Ditemukan 210 data
48 — 14
seharusnya terdakwa setorkan ke BPJS melaluiBank BNI Kantor Cabang Karangayu Kota Semarang dan uang tersebutdipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;Bahwa terdakwa membuat slip setoran iuran BPJUS ketenagakerjaan danBPJS Kesehatan palsu, yang kemudian dibubuhi stempel Bank BNI danstempel BPJS Ketenagakerjaan yang dibuat oleh terdakwa , selanjutnyaslip tersebut terdakwa serahkan kepada Kasir PT GELANG GEMILANGJAYA;Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.Menimbang, bahwa berdasarkan uraiaan
59 — 20
Terdakwa dengan alasan mendahului sebelumdidahului adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dantidak dapat dikatakan sebagai tindakan spontan karena pukulantersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dengantenaga/kekuatan penuh;Bahwa tindakan Terdakwa yang bermaksud mengarahkanpukulannya ke tangan korban yang membawa celurit tersebut,sebenarnya Terdakwa juga sadar dan paham bahwa tindakantersebut dapat mengakibatkan orang lain yaitu korban AgusRianto menderita/mengalami luka;Berdasarkan uraiaan
30 — 25
Makasebaiknya anak ersebut diasuh bersama oleh penggugat dan tergugatwalaupun dalam waktu dan tempat yang berbeda;15.Bahwa setelah perceraian anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh lbunya ,tanpa memutuskan hubungan hukum~ dan pasidikaran anak tersebutdengan keluarga purusa, dan oleh karena itu anak tersebut mendapatkanjaminan hidup dari pihak purusa sebagaimana dijelaskan dalam KeputusanMajelis Utama desa Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM3/MDPBALI/X/2010;Berdasarkan uraiaan tersebut di atas
7 — 0
Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita angka 8 Termohon tanggapisebagai berikut , Bahwa benar pihak keluarga Termohon dan Pemohontelah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohonlah yangtetap tidak mau berubah dan tetap menjalin hubungan asmara denganmantan pacarnya yang bernama Mantan Pacar Pemohon ;10.Bahwa memang benar dalil posita Pemohon angka 9 dengan keadaanrumah tangga yang seperti ini, sudah sangat sulit untukmenciptakankeluarga sakina mawaddah warohmah;Bahwa berdasarkan uraiaan
85 — 40
Bahwa dari uraiaan diatas maka telah nampak jelas Penguasaanobyek sengketa oleh para Tergugat tidak melalui pembagian waris yangsah sehingga penguasaan obyek sengketa tersebut bertentangan denganhukum waris dan oleh karena lamanya obyek sengketa belum dilakukanpembagian waris mohon agar obyek sengketa yang dikuasai oleh ParaTergugat dibagi waris kepada seluruh ahli waris A.
Suriyani, SH
Terdakwa:
Hj. Ervina Azis Binti H. Abd. Azis
331 — 291
Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasanpembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yangdilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat HukumTerdakwa pada pokoknya mohon hukuman yang seringanringannya dari tuntutanPenuntut Umum, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan denganmemperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atasdiri Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraiaan
RYAN MANOI, S.H.
Terdakwa:
ERWIN SULISTYO alias ERWIN bin HARYONO .Alm
81 — 5
atau alat penikam jenisbelati bersisi tajam berujung runcing dengan panjang kurang lebih 21 (duapuluh satu) sentimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu, kemudiansenjata yang Terdakwa bawa tersebut juga bukan Terdakwa bawa untukkeperluan pekerjaan;Menimbang, bahwa Terdakwa sadar akan perbuatannya dan Terdakwajuga sadar seandainya senjata yang dibawa oleh Terdakwa mengenai oranglain maka orang tersebut akan mengalami luka dan membahayakan nyawaorang tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraiaan
31 — 3
Mohammad Jamrojidari Mohammad Vitrayana Ardiansyah als Bogang yang mana berasal dariTerdakwa adalah positif jenis obat keras;Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasiberupa pil LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dantidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan obat kerasjenil Pil LL tujuannya untuk dijual atau diedarkan lagi kepada MohammadVitrayana Ardiansyah als Bogang;Menimbang, bahwa berdasarkan uraiaan
95 — 31
Bahwa yang sebenarnya adalah pengugat lah yang telah melakukanPungutan dan pengelolaan pasar singkut lantai 2 dengan tanpa hak danilegal karena tidak memiliki dari dinas Perdangangan Koperasi dan UMKMKabupaten sarolangun, dan pengugat telah menarik Retribusi atau sewakepada para pedagang diatas dari standar harga yang telah tetapkan olehHalaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Padt.G/2020/PN SrlPemerintah Kabupaten sarolangun dan ini akan kami buktikan dalampersidangan ini;Berdasarkan uraiaan
54 — 27
jual beli, menyerahkanatau menerima Narkotika golongan bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam21pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum dan dakwaanpertama telah terpenuhi semua unsurnya maka dakwaan selanjutnya tidak akandipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari para terdakwa dimana meminta keringananhukuman semuanya telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraiaan
11 — 8
Pokok dalil Kedua tentang gugatan hak asuh anak, nafkah anak, nafkahiddah, mutah dan nafkah isteri yang berisi tentang uraian dan penegasansebagaimana uraiaan di atas;Menimbang bahwa terhadap pokok dalil kedua tersebut, Penggugatmohon agar diperkenankan untuk mencabut perkara tersebut di atas, dan akandipertimbangkan pada bagian lain putusan ini;Tentang Gugatan CeraiMenimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugattersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakimberpendapat
37 — 5
dapat diketahui bahwa obat Pil LL tersebut tidakada kemasannya dan petunjuk penggunaan serta tidak ada petunjuk khasiatkegunaan dan obat tersebut oleh Terdakwa disimpan dalam 2 buah karungdan ditaruh saja di tepi jalan yang metode penyimpanannya tidak memenuhisyarat sebagai tempat menyimpan obat;Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menguasai pil LL danmenyimpan obat keras jenil Pil LL tujuannya untuk diedarkan lagi kepadaorang lain atas instruksi orang yang bernama Mase;Menimbang, bahwa berdasarkan uraiaan
31 — 9
Dalam uraiaan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas terdapat 4 unsur yaitu :1) Harus ada perbuatan melawaan hukum;2) Harus ada kerugian yang diderita;3) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yangditimbulkan;4) Harus ada unsurunsur kesalahan.5.
17 — 1
Selain itu menurut hukum pengakuanmerupakan alat bukti yang paling sempurnua;Bahwa Pemohon menyatakan adalah wajar sahsah saja Termohonmendalikan seperti itu (Menjelekkan Pemohon), akan tetapi dipersidangansiapa yang mendalilkan harus dibebani untuk membuktikan dalilnyatersebut. siapa yang mendalikan sesuatu haruslam membuktikan dalilnya(Putusan MARI nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972);Bahwa Pemohon menyatakan dari uraiaan diatas telah menunjukkan suatufakta dan keadaan mengenai ketidakharmonisan
29 — 24
hukummembeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotikagolongan bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam DakwaanPrimair Penuntut Umum dan dakwaan primair telah terpenuhi semua unsurnya makadakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari terdakwa dimana meminta keringananhukuman semuanya telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraiaan
Terbanding/Penggugat : Ny LESTARI WIDIASTUTI Diwakili Oleh : HARIS NURLETTE, SH.,MH
47 — 33
., tanggal 30 Agustus 2018 yang dimohonkan banding sekedar mengenai uraiaan pertimbangan Petitum Kedua, Ketiga, Keempat, Keenam, Ketujuh, Kedelapan dan amar putusan serta menguatkan untuk selebihnya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
- Menolak tuntutan Provisi Terbanding semula Penggugat;
- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian ;
DALAM PROVISI;
DALAM POKOK PERKARA
91 — 42
Menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan : Yangdimaksud dengan utang telah jatun waktu dan dapat ditagih adalahkewajiban untuk membayar hutang yang telah jatuh waktu, baik karenatelah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimanadiperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yangberwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau mazjelsarbiter :Bahwa sebagaimana TERMOHON PKPU uraiaan pada
118 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga,patut dan pantas Pengadilan Negeri Cibinong menolak gugatanPenggugat atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapatmenerima gugatan Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugattelah menyangkal dalil dalil gugatan tersebut dansebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang padapokoknya atas dalil dalil sebagai berikutDALAM REKONPENSBahwa uraiaan dalam Konpensi merupakan satu kesatuandengan Rekopensi dan karenanya tidak dapat dipisahkan ;Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah
Terbanding/Penggugat : PINCE TIMANG
Terbanding/Turut Tergugat : JAYAWIJAYA SEMBOR
Turut Terbanding/Tergugat II : LAMBER SEMBOR
51 — 25
Nab tanggal 15 Juli 2019 yang dimohonkan banding sekedar mengenai uraiaan pertimbangan Eksepsi, Petitum 4, 7 dan 8 serta menguatkan putusan untuk selebihnya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
- Menolak Eksepsi Pembanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;
- Mengabulkan gugatan Terbanding I semula Penggugat
Nab tanggal 15 Juli 2019 yang dimohonkan bandingsekedar mengenai uraiaan pertimbangan Eksepsi, Petitum 4, 7 dan 8 sertamenguatkan putusan untuk selebihnya, sehingga amarnya menjadisebagai berikut :DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat I, Terbanding IIsemula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 59/PDT/2019/PT JAPDALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuksebagian ;2.
DALAM KONPENSI
DALAM EKSEPSI
DALAM POKOK PERKARA
119 — 46
No. 16/P/PF/2015/PTUN.PLK(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud padaayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonandiajukan ; (6) Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusanuntuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud padaayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan ;eae Menimbang, bahwa dari uraiaan tersebut majelis hakim berpendapat bahwaPemohon merupakan bagian dari warga masyarakat yang