Ditemukan 1319 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : utrech ulricht utreck unrecht utrich
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN AMBON Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 16 April 2021 — Penuntut Umum:
1.HUBERTUS TANATE, SH
2.AZER JONGKER ORNO, SH.MH
3.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
Terdakwa:
TARADJI LETAHIIT
121 — 294
  • Perbuatan dilakukan secara berlanjut.Menimbang, bahwa banyak ahli hukum menterjemahkan voorgezettehandeling sebagai suatu perbuatan berlanjut, dimana Utrecht menyebutnyadengan perbuatan terusmenerus, Schravendijk sama juga dengan WirjonoProdjodikoro dengan menyebutkan perbuatan yang dilanjutkan, dan Soesilomenyebutnya dengan perbuatan yang diteruskan.Perbuatan yang dimaksuddalam hal ini adalah perbuatan yang dapat melahirkan perbuatan pidana baikperbuatan tersebut berupa kejahatan maupun perbuatan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 19-10-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 98/Pid.B/2015/PN Gto
Tanggal 19 Oktober 2015 — - Drs. RUSLI HABIBIE, M.AP alias RUSLI.
115 — 29
  • Detournement de pouvoir tidak hanya gejala dalam memuat ketetapan tetapijuga dalam lapangan pemerintahan dalam arti luas, termasuk legislasi dan mengadili(Utrecht 1986:150151);Menimbang, bahwa dalam Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur,detournement de pouvoir dirumuskan sebagai penggunaan wewenang tidak sebagaimanamestinya.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-02-2011 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Juni 2013 —
149 — 101
  • Putusan No.99/Pdt.G/2011/PN.JKT.Selyang diadakan antara individu, antara individu dengan badan negara,bilamana badan negara turut serta dalam pergaulan hukum sebagai (seolaholah) individu ( E Utrecht, 198 : 95).Menurut Van Apeldoorn, Hukum Privat adalah hukum yang mengaturkepentingan khusus (privat).Bahwa lebih lanjut menurut Doktrin Ahli IImu Hukum, PROF DR PETERMAHMUD MARZUKI SH MS LLM, dalam buku : Pengantar IlmuHukum, penerbit PT Kencana Prenada Media Group, halaman 211 240,antara lain menegaskan
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 12-12-2011 — Upload : 16-05-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 359/PID.B/2011/PN.CBN
Tanggal 12 Desember 2011 — ANDI WIJAYA;
236 — 248
  • (Bandingkan dengan : Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah HukumPidana 1, Surabaya, Penerbit Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 261). Apabila dalam suatuperbuatan tidak terdapat unsur melawan hukum, maka perbuatan tersebut bukanmerupakan tindak pidana.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
JAMES FRANKLIN LEWAKABESSY
158 — 280
  • akan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 55 ayat 1Ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana yang menyatakan: Dihukumsebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa Penyertaan atau delneming atau complicity dalambeberapa literatur, disamakan dengan istilah "Turut Campur Dalam PeristiwaPidana" yang digunakan oleh Tresna, istilah "Turut Berbuat Delik yangdigunakan oleh Karni, isilan Turut Serta yang digunakan oleh Utrecht
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 03-01-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mks
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
216 — 81
  • Utrecht menulis bahwayang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yangada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum,kebiasaan atau agama.Bertentangan dengan Kepatutan yang berlaku dalam lalu lintasmasyarakat terhadap din dan orang lain. Dalam hal ini harusdipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang laindan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Yangtermasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:I.
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-10-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 16-05-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 103_Pid_Sus_2015_PNBkt_Lepas_06042016_Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tanggal 6 April 2016 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa YUL HENDRA
192 — 94
  • YUSLIM, SH.MH :Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum, Program Notariatdan Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang ;Bahwa ahli adalah ahli di bidang Hukum Administrasi Negara ditunjangdengan serrtifikasi sebagai berikut :a.Sertifikat dari Universitas Utrecht atas partisipasinya dalamSandwich Research Program ;Sertifikat dari Program Sarjana S2 Ilmu Politik UGM dan JurusanIImu Politik Fisip Unand, sebagai Narasumber Focus GroupDiscussion Decentralizing Corruption Eradication Commissin
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 116/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 14 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Megatop Inti Selaras Diwakili Oleh : PT. Megatop Inti Selaras
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
277 — 396
  • Keputusan itu memberikan suatu kewajiban pada seseorang atauorganisasi, memberikan kewenangan atau hak pada mereka;Menurut Utrecht, beschikking diartikan sebagai perbuatan hukum publikbersegi satu (yang dilakukan oleh alatalat pemerintahan berdasarkansuatu kekuasaan istimewa). Sedangkan menurut WF.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum Penggelapan
Register : 12-10-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 554/Pid.B/2020/PN Ckr
Tanggal 30 Maret 2021 — MYLANDI SUSANA, SH (JPU) ANDY TEDIARJO THE TERDAKWA)
361 — 132
  • timbul hak perdata yang lain, yang kedua karenatempuse delictie nya berbeda pasti konteks penyewaan, uang hasilsewa yang harusnya dibagikan, tetapi tidak dibagikan sesuaidengan perjanjian sharing tadi, sharing pengasilan kemudian initidak dilakukan maka dalam konteks ini kita berbicara tentang satuframe yang berbeda ya penggelapan atas tanah yang tidakbergerak dimana objeknya bukan tanah tetapi uang;Halaman 87 dari 167 Halaman Putusan 554/Pid.B/2020/PN CkrBahwa kita merujuk misalnya kepada putusan utrecht
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 19 Oktober 2016 — TUBAGUS CHAERI WARDANA Als WAWAN
438 — 697
  • Utrecht Moh. Saleh Djidang yang dimaksuddengan *jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dandilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkandengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yangdimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkunganpekerjaan yang sebanyakbanyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat"durzaam atau tidak dapat diubah begitu saja . ( Vide : E. Utrecht dan Moh.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 26-09-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr
Tanggal 31 Januari 2018 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
LIM YANDI JOHANES
85 — 35
  • Istilahpenggelapan menurut C.B. van Haeringen guru besar di Utrecht,penggelapan (verduistering) itu adalah membuat segalanya menjadi gelapatau menghalangi memancarnya sinar (geheel donker maken atauuitstraling van licht beletten).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-06-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 866 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 13 Juni 2016 — SUROSO ATMOMARTOYO;
218 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Republik Indonesia Nomor 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April1994 yang di dalamnya memuat pesan tentang pemidanaan yangproporsional, karena pemidanaan yang tidak proporsional akanbertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan, yaitu koreksi,edukasi, prefensi dan represi, mengingat dampak yang amat luas,balk terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendirisebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut;Dikutip dan buku Sari Kuliah Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas,Surbaya, 1987, halaman 360, menurut Utrecht
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Putus : 09-12-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NO. 1359/PID.B/2014/PN.Jkt Pst
Tanggal 9 Desember 2014 — PIDANA -AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO bin SUMANTRI OWNIE
146 — 51
  • Kesalahan adalah merupakan terjemahan dariperkataan (bahasa) Belanda yaitu Schuld yang mempunyai arti menurut pengertiandalam hukum pidana berbentuk kesengajaan (dolus/opzet) dan kealpaan (culpa).Selain itu, kesalahan juga telah diartikan oleh para pakar, yaitu diantaranya : Utrecht,menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukumpidana /schuld in ruimte zin) terdiri atas tiga anasir yaitu:a. Kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) dari pembuat;b.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.ARDY, SH. MH
2.YOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO,S.H,M.H
3.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARTHEN ABRAHAM NANLOHY
126 — 81
  • Perbuatan Berlanjut;Menimbang, bahwa banyak ahli hukum menterjemahkan voorgezettehandeling sebagai suatu perbuatan berlanjut, dimana Utrecht menyebutnyadengan perbuatan terusmenerus, Schravendijk sama juga dengan WirjonoProdjodikoro dengan menyebutkan perbuatan yang dilanjutkan, dan Soesilomenyebutnya dengan perbuatan yang diteruskan.Perbuatan yang dimaksuddalam hal ini adalah perbuatan yang dapat melahirkan perbuatan pidana baikperbuatan tersebut berupa kejahatan maupun perbuatan tersebut berupapelanggaran
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-12-2015 — Putus : 04-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 4 Desember 2015 — Drs. Yufrizal, M.Si. bin Sulaiman Umar
104 — 24
  • Utrecht dan Moh. SalehDjidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru,Jakarta, Cet. IX, 1990, hal. 144).Menimbang, bahwa Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalahJabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatanstruktural dan jabatan fungsional.
Pengadilan PN WATES Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-10-2010 — Putus : 23-02-2011 — Upload : 02-05-2012
Putusan PN WATES Nomor 125/Pid.B/2010/PN.Wt
Tanggal 23 Februari 2011 — SUKIRMAN, B.A Alias MUH. NUR ROHMAN
145 — 20
  • (Vide : E,UTRECHT danMoch Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cetakan IX,Ichtiar Baru, Jakarta, 1990, hal 144) ;Bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah menunjuk tugas,tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri dalam satuanorganisasi negara ataupun orang perseorangan yang bukan pegawai negeri yangmempunyai fungsi, tugas dam tanggung jawab dalam korporasi ;Bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan secara harfiah samahalnya dengan menyalahgunakan kekuasaan yang
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 195/PID/2019/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : CHAERUDIN ALIAS PAK HERU BIN M. LATANG Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
202 — 112
  • Lamintang :Perintah jabatan atau ambtelijk bevel dapat diartikansebagai suatu perintah yang telah diberikan olehseorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah itubersumber pada suatu ambtelijk bevel atau suatu kedudukanHal 176 dari 184 hal Putusan 195/PID/2019/PT.MKSmenurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintahmaupun dari orang yang menerima perintah. (1984:500).Menurut Utrecht :Baik yang memerintah maupun yang diperintah tidakperlu berstatus pegawai negeri. (1999:378)Artinya, berdasarkan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 04/Pid .Sus/2014/P. Tpikor.YK
Tanggal 5 Juni 2014 — SARDJIJANA Bin (Alm) MARDIWIYONO
58 — 13
  • Utrecht Moh.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
310 — 270
  • kita akan melihat duaidentifikasi sejak politik hukum undangundang 3 tahun 2014Hal 148 dari 218 Hal Putusan No. 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Selpenyalahgunaan wewenang menyangkut kesalahan administrasi tadiyang melihat masalah prosedur soal wewenang dan soal formatmerupakan penyelesaian administrasi tapi penyalahgunaan di dalampasal 3 menyangkut Saya punya jabatan tapi saya menerima suapatau apapun maka itu menyangkut pada penyelesaian pidana jadiidentifikasi itu sudah tegas oleh Van Der pot didalam utrecht
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 10 Nopember 2017 —
477 — 339
  • peradilan yang lain ;Bahwa penyalahgunaan wewenang tidak lagi kita akan melihat duaidentifikasi sejak politik hukum undangundang 3 tahun 2014penyalahgunaan wewenang menyangkut kesalahan administrasi tadiyang melihat masalah prosedur soal wewenang dan soal formatmerupakan penyelesaian administrasi tapi penyalahgunaan di dalampasal 3 menyangkut Saya punya jabatan tapi saya menerima suapatau apapun maka itu menyangkut pada penyelesaian pidana jadiidentifikasi itu sudah tegas oleh Van Der pot didalam utrecht