dijalani dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa Anak berada dalam tahanan, dan tidak adaalasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Anak tetap berada dalamtahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar semua biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat bandingjumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat, Pasal 81 ayat (2), UndangUndang RI No.11 tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, UndangUndang No.3 tahun1997 tentang Pengadilan Anak dan perubahan yang kedua kali denganUndangUndang Nomor : 49 tahun 2009 Jo UndangUndang Nomor 8tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana JoPeraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI1.

UndangUndangRI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalamdakwaan Kedua;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Much Rizki Alias Muhamad Rizki BinSubagja Berupa Pembinaan dalam Lembaga Pembinaan di Panti SosialRehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (PSR ABH) Cileungsi Bogorselama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;3.

permohonan bandingnyatersebut, Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2017 telah mengajukanMemori Banding yang pada pokoknya memberikan alasan sebagai berikut :2bahwa pada persidangan perkara atas nama Anak Dewa Komang DerdyAntoni als Derdy yang dilaksanaan degan acara persidangan biasasebagaimana dalam dakwaan kami yang disusun secara alternaif yaitupasal 338 KUHP jo UU RI No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilanpidana anak atau ketiga pasal 351 ayat (3) KUHP jo UU RI No. 11 Tahun2012 tentang sistem

peradilan anak selanjutnya berdasarkan pemeriksaanpersidangan yang diperoleh dari keterangan saksisaksi, keterangan anaksaksi, keterangan ahli,surat petunjuk keterangan anak terungkap fakafaktabahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama melakukankekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan matisebagaimana diatur da diancam pidana dengan pasal 170 ayat (2) ke3KUHP jo UU RI No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan

berharga bagi anak untuk tidak melakukanhalaman 46 dari 50, Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2017/PN Kgnpersetubuhan di luar nikah dengan lakilaki yang bukan suaminya karena akan dapat menyebabkan kehamilan.em Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim dalam perkara inimenjatuhkan pidana penjara kepada anak sebagai usaha yang terakhir. em Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 20 dan pasal 85 ayat(1), UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak(UU SPPA), anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LembagaPembinaan Khusus Anak (LPKA).aoRenaeenSaeH Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) UU SPPA, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif beruba penjaraddan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. nt Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (2) UUSPPA, pidana pelatinan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.a noneenn Menimbang

didakwakan maka hakimnantinya akanmempertimbangkannya sebagaimana amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak yangbernama Anak lahir tanggal 24 Desember 2002 dan Anak Anak II lahirtanggal 4 November 2002 sehingga Anak tersebut masih dikatakan sebagaianak yang mana menurut Hakim harus ada perbedaan proses hukumnyamaupun penghukumannya antara pelaku yang sudah dewasa dengan pelakuyang masih anakanak ;Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang sistem

peradilan anak dibuat dengan tujuan melindungiharkat dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dankarunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagaimanusia seutuhnya sehingga Negara Republik Indonesia memberikanperlindungan khusus bagi anak ;Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sangat sejalan dengan pendapatBarda Nawawi Arief dalam karangan buku WALUYADI, SH, MH yang berjudulHukum Perlindungan Anak halaman 46 yang menyatakan ada dua hal yangmenjadi dasar pemikiran

bersalah dan menyesali perouatannya; Anak Pelaku berjanji tidak akan mengulangi lagi perouatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatunhi pidana, maka harusiahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 80 ayat (8) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerliindungan Anak, Pasal 71 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dan Pasal74 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,UndangUndang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Sistem

Peradilan Anak danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana seria peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Dps.28Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan anak dan saksi tidak adahubungan keluarga ;Bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum sesuaidengan UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak adalah anakyang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang didugamelakukan tindak pidana ;Bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anakyaitu faktor orang tua/keluarga, lingkungan dan pergaulan ;Bahwa perilaku anak dibentuk oleh keluarga dan lingkungannya

Pasal 76 c UU RI No. 35 Tahun 2014atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UndangundangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan UU No. 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1 Menyatakan anak CHANDRA NUR INSANI Bin SUWONDO telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membiarkan melakukankekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati";2 Menjatuhkan pidana terhadap anak

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keterangan Anak KorbanNURFATRIANI TRIGUSTARINI sebagai saksi di pengadilan padatanggal 17 Juli 2017 dibawah sumpah dengan didampingi oleh orangtuakorban dan pekerja sosial P2TP2A di saksikan oleh Ketua KPAD BangkaBelitung, Orang tua saksi Sunarsih, Orangtua Saksi Nur Ummi, dankedua Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Selatan adalah sahsebagai alat bukti dikarenakan telah sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomr 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak

/2020/PN BonMenimbang, bahwa sejalan dengan Laporan hasil PenelitianKemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas Il Samarindatersebut, Hakim menilai dengan memperhatikan keadaan dan tempat untukmenjalani pidana terhadap anak sebagaimana maksud dari pasal 85 Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anakuntuk menempatkan anak di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan KhususAnak) tidak dapat dipenuhi sebagaimana kehendak daripada Undangundang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak) tentulahmenjadi persoalan tersendiri bagi aparat penegak hukum, karena dengan tidaktersedianya untuk sementara ini LPKA di wilayah Kota Bontang, dan selama iniAnak yang dipidana ditrempatkan di dalam Lembaga PemasyarakatanDewasa, sehingga menurut Hakim terhadap anak yang dijatuhi pidana berupapenjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak merupakanultimum remedium dan melihat kondisi sosial dan jiwa anak yang sangat rentanterhadap liungkungan sekitar, ditempatkan pada Lembaga

berpendapatbahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuksampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotongatau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi ;Menimbang,bahwa karena jaksa penuntut Umum mengJocto kan PasalPasal 363 Ayat (1) ke4 dan ke5 KUHP 1 Angka 3 UU RI NO. 11 Tahun 2012tersebut bukan merupakan unsur maka Hakim akan menjelaskan dalamputusan selanjutnya ;Menimbang,bahwa Pasal 1 angka 3 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, berbunyi Anak yang berkonflik denganhukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah Anak yang telah ber umur12 (dua belas ) tahun, tetapi belum ber umur 18 (delapan belas ) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;Menimbang,bahwa dari keterangan para Anak dipersidangan saatmelakukan perbuatan para Anak masingmasing berusia bahwa Anak GATOTSUBROTO Alias GATOT Bin BUYADI berusia 15 tahun, Anak II NOBERTUSTRI JAYA Anak Dari RADIUS HARAAN berusia 15 tahun, Anak III WAHYUDIRAMADHAN

den anak GE sbersalah) =melakukan tindak pidana Pembunuhanberencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo.UndangUndang RI No.11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan KesatuPenuntut Umum;2.

ennB.Rekomendasi: 222 n nnn n nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn ncn nesBerdasarkan kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil Sidang TimPengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Permasyarakatan Kelas II Jember HariSenin, tanggal 29 April 2019, Nomor Register TPP:TPP:W15.PAS.Pas.43.PK.01.05.13158, maka dengan tidak mengurangiwewenang hakim dalam memutus perkara Klien diputus Pidana dengan Syarat(Pengawasan) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1 huruf b ke 3 UU No.11tahun 2012 tentang tentang Sistem

Peradilan Anak dengan mempertimbangkanhal sebagai berikut:221.Tindak pidana yang dilakukan oleh Klien diancam dengan hukuman pidanapenjara paling lama tujuh tahun;Halaman 10, Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Srp2.

Menyatakan bahwa TerdakwaFEBRIANSYAH AMALAN alias FEBI binDINASTI AMALANtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Pembunuhan Secara Berencana sebagaimanadiatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo UU RINo.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;2. Membebaskan TerdakwaFEBRIANSYAH AMALAN alias FEBI bin DINASTIAMALANdari segala dakwaan, atau setidaktidaknya lepas dari segalatuntutan;3.

Dalam era modern saat initerdapat kecenderungan bahwa faktor lingkungan dapat menjadi salahsatu faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak.Selain itu, dari faktor lingkungan pula dapat digunakan sebagai salahsatu sarana (solusi) dalam upaya penanggulangan kenakalan anak;Ketentuan berkaitan dengan penanganan terhadap anak nakalberdasarkan UU sistem Peradilan Anak dapat dilihat dari jenis sanksiyang diberikan terhadap anak nakal.

Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana, UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak danUndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Halaman 98 dari 100 hal Putusan Nomor 2/PID.SUSAnak/2020/PT AMB Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tual dan Penasihat Hukum Terdakwa;e Menguatkan putusan

Hal ini sejalan dan seiramadengan model hukum mutakhir yang disebut model restoratif justice(model hukum memperbaiki) yang sudah diadopsi dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak danPembaharuan Hukum Pidana di Indonesia melalui RUU HukumPidana.Bahwa pertimbangan Judex Juris (Tingkat kasasi) yang melakukanpencabutan hak Terpidana untuk dipilin dalam jabatan publik tanpamempertimbangkan jasajasa dan penghargaan maupun sumbangsihyang diberikan kepada masyarakat maupun negara