Anugrah Bintang Kerinci,Nomor Kontrak 611/ 394.ADPU6.2/ IV/ 2016, Nomor Addendum Ke.1ADD.1/611/611/37DPU6.2/ X/ 201611) Addendum KeI terhadap Surat Perjanjian No. ADD.1I/611/37DPU6.2/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016, beserta dokumendokumenlampirannya12) Laporan Progres Pekerjaan Fisik Bidang Sumber Daya Air, PekerjaanPeningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei. Tanduk Kab. Kerinci, LokasiKabupaten Kerinci, Kontrskator Pelaksana PT. Anugrah Bintang Kerinci,Konsultan Pengawas CV.

Putusan Nomor 526/B/PK/PJK/201611.d. Perbaikan akibat tindak pidana;e. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;dan/atauf. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama3 (tiga) tahun.5. Bahwa dalam negara hukum, setiap tindakan aparatur negarawajib berdasarkan atas hukum sesuai prinsip wetmatigheid vanbestuur atau asas legalitas termasuk juga dalam hal mengenakansanksi baik pidana maupun administrastive terhadap suatuperbuatan.

Nomor 3121 K/Pdt/201611.sedikit jJumlahnya, maka adalah patut dan beralasan menurut hukumapabila Penggugat dr/Tergugat 66 dk menuntut ganti rugi materil danmoril kepada Tergugat 1 s/d 34 dr/Penggugat 1 s/d 34 dk atas kerugianmateril dan moril yang dialami, diderita Penggugat dr/Tergugat 66 dkkepada Tergugat 1 s/d 34 dr/Penggugat 1 s/d 34 dk secara perdatamelalui Pengadilan Negeri Kelas IB Lubuk Pakam;Bahwa adapun kerugian materil dan moril yang dialami, dideritaPenggugat dr/Tergugat 66 dk tersebut

Putusan Nomor 1007/B/PK/PJK/201611.perundangundangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:(a) badan oleh pengurus, ...dst.

Nomor 759 K/Pdt.SusPailit/201611.undang telah memikirkan cara menagih pokok utang (sanksiadministrasi) diluar sanksi pidana tadi yaitu dengan menerbitkanSKPKB;Bahwa di dalam ilmu hukum dikenal adanya asas hukum /exspecialis derogat legi generalis, yang artinya aturan hukum yangkhusus mengesampingkan aturan hukum umum.

No. 1486 K/PID.SUS/201611. Gambar sket lokasi tanah/perwatasan milik Sahrundiketahui Lurah Muara Komam Drs. Abdul Mughni;Dibawa Terdakwa ke satuan pemegang kas yaitu Sdr.Widiyatmo untuk dimintakan pencairan/pembayaran kegiatanpembebasan tanah untuk pembangunan sub terminal diKecamatan Long Kali dan untuk diperiksa kembali kelengkapanberkas pencairannya;Bahwa kemudian untuk mengetahui apakah dokumennyalengkap ataukah tidak Sdr. Widiyatmo membuat DaftarPengantar Surat Permintaan Pembayaran (Form.

Nomor 79 PK/Pdt.SusParpol/201611.PPP.

No. 1 PK/Pid.Sus/201611)12)13)14)15)16)17)Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5,000(lima ribu) lembar dengan total Rp250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) ;1 (satu) buah tas kertas besar berwarna coklat tua dengan tulisanPEDRO yang didalamnya berisi :a) Plastik putin dengan tulisan Gramedia Toko Buku, didalamnya berisiuang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.000(lima ribu) lembar dengan total Rp 500,000.000,00 (lima ratus jutarupiah) ;b) Plastik

No. 1 PK/Pid.Sus/201611)12)13)14)15)16)17)1 (satu) buah tas kertas besar berwarna coklat tua dengan tulisanPEDRO yang didalamnya berisi :a) Plastik putin dengan tulisan Gramedia Toko Buku, didalamnya berisiuang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5.000(lima ribu) lembar dengan total Rp 500,000.000,00 (lima ratus jutarupiah) ;b) Plastik putin dengan tulisan Gramedia Toko Buku, didalamnya berisiuang pecahan Rp 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) sebanyak 4.000(empat ribu) lembar dengan

Nomor 707 K/Pdt.SusPHI/201611.

Putusan Nomor 525/B/PK/PJK/201611.bersamasama. Berbeda dengan UU Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yangsecara tegas mengatur selain pidana dan dikenakan sanksi lainsebagaimana diatur di Pasal 119 UUPPLH yang berbunyisebagai berikut:Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini,terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atautindakan tata tertib berupa:b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;c.

No. 300 K/Pid.Sus/201611) 2 (dua) lembar kwintansi / bukti pembayaran klaim Jamkesmas tahun2012;16. Disita dari dr. DAUD MUSTAKIM.:1) 1 (satu) eksampel foto copy POA BOK Tahun 2010 s/d 2013 ;2) 1 (satu) eksampel foto copy Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) danBOK Tahun 2011 ;3) 1 (satu) eksampel foto copy POA JAMKESDA Tahun 2011 ;4) 1 (satu) eksampel foto copy Slip setoran PAD JAMKESDA Tahun2012 s/d 2013 ;17.

No.100 PK/Pid/201611 (sebelas) dari H.

No. 366 K/Pid.Sus/201611) Foto copy KTP atas nama Cornelius Pamudji R dengan NomorKTP 3172050109650002 dengan alamat Jalan Pademangan IllRaya No.11 RT. 003/009 Kelurahan Pademangan Timur,Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;12) Copy yang sudah dilegalisir tanda terima BPKB Nomor BO092013000015 pada tanggal 01 Mei 2013 diterima oleh CorneliusPamudji pada tanggal 21 Mei 2013, terdapat tenggang waktukarena menunggu kesediaan dari penerima BPKB;13) Copy yang sudah dilegalisir BPKB atas nama YULIAN HARTONONomor

2016 tanggal 09 Februari 2016tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda TanganSurat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara PengeluaranKegiatan Subsidi Benih Satuan Kerja Direktorat Jenderal TanamanPangan TA. 20161 (satu) set Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Panganselaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal TanamanPangan Nomor : 35/KPA/SK.310/C/5/2016 tanggal 02 Mei 2016tentang Tim Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Subsidi BenihDirektorat Jenderal Tanaman Pangan TA. 201611

C/2/2016 tentang PetunjuTeknis SubsidiBenih TA. 20169) 1 (satu) set dokumen Peraturan Menteri Pertanian RepublikIndonesia Nomor: 04/Permentan/HK.140/2/2016 tanggal 05Februari 2016 tentang Pedoman Subsidi Benih TA. 201610)1 (satu) set dokumen Surat Keputusan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor : 68/Kpts/TP.030/1/2016 tanggal 26Januari 2016 tentang Harga Benih, Subsidi Benih dan HargaEceran Tertinggi Benih untuk komoditas Padi Inbrida, PadiHibrida dan Kedelai pada kegiatan Subsidi Benih TA. 201611

No. 1315 K/Pid.Sus/201611,Oo11 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab BelanjaNo. 129/SPTB/DIPA/TVRI/2012 tanggal 07 Desember 2012;1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 7 Desember 20122 (dua) lembar lembar Berita Acara Pembayaran No.100/BA/PPK2/TVRI/2012 tanggal 6 Desember 2012;1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Paket ProgramAcara No. 11/BAPPA/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012;1 (satu) lembar Surat Pesanan No. 80/PPK2/TVRI/2012tanggal 27 Nopember 2012:1 (satu) lembar Surat Permohonan

Nomor 87 K/Pdt.SusPHI/201611.ZULKIFLI A. RANI, bertempat tinggal di Jalan Hercules 1/19Melong Green, RT/RW 002/028, Kelurahan Melong,Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;12. TRI HANDOYO, bertempat tinggal di Jalan Manyar Nomor 4RT/RW 005/021, Kelurahan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi,Kota Bandung;13.

No. 26 PK/Pid.Sus/201611. Bahwa pembayaranpembayaranyang dilakukan oleh saksi Sudarto selaku Bendahara Proyek kepada saksiJakoeboes Musa, SH. karena persetujuan dan perintah dari atasanBendaharawan Proyek, dan atas perintah Terdakwa Drs.

KhanSent from Samsung Mobile Ditemukan komunikasi chat dari dan ke nomor 62812869097 29@s.whatsapp. netKhan2 dengan detail sebagai berikut : No From To Body Timesta Attachment #1mp: Time1 62812869097 1/25/20129@s.whatsa 6pp.net Khan2 11:23:25= AM(UTC+Delivered:1/2 7)5/201611:24:43AM(UTC+7);Read:1/25/201612:28:32 PM(UTC+7) 110 2 6281286909729 @s.whatsapp.net Khan2Dear Mr Joe,Yes, have got youremail & sorry for thedelay respond. think it is good idea tostore the goods at MrKhan's warehouse atJepara.This

No. 263 K/Pid.Sus.TPK/201611)12)pemulihan asset dan pengungkapan tindak pidana pencucian uang (TPPU),karena Terdakwa selama berada diluar RUTAN tentu akan melakukanberbagai daya dan upaya demi menghilangkan barang bukti dan ataumenyamarkan / menyembunyikan assetasset hasil tindak pidana yang belumdisita oleh Negara dalam perkara lain;Bahwa Penahanan RUTAN bagi Terdakwa akan memudahkan Negara melaluiKejaksaan Negeri Bengkalis yang sedang melakukan proses penyidikantindak pidana pencucian uang (TPPU

No. 263 K/Pid.Sus.TPK/201611.Jika ada investor yang menanamkan modalnya, karena sudah melebihibatas maksimal yang dtanamkan, maka dapat diubah menjdi utangpiutang, jika belah pihak memberikan persetujuan;Bahwa Holding company atau parent company atau perusahaan induktidak banyak disinggng dalan UU PENGADILAN TINGGI:Pasal 84 ayat 2 UU perseroan Terbatas yang menyatakanketidakberlakuan drai hak suara (karena kepemilikan saham) indukperseroan yang dikuasai oleh anank perusahaan secra langsung atautidak

NO. 599 28Nov 595/ 25Apr 2148/ 18ALFANSUR ENGINEERI /SK 15 PB 16 BP/20 MeiY NG PMS/HR PH 16/PH 16D K/ I/PN.GA/DMC/ DM BdgXI/2015 C/Iv/201610 TAIM 0063 PRINTING NO. 600 28Nov 624/ 27Apr 2133/ 18/SK 15 PB 16 BP/20 MeiPMS/HR PH 16/PH 16D K/ I/PN.GA/DMC/ DM BdgX1/2015 C/Iv/201611 LAILATUL 0060 PRESS NO. 601 28Nov 732/ 12 Mei 3664/ 23KODAR /SK 15 PB 2016 BP/20 Jun16PMS/HR PH 16/PHD K/ I/PN.GA/DMC/ DM BdgXI/2015 C/V/201612 RANTINI 0085 PRINTING NO. 602 28Nov 188/ 2 0926/ 16Hal. 50 dari 127 Put.