Otto Saksono melawan Bupati Kabupaten Klaten, Cq; Kepala DPU dan ESDM kabupaten Klaten, Cq;Ketua ULP Kabupaten Klaten SIGIT GATOT BUDIYANTO,SE.MM, dkk

Bupati Kabupaten Klaten, Cq; Kepala DPU dan ESDM kabupatenKlaten, Cq;Ketua ULP MKabupaten Klaten SIG GATOTBUDIYANTO,SE.MM,bertempat tinggal di JI. Sulawesi No. 26 Klaten,semula Tergugat sekarang Terbanding ;2. MUH. ANWAR SHODIQ.ST.MT, Dalam kapasitasnya selaku UnitLayanan Pengadaan (ULP) Pokja Bidang Kontruksi , bertempattinggal di Jl.

surat gugatannya tanggal23 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Klaten pada tanggal 23 Agustus 2016dalam RegisterNomor 83/Pdt.G/2016, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah sebagai salah satu penyedia jasa yangmengikuti pelelangan secara elektronik pada pengadaan peningkatanjalan Lingkar barat Delanggu, Kabupaten Klaten DAK (IPD) nomor:027.1/403/01.P.K.ULP/VV2016, tanggal 13 juli 2016 yangdiselenggarakan oleh Para Tergugat selaku ULP

sebagaimana yangdiamanatkan oleh peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasa pemerintah besertaPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentangperubahan kedua atas peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentangpengadaan barang /jasa Pemerintah danPeraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atasperaturan Presiden 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasaPemerintah.Bahwa pada awalnya Para Tergugat selaku ULP

tidak pernah memberikan salinan berita acara pemberianpenjelasan dan addendum dokumen pengadaan kepada Penggugat,hal ini jela bertentangan dengan pasal 77 ayat 4 peraturan PresidenRepublik Indonesia 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasaPemerintah yang menyatakan bahwa ULP memberikan salinan BeritaAcara Pemberian Penjelasan dan Adendum dokumen pengadaankepada seluruh peserta, baik yang menghadiri maupun yang tidakmenghadiri pemberian penjelasan.Bahwa perbuatan para Tergugat menjadi Presedent

Bahwa alasan sanggahan yang diajukan oleh Penggugat adalahadanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP = sebagaimana di aturdalam pasal 81 ayat 1 hurup c peraturan Presiden 54 tahun 2010tentang pengadaan barang /jasa Pemerintah dimana pesertapemilihan penyedia barang /jasa Pemerintah.12.

NITA CIPTA USAHA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA POKJA ULP JAMBI PENGADAAN PEKERJAAN KONTRUKSI BIDANG SUMBER DAYA AIR

KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA; KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANANPENGADAAN (ULP) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN; PT. PANDJI PRATAMA INDONESIA;

Ismail No. 3 RT.23, Kelurahan Surgi Mufti KecamatanBanjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi KalimantanSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April2017, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMIBANDING) estes cote cee ne rteeeennonanisMELAWANHal.2 dari 10 hal.Put.No.293 /B/2017/PT.TUN.JKT.KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANANPENGADAAN (ULP) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,berkedudukan di Jalan Dharma Praja Kawasan PerkantoranPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 16/G/2017/PTUN PL. tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusannya menjadi sebagai berikut;Dalam Penundaan :- Menolak Permohonan Penundaan berlakunya Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email

-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse. lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@ gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017 dan surat Penetapan Pemenang Lelang ke II Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV.

Menyatakan tidak sah Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse .lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@ gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

POKJA II PENGADAAN BARANG DAN JASA ULP KABUPATEN TOLI TOLI 2. CV. PUNGGAWA

Ikpp.go.id yangditujiukan kepada: Pemilik email simpandenny@ gmail.com (Penggugat)tertanggal 20 Juli 2017 dan surat Penetapan Pemenang Lelang ke IlPekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas LingkunganHidup Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkanoleh Pokja ll Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli(Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus2017 yang dimenangkan oleh CV.

Menyatakan tidak sah Pengumuman Pembatalan Lelang PekerjaanPengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan HidupKabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja IlPengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli (Tergugat) melaluiemail(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;3.

Menyatakan penerbitan surat Penetapan Pemenang Lelang ke Il PekerjaanPengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan HidupKabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkan olehPokja ll Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli (Tergugat)melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yangdimenangkan oleh CV. Punggawa sudah sesuai peraturan perundangundangan;6.

Putusan Nomor 39/B/2018/PTTUN Mks.Dalam Penundaan:Menolak Permohonan Penundaan berlakunya Pengumuman PembatalanLelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di DinasLingkungan Hidup Kabupaten fToliToli Tahun Anggaran 2017 yangditerbitkan oleh Pokja ll Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli (Tergugat) melalui email(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.

Ikpp.go.id yangditujiukan kepada: Pemilik email simpandenny@ gmail.com (Penggugat)tertanggal 20 Juli 2017 dan surat Penetapan Pemenang Lelang ke IlPekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas LingkunganHidup Kabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkanoleh Pokja Il Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli(Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus2017 yang dimenangkan oleh CV.

KELOMPOK KERJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TIM SEDANG II ULP KABUPATEN TEBO2. UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN TEBO

KELOMPOK KERJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TIMSEDANG II ULP KABUPATEN TEBO, berkedudukan diKomplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung KM. 12Lintas TeboBungo Kabupaten Tebo; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1 HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; 2 DHIMAS PRADANA, S.H.;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat danAdvokat Magang/Konsultan Hukum yang tergabung pada HeruWidodo Law Office (HWL), Legal Solution andBeyond; 3. M.ISNAINI, S.H.,M.H.;4 ISMAL DOBESTO, S.H.

UIW SULUTGO, Cq UP3 MANADO cq ULP PLN PANIKI

Unit Layanan Pelanggan selanjutnya disebut ULP. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGATPenggugat adalah warga negara Republik Indonesia, adalah pelanggan/Konsumen atas jasa kelistrikan berdasarkan :1). ID Pelanggan/Nomor Meteran: 32117726532 dengan daya 2200 VA(berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan P2TL)2). ID Pelanggan/Nomor Meteran: 01120539349 dengan daya 900 VA(berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan P2TL);Halaman 2 dari 64 PUTUSAN No.421/PDT.G/2020/PN.

didirikan dengan akta notarisSutjipto, SH nomor 169 tertanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya, Direksiadalah direksi PLN, unit induk adalah unit organisasi satu tingkat dibawahkantor pusat yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu Sesuai dengan tujuandan kegiatan usaha PLN dalam hal ini terdiri dari Unit Wilayah dan UnitDistribusi, Unit Pelaksanaan adalah unit organisasi PLN satu tingkat dibawahunit induk, yang dalam melaksanakan kegiatan Pemeriksaan P2TL terhadappelanggan/ Penggugat adalah PLN ULP

Direksi Nomor 088Z.P/DIR/2016 PT.PLN (PERSERO) tertanggal 6 Juni 2016;Bahwa setelah Pemeriksaan TIM P2TL Tergugat, secara SEPIHAKmenyatakan bahwa Penggugat telah melakukan Pelanggaran dalampenggunaan listrik, dan setelah itu langsung dilakukan PENCABUTANIPEMBONGKARAN RAMPUNG atas KEDUA APP Penggugat/Pelanggan,sertapemutusan listrik oleh Tergugat sejak 16 April 2020 hinggagugatan ini diajukan;Bahwa pada waktu yang sama Penggugat/Pelanggan diarahkan oleh TimP2TL untuk melakukan konfirmasi ke Kantor ULP

Bahwa PENGGUGAT adalah konsumen/pelanggan listrik PT PLN (Persero)dalam wilayah kerja ULP (Unit Layanan Pelanggan) Paniki dengan daya 900VA 1 Fasa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL311900511111291668 Tanggal 29 November 2011 dan PENGGUGAT jugamerupakan konsumen/pelanggan listrik dengan daya 2200 VA 1 Fasaberdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor PJBTL311900511608098735 Tanggal 9 Agustus 2016 ;Halaman 19 dari 64 PUTUSAN No.421/PDT.G/2020/PN.Mnd.Bahwa sejak tanggal

29 November 2011 PENGGUGAT menjadi pelangganPT PLN (Persero) dalam wilayah kerja ULP paniki, sehingga PENGGUGATharus mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belahpihak yang telah menandatangani SPJBTL ;Bahwa yang menjadi permasalahan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalamgugatan a quo adalah tindakan TERGUGAT dalam pelaksanaan P2TL,dimana akibat pelaksanaan P2TL tersebut PENGGUGAT mendalilkanmengalami kerugian ;Bahwa permasalahan tersebut merupakan permasalahan antara pelakuusaha dengan

Kepala ULP (Pokja Pemilihan PBJ 2021-XXI Tahun 2021

M E N G A D I L IDalam Penundaan :------------------------------------------------------------------------ Menolak Permohonan Penundaan berlakunya Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse. lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@ gmail.com

(Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017 dan surat Penetapan Pemenang Lelang ke II Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV.

Menyatakan tidak sah Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;---------------------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui email-(LPSE) admin.tolitolikab@lpse .lkpp.go.id yang ditujukan kepada: Pemilik email simpandenny@ gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 2017;---------------------------------4.

Menyatakan penerbitan surat Penetapan Pemenang Lelang ke II Pekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Tahun Anggaran 2017 yang telah diumumkan oleh Pokja II Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten Toli-Toli (Tergugat) melalui aplikasi pengumuman Lelang Tertanggal 24 Agustus 2017 yang dimenangkan oleh CV. Punggawa sudah sesuai peraturan perundang-undangan; ------------------------------------------------------6.

POKJA II PENGADAAN BARANG DAN JASA ULP KABUPATEN TOLI TOLI 2. CV. PUNGGAWA

POKJA IIL PENGADAAN BARANG DAN JASA ULP KABUPATEN TOLI TOLI. Berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 72Kabupaten ToliToli, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakniEKI RASYID, SH dan RASYID RUPPA, SH. Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum.Beralamat di Jl. Garuda Gang Mataram No.33 Palu;Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 201 7;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;ll. CV. PUNGGAWA.

Pengumuman Pembatalan Lelang Pekerjaan PengadaanBelanja Bibit Tanaman Gaharu di Dinas Lingkungan HidupKabupaten ToliToli Tahun Anggaran 2017 yang diterbitkan olehPokja ll Pengadaan Barang dan Jasa ULP Kabupaten ToliToli(Tergugat) melalui email(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp. qgo.id yang ditujukan kepada : Pemilik email simpandenny@gmail.com (Penggugat) tertanggal 20 Juli 201 7;2.

PUIG AW jase citrine einenHalaman 3Bahwa Penggugat mengetahui Pengumuman Pembatalan LelangPekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu Tahun Anggaran 2017yang dikirimkan oleh Pokja Il Pengadaan Barang dan Jasa ULP KabupatenToliToli (Tergugat) melalui email(LPSE) admin.tolitolikab@lpse.lkpp.go.id tertanggal 20 Juli 2017 tersebut (obyek sengketa 1) pada hari/tanggal itu jugaBahwa Penetapan dan Pengumuman Pemenang PelelanganPekerjaan Pengadaan Belanja Bibit Tanaman Gaharu Tahun Anggaran 2017melalui

bagi Warga Masyarakat;Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa Tergugatadalah Badan dan atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yangmelaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan Pemerintah maupunpenyelenggara Negara lainnya;Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasanalasan gugatanPenggugat adalah sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Pengumuman Pelelangan Sederhana denganPascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor : 090/285.ULP

UIW SULUTGO, Cq UP3 MANADO cq ULP PLN PANIKI

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik selanjutnya disebutP2TLoe Unit Layanan Pelanggan selanjutnya disebut ULP. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGATPenggugat adalah warga negara Republik Indonesia, adalah pelanggan/Konsumen atas jasa kelistrikan berdasarkan :1). ID Pelanggan/Nomor Meteran: 32117726532 dengan daya 2200 VA(berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan P2TL)2).

Bahwa pada waktu yang sama Penggugat/Pelanggan diarahkan olehTim P2TL untuk melakukan konfirmasi ke Kantor ULP Tergugat;4.

Bahwa PENGGUGAT adalah konsumen/pelanggan listrik PT PLN(Persero) dalam wilayah kerja ULP (Unit Layanan Pelanggan) Panikidengan daya 900 VA 1 Fasa berdasarkan Perjanjian Jual Beli TenagaListrik Nomor PJBTL311900511111291668 Tanggal 29 November 2011dan PENGGUGAT juga merupakan konsumen/pelanggan listrik denganHal 18 dari 75 halaman putusan No. 26/PDT/2021/PT MNDdaya 2200 VA 1 Fasa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga ListrikNomor PJBTL311900511608098735 Tanggal 9 Agustus 2016 ;Bahwa sejak tanggal

29 November 2011 PENGGUGAT menjadipelanggan PT PLN (Persero) dalam wilayah kerja ULP paniki, sehinggaPENGGUGAT harus mematuhi semua ketentuan yang telah disepakatioleh kedua belah pihak yang telah menandatangani SPJBTL ;Bahwa yang menjadi permasalahan yang diajukan oleh PENGGUGATdalam gugatan a quo adalah tindakan TERGUGAT dalam pelaksanaanP2TL, dimana akibat pelaksanaan P2TL tersebut PENGGUGATmendalilkan mengalami kerugian ;Bahwa permasalahan tersebut merupakan permasalahan antara pelakuusaha dengan

Yogyakarta
2.PT PLN (Persero) unit Layanan Pelanggan (ULP) Cilacap
3.PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Puwokerto
4.PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP 3) Yogyakarta

Cimendang Sakti Kontrakindo, dalam hal ini diwakili oleh TETI NURHAYATI
Tergugat:
1.Panitia Pokja Pengadaan Pekerjaan Kontruksi ULP Kabupaten Subang Pekerjaan Peningkatan Struktur jalan Tegalurung Pangarengan
2.Kabag ULP Kabupaten Subang
3.PPK Dinas PUPR Kabupaten Subang
4.PT. MURNI

JANGGA PERSADA.diwakili oleh ADAT FRIANDES HARIO
Terbanding/Tergugat : KEPALA POKJA PENGADAAN BAHAN MAKANAN ULP LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TANJUNG BALAI

Pembanding/Penggugat : PT.BENTENG BANGUN SEJAHTERA Diwakili Oleh : PT.BENTENG BANGUN SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI ULP PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN

KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) III (TIGA) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN BENGKALIS2. PT. TUAH AWANG LESTARI

KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) Ill (TIGA) UNIT LAYANANPENGADAAN (ULP) KABUPATENBENGKALIS, berkedudukan di JalanHalaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUNPbr.2.PT.TUAH AWANGPertanian Kabupaten Bengkalis, dalam halini telah memberikan kuasa kepada :1. JONNAIDI, S.H., M.H.2. MIRZA AFFENDY, S.H.3. RUDI ISKANDAR, M.H.4. MOHD.

YaniNo.070 Bengkalis, berdasarkan SuratKuasa Khusus No.105/ULP/POKJA3/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014,selanjutnya disebut sebagaiee ee eee eeeeseeeeseeaeeeeaeeeeaeeeeaeees TERGUGAT ;LESTARI, Badan Hukum Indonesia,berkedudukan di Kabupaten Bengkalis,berdasarkan Akta Pendirian PerseroanTerbatas PT. Tuah Awang Lestari Nomor :04 dihadapan Notaris Fenty Febria Moris,S.H., M.Kn., dalam hal ini diwakili oleh :AMAD BASRI, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Direktur UtamaPT.

Bukti P1 : Dokumen Pengadaan PekerjaanPembangunan Embung Kecamatan Siak KecilNo. 105/ULP/POKJAIII/DINASPU/IX/ 2014tanggal 01 September 2014(download internet)2. Bukti P2 :Dokumen LPSE Layanan Pengadaan SecaraEloktronik Kabupaten Bengkalis serta InformasiLelang dan status penawaran serta evaluasipenawaran Pekerjaan Pembangunan EmbungKecamatan Siak Kecil(download internet)3. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P5: Surat Direktur Utama PT.

Bukti T2: Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 01/KPTS/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentangPengangkatan Pejabat Pada Unit LayananPengadaan Barang/Jasa PemerintahKabupaten Bengkalis(Ssesuai dengan asili):Penetapan Pemenang Lelang No. 105/EPROC/ULP POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08Oktober 2014Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor : 41/G/2014/PTUNPbr.(Sesuai dengan asli)3. Bukti T3 : Surat Direktur Utama PT.

Bukti T.Il.lnt1 :Penetapan Pemenang Lelang No. 105/EPROC/ULP POKJA 3/BKS/X/2014 tanggal 08Oktober 2014(sesuai dengan foto copy)2. Bukti T.Il.Int23. Bukti T.Il.Int34. Bukti T.Il.Int4:Surat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Selaku Pejabat Pembuat Komitmen DinasPekerjaan Umum Kabupaten BengkalisNo.105K/SPPBJ/KPA/PU/X/2014 tanggal 27Oktober 2014 Perihal Penunjukan Penyediautk Pelaksanaan Paket PekerjaanPembangunan Embung Kec.

HAKIKAT diwakili direktur HASRUDDIN JAMAL
Tergugat:
POKJA I ULP PENGADAAN BARANG DINAS PERKEBUNAN PROV. SULAWESI SELATAN Tahun Anggaran 2018

.; keduanya berkewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tidung VStapak 9 No.123, Kota Makassar, pekerjaan Advokat; selanjutnya disebut PENGGUGAT; melawanNama Jabatan : POKJA I ULP PROVINSI SULAWESISELATAN PADA DINAS PERKEBUNANPROVINS SULAWESI SELATAN TAHUNANGGARAN 2018; Tempat Kedudukan : di Jalan Perkebunan No. 7 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan; Diwakili oleh:1. IR. IBRAHIM, M.M.; Kewarganegaraan: Indonesia; Alamat: Jl. Perkebunan No. 7 Makassar; Pekerjaan: Ketua Pokja ULP Prov.

Perkebunan No. 7 Makassar; Pekerjaan: Anggota Pokja ULP Prov. Sulselpada Dinas Perkebunan Sulsel; 20200"berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Januari 2019, Anggotaanggota Pokja ULP Prov. Sulsel pada Dinas Perkebunan Sulsel, dalamhal ini, diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Pokja ULP Prov. Sulsel padaDinas Perkebunan Sulsel;selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;; Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; Telah M@Mbaca: 222 oon nnn nn nnn nnn nn nen nen nnn ence cnn nn n=1.

(Perpres)Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa PemeVINtAN: 222 n nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nn nen n nen nnn cnnsAyat (10) menyatakan: ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan dikriminatif sertadiluar yang telah ditetapbkan dalam ketentuan Peraturan PresidenAyat (11) menyatakan: ULP/Pejabat pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan: a. meminta penyedia barang/jasa mengisi formulir kualifikasi;b. tidak meminta seluruh

Hakikat adalah:Keputusan Pokja ULP Pengadaan Barang Dinas PerkebunanProvinsi Sulawesi Selatan Tahun Angaran 2018, Nomor: 048/BAHP/SEMUSIM/APBNBUN/X/2018, Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan, tertanggal 24 Oktober 2018.

Ada beberapa halyang Pokja ULP Provinsi Sulawesi Selatan pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulwesi Selatan Pengadaan Barang danJasa Pemerintah yang perlu kami jelaskan secara konfrehensif terkait dengan tidak memenuhinya persyaratan teknisyaitu: 1. Penggunaan kendaraan Truk pada setiap paket yangsecara bersamaan waktu dan jadwal pelelangan. 2.

Pemohon Keberatan:
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan POKJA ULP Kab. Hulu Sungai Selatan
Termohon Keberatan:
KOMISI PENGAWAS PERSAIANGAN USAHA INDONESIA

Penggugat:
PT SINAR BARU MALRA
Tergugat:
1.Panitia POKJA ULP Pemerintah Kota Tual
2.Kuasa Pengguna Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Kota Tual

Sinar Baru Malra baik di Pengadilan maupun diluarPengadilan sebagai pemegang kuasa Direktur yang selanjutnya disebut sebagaiSN CLCL0 Ca MELAWAN; PANITIA POKJA ULP Pemerintah Kota Tual yakni Ali Badila, lwan Letsoin dankawankawan sebagai TERGUGAT dan Kuasa Pengguna Anggaran yakniKepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Tual yang beralamat di KTRWALIKOTA TUAL Jalan Soekarno Hata Kota Tual CQ Badan PenanggulanganBencana Kota Tual sebagai TERGUGAT II ; Dengan ini pihak Penggugat dan pihak Tergugat dan

TulBencana Kota Tual dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Tul disebutPihak Tergugat II; 22nn nnn enna nnn nn nnn nnn nnn nenDengan ini telah mengadakan perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan perkara Nomor20/Pdt.G/2017/PN.Tul dengan klausul sebagai berikut : 1.Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II telah bersepakat untukmenyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri TualNomor 20/Pdt.G/2017/PN.Tul dengan jalan damai; Bahwa untuk menjadi perhatian bagi Pokja ULP

ARIF BORNEO AZZAHRA
Turut Tergugat:
Direktur PLN ULP Sanggau CQ. PLN Nanga Pinoh

Penggugat:
CV REZEKI PUTIH dalam hal ini diwakili oleh E HILMAN
Tergugat:
POKJA ULP PENGADAAN BAHAN MAKANAN TAHANAN NARAPIDANA RUTAN KLAS II B PEKANBARU

Memerintahkan kepada Tergugat dan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang terkait untuk menunda (Schorsing) PelaksanaanKeputusan Tergugat Nomor: 219/ ULP/ Kanwil.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor:219/ ULP/ Kanwil. Riau/ 2017, tanggal 22 Desember 2017 tentangPenetapan Pemenang Pengadaan Bahan Makanan Narapidana/Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas Il B Pekanbaru Tahun Anggaran 2018;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut KeputusanTergugat Nomor: 219/ ULP/ Kanwil.

Halaman 16 dari 65 Halamanyang menjelaskan bahwa Dokumen Pengadaan adalah dokumen yangditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi danketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses PengadaanBarang/Jasa. Jo pasal 79 point (1) Dalam melakukan evaluasipenawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tatacara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

Halaman 46 dari 65 Halamantersebut diatas; Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa a quo adalahKeputusan Kelompok Kerja ULP Pengadaan Bahan Makanan NAPI/TahananPada Rutan Kelas Il BPekanbaru TA. 2018, Nomor: 219/ ULP/ Kanwil.

Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.33.5. sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal :a). Sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline),kecuali dalam keadaan kahar atau gangguan teknis.b). Sanggahan diajukan bukan kepada Pokja ULP; atau.c). Sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.

ERIYANTO MUSA (penggugat) lawan KELOMPOK KERJA KONSTRUKSI ULP PROVINSI JAMBI (tergugat I), Ir. TETAP SINULINGGA (tergugat II), Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi (tergugat III), 4. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Provinsi Jambi (turut tergugat I), 5. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (turut tergugat II)

ProvinsiJambi, Paket Pekerjaan : Jalan Sangg.AgungJujunLempur KodeLelang: 3389070, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambi padaDinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi JambiBidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018, yang beralamat di :Sekretariat Daerah Biro Pembangunan dan Kerjasama Bagian LayananPengadaan Provinsi Jambi, Jalan Kolonel Amir Hamzah SungaiKambang.

Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BidangBina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi, Paket Pekerjaan : JalanSangg.AgungJujunLempur Kode Lelang: 3389070 Unit LayananPengadaan (ULP) Provinsi Jambi, Tahun Anggaran 2018. yangberalamat di Jl. H. Agus Salim No. 02 Kota Baru Jambi, Selanjutnyadalam gugatan ini sebagai TERGUGAT III;.

ALIZAINI, SH., MH dkk masingmasing dari Biro Hukum Pemerintah ProvinsiJambi, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : S170/UM/ULP/PROVJBI/V1/2018 Tanggal 05 Juni 2018, dan untuk Pihak TurutTergugat dan Turut Tergugat Il hadir kuasanya pada persidangan hari iniyaitu M.

AgungJujunLempurKode Lelang : 3389070 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jambipada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi JambiBidang Bina Marga Tahun Anggaran 2018 melalui System LayananPengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada portal http:/(pse,jambiprov.go.id/eproc/lelan g/view/338970.a.

Foto copy dari foto copy Keputusan Gubernur Jambi No.47/KEP/GUB/SETDA.PKS2.2/2018 tentang Pembentukan KelompokKerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Propinsi Jambi TahunAnggaran 2018, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan yang dicopyternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T1 (T1, TIl, TIll, TTl dan TTII) ;2.