Ditemukan 1402 data
82 — 27
sehingga suratpengakuanjual beli tidak dibuat dalam bentuk"tertulis hanya saja dibuatdalam bentuk kwitansi tanda terima uang,(semua bukti kwitansi peralihanhak diajukan Tahap pembuktian) maka dengan demikian peralihan Hakdengan dasar jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada ST AISYAHdan kemudian ST ASYAH mewariskan/menyerahkan kepada Tergugat IIuntuk menjadi Hak Tergugat II selanjutnya Tergugat II menjual lepaskepada Tergugat III hal itu dilakukan dengan itikat baik maka haruslahmendapat perlidungan
100 — 46
Fotokopi Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlidungan Konsumen. (bukti P8);9. Fotokopi Surat Kuasa Pengikat Jaminan Fidusia 180175170311, tertanggal15 Maret 2017. (bukti P9);Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 109/PDT.G/2017/Pn.
42 — 19
dibebani untuk membayar biaya perkara;Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut:Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan manusia.Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya;Memperhatikan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf h, I, dan j UndangundangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan
YANDI PRIMANANDRA, SH.
Terdakwa:
MIKO SUHARIANTO, MBA
754 — 242
ditentukan.Putusan No 224/Pid.B.LH/2018/PN.Mjk Hal 32 dari 43(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratandumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 175 PeraturanPemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun , disebutkan Setiap Orang dilarang melakukanDumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin;Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Pasal 60 UU Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlidungan
49 — 18
bahwa Majelis Hakim mengartikan dalam hal turut sertamelakukan tiaptiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yangutamanya adalah dalam pelaksanaan perbuatan Pidana itu ada kerjasama antaramereka hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut sertamelakukan; 222222 n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence nnnMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan sebagaimanayang telah dipertimbangkan dalam unsurunsur pasal 80 ayat (1) UndangundangRI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan
253 — 52
padanya sangat wajar danberdasarkan hukum apabila BPSK Kota Palangka Raya dalam putusanperkaranya Nomor 36/Pdt.G/BPSKPKYPTS/VIIV2016 tertanggal 12September 2016 mengabulkan gugatan permohonan termohon keberatan/Tergugat;Dengan demikian dan berdasarkan fakta hukum yang terjadi Pemohon telahkeliru mengendalikan bahwa BPSK Kota Palangka Raya tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara ini a, oleh karena Badan PenyelesaianSengketa Konsumen dibentuk berdasarkan Undang undang Nomor 8 Tahun1999 tentang perlidungan
38 — 19
Pengembangan Kompetensi.UU RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Pasal 2berounyi: Fungsi Pemerntanan adalah tangsi dalam melaksanakanadministasi pemerintahan yang meliputi tangsi pengaturan, pelayanan,pembangunan, pemberdayaan dan perlidungan.
Dwi Erni Widayati, SH
Terdakwa:
MEIJI ZWAGERI RASIDI Als MEIJI Bin MURSIDI
113 — 26
mati ;Bahwa unsur ini bersifat alternative artinya hanya salah satu saja dariunsurunsur tersebut yang terbukti, maka delik tersebut dianggapterpenuhi.Pengertian kekejaman adalah berasal dari kata kejam yang dalamkamus Bahasa Indonesia digambarkan sebagai suatu tindakan atauperbuatan yang dilakukan diluar batas kewajaran atau normanorma yangberlaku dalam masyarakat, pengertian tersebut sejalan dengan apa yangterdapat dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) hurud d UndangundangNomor 23 tahun 2002 tentang perlidungan
14 — 4
Memang BENAR, Termohon tidak ingin tinggal di dumai karenamerasa tidak nyaman selama termohon masih tinggal di dumai keluargaPemohon masih ikut campur dalam urusan keluarga Termohon danPemohon, kalau terjadi sesuatu terhadap Termohon dan anakanak, danPemohon tidak bisa memberikan perlidungan kepada termohon dananak anak, Termohon mengatakan kepada Pemohon kalau pun kitapisah ini demi anak, jarak dumai duri itu bukan lah jauh kita bisa aturwaktu ntah minggu ini pemohon yg ke duri dan ntah minggu depan
157 — 42
sebelum Tergugat III menjual 2 bidangObyek sengketa, Tergugat III terlebih dahulu telah menjual kepada SUYARNOWIDODO dan selanjutnya sebelum SUYARNO WIDODO melakukan peralihanatau balik nama telah dijual kembali kepada Tergugat II dan hal tersebutsepengetahuan dari Tergugat III, sehingga dalam hal ini Tergugat II ataspenguasaan Obyek sengketa tersebut sangatlah tidak bertentangan denganhukum ;4Bahwa Tergugat II dalam hal ini selaku pembeli yang beritikat baik, maka menuruthukum haruslah mendapatkan perlidungan
FERNANDO ENRICO FERMI PARTAHI
Terdakwa:
RONAL RENYAAN Alias LOIS Alias LOASA
47 — 33
Umum menyatakan bahwa saksisaksi yangakan diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini Sudah cukup, selanjutnya ataspermohonan Penasihat Hukum Terdakda telah didengar keterangan saksi yangmenguntungkan (a de charge) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa,keterangan saksisaksi a de charge mana dengan di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :SAKSI CHRIS LASOL; Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keteranganterkait dengan kejadian terdakwa datang meminta perlidungan
16 — 0
Bahwa memang benar adanya Penggugat Rekonvensi Termohon mengalami kesulitan unuk mengakses kedua anak hasilperkawinan antara Penggugat Rekonvensi Termohon dan TergugatRekonvensi Pemohon karena apabila tidak dihambat maka PenggugatRekonvensi Termohon tidak perlu Sampai ke sekolah anak nomer duaagar bisa ketemu dan melapor ke Perlidungan Perempuan dan Anak agarbisa di mediasi Supaya bisa akses anaknya.5.
42 — 29
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor821/K/Sip/1974 yang menyatakan : oembelian dimuka umum melalui kantorlelang adalah pembeli beretikad baik, harus dilindungi undangundang, jo.Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 323/ K/Sip/1968 yang menyebutkan: suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlakuserta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beretikad baik, maka lelangtersebut tidak dapat dibatalkan, dan terhadap pembeli lelang yang beretikadbaik tersebut wajib diberikan perlidungan
124 — 53
Bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan MenteriKetenagakerjaan RI No. 42 Tahun 2015 tentang Tata CaraPemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia, yang mengatur pencabutanSIPPTKI;8)Bahwa Pasal 17 ayat (1) Permenaker No. 42 Tahun 2015,menyebutkan:Selain ketentuan pencabutan SIPPTKI yang diatur dalamPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam PelaksanaanPenempatan dan Perlidungan Tenaga Kerja Indonesia
13 — 1
sekolahnya melalui orang tua Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka Majelis menetapkan besarnya nafkah madliyahyang layak setiap bulan sebesar Rp.1.500.000, (Satu juta lima ratus riburupiah), dan selama 1 tahun 2 bulan (14 bulan) sebesar 14 xRp.1.500.000, = Rp.21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah);Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Perma Nomor3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlidungan
137 — 28
LegalStanding Penggugat tidak memenuhi' syarat untukmengajukan Gugatan berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlidungan Konsumen (UU No. 8/1999)1.Bahwa Penggugat adalah Yayasan Lembaga PerlidunganKonsumen Kalimantan (YLPKK) yang berkantor pusat diBanjarmasin yang dalam perkara a quo diwakili oleh Pengurusnya,yaitu Sdr. Sehatno Samiadoen, Sdr. lonu Suprapto, Sdr. Usman,dan Sdr. Tupono yang mewakili seorang konsumen bernama KGSApria Dilah.. Bahwa gugatan a quo diajukan terhadap OT.
311 — 250
konsiliasi, mediasi atau arbitrase;(b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;(c) Melakukan pengawsan terhadap klusula baku;(d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaranketentuan dalam Undangundan gini;(e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlidungankonsumen;(f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlidungankonsumen;(g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukanpelanggaran terhadap perlidungan
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA WALHI
Tergugat:
PT. KUSUMA RAYA UTAMA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bengkulu
2.Kepala Balai Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu Lampung
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
5.Bupati Bengkulu Tengah
992 — 2499
Taman Buru Semidang Bukit Kabu diHal 14 dari 159 Hal Putusan Perdata Lingkungan Hidup Nomor : 44/Pdt.GLH/2018/PN BglKabupaten Bengkulu Tengah, Perjanjian Kerjasama tersebut menjadidasar TERGUGAT untuk melakukan Kegiatan Pertambangan dikawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dengan tidakmemperhatikan fungsi Konservasi dari Taman Buru Semidang BukitKabu;32.Bahwa TURUT TERGUGAT II selaku Pelaksana Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistem telah melanggar fungsi pokokKonservasi yaitu Perlidungan
UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlidungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, hasil dari Prin Out dan bermateralcukup, diberi tanda P3;4. UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hasildari Prin Out dan bermaterai cukup, diberi tanda P4;5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 50 Tahun2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, hasil dari PrinOut dan bermaterai cukup, diberi tanda P5;6.
NomorPKS.2065/K.10/TU/KSK/10/2016 tentang Penguatan Fungsi SertaKeanekaragaman Hayati Taman Buru Semidang Bukit Kabu diKabupaten Bengkulu Tengah, Perjanjian Kerjasama tersebut menjadidasar TERGUGAT untuk melakukan Kegiatan Pertambangan dikawasan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu dengan tidakmemperhatikan fungsi Konservasi dari Taman Buru Semidang BukitKabu;Bahwa TURUT TERGUGAT II selaku Pelaksana Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistem telan melanggar fungsi pokokKonservasi yaitu Perlidungan
60 — 14
Pasal 4, pasal 7 ayat (1),dan pasal 77 UndangUndangNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak;5. Pasal 2 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 TentangKesejahteraan Anak dan segala peraturan yang berkaitan denganperkara ini;MENGADILIDalam Konvensi1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebahagian.Him. 42 dari 44 hillm. Putusan Nomor 1176/Pdt.G/2019/PA.Pbr2.
Tok Tjing Kim
Tergugat:
1.PT Bank Central Asia Tbk Cabang Kisaran
3.Pemerintah Cq Menteri keuangan RI cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Kisaran
43 — 4
YuriprudensiMahkamah Agung RI Nomor 323/ K/Sip/1968 yang menyebutkan : suatulelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sertadimenangkan oleh pembeli lelang yang beretikad baik, maka lelang tersebuttidak dapat dibatalkan, dan terhadap pembeli lelang yang beretikad baiktersebut wayib diberikan perlidungan hukum. Oleh sebab itu pembelilelang (Nato Wijaya), harus dilindungi hakhaknya sebagai pembeli lelangyang beretikad baik;12.