Ditemukan 1335 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : btpn bpn bpp bain bpsk bppt bppã bpjn bapn
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 112/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Agustus 2018 — Pemohon:
PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk
Termohon:
PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI
146 — 67
  • dapatdibenarkan, karena judex Factie tidak salahmenerapkan hukum, lagi pula.... bahwa denganHalaman.27 putusan No.112/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pstdemikian terdapat 2 ( dua ) debitur lain dariPemohon Kasasi ( Pemohon Pailit ) yang harusditarik dalam perkara int, sehinggapermasalahannya akan menjadi rumit dan tidakdapat dilakukan pembuktian secara sumir sesuaidengan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Undang undangNo.4 Tahun 1998.y Putusan Mahkamah Agung No 18 K/N/2000 tertanggal 8Juni 2000 dalam perkara antara BPPN
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 03-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 295/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 6 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : PT TJIPTA WIDJAYA SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat : PT BANK CIMB NIAGA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : SUYANTO TJIPTA WIDJAYA
243 — 206
  • Bahwa telah dilakukan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) berdasarkanSurat Persetujuan Penghapusan Roya Nomor PPH228B/LGLCPKP/BDG/BPPN/0201 tanggal 122001 dari BADAN PENYEHATANPERBANKAN NASIONAL KANTOR BANDUNG, sehingga Hak Tanggunganperingkat pertama Nomor 3947/1996 di hapus, dicatat tanggal 2232001;.Bahwa pada tanggal 2232001 telah dipasang Hak TanggunganNomor871/2001, Peringkat (Pertama), yang dibuat oleh Mommy Halim,SH, selaku PPAT, APHT Nomor 25/2001 tanggal 15022001, atas namaPerseroan Terbatas
    Bahwa pada tanggal 15081996 telah dipasang Hak Tanggungan Nomor3944/1996, Peringkat Pertama, yang dibuat oleh Ade Budi Permana, SH,selaku PPAT, APHT Nomor 159/15/BandungKulon/1996, tanggal 3171996atas nama Perseroan Terbatas P.T BANK DAGANG NASIONALINDONESIA, BERKEDUDUKAN JAKARTA;Bahwa telah dilakukan Penghapusan Hak Tanggungan (Roya) berdasarkanSurat Persetujuan Penghapusan Roya Nomor PPH228C/LGLCPKP/BDG/BPPN/0201 tanggal 122001, dari BPPN KANTOR BANDUNG,sehingga Hak Tanggungan peringkat pertama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-12-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388 PK/PDT/2012
Tanggal 28 Desember 2012 — PT. SAJANG HEULANG, dahulu diwakili oleh BONA R PASARIBU dan Ir. SAFWANI, sekarang diwakili oleh Ir. KURNIAWANTO SETIADI dan Ir. HERO DJAJAKUSUMAH, MBA, dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur PT. SAJANG HEULANG (SHE) vs PT. ANZAWARA SATRIA, diwakili oleh ANDREAS HUSODHO, B.Com selaku Direktur mewakili Direksi PT. ANZAWARA SATRIA
142 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sajang Heulang berdasarkan lelang BPPN makamenurut undangundang adalah as is (dalam keadaan apaadanya).
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-07-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN TUAL Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tul
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
CHRISMAN SAHETAPY
Terdakwa:
FUAD HAJAR THAHA Alias FUAD
162 — 42
  • TulBahwa terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di bulanJanuariFebruari 2019; Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum terdakwa menghadirkansaksi A de charge kedepan persidangan yaitu saksi Khahar Thaha, tanpabersumpah memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan oleh Penasihat Hukum terdakwasebagai saksi, terkait dengan penangkapan yang dilakukan petugas BNNPMaluku di depan kantor BPPN Maluku terhadap anak saksi yaitu Fuad Hajar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 14-05-2018 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 281/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat:
Ir. ERWIN JAHJA
Tergugat:
PT. BANK PAN INDONESIA Tbk.
Turut Tergugat:
1.Balai Lelang Perdana
2.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK RI CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG I
3.BASUKI KURNIAWAN
4.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,
5.NY. NELTJE T. PATTINAMA
144 — 36
  • Salinan/foto copy surat pemberitahuan rencana elaksanaanlelang kepada debitor oleh kreditor kecuali debitor haktanggungan adalah bank dalam likuidasi, bank beku operasional,bank beku kegiatan usaha, atau eks BPPN. Dalam hal pemilikjaminan buka debitor, maka pemberitahuan rencanapelaksanaan lelang juga disampikan kepada pemilik Jaminan;2. Bukti pengumuman lelang ;3. SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atautanah dan bangunan;4.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 29-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 416/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : HERMAWAN AGO DWI ANTORO
Terbanding/Tergugat III : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk ,Kantor Bank Rakyat Indonesia Kota Banjar
Terbanding/Tergugat I : ELMI E. RIZAL
Terbanding/Tergugat II : Kementriaan Keuangan Ri Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Djkn Jawabarat Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Negara Tasikmalaya
Terbanding/Turut Tergugat I : KHOIRUL ANWAR ,SH,MK
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Ri Cq Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ciamis
50 — 20
  • dipenuhi ;Salinan/fotocopy bukti bahwa :a) Debitor wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan ;b) Debitor telah pailit, berupa :i) Berupa putusan pailit ;ii) Salinan Penetapan / keterangan tertulis dar HakimPengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yangditandatangan oleh Kurator dan Hakim Pengawasyang berisi dimulainya keadaan insolvensi, atauc) Debitur merupakan Bank Dalam Likidasi (BDL), BankBeku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha(BBKU), atau Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasioal(BPPN
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 03-06-2013 — Putus : 30-12-2013 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 340/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL
Tanggal 30 Desember 2013 — LIM RISTA HENDRIA Lawan PT. INKA FORINDO JAYA
66 — 29
  • sudah dilakukan pembayaran oleh PT INKA.Bahwa PT INKA pernah memohon pada suami Penggugat untuk dibuatkanAkta jual beli pada saat itu, almarhum waktu masih hidup pernah mengirimsurat untuk dibuatkan akta jual beli, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan,karena Bapak Ganda Eka disini masih mempunyai Counter garanty dariBank Central Dagang pada saat itu Bank Central Dagang ini kita belumlunas hutangnya jadi sertifikat ditahan oleh Ganda Eka, untuk melunasihutang tersebut, setelah kita melunasi utang di BPPN
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 23-01-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 117/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 17 Januari 2019 — D A L I A N Lawan 1. PT. ARTA PRIGEL 2. BUPATI KEPALA PEMERINTAHAN TINGKAT II KABUPATEN LAHAT, 3. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LAHAT,
73 — 44
  • Burlian dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa TalangSawah, Kecamatan Pulau Pinang (sekarang Kecamatan LahatSelatan) bersurat kepada KA Kanwil Badan Pertanahan Nasional(BPPN) Provinsi Sumatera Selatan dan bersurat Kepada Tergugat (PT.ARTA PRIGEL), Nomor: 028/SU/TLS/III/2003, perihal Usulan WinWinSolution untuk penyelesaian tanah masyarakat yang dijadikanperkebunan kelapa sawit oleh Tergugat, namun semuanya tidak adajawaban dan titik terang dari Tergugat.14.Bahwa pada tanggal 27 Maret 2003, Tergugat
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 19-03-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 214/Pid.B/2019/PN Bpp
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Yogo Nurcahyo, SH.
Terdakwa:
KAMARUDIN Bin Alm H. IBRAHIM
139 — 39
  • Asal Usul Nomor : 474.2/276/KBU/X/2004;. fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 175101/99/04650 atas namaKAMARUDIN;foto copy Akta Cerai Nomor : 154/AC/1999/PA.Bpp, tanggal 04 Juni1999;fotocopy model N4 tanggal 22 Oktober 2004 tentang SuratKeterangan Orang tua Nomor : 474.2/276/KBU/X/2004;fotocopy KTP Nomor : 17.5101.151271.0003 atas nama KAMARUDIN;m.fotocopy model N1 tanggal 14 Oktober 2004 tentang SuratKeterangan Untuk Nikah Nomor : 474.2/460/KD/X/2004;Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 214/Pid.B/2019/PN Bppn
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Tanah
Putus : 21-05-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 202/Pdt.G/2013/PN.Mks
Tanggal 21 Mei 2015 — Drs.Ilham Arif Bachrie, MM.MBA., VS Mukaddamm Muh. Saul, dkk
68 — 7
  • Hal tersebut merupakan bentukperlindungan hukum terhadap lelang yang dilakukan oleh BPPn dan PUPN;Bahwa putusan Mahkamah Agung RI yang sudah menjadi yurisprudensitetap dan menjadi kaidah hukum tentang pembeli yang beriktikad baik incasu Tergugat Ill yang harus dilindungi antara lain :a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Maret 1982, Perkara Reg.Nomor 1230 K/Sip/1980Majelis Hakim Agung : Busthanul Arifin, S.H, H.
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-06-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 4/Pdt.G/2015/PN.Pwk.
Tanggal 8 Juni 2015 — 1. RISSA YULIANTI, A.Md.Keb., 2. Hj. NIA LAELATUL MARDIA, LAWAN 1. PIMPINAN/DIREKTUR/MANAGER PT BANK MEGA TBK., KANTOR CABANG PURWAKARTA, 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), Kabupaten Purwakarta 3. GUN GUN GUMANTI, SH
186 — 55
  • Kekayaan NegaraNomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yangmenegaskan bahwa salah satu dokumen persyaratan lelang yangbersifat khusus untuk lelang eksekusi Pasal 6 Undangundang HakTanggungan adalah:Pasal 6 angka (5) huruf (g):Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelumlelang dilaksanakan, kecuali Hak Tanggungan adalah Bank DalamLikuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atauEks BPPN
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 18-08-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1186/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.MUHAMAD RAMLI, SH
2.MUHAMMAD AKBAR, SH
Terdakwa:
DYNA AULIA PUTRI ALS DINA AULIA SARI ALS DYNA AULIA SARI
103 — 20
  • Bandung Jawa Barat,adalah bekas debitur PT Bank Artha Graha, oleh karena PT Giri Asihpembayarannya macet maka jaminannya yaitu berupa Aset PT Giri Asihmenjadi milik PT Bank Artha Graha;Bahwa PT Giri Asih yang beralamat di Batujajar Bandung Jawa Barattersebut meminjam uang di PT Bank Artha Graha sejak tahun 2002,adapun awalnya sebelum tahun 2002 PT Giri Asih meminjam kepadapihak Bank lain yang saksi tidak tahu, Dan pada tahun 1998, PT GiriAsih masuk ke dalam Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN
    ),lalu pada tahun 2002, PT Bank Artha Graha membeli aset PT Giri Asihtersebut dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN),sedangkan untuk nilai pembeliannya berapa saksi tidak tahu.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perjanjian
Register : 02-02-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 07-08-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 4 /Pdt.G/2012/PN.MGL
Tanggal 17 Januari 2013 — TAJUWIT,DKK LAWAN PT Aruna Wijaya Sakti (PT AWS)
169 — 720
  • Dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) ditentukan Petambak Plasmamenerima fasilitas kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja dari BDNI dengansepengetahuan Perusahaan Inti yang sekaligus bertindak sebagai penjamin (avalis)terhadap Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh pihak Bank.6 Bahwa ketika terjadi krisis moneter tahun 1997, BDNI dilikuidasi oleh Pemerintah RIdan selanjutnya dikuasakan hak pengelolaannya kepada Komite Kebijakan SektorKeuangan (KKSK) atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkanKeputusan
    Untuk kesejahteraan petambak, dan masyarakat sekitar atau desa penyangga ketikamenjadi penghasil Devisa Negara;3. perjanjian kerjasama yang adil;913 Adanya pengurangan hutang petambak kepada Negara menjadi 20.000.000 tiap petambak.Bahwa Program Revitalisasi Dipasena kemudian menjadi landasan kerja BPPN/PTPPA. Program Revitalisasi Dipasena juga menjadi Program Kerja 100 Hari PresidenRepublik Indonesia terpilih saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.!
    keliru dan tidak populer yakni mencaricari alasan untukdapat memutus hubungan kerjasama kemitraan usaha budi daya tambah udang denganPetambak Plasma, seperti yang tengah dilakukan oleh PENGGUGAT saat ini.18.Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT pada halaman 26 point 6, PENGGUGATmenerangkan bahwa ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997, BDNI dilikuidasioleh Pemerintah RI dan selanjutnya dikuasakan Hak Pengelolaannya kepada KomiteKebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN
    Adanya pengurangan hutang petambak kepada Negara menjadi 20.000.000 tiappetambak.Bahwa Program Revitalisasi Dipasena kemudian menjadi landasan kerja BPPN/PTPPA. Program Revitalisasi Dipasena juga menjadi Program Kerja 100 Hari Presiden RepublikIndonesia terpilih saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.! Program Revitalisasi Dipasenatersebut berupa mengembalikan pada kondisi awal pertambakan dipasena. kesejahteraanpembudidava dan masyarakat sekitar dan menjadi kontributor devisa negara.
    ratarata sebesar Rp 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat hakmilik atas sebidang tanah tambak dari setiap petambak plasma dengan sepengetahuanperusahaan inti yang sekaligus bertindak sebagai penjamin (avalis) terhadap kredit modalkerja yang diberikan oleh pihak bank.Bahwa ketika terjadi krisis moneter tahun 1997, BDNI dilikuidasi Pemerintah selanjutnyadikuasakan hak pengelolaan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atau BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN
Pengadilan PN MENGGALA
Register : 06-02-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 30-01-2013
Putusan PN MENGGALA Nomor 4/Pdt.G/2012/PN.MENGGALA
Tanggal 17 Januari 2013 —
72 — 87
  • Dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) ditentukan Petambak Plasmamenerima fasilitas kredit dalam bentuk Kredit Modal Kerja dari BDNI dengansepengetahuan Perusahaan Inti yang sekaligus bertindak sebagai penjamin (avalis)terhadap Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh pihak Bank.6 Bahwa ketika terjadi krisis moneter tahun 1997, BDNI dilikuidasi oleh Pemerintah RIdan selanjutnya dikuasakan hak pengelolaannya kepada Komite Kebijakan SektorKeuangan (KKSK) atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkanKeputusan
    Dikembalikan seperti awal supaya dapat melakukan budidayapertambakan kembali;Untuk kesejahteraan petambak, dan masyarakat sekitar atau desa penyangga ketikamenjadi penghasil Devisa Negara;perjanjian kerjasama yang adil;Adanya pengurangan hutang petambak kepada Negara menjadi 20.000.000 tiappetambakBahwa Program Revitalisasi Dipasena kemudian menjadi landasan kerja BPPN/PT PPA.
    Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT pada halaman 26 point 6, PENGGUGATmenerangkan bahwa ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997, BDNI dilikuidasioleh Pemerintah RI dan selanjutnya dikuasakan Hak Pengelolaannya kepada KomiteKebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) berdasarkan SK KKSK No.Kep.02/K.KKSK/02/2004 Tanggal 13 Februari2004 tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan dan Restrukturisasi Utangperusahaan dan selanjutnya diserahkan pengelolaannya kepada PT.
    Untuk kesejahteraan petambak, dan masyarakat sekitar atau desa penyangga ketika menjadi penghasilDevisa Negara.3. perjanjian kerjasama yang adil.4, Adanya pengurangan hutang petambak kepada Negara menjadi 20.000.000 tiap petambak.Bahwa Program Revitalisasi Dipasena kemudian menjadi landasan kerja BPPN/PT PPA. ProgramRevitalisasi Dipasena juga menjadi Program Kerja 100 Hari Presiden Republik Indonesia terpilih saat itu yaituSusilo Bambang Yudhoyono.'
    rata sebesar Rp 130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah)dengan jaminan sertifikat hak milik atas sebidang tanah tambak dari setiap petambak plasma dengansepengetahuan perusahaan inti yang sekaligus bertindak sebagai penjamin (avalis) terhadap kreditmodal kerja yang diberikan oleh pihak bank.Bahwa ketika terjadi krisis moneter tahun 1997, BDNI dilikuidasi Pemerintah selanjutnya dikuasakanhak pengelolaan kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atau Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 12-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor Nomor 250/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Tanggal 15 September 2020 — PT. SEYANG ACTIVEWEAR >< H. RUSLAN
446 — 214
  • hukum yang dilakukan oleh PT.PARAHYANGAN TRANS EXPRESSINDO terhadap Pemohon II PKPUsetelah putusan pernyataan pailit.Bahwa hal ini telah diperkuat dalam Yurisprudensi Putusan Nomor 125PK/PDT.SUSPAILIT/2015 dalam pertimbangan majelis hakim pemeriksaperkara yang menyatakan:Tidak diperoleh bukti yang cukup bahkan tidak ada bukti sama sekalikalau cessie tersebut telah diberitahukan kepada si berutangsebagaimana diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdata, mempedomaniPutusan MA RI Nomor 18 K/N/2000 antara BPPN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-10-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2030 K/Pdt/2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — DIDI DARWIS vs MOHAMAD HASAN
140 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2030 K/Pdt/2016.Bahwa pada tahun 1999, sehubungan dengan PT Kiani Kertas mengalamikerugian (defisit) yang sangat besar sesuai dengan poin 3 tersebut di atasdan PT Kiani Kertas mempunyai hutang kepada beberapa BankPemerintah, maka Pemerintah RI melalui BPPN (Badan PenyehatanPerbankan Nasional) melakukan tindakan pemberesan dengan caraPenggugat bersamasama pemegang saham yang lain menjual seluruhsaham yang ada pada Tergugat kepada pihak ketiga dan termasukcatatan modalnya milik Didi Dawis sejumlah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 25-10-2012 — Putus : 20-11-2013 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 486/PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Nopember 2013 — SONNY MAGINDA SUPIT,Cs >< JEMY SUTJIAWAN,Cs
267 — 113
  • BPPN, hak atau piutangBank Indonesia kepada PT. South East Asia Bank (DL) dialinkan dari Bank Indonesia kepada Pemerintah.9. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentangPencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank jo.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 29-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 150/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 21 April 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
53 — 35
  • Bahwa hal ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Kekayaan No.2/KN/2017 TAHUN 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan LelangPasal 6 AYAT 5 Point B 1 yang berbunyi : dokumen bersifat khusus yangdisampaikan pada saat sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari :Salinan atau fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaanlelang kepada debitur oleh kreditur kecuali debitur Hak Tanggunganadalan Bank dalam likidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku KegiatanUsaha, atau Eks BPPN.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN .Jkt.Pst
Tanggal 14 September 2017 — D. SIDHI WIDYAWAN
292 — 75
  • Hana Lines Nomor: 07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal 1 Oktober 2012 Perihal: PenyesuaianBiaya Ongkos Angkut VHS Total E&P Indonesie, yangditandatangani oleh Ashar (Direktur Utama), ditujukan kepadaDirektur Pemasaran PT. Pertamina Patra Niaga.Foto copy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga Nomor:L9PN300.3022012.300 tanggal 10 April 2012 Perihal: PersetujuanPerpanjangan Kontrak, yang ditandatangani oleh Ferdy Novianto(Direktur Utama PT.
    Hana Lines Nomor : 07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal 1 Oktober 2012 Perihal : Penyesuaian BiayaOngkos Angkut VHS Total E&P Indonesie, yang ditandatangani olehAshar (Direktur Utama), ditujukan kepada Direktur Pemasaran PT.Pertamina Patra Niaga.Foto copy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga Nomor :LOPN300.3022012.300 tanggal 10 April 2012 Perihal : PersetujuanPerpanjangan Kontrak, yang ditandatangani oleh Ferdy Novianto(Direktur Utama PT.
    Hana Lines Nomor ; 07/FR2HL/X/Bppn/2012 tanggal 1 Oktober2012 Perihal : Penyesuaian Biaya Ongkos Angkut VHS Total E&PIndonsie, yang ditanda tangani oleh Ashar (Direktur Utama) ditujukankepada Direktur Pemasaran PT.Pertamina Patra Niaga.Foto copy legalisir Surat PT. Pertamina Patra Niaga NomorL9PN300.3022012.300 tanggal 10 April 2012 Perihal : PersetujuanPerpanjangan Kontrak, yang ditandatangani oleh Ferdy Novianto(Direktur Utama PT.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 20-12-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 21/Pdt/2013/PT.TK.
Tanggal 20 Desember 2014 — PT. ARUNA WIJAYA SAKTI (PT.AWS) M E L A W A N TAJUWIT, SUWARTO, TARKO SYAROFAH, MARNO, MUHAMMAD ROHIM, SUDIRMAN, RUJIANTO, MUHIMIN, SANUSI, WASIJAN, BEJO SUPARTO, SUKODO, SARONO, WARTONO, SUKIMIN, HATTONI, MUJONO, SULAIMAN SY, SULIMAN, SWASTIKE, Dkk.
78 — 36
  • DCD dan dikelola oleh BPPN (BadanPenyehatan Perbankan Nasional) selanjutnya dialihkankepada PT. PPA (Perusahaan Pengelola Asset).Bahwa selama dalam transisi tersebut ParaPetambak/ Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonpensidalam mengelola tambaknya berdasarkan modal sendiritanpa ada bimbingan dari Perusahaan Inti maupunPemerintah.Bahwa sejak Tahun 2007 PT.