking

merupakan peristiwa yang bertentangan dengan hukum dan kemudianmenentukan siapa pelaku dalam peristiwa hukum tersebut dan selanjutnya untukmenentukan apakah si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas peristiwa yangbertentangan dengan hukum tersebut; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa ( extraordinarycnme) yang juga haruslah memerlukanextra ordinary enforcement ( tindakan yang luar biasa ) haruslah ditinggalkan paham yangforma/istis legal thingking

was thingking thisis good for you yang kemudian dihapus. Email ini bertanggal 10 dan 13September 2015 dengan alamat email Aetririssarumpaet.sarumpaet3@gmail.com. Hal ini dapat menjadi indikasi adanyaalasan nonilmiah atas tidak diluluskannya PENGGUGAT.Bahwa di dalam Ujian tersebut terjadi kejanggalan juga dalam pemberian nilai.Terdapat seorang Penguji yang memberi nilai lulus dengan angka 75. Penguj!ini Dr.

jugaterhadap luas dan batasbatasnya juga tidak jelas serta tanaman apa saja yangada diatas tanah obyek sengketa juga tidak jelas, hal mana dari dalildaliltersebut menyebabkan gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim berpendapatterhadap dalil bahwa nama tanah obyek sengketa adalah Metkona bukanMetkono adalah kesalahan teknis penulisan semata /clirical error, sehinggapenulisannya menjadi tidak benar, hal mana terhadap adanya kesalahanpenulisan tersebut tidak harus dipandang secara formalistik legal thingking

Djasman yang merupakan atasan Penggugat apakah ituke Jakarta, Kalimantan, Batam, Denpasar, Jogja, Surabaya, Semarang dllTergugat nguntapke istilah jawanya sampai depan rumah karena Tergugatpositif thingking;Dalam dua/tiga tahun terakhir penggugat sering pergi keluar kota tanpa pamitbahkan menginap, sebagai hakim yang sudah berpengalaman dan telahHal. 30 dari 38 hal.

tingkah lakuharus dijaga, harus jin dulu kepada mama, tidak bolehciuman, tidak boleh berpelukan, kalau berboncengan dengansepeda motor jangan berpelukan dijalan.Bahwa sekira bulan Desember 2019, sewaktu Saksi barupulang dari luar rumah, Saksi melihat Terdakwa seperti orangngosngosan (bernafas dengan cepat) dan batukbatukseperti baru selesai kerja berat, sehingga Saksi menaruhcuriga dan menanyakan apa yang telah dilakukan Saksi dan Terdakwa, namun Saksi mengatakan Kenapa orangbatuk kok negative thingking

menjadi kebiasaan dalam praktek selama ini, ternyatapenyidik hanya berusaha untuk membuat dan mendapatkan Surat PernyataanTersangka Yang Isinya Tidak Bersedia Didampingi Penasihat Hukum .Padahal, sekalipun surat pernyataan dari tersangka ini ada, seharusnya tidakdapat melumpuhkan dan/atau menghilangkan ketentuan undang undang yangmewajibkan pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagitersangka sebagaimana ditegaskan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.non Dari segi pendekatan formalistic legal thingking

pemeriksaan perkara pidana adalahmencari dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya berdasarkanketentuanketentuan hukum acara pidana yang berlaku ;Bahwa dalam mengajukan Tambahan Memori Peninjauan Kembali dimulaidengan suatu harapan kepada Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembaliagar dalam mengadili perkara ini demi kepentingan keadilan (for interestfor the justice) bukan semangat demi kepentingan Hakim (for interest forthe judge) dan menghindari sikap pemikiran hukum yang formalistis(formalistis legal thingking

sebagaimana diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumbaik dalam Dakwaan Kesatu, atau Dakwaan Kedua, atau Dakwaan Ketiga secarategas disebutkan bahwa substansi perouatan yang didakwakan kepadaTerdakwa adalah mengenai perbuatan pemalsuan surat /dokumen/aktesebagaimana dikehendaki dalam ketentuan (unsur) Pasal 264 Ayat (2) KUHPatau Pasal 266 Ayat (2) KUHP atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP;Menimbang, bahwa bila dicermati serta diteliti secara objektif dan benar(pure of thingking

Trust MultiFinance tidak pernah mendaftarkan untuk mengikuti seminar di Bangkoktersebut;Bahwa ALFA tidak pernah menerima uang sebesar Rp.5.080.000, dariterdakwa untuk seminar Leasing the Evolution Innovation & CEO Speachdi JW Mariot Hotel Bangkok Thailand;Bahwa benar ALFA pernah mengadakan seminar BreakthroughThingking in the Finance Industry di Hotel Royal Taipeh tanggal 1314Maret 2008;Bahwa ALFA tidak pernah menerima uang sebesar Rp.5.888.000,dariterdakwa untuk seminar Breakthrough Thingking in

Penerapan hukumterlalu stict law atau formal legal thingking, sehingga menuntut segalasesuatunya due process tanpa discretion, sering mendatangkan akibat yangtidak adil (unjust result); (Bandingkan dengan: M.

Namun demikian oleh karena nyatanya Tergugat II telah hadir di persidangan danmengajukan jawaban untuk kepentingan hukumnya, tentunya kesalahan penulisansubyek hukum Tergugat II seperti ini haruslah dinilai secara utuh denganmemperhatikan pokok permasalahan yang dikemukakannya (posita fundamentumpetendi) maupun tuntutan (petitum), karena sesuai sistem pendekatan yang jauh darisikap formalislic legal thingking secara sempit dan ekstrem, keteledoran penyebutankualitas Tergugat II tersebut, tidaklah

Sulawesi Tengah, setelah Majelis Hakimcermati dengan seksama dan teliti isi gugatan Penggugat, maka dapatdisimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah perselisihan pemutusanhubungan kerja;Menimbang, bahwa adanya penulisan dalam gugatan Penggugattentang perbuatan melawan hukum sesungguhnya memang kurang tepat dalamgugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, namun demikian tidak perlu sampaiberakibat hukum gugatan dinyatakan kabur (Obscuur Libel), karena yangdemikian merupakan sikap formalistic legal thingking

dana asuransi yang terdakwa terima pada tahun2002 dan tahun 2003 terdakwa pakai untuk keperluan kesehatan dankeperluan keluarga terdakwa;e Bahawa benar terdakwa telah mengembalikan semua uang sejumlahRp.180.000.000, (Seratus delapan puluh juta rupia) .Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures (tindakan yang luar biasa) haruslahditinggalkan paham yang formalistis legal thingking

karenanya pendapatpendapat tersebut tidak akandipertimbangkan secara sendirisendiri kecuali apabila terhadap halhal yang dipandang perluuntuk dipertimbangkan secara tersendiri, maka akan dipertimbangkan secara tersendirisebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakankejahatan yang luar biasa ( extra ordinary crime ) yang juga haruslah memerlukan extraordinary measures ( tindakan yang luar biasa ) haruslah ditinggalkan paham yang formalistislegal thingking

dana asuransi yang terdakwa terima pada tahun2002 dan tahun 2003 terdakwa pakai untuk keperluan kesehatan dankeperluan keluarga terdakwa;e Bahawa benar terdakwa telah mengembalikan semua uang sejumlahRp.180.000.000, (Seratus delapan puluh juta rupia) .Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalahmerupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang juga haruslahmemerlukan extra ordinary measures (tindakan yang luar biasa) haruslahditinggalkan paham yang formalistis legal thingking

Tumpa dalam menghadapi dalilyang demikian semestinya Hakim menyesuaikan dengan peristiwa atau faktakejadian yang sebenarnya, tidak boleh berpendapat yang bersifat formalistic(formalistic legal thingking); Menimbang, bahwa berdasar Pasal 178 HIR/189 Rbg dan Putusan MARINOMOR 1043 k/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 Hakimlah yang menentukankwalifikasi hukum atas suatu peristiwa yang diajukan kepadanya;Menimbang, bahwa adanya perbedaan antara wanprestasi disatu pihakdengan perbuatan melawan hukum dipihak

yang hidup dalam masyarakat sehinggadalam perkara ini selain diterapkan sumber hukum formil, juga diperhatikan rasakeadilan masyarakat, sehingga menjadi jelas alasanalasan pemikiran ( latar belakang )yuridis yang menjadi dasar putusan dan ataupun makna O bitur dictum yangdianggap relevan ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka cara pendekatan yangdilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tentunyamenghindari dari cara pendekatan yang bersifat Formalistic Legal Thingking

tahuntahun berikutnya terdakwa tidak melanjutkan kembalipembayaran premi asuransi yang diikutinya ;e Bahwa benar sisa dari dana asuransi yang terdakwa terima pada tahun 2002 dantahun 2003 terdakwa pakai untuk keperluan kesehatan dan keperluan keluargaterdakwa;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakankejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang juga haruslah memerlukan extraordinary measures (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang formalistislegal thingking