kepadaPenggugat sebagai Pemimpin Divisi Bisnis Cabang yangdiangkat melalui Keputusan Direksi Bank Pembangunan DaerahSumatera Selatan dan Bangka Belitung Nomor061/DIR/KEP/2010 tanggal 27 Agustus 2010, dengan suratkeputusan Tata Usaha Negara Tergugat tersebut Penggugatlangsung menerima akibat dari keputusan tersebut karenaPenggugat dilarang menjabat sebagai Pejabat Eksekutif BankPembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitungmaupun di dunia perbankan untuk jangka waktu 5 tahun dantidak ditujukan untuk UMmUM

karena terdakwa sehan hari kerja berkebun :bahwa parsterdakwa dipersidangan membenarkan barang buktl yang diperlihatkandipersidangen berupa ; 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, uang tunaisejumiah Rp. 43.000, dengan pecahan Rp.10.000, 2 (dua) lembar, pecahanRp. 5.000, 1 lembar, pecahan 2.000, 7 lembar dan pacahan Ap.1.000, 4(empat) lembar ;Dengan demikian unsur ini sudah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatanlerdakwaMenimbang, bahwa , oleh kareena semun unsur dalam dalwaan subsidedlrpenuntut ummum

yuridis sebagaimanadikemukakan tersebut diatas Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspekkejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek faktor lingkungan, serta aspek eduktif dariputusan ini, dimana hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balasdendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membinaTerdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengahtengah masyarakatdan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disampingjuga bertujuan sebagai sarana prevensi UmMUM

penjara 5 (lima) tahun ataud. tidak menghadiri' rapat paripurna dan/atau rapat alatkelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dankewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturutturut tanpa alasanyang sah; e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Halaman 39 dari 45 HalamanPutusan Perkara Nomor 26/G/2017/PTUN.BNAf. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRDkabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pemilihan UmMUM

sejujurjujurnya dan seadiladilnya;bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan danmempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; danbahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi danUndangundang Dasar 1945 serta melaksanakan segalaperaturan perundangundangan dengan seluruslurusnyayang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara KesatuanRepublik Indonesia;BAB X LARANGAN BAGI PERANGKAT DESAPasal 40Perangkat Desa dilarang: 2Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor : 54/G/2020/PTUN.SMGmerugikan kepentingan umMUM

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ; 43Menimbang, bahwa dalildalil gugatan Penggugat pada pokoknyamenyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum PadangsidimpuanNomor E 20/Kpts/KPUKota/002.434920/2012 tentangPenetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota Padangsidimpuan Tahun 2012 (vide bukti T19), adalahbertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlakudan aSasSasaSs umMuM

Menyatakan Terdakwa AHMAD RIZANO Als ARIBin ODI SURONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Ummum melanggar Pasal351 ayat (1) KUHP.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMADRIZANO Als ARI Bin ODI SURONO (Alm), dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.3.

A Khusus pada har SELASA , tanggal 19Juli 2016, oleh kami : PRANOTO,SH. sebagai hakim ketua , NAWAJI, SH. danTOGA NAPITUPULU, SH,MH, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 26 Juli 2016 dalam persidanganterbuka untuk ummum oleh Hakim Ketua dengan dihadin oleh para Hakim Anggotatersebut, dibantu FIRMANSYAH, .H., Panitera Pengganti, dengan dihadin olehKuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat , Kuasa Hukum Tergugat Illdan IV, dengan tanpa hadimnya Tergugat

:Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melaluipelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut..Bahwa berdasarkan Pasal 6 tersebut diatas TERGUGAT 1 mempunyaikedudukan yang diutamakan sebagai pemegang Hak Tanggungan dandalam hal ini PENGGUGAT telah dinyatakan melakukan wanprestasi,sehingga TERGUGAT 1 berhak untuk menjual obyek HakTanggungan melalui pelelangan ummum tanpa

Barang bukti nomor 0833/2015/NF berupa cairan warna kuning atau urinedan Barang bukti nomor 0834/2015/NF berupa cairan darah sepertitersebut di atas adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika danatau Psikotropika ; 2200220 no nonoMenimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangantersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakanoleh Penuntut UmMUM ; 22n nn nnn n nn nnn nnn nnn nnn nnn

II/Penggugat Rekonvensi Il, Tergugat Konvensi I/PenggugatRekonvensi dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II ternyatabukanlah pemilik yang sah atas tanah tersebut sehingga syarat sahnya jualbelitidak terpenuhi, secara hukum perjanjian tersebut tidak sah dan batal demihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian 03 tertanggal 1 juni 2019yaitu perjanjian Pengikatan Jualbeli dan Perubahan Perjanjian Pengikatan Jualbeli No. 14 tertanggal 06 September 2019 adalah bertentangan dengan asasasas umMum

Sementara itu Pledoidari Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan Surat Dakwaan dari JaksaPenuntut Umum tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas serta uraianperbuatan terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan merupakan paksaanyang di mulai dari penyidik sampai pada penuntutan Jaksa Penuntut Ummum,sehingga dakwaan harus batal demi hukum dan tidak dapat diterima.Argumentasi Hukum:Surat dakwaan yang dirumuskan Abdul Karim Nasution (definisi yang sangatrepresentatif dan sesuai dengan KUHAP), Surat

memenuhi asas keadilan, Tergugat seharusnyamemperlakukan sama terhadap semua perusahaan yang ada diKarawang dengan melakukan pemeriksaan dan menerbitkanobjek sengketa (Nota Pemeriksaan) kepada semua perusahaanagar mengalihkan pekerja kontrak/PKWT menjadi pekerja tetap/PKWTT, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat ; Bahwa, tindakan Tergugat dimaksud yang menerbitkan objeksengketa berupa Surat Nomor 566/4972/BPKK/2013, Perihal :Nota Pemeriksaan, tanggal 02 Oktober 2013 telah melanggaraSaSasaS UmMuM

A Khusus pada har SELASA , tanggal 19Juli 2016, oleh kami : PRANOTO,SH. sebagai hakim ketua , NAWAJI, SH. danTOGA NAPITUPULU, SH,MH, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 26 Juli 2016 dalam persidanganterbuka untuk ummum oleh Hakim Ketua dengan dihadin oleh para Hakim Anggotatersebut, dibantu FIRMANSYAH, .H., Panitera Pengganti, dengan dihadin olehKuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat , Kuasa Hukum Tergugat Illdan IV, dengan tanpa hadimnya Tergugat

Kedua PenuntutUmum ini bersifat alternatif , dimana terlihat dari adanya frase atau dalam unsurFESS UI penser eccrine cans ecn nine seen SR nr SO aTMenimbang, bahwa oleh karena sub unsur didalam unsur kelima dalamdakwaan Kedua Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanyaakan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, yang mana apabila salah satusuo unsur tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akanmempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kelima dakwaan keduaPenuntut UMmUm

A Khusus pada har SELASA , tanggal 19Juli 2016, oleh kami : PRANOTO,SH. sebagai hakim ketua , NAWAJI, SH. danTOGA NAPITUPULU, SH,MH, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 26 Juli 2016 dalam persidanganterbuka untuk ummum oleh Hakim Ketua dengan dihadin oleh para Hakim Anggotatersebut, dibantu FIRMANSYAH, .H., Panitera Pengganti, dengan dihadin olehKuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat , Kuasa Hukum Tergugat Illdan IV, dengan tanpa hadimnya Tergugat

Penghentian sementara pelayanan UmMUM);G. PGAUTUDAN GKGSI;~10.000 M2 5 2o nnn ren nne enemad. Bahwa berdasarkan apa yang tertera dalam obyek sengketa, makaternyata luas lahan/persil yang dipakai tidak melebihi 5 ha atau luasbangunan tidak melebihi 10.000 m2, dengan demikian dalil Penggugattersebut mengenai melanggar ketentuan AMDAL adalah mengadaa7.

rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berkeyakinan unsur menjual dan menyediakan barang kena cukalyang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnyatelah terpenuhi secara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telahterpenuhi sehingga mengantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwaTerdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan penuntut UmMUM

HENDRIKUS RUMUAT, dimana pihakTergugat tidak cermat, tidak teliti dan tidak profesional dalam menilai,memeriksa, meneliti dan mencermati kembali suratsurat permohonanatau dokumendokumen yang diajukan oleh Tergugat II Intervensisebagai persyaratan, dan mencari keterangan tambahan atau informasidari masyarakat atau pemerintah desa setempat mengenai riwayatbidang tanah, serta mencocokkan data fisik dan data yuridisnya; apakahsudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundanganserta aSaSaSaSs umMuM

korban dilakukan Rosen tulang simpisis hasil patah ramus simpisispubis dan dislokasi.Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dagu, Jaritangan, luka lecet pada tangan dan patah tulang kemaluan akibat kekerasantumpul.Bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat kurang hatihatinya/kelalaian ataukesalahan dari terdakwa.mocennnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal310 Ayat (3) Jo Pasal 229 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintasdan Angkutan UMmUM